- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Bagaimana Roh Jahat Komunisme Sedang Menguasai Dunia Kita : Bab XVIII – Ambisi Global Partai Komunis Tiongkok (Bagian I)

Roh komunisme tidak lenyap dengan disintegrasi Partai Komunis di Eropa Timur

The Epoch Times menerbitkan serial khusus terjemahan dari buku baru Berbahasa Tionghoa berjudul Bagaimana Roh Jahat Komunisme Sedang Menguasai Dunia Kita, oleh tim editorial Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis.

Daftar ISI

Pengantar

1. Ambisi Partai Komunis Tiongkok untuk Menggantikan Posisi Amerika Serikat dan Menguasai Dunia

a. Partai Komunis Tiongkok Selalu Bertujuan untuk Menguasai Dunia
b. Menguasai Dunia Ingin Mengalahkan Amerika Serikat
c. Partai Komunis Tiongkok Memiliki Strategi Multi-Cabang untuk Menumbangkan dan Menguasai Amerika Serikat
d. Partai Komunis Tiongkok Menghasut Kebencian Anti-Amerika Serikat Guna Bersiap untuk Perang dengan Amerika Serikat
e. Partai Komunis Tiongkok Tidak Lagi Menyembunyikan Niatnya untuk Hubungan Tiongkok-Amerika Serikat.

2. Strategi Komunis Tiongkok untuk Menguasai Dunia

a. Inisiatif One Belt, One Road’ Adalah Perluasan Teritorial yang Berkedok Globalisasi
b. Strategi Batas Luar-Yang Besar Partai Komunis Tiongkok Bertujuan untuk Menyingkirkan Amerika Serikat Dari Wilayah Asia-Pasifik
c. ‘Divide and Conquer’ (Strategi Pemecahan Masalah Besar dengan Membagi Masalah Besar Tersebur Menjadi Masalah-Masalah Kecil yang Langsung Dapat Diatasi) di Eropa Berfungsi untuk Membuat Perpecahan Dengan Amerika Serikat
d. Partai Komunis Tiongkok Mengekspor ‘Model Tiongkok’ ke Koloni Afrika
e. Maju Ke Amerika Latin, Merambah di Halaman Belakang Amerika Serikat

Referensi

Pengantar

Awal abad kedua puluh menyaksikan komunis Soviet dengan kejam merebut kekuasaan di Rusia. Keberhasilan revolusi ini, pada gilirannya, membuka jalan bagi aktor utama roh komunisme: Partai Komunis Tiongkok.

Partai Komunis Tiongkok didirikan pada tahun 1921 oleh agen Komunis Internasional cabang Timur Jauh. Selama beberapa dekade berikutnya, Uni Soviet memainkan peran utama di panggung dunia, berhadapan dengan kubu demokrasi Barat dalam Perang Dingin. Orang Barat menganggap Uni Soviet dan rezim komunis satelitnya di Eropa Timur sebagai musuh komunis yang tipikal. Sementara itu, Partai Komunis Tiongkok memiliki banyak waktu untuk membangun dan mematangkan rezimnya.

Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, meninggalkan rezim Partai Komunis Tiongkok sendirian di panggung dunia. Kaum komunis Tiongkok mengambil pendekatan baru, tidak melakukan konfrontasi, membujuk seluruh dunia untuk terlibat dalam ekonomi pasar kapitalis ala Partai Komunis Tiongkok sambil mempertahankan sistem politik totaliternya. Oleh karena itu, banyak sarjana, pengusaha, dan politisi Barat tidak menganggap Partai Komunis Tiongkok sebagai partai komunis, tetapi lebih menganggapnya sebagai suatu varian.

Hal ini tidak dapat jauh dari kebenaran. Partai Komunis Tiongkok telah membawa karakteristik ideologi komunis yang menentukan — penipuan, kedengkian, dan perjuangan — ke puncak, menciptakan sebuah rezim yang menggunakan metode intrik politik yang paling jahat, berbahaya dan tersamar yang dikembangkan selama ribuan tahun dalam sejarah manusia. Partai Komunis Tiongkok menggoda manusia dengan memberi keuntungan, mengendalikan manusia dengan kekuatan, dan menipu manusia dengan kebohongan. Partai Komunis Tiongkok telah mengembangkan teknik iblisnya sampai ke titik penguasaan.

Tiongkok adalah rumah bagi lima ribu tahun sejarah dan warisan tradisional yang indah, yang telah membuat tanah kuno tersebut serta rakyatnya menghormati dan mengagumi seluruh dunia. Partai Komunis Tiongkok telah memanfaatkan sentimen positif ini. Setelah merebut kekuasaan dan menawan rakyat Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok mengacaukan konsep negara Tiongkok dengan konsep rezim Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok mempresentasikan ambisinya di bawah penyamaran “kebangkitan damai” Tiongkok, sehingga menyulitkan komunitas internasional untuk memahami motif sebenarnya.
Tetapi sifat dasar Partai Komunis Tiongkok tidak pernah berubah. Strategi keterlibatan ekonomi Partai Komunis Tiongkok adalah dengan menggunakan “nutrisi tubuh kapitalis” untuk memperkuat tubuh sosialisnya sendiri, untuk menstabilkan pemerintahannya, dan untuk mewujudkan ambisinya, daripada untuk memungkinkan Tiongkok menyaksikan kemakmuran dan kekuatan yang sesungguhnya. [1] Dalam praktiknya, metode-metode Partai Komunis Tiongkok mengabaikan etika dasar dan nilai-nilai universal.

Negara-negara yang didirikan oleh umat manusia hadir ada atas dasar kebijaksanaan dan keyakinan para pendiri negara tersebut pada Ilahi. Masyarakat manusia harus mengikuti standar perilaku yang ditetapkan oleh Pencipta: Untuk mempertahankan karakter moral yang tinggi, melindungi hak atas kepemilikan pribadi, dan mematuhi nilai-nilai universal. Perkembangan ekonomi masyarakat normal perlu didukung oleh standar moral yang sesuai.

Tetapi negara-Partai Komunis Tiongkok telah mengikuti jalan yang sangat berlawanan, menciptakan kekejian ekonomi yang meningkat pesat yang telah mendorong kemerosotan moral yang parah. Motivasi roh jahat untuk mengatur “keajaiban ekonomi” Tiongkok adalah sederhana: Tanpa kekuatan ekonomi, rezim Partai Komunis Tiongkok tidak akan memiliki pengaruh persuasif yang dapat digunakan untuk mendikte persyaratannya kepada dunia. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi Tiongkok atau rakyat Tiongkok, tetapi untuk bermain pada ibadat orang akan uang dan kekayaan sehingga dunia akan bersekutu dengan Partai Komunis Tiongkok dalam kerja sama ekonomi dan urusan internasional.

Secara internal, Partai Komunis berkuasa melalui tirani dan aspek sistem kapitalis yang paling kejam. Partai Komunis menghargai kejahatan dan menghukum yang baik, membuat individu terburuk menjadi masyarakat yang paling sukses. Kebijakan-kebijakan Partai Komunis memperbesar sisi jahat dari sifat manusia, menggunakan ateisme untuk menciptakan keadaan kemerosotan total di mana manusia tidak memiliki keraguan moral.

Ketika beroperasi di luar negeri, rezim Komunis Tiongkok menganjurkan ideologi “karakteristik Tiongkok,” yang berarti komunisme, dan menawarkan insentif ekonomi yang kuat sebagai daya tarik untuk membuat manusia di dunia bebas menurunkan kesiagaannya, sehingga manusia tersebut meninggalkan prinsip-prinsip moral, dan menutup mata terhadap pelanggaran besar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok dan penganiayaan Partai Komunis Tiongkok terhadap agama. Banyak politisi dan perusahaan di negara-negara Barat telah mengkhianati nilai-nilai dirinya sendiri dan berkompromi demi menyongsong keuntungan, dengan cara menyelaraskan diri dengan praktik-praktik Partai Komunis Tiongkok.

Negara-negara Barat berharap mereka dapat membantu Komunis Tiongkok melakukan transformasi damai, tetapi walaaupun Tiongkok memang telah mengalami tingkat modernisasi dan westernisasi yang dangkal, Partai Komunis Tiongkok tidak pernah mengubah sifat dasarnya. Selama beberapa dekade terakhir, hasil praktis keterlibatan negara-negara Barat telah menyaksikan Partai Komunis Tiongkok berhasil dan secara damai merusak kewajiban moral Amerika Serikat dan merusak kehendak masyarakat.

Partai Komunis Tiongkok adalah lengan utama komunisme dan oleh karena itu Partai Komunis Tiongkok merupakan ancaman terbesar di dunia. Tujuan roh komunisme dalam memperkuat kekuatan global Partai Komunis Tiongkok adalah untuk menyebarkan racun Partai Komunis Tiongkok ke seluruh penjuru bumi dan pada akhirnya membuat manusia mengkhianati tradisi dan Tuhan.

Bahkan jika skema Partai Komunis Tiongkok untuk dominasi dunia tidak secara langsung berhasil, Partai Komunis Tiongkok masih akan mencapai tujuan yang mendasarinya: Untuk memisahkan manusia dari nilai-nilai moralnya.
Partai Komunis Tiongkok melakukan hal ini dengan menggoda manusia melalui kepentingan ekonomi, memanipulasi manusia melalui perangkap uang, menyusup ke sistem politik manusia, mengintimidasi manusia melalui kekuatan militer, dan membingungkan manusia dengan propaganda Partai Komunis Tiongkok.

Menghadapi bahaya besar seperti itu, kita harus hati-hati memeriksa ambisi, strategi, taktik, dan tujuan rezim Partai Komunis Tiongkok.

1. Ambisi Partai Komunis Tiongkok untuk Menggantikan Posisi Amerika Serikat dan Menguasai Dunia

a. Partai Komunis Tiongkok Selalu Bertujuan untuk Menguasai Dunia

Partai Komunis Tiongkok tidak puas hanya menjadi kekuatan regional. Partai Komunis Tiongkok ingin mengendalikan dunia. Hal ini ditentukan oleh karakteristik tirani Partai Komunis Tiongkok.

Sesuai sifatnya, Partai Komunis menentang surga, bumi, dan tradisi; Partai Komunis menggunakan kekerasan untuk menghancurkan “dunia lama” dan bertujuan untuk menghancurkan semua negara, bangsa, dan kelas dengan tujuan pura-pura “membebaskan semua umat manusia.”
Misi Partai Komunis yang tidak pernah berubah adalah salah satu ekspansi terus-menerus sampai dunia disatukan di bawah ideologi komunis. Doktrin dan praktik Partai Komunis berdasarkan definisi kaum globalis.

Tetapi karena kebudayaan tradisional dulunya adalah sangat kuat, maka komunisme terkadang harus mengadopsi pendekatan bertahap dan berputar-putar. Di Uni Soviet, Joseph Stalin mengklaim perlunya “sosialisme di satu negara”; baru-baru ini, Partai Komunis telah mengadopsi “sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.”

Berbeda dengan partai politik di negara demokrasi Barat yang berbagi kekuasaan atau memegang kekuasaan secara bergiliran, Partai Komunis Tiongkok memiliki otoritas yang tidak terbantahkan. Partai Komunis Tiongkok menetapkan tujuan strategisnya dengan ruang lingkup dekade atau abad.

Beberapa tahun setelah memantapkan dirinya pada tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok meluncurkan slogan “melampaui Inggris dan mengejar Amerika Serikat,” yang mengedepankan Lompatan Jauh ke Depan. Kemudian, karena situasi domestik dan internasional yang tidak menguntungkan, Partai Komunis Tiongkok bersikap rendah hati selama beberapa dekade.
Setelah pembantaian Lapangan Tiananmen, komunitas internasional memboikot rezim Tiongkok. Sebagai tanggapan, Partai Komunis Tiongkok mengevaluasi situasi dan menyimpulkan bahwa Partai Komunis Tiongkok masih tidak dapat bersaing secara langsung dengan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Partai Komunis Tiongkok mengambil jalan untuk menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktunya, daripada mencoba untuk memimpin di panggung internasional.
Hal ini bukan karena Partai Komunis Tiongkok telah mengubah tujuannya, tetapi karena Partai Komunis Tiongkok mengadopsi strategi yang berbeda, berdasarkan keadaan saat itu, dalam perjuangannya untuk akhirnya mendirikan hegemoni dunia.

Dapat dikatakan bahwa hantu komunisme menggunakan tipuan strategi Tiongkok kuno “secara terbuka memperbaiki jalan papan sementara diam-diam maju melalui rute Chencang yang tersembunyi.” Negara adidaya komunis pertama adalah Uni Soviet, tetapi peran utamanya berakhir adalah untuk membantu kebangkitan dan kematangan rezim komunis Tiongkok.

b. Menguasai Dunia Ingin Mengalahkan Amerika Serikat

Sejak Perang Dunia I, Amerika Serikat telah menjadi negara paling kuat di dunia, melayani untuk menjaga ketertiban internasional. Setiap negara yang ingin membatalkan pernyataan ini harus menjatuhkan Amerika Serikat, jadi dalam hal pertimbangan strategis Partai Komunis Tiongkok secara keseluruhan, Amerika adalah musuh utama Partai Komunis Tiongkok. Hal ini telah menjadi kasus selama beberapa dekade, dan Partai Komunis Tiongkok tidak pernah berhenti mempersiapkan serangan habis-habisan terhadap Amerika Serikat.

Dalam buku Maraton Ratusan-Tahun: Strategi Rahasia Tiongkok untuk Menggantikan Posisi Amerika Serikat sebagai Kekuatan Super Global, Michael Pillsbury menulis bahwa Tiongkok memiliki strategi jangka panjang untuk menumbangkan tatanan ekonomi dan politik dunia yang dipimpin Amerika Serikat dan menggantikannya dengan komunisme pada tahun 2049, peringatan seratus tahun kebangkitan Partai Komunis di Tiongkok. Michael Pillsbury mencatat bahwa dalam serial TV Silent Contest, yang diproduksi oleh Universitas Pertahanan Nasional Tiongkok, ambisi untuk bersaing dengan Amerika Serikat dituangkan dengan jelas: Proses Partai Komunis Tiongkok mewujudkan “alasan besar” untuk menguasai dunia “pasti akan berjalan menuju keausan dan perjuangan konstan terhadap sistem hegemonik Amerika Serikat,” dan “Partai Komunis Tiongkok adalah kontes seratus tahun, tidak boleh digeser oleh kehendak manusia.”[2]

Strategi global Partai Komunis Tiongkok berpusat pada upaya melawan Amerika Serikat. Arthur Waldron, seorang profesor di Universitas Pennsylvania dan seorang ahli mengenai Tiongkok, menyatakan pada sidang Senat tahun 2004 bahwa Tentara Pembebasan Rakyat milik Tiongkok adalah satu-satunya tentara di dunia yang didedikasikan untuk operasi anti-Amerika Serikat. [3] Faktanya, terlepas dari Tentara Pembebasan Rakyat, sebagian besar hubungan diplomatik dan kegiatan internasional Partai Komunis Tiongkok menjadikan Amerika Serikat sebagai sasaran langsung atau tidak langsungnya.

c. Partai Komunis Tiongkok Memiliki Strategi Multi-Cabang untuk Menumbangkan dan Menguasai Amerika Serikat

Partai Komunis Tiongkok telah mengambil pendekatan komprehensif untuk berhasil dalam usahanya untuk menguasai dunia. Dalam ideologi, Partai Komunis Tiongkok bersaing dengan Amerika Serikat dan negara lain di mana hadir kebebasan dan demokrasi. Partai Komunis Tiongkok menggunakan transfer teknologi secara paksa dan pencurian kekayaan intelektual untuk menutup kesenjangan teknologinya dan meningkatkan kepercayaan ekonominya.

Secara militer, Partai Komunis Tiongkok secara diam-diam terlibat dalam persaingan dengan Amerika Serikat melalui perang asimetris dan “tidak dibatasi” di tempat-tempat seperti Laut Tiongkok Selatan. Partai Komunis Tiongkok mendukung Korea Utara, Iran, dan rezim jahat lainnya untuk menghalangi Amerika Serikat dan NATO.

Dalam diplomasi, rezim Partai Komunis Tiongkok telah mempromosikan “strategi luar biasa” dan rencana “One Belt, One Road.” Partai Komunis Tiongkok dengan cepat memperluas pengaruh internasionalnya kepada negara-negara tetangga, serta negara-negara di Eropa, Afrika, Oseania, dan Amerika Latin, dalam upaya membangun koalisi internasional, mengembangkan lingkup yang dipimpin oleh Tiongkok, dan mengisolasi Amerika Serikat.

Partai Komunis Tiongkok memiliki banyak metode untuk mencapai tujuan ini. Partai Komunis Tiongkok mendirikan Organisasi Kerja sama Shanghai pada tahun 1996, Bank Investasi Infrastruktur Asia pada tahun 2015, dan kerja sama “16 + 1” dengan negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur pada tahun 2012.
Partai Komunis Tiongkok bekerja sama dengan

tekun sebagai bagian dari lima negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) dan dengan penuh semangat mempromosikan mata uangnya ke masyarakat internasionalisasi. Partai Komunis Tiongkok berupaya mengendalikan formulasi standar industri (seperti yang digunakan untuk jaringan seluler 5G yang diusulkan) dan untuk menguasai wacana masyarakat.

Rezim Partai Komunis Tiongkok telah mengambil keuntungan dari demokrasi dan kebebasan pers yang ada di Amerika Serikat dan negara Barat lainnya untuk melakukan operasi United Front, menyebarkan propaganda, dan terlibat dalam spionase. Ini adalah upaya untuk memanipulasi Amerika Serikat sebanyak mungkin dan memaksakan perubahan tanpa darah dari dalam.

Dengan menggunakan siasat ini, agen Partai Komunis Tiongkok menyuap pejabat pemerintah, anggota kongres, diplomat, dan pensiunan perwira militer Amerika Serikat.
Partai Komunis Tiongkok menggunakan kepentingan ekonomi untuk memandu kaum kapitalis Amerika Serikat melobi kaum komunis Tiongkok dan memengaruhi kebijakan Amerika Serikat mengenai Tiongkok. Hal ini memaksa perusahaan teknologi-tinggi untuk bekerja sama dengan sensor internet Partai Komunis Tiongkok dan Great Firewall, memaksa dan memberi insentif kepada banyak komunitas Tionghoa perantauan untuk menjadi kolumnis kelima, dan menyusup ke dalam pemikir Barat dan departemen akademik.

Partai Komunis Tiongkok memanipulasi lembaga-lembaga ini untuk melakukan sensor-diri pada topik-topik sensitif, secara efektif mengadopsi pendirian Partai Komunis. Perusahaan-perusahaan Tiongkok, yang dikendalikan atau dipengaruhi oleh Partai Komunis Tiongkok, telah banyak berinvestasi di Hollywood.

Sementara mengembangkan pengaruhnya di berbagai negara untuk menyelimuti dan menahan Amerika Serikat di satu sisi, di sisi lain, Partai Komunis Tiongkok membangun benteng-benteng tersembunyi di tanah Amerika Serikat sehingga dapat merusak Amerika Serikat dari dalam. Partai Komunis Tiongkok telah membangun jaringan agen yang luas dan telah memupuk perpecahan di masyarakat Amerika Serikat, yang merupakan ancaman internal yang serius.

d. Partai Komunis Tiongkok Menghasut Kebencian Anti-Amerika Serikat Guna Bersiap untuk Perang dengan Amerika Serikat

Ideologi Partai Komunis Tiongkok dilaksanakan dengan cara membenci. Patriotisme yang dipromosikannya mencakup membenci Jepang, membenci Taiwan, membenci orang Tibet, membenci etnis minoritas Xinjiang, membenci umat beragama, membenci pembangkang, dan yang terpenting, membenci Amerika Serikat.

Ada ungkapan di kalangan netizen Tiongkok: “Untuk masalah kecil, salahkan Jepang, dan untuk yang besar, salahkan Amerika Serikat.” Ini berarti bahwa dengan menghasut kebencian terhadap musuh asing, Partai Komunis Tiongkok membantu meredakan kemarahan masyarakat selama krisis.

Sebelum kaum komunis Tiongkok merebut kekuasaan, mereka berulang kali memuji Amerika Serikat atas persahabatannya dengan Tiongkok dan sistem demokrasi Amerika Serikat. Namun, setelah membentuk rezimnya, Partai Komunis Tiongkok segera mengambil keuntungan dari penderitaan yang dialami Tiongkok dalam sejarah modern, serta keinginan rakyat untuk memiliki bangsa yang kuat. Partai Komunis Tiongkok melukis dirinya sebagai penyelamat Tiongkok dengan cara memicu kebencian terhadap Amerika Serikat dan negara asing lainnya.

Faktanya, Partai Komunis Tiongkok tidak peduli terhadap kehidupan dan kematian rakyat Tiongkok, juga tidak peduli dengan integritas teritorial Tiongkok atau pembangunan jangka panjang berkelanjutan negara Tiongkok. Adalah tidak mungkin menggambarkan kejahatan mengenai bagaimana Partai Komunis Tiongkok telah menganiaya rakyat Tiongkok, mengkhianati kedaulatan Tiongkok, menghancurkan moralitas dan kebudayaan tradisional Tiongkok, serta menyia-nyiakan masa depan Tiongkok.

Dengan menghasut kebencian terhadap negara-negara asing, tujuan Partai Komunis Tiongkok adalah, pertama, melukis dirinya sendiri sebagai penyelamat untuk melegitimasi aturan brutalnya; kedua, menggunakan sentimen nasionalis untuk mengalihkan perhatian masyarakat di saat krisis; ketiga, untuk membangun dukungan bagi ambisi ekspansionis dan skema dasar Partai Komunis Tiongkok sebagai sarana untuk “memperbaiki” penghinaan zaman modern; dan keempat, menggunakan kebencian untuk menciptakan kesiapsiagaan psikologis yang dibutuhkan untuk perang di masa depan dan untuk membuat rakyat menjadi tidak berperasaan untuk melakukan kebiadaban.

Partai Komunis Tiongkok telah mengindoktrinasi generasi muda supaya membenci Amerika Serikat untuk menggunakannya sebagai alat dalam upaya untuk menggantikan Amerika Serikat dan menguasai dunia. Ketika saatnya tiba, Partai Komunis Tiongkok bermaksud menggunakan pemuda Tiongkok untuk menyusup ke Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi sekutunya dalam berbagai mode, berpartisipasi dalam konflik bersenjata habis-habisan, mengobarkan perang tanpa batas, dan, jika perlu muncul, mengorbankan dirinya dalam bencana nuklir.

Reaksi gembira dari masyarakat Tiongkok setelah serangan teroris pada 11 September mengindikasikan bahwa Partai Komunis Tiongkok membuat kemajuan yang baik melalui propagandanya. Di forum-forum politik dan militer besar Tiongkok, orang biasanya melihat sentimen seperti “Tiongkok dan Amerika Serikat harus berperang” – indikasi lain dari keberhasilan Partai Komunis Tiongkok dalam mendidik rakyat Tiongkok untuk membenci Amerika Serikat. Ini adalah mobilisasi perang jangka panjang, bertahap, yang sengaja direncanakan dan dilakukan secara sistematis oleh Partai Komunis Tiongkok.

Propaganda kebencian Partai Komunis Tiongkok tidak terbatas pada perbatasan Tiongkok. Secara internasional, Partai Komunis Tiongkok secara eksplisit atau terang-terangan mendukung rezim jahat dan organisasi teroris untuk memerangi Amerika Serikat, memberikan mereka bantuan keuangan, senjata dan peralatan, kontribusi teoretis, pelatihan taktis, dan dukungan masyarakat. Partai Komunis Tiongkok telah menjadi kepala poros negara-negara anti-Amerika Serikat dan dengan arogan mengarahkan kekuatan global anti-Amerikanisme.

e. Partai Komunis Tiongkok Tidak Lagi Menyembunyikan Niatnya untuk Hubungan Tiongkok-Amerika Serikat.

Pada tahun 2008, ketika Amerika Serikat sedang berjuang melawan krisis ekonomi, Tiongkok menjadi tuan rumah Olimpiade Beijing yang termahal dalam sejarah. Mengenakan kostum kemakmuran, rezim komunis Tiongkok mendorong dirinya ke panggung internasional. Pada saat itu, sebagai akibat globalisasi, industri manufaktur Amerika Serikat mengalami penurunan. Dalam menghadapi kesulitan ekonomi seperti itu, Amerika Serikat meminta bantuan Tiongkok. Media Partai Komunis Tiongkok mulai mengatakan, “Amerika Serikat selamat karena meminjam uang dari kami orang Tiongkok,” “Amerika Serikat sedang menurun; Tiongkok dalam posisi untuk menggantikan Amerika Serikat,” dan seterusnya. Hampir semua media yang dikendalikan Partai Komunis di Tiongkok memuat berita utama seperti itu, dan gagasan itu bahkan menjadi bagian opini populer di kalangan media dan cendekiawan Barat.

Sejak tahun 2008, Amerika Serikat telah menunjukkan tanda-tanda penurunan di bidang seperti kedudukan ekonomi, kekuatan militer, dan stabilitas politik. Di bidang ekonomi, Amerika Serikat mendorong perawatan kesehatan universal, memperluas manfaat sosial, menempatkan masalah iklim sebagai pusat kebijakan, memperkuat pemantauan lingkungan hidup, dan menempatkan pembatasan pada bisnis manufaktur tradisional. Meski begitu, industri energi hijau dikalahkan oleh produk-produk buatan Tiongkok, dan manufaktur Amerika Serikat terus melemah. Tidak ada cara untuk membalas dan menjaga terhadap serangan Tiongkok dalam perdagangan dan pencurian kekayaan intelektual.

Dalam menghadapi tren-tren ini, banyak orang hanya menerima sebagai narasi bahwa Tiongkok sedang naik dan Amerika sedang menurun. Pengeluaran militer Amerika Serikat menurun, dan Amerika Serikat mengadopsi sikap diplomatik yang lemah. Di front politik Amerika Serikat, ideologi sosialis sedang naik daun, perpecahan sosial semakin melebar, politik demokratik menjadi ajang pertikaian partisan, dan akibatnya fungsi-fungsi pemerintah seringkali menjadi cacat. Partai Komunis Tiongkok membandingkan kekacauan ini secara tidak menyenangkan dengan totaliterisme yang terfokus pada sistemnya sendiri, yang menggambarkan demokrasi Amerika Serikat sebagai bahan tertawaan.

Pada tahun 2010, Tiongkok melampaui Jepang untuk menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2014, menurut statistik Bank Dunia, jika dihitung berdasarkan paritas daya beli, Produk Domestik Bruto Tiongkok mungkin telah melampaui Produk Domestik Bruto Amerika Serikat.[4]

Melihat bahwa keseimbangan kekuatan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat tampak bergeser, dan percaya bahwa penurunan Amerika Serikat tidak dapat diubah, Partai Komunis Tiongkok mengakhiri strategi lamanya menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktunya.

Sebaliknya, Partai Komunis Tiongkok secara terbuka dan langsung membidik tatanan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sikap resmi Partai Komunis Tiongkok, media, dan para ahli secara bertahap mulai berbicara tanpa malu-malu mengenai “mimpi Tiongkok.”

Pada tahun 2012, selama Kongres Nasional ke-18, Partai Komunis Tiongkok memperkenalkan gagasan membangun “komunitas masa depan bersama untuk umat manusia.”

Pada tahun 2017, Partai Komunis Tiongkok mengadakan Grand Gathering-nya dari Partai Politik Dunia untuk secara salah membangkitkan citra kuno dari segudang kerajaan datang untuk memberi penghormatan di pengadilan kekaisaran Tiongkok. Komunis Tiongkok mengumumkan kepada masyarakat mengenai keinginannya untuk mengekspor kaum komunis “model Tiongkok” ke seluruh dunia.

Atas nama menyebarkan apa yang Partai Komunis Tiongkok sebut sebagai “model Tiongkok,” “rencana Tiongkok,” atau “kebijaksanaan Tiongkok,” ambisi Partai Komunis Tiongkok adalah untuk memimpin dunia dan membangun tatanan dunia baru sesuai dengan aturan Partai Komunis Tiongkok.

Partai Komunis Tiongkok telah mempersiapkan ini dalam segala hal selama beberapa dekade. Jika tatanan dunia baru ini benar-benar didirikan, Partai Komunis Tiongkok akan menghadirkan poros baru kejahatan yang tangguh, bahkan sebagai musuh lebih mengancam dunia bebas daripada aliansi Axis selama Perang Dunia II.

2. Strategi Komunis Tiongkok untuk Menguasai Dunia

a. Inisiatif One Belt, One Road’ Adalah Perluasan Teritorial yang Berkedok Globalisasi

‘One Belt, One Road’ Menjadi Pusat Perhatian

Pada tahun 2013, Partai Komunis Tiongkok secara resmi memperkenalkan rencana untuk Sabuk Ekonomi Jalur Sutera dan Jalur Sutera Maritim Abad Dua Puluh Satu, yang juga dikenal sebagai “One Belt, One Road,” atau OBOR. Rencananya adalah rezim Tiongkok menginvestasikan triliunan dolar untuk membangun infrastruktur kritis, seperti jembatan, jalur kereta api, pelabuhan, dan fasilitas energi, di banyak negara. Ini adalah proyek investasi terencana terbesar dalam sejarah.

“One Belt” (“Satu Sabuk”) mengacu pada Sabuk Ekonomi Jalan Sutra, yang terdiri dari tiga komponen berbasis daratan: Dari Tiongkok melalui Asia Tengah dan Rusia ke Eropa dan Laut Baltik; dari barat laut Tiongkok melalui Asia Tengah dan Asia Barat ke Teluk Persia dan Mediterania; dan dari barat daya Tiongkok melalui Semenanjung Indocina ke Samudra Hindia.

“One Road” (“Satu Jalan”) mengacu pada Jalur Sutra Maritim Abad Dua Puluh Satu, yang merupakan upaya dua cabang: Rute pertama berawal dari pelabuhan di Tiongkok menuju Laut Tiongkok Selatan, melalui Selat Malaka dan menuju Eropa melalui Samudera Hindia; rute kedua dari pelabuhan di Tiongkok menuju selatan Samudra Pasifik.

“One Belt” yang berbasis daratan terdiri dari enam koridor ekonomi: Koridor Ekonomi Tiongkok-Mongolia-Rusia, Jembatan Daratan Eurasia Baru, Koridor Ekonomi Tiongkok-Asia Tengah dan Asia Barat, Koridor Ekonomi Tiongkok-Semenanjung Indocina, Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, dan Koridor Ekonomi Bangladesh-Tiongkok-India-Myanmar.

Jembatan Daratan Eurasia Baru akan didasarkan pada hubungan kereta api antara Tiongkok dengan Eropa, yang disebut China Railway Express. Transportasi dari Tiongkok ke Eropa hanya membutuhkan lebih dari sepuluh hari dengan kereta api, dibandingkan dengan lebih dari tiga puluh hari melalui laut. China Railway Express mulai beroperasi pada tahun 2011 dan telah menjadi komponen penting OBOR.

Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan adalah rencana bersama oleh kedua pemerintah tersebut. Rencana ini mencakup sebuah jalan tol yang menghubungkan Kashgar di Provinsi Xinjiang, Tiongkok dengan Pelabuhan Gwadar di Pakistan, di Samudra Hindia. Tiongkok memperoleh hak untuk mengoperasikan Pelabuhan Gwadar, yang merupakan pintu gerbang Pakistan ke Teluk Persia dan Laut Arab, pada tahun 2013. Pelabuhan tersebut menempati lokasi strategis yang kritis, yang menghubungkan Selat Hormuz, yang dilalui oleh 40 persen minyak mentah dunia, dengan Laut Arab.

Kerangka umum “One Road” yang berbasis laut adalah membangun sejumlah pelabuhan strategis dan untuk mendapatkan kendali atas transportasi laut global. Di negara-negara yang kuat keuangannya, perusahaan-perusahaan Tiongkok mengadakan partisipasi ekuitas atau usaha patungan.

Di negara-negara yang keuangannya lebih lemah, Tiongkok menginvestasikan sejumlah besar uang secara pada negara tersebut dan berupaya mendapatkan hak untuk mengoperasikan pelabuhan di negara tersebut.

Pada tahun 2013 saja, perusahaan Tiongkok menerima hak untuk mengoperasikan minimal tujuh belas pelabuhan atau terminal. China Merchants Port Holdings Company Limited membeli 49 persen ekuitas dari Terminal Link SAS di Prancis. Dengan pembelian ini, China Merchants Port Holdings Company Limited memperoleh hak pengoperasian untuk lima belas terminal di delapan negara di empat benua. [5]

Pelabuhan dan terminal ini termasuk pelabuhan Antwerp dan Zeebrugge di Belgia; Terminal Terusan Suez di Mesir; Kumport di Turki; Pelabuhan Piraeus di Yunani; Pelabuhan Pasir Panjang di Singapura; Terminal Euromax Rotterdam, yang disebut “gerbang Eropa,” di Belanda; terminal fase kedua di Pelabuhan Khalifa di Uni Emirat Arab; Pelabuhan Vado di Italia; Pelabuhan Kuantan di Malaysia; Pelabuhan Djibouti di Afrika timur; dan Terusan Panama.

Selain berinvestasi, Partai Komunis Tiongkok juga menggunakan perangkap utang yang dibuat oleh OBOR untuk mendapatkan kendali atas lokasi-lokasi strategis. Sri Lanka tidak dapat membayar utangnya kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok, jadi pada tahun 2017, Sri Lanka menandatangani kontrak sembilan puluh sembilan tahun dengan perusahaan Tiongkok untuk penggunaan Pelabuhan Hambantota.

Partai Komunis Tiongkok meluncurkan Digital Silk Road pada tahun 2018 dengan maksud untuk membentuk kembali pengembangan infrastruktur internet di masa depan. Digital Silk Road dianggap sebagai tahap lanjut dalam proyek OBOR dan merupakan pengembangan terbarunya. Digital Silk Road terutama mencakup pembangunan infrastruktur serat-optik, layanan informasi digital, telekomunikasi internasional, dan e-commerce.

Banyak negara yang terlibat dalam OBOR tidak memiliki sistem kredit yang lengkap. Partai Komunis Tiongkok bertujuan untuk memperkenalkan sistem e-commerce dan layanan pembayaran elektroniknya, seperti Alipay, ke negara-negara ini, sementara secara total menutup persaingan Barat. Great Firewall, yang menyaring lalu lintas internet di Tiongkok, diekspor ke negara-negara OBOR, seperti halnya sistem pengawasan massal yang telah diadopsi oleh Partai Komunis Tiongkok untuk digunakan di Tiongkok.

Tingkat jangkauan strategis Partai Komunis Tiongkok dapat dilihat dari investasinya dalam infrastruktur global. Menurut laporan bulan November 2018 oleh The New York Times, Partai Komunis Tiongkok telah membangun atau sedang membangun lebih dari empat puluh pipa saluran serta infrastruktur minyak dan gas lainnya; lebih dari dua ratus jembatan, jalan, dan kereta api; hampir dua ratus pembangkit listrik untuk tenaga nuklir, gas alam, batubara, dan energi terbarukan; dan serangkaian bendungan besar. Partai Komunis Tiongkok telah berinvestasi di 112 negara, yang sebagian besar milik inisiatif OBOR. Partai Komunis Tiongkok telah menyebarkan sulurnya ke seluruh dunia. [6]

Ketika OBOR terbentuk, upaya Partai Komunis Tiongkok untuk menggantikan Amerika Serikat di panggung dunia mulai tumbuh. Partai Komunis Tiongkok secara agresif mempromosikan yuan sebagai mata uang internasional, serta sistem kreditnya sendiri. Jaringan telekomunikasi buatan Tiongkok (termasuk 5G) sedang didorong sebagai masa depan di banyak negara, seperti halnya jalur kereta api berkecepatan tinggi buatan Tiongkok. Tujuannya adalah untuk akhirnya menetapkan seperangkat standar yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok dan mandiri dari standar Barat saat ini.

‘One Belt, One Road’ Memiliki Jangkauan Global

Pada tahap awal OBOR, Partai Komunis Tiongkok berfokus pada negara-negara tetangga, mencapai sejauh Eropa. Dengan sangat cepat, Partai Komunis Tiongkok memperluas jangkauannya ke Afrika, Amerika Latin, dan bahkan Samudra Arktik, yang mencakup seluruh dunia. Jalur Sutera Maritim awalnya hanya terdiri dari dua rute.

Rute ketiga, Jalan Sutra Kutub, ditambahkan untuk menghubungkan ke Eropa melalui Samudra Arktik. Sebelum OBOR, Partai Komunis Tiongkok telah banyak berinvestasi di Afrika dan Amerika Latin. Negara-negara ini sekarang menjadi bagian struktur utama OBOR, yang memungkinkan Partai Komunis Tiongkok untuk lebih cepat memperluas jangkauan keuangan dan militernya di Afrika dan Amerika Latin.

Tujuan utama OBOR adalah untuk mengekspor kelebihan kapasitas Tiongkok dengan membangun infrastruktur dasar seperti kereta api dan jalan raya di negara lain. Negara-negara ini adalah negara yang kaya akan sumber daya dan energi. Dengan membantu negara-negara tersebut membangun infrastruktur, Partai Komunis Tiongkok mencapai dua tujuan sekunder.
Salah satu tujuannya tersebut adalah membuka rute untuk mengirimkan produk domestik Tiongkok ke Eropa dengan biaya rendah; tujuan lainnya adalah mengamankan sumber daya strategis negara-negara yang berpartisipasi dalam OBOR. Niat Partai Komunis Tiongkok adalah untuk meningkatkan ekspornya sendiri, bukanlah untuk membantu negara-negara di sepanjang Belt and Road untuk membangun industri manufaktur negara tersebut — Partai Komunis Tiongkok tidak akan melepaskan manufaktur Tiongkok.

Ambisi nyata di balik OBOR adalah menggunakan sarana ekonomi sebagai garda depan untuk membangun kendali atas kehidupan keuangan dan politik negara-negara lain dan mengubah negara-negara tersebut menjadi koloni-koloni Partai Komunis Tiongkok dalam strategi globalisnya. Produk sampingan partisipasi dalam skema OBOR mencakup impor semua aspek komunisme yang merusak: Korupsi, utang, dan penindasan totaliter. Proyek ini adalah jebakan yang menipu yang tidak akan membawa kemakmuran ekonomi yang langgeng bagi para pesertanya.

Banyak negara menjadi khawatir dan menghentikan atau mengevaluasi ulang proyek OBOR. Partai Komunis Tiongkok telah mengakui bahwa Partai Komunis Tiongkok harus lebih transparan dan membuat penyesuaian terhadap jebakan utang yang banyak dikritik. Namun demikian, rencana Partai Komunis Tiongkok tidak dapat dianggap remeh.
Sementara perusahaan-perusahaan Barat beroperasi berdasarkan prinsip mencari keuntungan dan tidak akan bertahan di negara-negara tuan rumah yang bergejolak selama lebih dari beberapa tahun, kalkulus Partai Komunis Tiongkok meluas hingga abad berikutnya. Partai Komunis Tiongkok dapat mentolerir operasi di lingkungan internasional yang bergejolak untuk jangka panjang tanpa memperhatikan kerugian langsung.

Yang diinginkan Partai Komunis Tiongkok adalah pemerintah pro-komunis yang akan mendukungnya di PBB. Partai Komunis Tiongkok ingin menjadi pemimpin di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, berjuang dengan dunia bebas, dan menggantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan nomor satu di dunia. Partai Komunis Tiongkok bersedia menanggung biaya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Sebagai contoh, Partai Komunis Tiongkok dapat memaksa rakyat Tiongkok untuk membayar biaya yang tidak pernah dapat ditangani oleh perusahaan-perusahaan milik swasta Barat. Dalam perang untuk menaklukkan dunia ini, ini bukanlah mengenai seberapa kuat Partai Komunis Tiongkok di atas kertas, tetapi bahwa Partai Komunis Tiongkok memiliki sumber daya dari ratusan juta rakyat Tiongkok tanpa menghiraukan hidup atau mati rakyat tersebut. Rakyat tersebut adalah pion pengorbanan Partai Komunis Tiongkok.

Mantan Kepala Strategi Gedung Putih Steve Bannon menawarkan interpretasi unik dari proyek OBOR. Ia memuji inisiatif Belt and Road milik Tiongkok yang telah berhasil mengintegrasikan tesis Mackinder-Mahan-Spykman mengenai cara menguasi dunia.

Andrew Sheng, dari Institut Global Asia, merangkum pandangan Steve Bannon:

Sir Halford Mackinder adalah ahli geografi /sejarawan Inggris yang berpengaruh yang berpendapat pada tahun 1904 bahwa ‘Siapa pun yang memerintah Heartland (Asia Tengah) berarti memerintah Pulau-Dunia (Eurasia); siapa pun yang memerintah Pulau- Dunia berarti memimpin Dunia.” Rekannya orang Amerika Serikat yang kontemporer, bernama Alfred Mahan adalah seorang sejarawan angkatan laut yang membentuk strategi Amerika Serikat untuk menguasai kekuatan laut, memperluas logika kerajaan maritim Inggris untuk mengendalikan jalur laut, titik-titik tersumbat, dan kanal-kanal dengan mengawasi kebijakan perdagangan global. Sebaliknya, Nicholas John Spykman berpendapat bahwa Rimland (tanah pesisir yang mengelilingi Asia) lebih penting daripada Heartland (Asia Tengah), dengan demikian: ‘Siapa yang mengendalikan Rimland berarti memerintah EuroAsia; siapa yang mengendalikan EuroAsia berarti mengendalikan nasib dunia.'[7]

Penilaian Steve Bannon mencerminkan kewaspadaan dunia Barat yang tumbuh terhadap ambisi Partai Komunis Tiongkok yang terkandung dalam proyek OBOR.

Faktanya, ambisi Partai Komunis Tiongkok tidak terbatas pada ruang lingkup OBOR. Inisiatif OBOR ini tidak hanya berfokus pada memperoleh hak atas rute darat, jalur laut, dan pelabuhan utama. Partai Komunis Tiongkok ingin memanfaatkan celah, di mana pun Partai Komunis Tiongkok berada di seluruh dunia. Banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah negara merdeka baru yang diciptakan oleh dekolonisasi. Daerah ini mengalami kekosongan daya, mengundang Partai Komunis Tiongkok untuk mendapatkan pijakan.

Negara-negara yang baru merdeka yang dulu terdiri dari Uni Soviet dan satelit Eropa Timurnya memiliki kendali kedaulatan yang lemah dan juga hasil yang mudah bagi rezim Partai Komunis Tiongkok. Negara-negara bergolak lainnya, yang cenderung dihindari oleh investor Barat, secara alami jatuh ke dalam perangkap Partai Komunis Tiongkok. Negara-negara kecil, negara kepulauan, dan negara-negara terbelakang yang menempati lokasi-lokasi strategis semuanya berada dalam garis silang Partai Komunis Tiongkok.

Bahkan beberapa negara tersebut yang pernah berada di kubu demokrasi Barat telah memasuki orbit Partai Komunis Tiongkok setelah menderita ekonomi yang lemah dan utang yang tinggi. Secara geopolitik, Partai Komunis Tiongkok secara bertahap mengelilingi Amerika Serikat dengan mengendalikan ekonomi negara-negara lain.

Tujuannya adalah agar pengaruh Amerika Serikat terpinggirkan dan akhirnya disingkirkan dari negara-negara itu, sehingga pada saat itulah Partai Komunis Tiongkok akan membentuk tatanan dunia yang terpisah yang berpusat pada tirani komunis. Hal ini bukanlah pendekatan baru. Hal ini berakar pada strategi lama Partai Komunis Tiongkok menduduki pedesaan untuk mengelilingi kota-kota, yang membawa Partai Komunis Tiongkok meraih kemenangan dalam Perang Sipil Tiongkok.

b. Strategi Batas Luar-Yang Besar Partai Komunis Tiongkok Bertujuan untuk Menyingkirkan Amerika Serikat Dari Wilayah Asia-Pasifik

Apa yang disebut dengan Diplomasi Batas Luar Besar Partai Komunis Tiongkok? Lembaga pemikir mendefinisikannya seperti ini: “Tiongkok bertetangga dengan empat belas negara di sepanjang perbatasan darat yang panjang, dan memandang ke seberang lautan pada enam negara tetangga lainnya. Di luar itu, di sebelah timur adalah wilayah Asia-Pasifik, dan di sebelah barat adalah Eurasia. Yaitu, jangkauan radial dari lingkungan Tiongkok yang diperluas mencakup dua pertiga dari politik internasional, ekonomi, dan keamanan. Dengan demikian, kerangka diplomasi batas luar lebih dari sekadar strategi regional…Itu adalah strategi besar yang sebenarnya. “[8]

Australia Adalah Hubungan Dunia Barat yang Lemah

Pada bulan Juni 2017, Fairfax Media Limited dan Australian Broadcasting Corporation merilis hasil investigasi lima bulan mereka, film dokumenter Kekuatan dan Pengaruh: Tepi Keras Kekuatan Lembut Tiongkok. Film dokumenter ini menyuarakan keprihatinan di seluruh dunia dengan menggambarkan penyusupan dan kendali luas oleh Partai Komunis Tiongkok terhadap masyarakat Australia. [9] Enam bulan kemudian, Sam Dastyari, anggota Partai Buruh Australia, mengumumkan pengunduran dirinya dari Senat.

Pengunduran diri Sam Dastyari mengikuti tuduhan bahwa ia telah menerima uang dari pedagang Tiongkok yang terkait dengan Partai Komunis Tiongkok untuk membuat pernyataan mendukung Beijing mengenai sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan. Pernyataan Sam Dastyari mengenai masalah kritis ini bertentangan dengan pandangan partainya sendiri. [10]

Pada bulan September 2016, SBS News Australia menerbitkan laporan berita yang mengungkapkan sumbangan politik oleh seorang pengusaha Tiongkok yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan perdagangan Australia-Tiongkok. [11] Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, outlet media yang dikelola pemerintah Tiongkok telah menandatangani kontrak dengan media Australia, memungkinkan media Australia untuk menyiarkan konten yang disediakan oleh media Tiongkok kepada audiens Australia. [12]

Faktanya, pada awal tahun 2015, Australia mengizinkan perusahaan Tiongkok yang memiliki hubungan dekat dengan Tentara Pembebasan Rakyat untuk mendapatkan kontrak sembilan puluh sembilan tahun di atas Pelabuhan Darwin. Pelabuhan tersebut menempati lokasi militer penting untuk menjaga terhadap serangan dari utara. Richard Armitage, mantan wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, mengatakan ia terpana dengan kesepakatan itu, dan bahwa Amerika Serikat prihatin dengan perkembangan tersebut. [13]

Pada tahun 2017, sebuah buku berjudul Invasi Secara Diam-Diam: Pengaruh Tiongkok di Australia, oleh penulis Clive Hamilton tiga kali ditolak oleh penerbit Australia karena takut akan dampak yang dilakukan oleh Tiongkok. Akhirnya, setelah mempertimbangkan banyak hal, penerbit ketiga setuju untuk menerbitkannya. Penyensoran tersebut menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan warga Australia mengenai pengaruh Tiongkok di negara Australia. [14]

Banyak orang bertanya-tanya mengapa Tiongkok telah mengarahkan begitu banyak upaya ke Australia. Apa nilai strategis militer Partai Komunis Tiongkok yang menyusup ke Australia dan melakukan kendali di sana?

Pada bulan Desember 2017, Sumbangan Nasional untuk Demokrasi menyatakan dalam laporannya Kekuatan yang Tajam: Meningkatkan Pengaruh Otoriter bahwa Partai Komunis Tiongkok mempengaruhi serta mengubah politik dan akademisi Australia dengan cara suap dan penyusupan dengan tujuan utama untuk melemahkan aliansi Amerika Serikat-Australia. [15]

Dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri 2017, pemerintah Australia mengatakan: “Amerika Serikat telah menjadi kekuatan dominan di kawasan kami sepanjang sejarah Australia pasca Perang Dunia Kedua. Hari ini, Tiongkok menantang posisi Amerika Serikat.”[16] Dr. Malcolm Davis, ahli analisa senior di Institut Kebijakan Strategis Australia, mengatakan Beijing sedang berusaha untuk mendapatkan keuntungan strategis di kawasan Australia untuk mencapai tujuan akhir untuk mengakhiri aliansi Australia dengan Amerika Serikat. [17]

Australia adalah tempat uji coba rezim Partai Komunis Tiongkok untuk operasi soft-power dalam strategi diplomasi batas luar ala Tiongkok. [18] Penyusupan Partai Komunis Tiongkok ke Australia dimulai pada tahun 2005, ketika Zhou Wenzhong, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Departemen Luar Negeri, tiba di Canberra dan memberitahu para pejabat senior di Kedutaan Besar Tiongkok mengenai pendekatan diplomatik baru ala Partai Komunis Tiongkok. Ia mengatakan bahwa tujuan pertama termasuk Australia di batas luar Tiongkok yang lebih besar adalah untuk memastikan bahwa Australia akan berfungsi sebagai basis pasokan yang dapat dipercaya dan stabil untuk pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam dua puluh tahun ke depan. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk membongkar aliansi Amerika Serikat-Australia. Misi dari mereka yang hadir dalam pertemuan itu adalah untuk memahami bagaimana Partai Komunis Tiongkok dapat secara luas memberikan pengaruh terhadap Australia di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. [19]

Rezim Partai Komunis Tiongkok menggunakan kekuatan ekonominya untuk memaksa Australia membuat kelonggaran atas serangkaian masalah militer dan urusan hak asasi manusia. Pendekatan standar yang diadopsi oleh Partai Komunis Tiongkok untuk memaksa orang lain ke dalam kerja sama adalah menumbuhkan hubungan pribadi melalui kepentingan ekonomi dan secara bersamaan menciptakan ancaman tersirat dari pemerasan. [20]

Setelah bertahun-tahun diselidiki, Clive Hamilton menemukan bahwa “lembaga-lembaga utama Australia – dari sekolah, perguruan tinggi dan asosiasi profesional kami hingga media; dari profesi pertambangan, pertanian dan pariwisata hingga aset militer pelabuhan dan jaringan listrik; dari parlemen setempat dan pemerintah negara bagian kami ke partai-partai kami di Canberra – sedang disusupi dan diubah oleh sistem kendali yang rumit di bawah pengawasan Partai Komunis Tiongkok.”[21]

Sejak krisis ekonomi tahun 2008, dalam praktiknya, Australia telah terbukti bersedia menjadi basis pasokan Partai Komunis Tiongkok, karena kepercayaan umum bahwa Partai Komunis Tiongkok menyelamatkan Australia dari resesi. Clive Hamilton mengatakan bahwa alasan penyusupan dan pengaruh Partai Komunis Tiongkok dapat sangat efektif di Australia adalah karena orang Australia “telah membiarkannya terjadi tepat di bawah hidung kita, karena kita dibutakan oleh keyakinan bahwa hanya Tiongkok yang dapat menjamin kemakmuran ekonomi kita, dan karena kita berani tidak melawan penindasan Beijing.”[22]

Terlepas dari kesadaran akan penyusupan dan pengaruh Partai Komunis Tiongkok terhadap masyarakat Barat, serta khususnya penyusupan dan kendali Partai Komunis Tiongkok terhadap komunitas Tionghoa perantauan, kebanyakan orang Barat yang bermaksud baik secara naif membayangkan awalnya bahwa tujuan utama strategi Partai Komunis Tiongkok adalah “negatif” – yaitu, untuk membungkam suara para kritikus dan mereka yang memiliki pendapat politik berbeda.

Namun, Clive Hamilton mengatakan bahwa di balik operasi “negatif” adalah ambisi “positif” Partai Komunis Tiongkok: Untuk menggunakan imigran etnis Tionghoa untuk mengubah kerangka masyarakat Australia, dan membuat orang Barat bersimpati dengan Partai Komunis Tiongkok sehingga memungkinkan Beijing untuk membangun pengaruh. Dengan cara ini, Australia akan ditransformasikan menjadi penolong Partai Komunis Tiongkok untuk mewujudkan tujuan rezim Tiongkok yaitu menjadi negara adikuasa Asia, kemudian menjadi negara superpower dunia. [23]

Demikian pula, Partai Komunis Tiongkok memperluas penyusupan dan kendalinya dari Australia ke Selandia Baru. Anne-Marie Brady, seorang ahli politik Tiongkok di Universitas Canterbury, merilis sebuah laporan berjudul Senjata Ajaib, yang mengambil Selandia Baru sebagai contoh untuk menggambarkan bagaimana Partai Komunis Tiongkok memperluas penyusupan dan pengaruh politiknya ke luar negeri. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa beberapa anggota Parlemen Selandia Baru kelahiran Tiongkok memiliki hubungan dekat dengan Partai Komunis Tiongkok dan bahwa banyak politisi telah disuap oleh sumbangan politik besar-besaran dari pedagang Tiongkok yang kaya dan organisasi terpadu Partai Komunis Tiongkok seperti asosiasi perdagangan Tiongkok di Selandia Baru. [24]

Tidak lama setelah laporannya dipublikasikan, kantor Dr. Anne-Marie Brady dibobol. Sebelum pembobolan, Dr. Anne-Marie Brady juga menerima surat tanpa nama pengirim yang mengancamnya dengan kata-kata “Anda adalah yang berikutnya.” [25]

Tiongkok adalah aktif menjerat politisi setempat Selandia Baru. Sebagai contoh, anggota partai politik Selandia Baru dicurahkan dengan pelayanan yang ramah dalam perjalanan ke Tiongkok. Para pensiunan politik ditawarkan posisi bergaji tinggi di perusahaan Tiongkok, serta manfaat lainnya agar mereka mengikuti arahan Partai Komunis Tiongkok. [26]

Partai Komunis Tiongkok Menargetkan Negara-Negara Kepulauan Pasifik untuk Nilai Strategisnya

Terlepas dari ukurannya, negara-negara kepulauan Pasifik memiliki nilai strategis kritis untuk dapat berfungsi sebagai pangkalan maritim. Total luas daratan negara-negara kepulauan Pasifik hanya 53.000 kilometer persegi (20.463 mil persegi) dibandingkan dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara kepulauan Pasifik terhadap wilayah bagian lautan, yang totalnya 19.000.000 k

ilometer persegi (7.335.941 mil persegi) – sebuah wilayah yang enam kali lebih luas daripada Zona Ekonomi Eksklusif Tiongkok. Mengembangkan hubungan yang lebih besar dengan negara-negara kepulauan Pasifik adalah komponen strategi militer Partai Komunis Tiongkok yang diakui oleh masyarakat.

Saat ini, bidang pengaruh di wilayah Pasifik dibagi antara Amerika Serikat, Jepang, Selandia Baru, Australia, dan Prancis. Untuk mengembangkan kemampuan maritimnya di Samudra Pasifik, Partai Komunis Tiongkok harus terlebih dahulu membangun hubungan baik dengan negara-negara kepulauan Pasifik, kemudian secara perlahan-lahan menyingkirkan kehadiran Amerika Serikat. [27]

John Henderson, seorang profesor Selandia Baru, dan Benjamin Reilly, seorang profesor di Australia, mengatakan bahwa tujuan jangka panjang Partai Komunis Tiongkok di wilayah Pasifik Selatan adalah untuk menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya di sana. [28]

Partai Komunis Tiongkok telah menginvestasikan sejumlah besar uang di Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia untuk membantu negara-negara kepulauan ini dalam membangun infrastruktur. Hal ini telah mempromosikan pariwisata setempat dan membuat platform e-bisnis tersedia. Hal ini melampaui aktivitas Amerika di daerah tersebut. Ben Bohane, seorang penulis Australia, memperingatkan bahwa Amerika Serikat kehilangan pengaruh atas Samudra Pasifik yang diambil oleh Tiongkok. [29]

Mengikuti bantuan keuangan dan investasi besar-besaran oleh Partai Komunis Tiongkok, perilaku arogan para pejabat Partai Komunis Tiongkok mencerminkan mentalitas sebenarnya dari Partai Komunis Tiongkok saat Partai Komunis Tiongkok kuat dan sangat memikirkan kemampuannya. Partai Komunis Tiongkok berusaha memperlakukan orang-orang dari negara lain seperti memperlakukan orang-orang Tiongkok di bawah kendali totaliternya.

Tujuan Partai Komunis Tiongkok adalah menuntut kepatuhan dari negara-negara dengan kekuatan yang lebih rendah. Secara alami, Partai Komunis Tiongkok tidak dapat diharapkan untuk menghormati peraturan dan protokol internasional.

Pada pertemuan puncak APEC yang diadakan pada akhir tahun 2018 di Papua Nugini, perilaku pejabat Tiongkok yang kasar dan tidak beradab mengejutkan penduduk setempat dan mereka yang hadir.

Pejabat Tiongkok dengan tegas menghentikan wartawan (termasuk wartawan dari Papua Nugini) untuk mewawancarai peserta di sebuah forum yang diadakan antara pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan para pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik. Sebaliknya, pejabat Tiongkok menuntut agar semua jurnalis merujuk pada rilis berita Xinhua.

Untuk mencegah pernyataan yang mengecam perilaku perdagangan yang tidak adil dari rezim Partai Komunis Tiongkok dimuat dalam komunike bersama, pejabat Tiongkok menuntut untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini. Karena pertemuan pribadi dengan pejabat Tiongkok akan memengaruhi sikap sang menteri yang tidak memihak, maka sang menteri menolak permintaan tersebut.

Selain itu, para pejabat Tiongkok terpaksa memekik dan berteriak saat mereka menuduh negara-negara lain merencanakan skema melawan Tiongkok. Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat menggambarkan perilaku pejabat Partai Komunis Tiongkok di APEC sebagai “diplomasi tantrum.” [30]

Perangkap Utang Memungkinkan Partai Komunis Tiongkok untuk Menguasai Sumber Daya Asia Tengah

Setelah pembubaran Uni Soviet, Partai Komunis Tiongkok telah melakukan upaya besar untuk mengembangkan dan memperkuat hubungannya dengan negara-negara Asia Tengah, seperti Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.

Tujuan strategi Partai Komunis Tiongkok di Asia Tengah dapat dilihat dari beberapa sudut: Pertama, Asia Tengah adalah rute darat yang tidak dapat dihindari dalam ekspansi ke arah barat Tiongkok.

Lebih jauh, ketika Tiongkok membangun infrastruktur untuk mengangkut barang masuk dan keluar dari Tiongkok, Tiongkok juga dapat memperluas kepentingan komersialnya di Asia Tengah. Kedua, Tiongkok bertujuan untuk merebut sumber daya alam, termasuk batu bara, minyak, gas, dan logam mulia, yang melimpah di negara-negara ini. Selain itu, dengan mengendalikan negara-negara Asia Tengah yang secara geografis dan kebudayaan dekat dengan Xinjiang, Tiongkok dapat memperketat kendalinya terhadap etnis minoritas di Xinjiang.
Meskipun Partai Komunis Tiongkok belum mengumumkan keinginannya untuk menguasai Asia Tengah, Partai Komunis Tiongkok secara efektif telah mengambil peran paling berpengaruh di kawasan ini.

International Crisis Group, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Brussels, merilis sebuah laporan pada tahun 2013 yang mengatakan bahwa Tiongkok telah tumbuh dengan cepat menjadi kekuatan yang dominan secara ekonomi di wilayah ini dengan mengambil keuntungan dari kerusuhan sosial di Asia Tengah.

Beijing memandang Asia Tengah sebagai basis pasokan bahan baku dan sumber daya serta sebagai pasar untuk produk-produk Tiongkok yang murah dan berkualitas rendah. Sementara itu, Partai Komunis Tiongkok juga telah mencurahkan jutaan dolar Amerika Serikat ke dalam investasi dan bantuan di Asia Tengah atas nama menjaga stabilitas di Xinjiang. [31]

Jaringan besar jalan raya, kereta api, jalan udara, komunikasi, dan jaringan pipa minyak telah menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah. China Road and Bridge Corporation dan kontraktornya bertanggung jawab atas pembangunan jalan raya, kereta api, dan jalur transmisi listrik di Asia Tengah.

Mereka membuka jalan di beberapa daerah yang paling berbahaya dan rumit serta membangun jalan baru untuk mengangkut barang-barang Tiongkok ke Eropa dan Timur Tengah, serta ke pelabuhan di Pakistan dan Iran. Dalam dua dekade antara tahun 1992 hingga 2012, dari hubungan diplomatik antara Tiongkok dengan lima negara Asia Tengah, total volume perdagangan antara Tiongkok dengan Asia Tengah tumbuh seratus kali lipat. [32]

Di Asia Tengah, Partai Komunis Tiongkok telah mempromosikan investasi dalam proyek infrastruktur yang dibiayai kredit berskala besar yang dikelola pemerintah. Beberapa sarjana telah menyadari bahwa investasi semacam itu dapat membentuk dasar tatanan internasional baru di mana Tiongkok akan memainkan peran dominan. Dilihat dari perspektif ini, Asia Tengah adalah tempat pengujian lain, seperti Australia, untuk revolusi konseptual Partai Komunis Tiongkok dalam strategi diplomatik. [33]

Beijing cenderung mendukung para pemimpin otoriter yang korup di negara-negara Asia Tengah, dan proyek-proyek investasinya yang tidak jelas dianggap bermanfaat terutama bagi para elit sosial setempat.

Laporan Kelompok Krisis International mencatat bahwa masing-masing pemerintah Asia Tengah adalah lemah, korup, dan penuh dengan kerusuhan sosial dan ekonomi. [34] Proyek infrastruktur besar yang dipromosikan oleh Beijing tidak hanya terkait dengan pinjaman besar-besaran, tetapi juga melibatkan persetujuan dan izin resmi, yang didasarkan pada kepentingan pribadi. Hal ini memunculkan korupsi dan memperburuk korupsi di rezim-rezim ini.

Di Uzbekistan, Islam Karimov, mantan sekretaris pertama Partai Komunis Republik Sosialis Soviet di Uni Soviet, menjabat sebagai presiden negara itu sejak masa kemerdekaan pada tahun 1991 hingga kematiannya pada tahun 2016. Setelah jatuhnya Uni Soviet, Uzbekistan berada di bawah kekuasaan otoriter Islam Karimov selama seperempat abad berikutnya.
Pada tahun 2005, pasukan pemerintah bentrok dengan pengunjuk rasa di kota Andijan di timur Uzbekistan, yang mengakibatkan ratusan orang tewas. Seperti biasanya, Partai Komunis Tiongkok menempatkan dirinya sebagai sekutu Islam Karimov, memberikan dukungan tegas untuk Uzbekistan dan negara lain di wilayah ini dalam upaya mereka untuk menjaga status quo. [35]

Struktur ekonomi negara-negara Asia Tengah yang rapuh, digabung dengan pinjaman infrastruktur besar-besaran dari Tiongkok, membuat negara-negara Asia Tengah ini khususnya rentan jatuh ke dalam perangkap utang Tiongkok. Turkmenistan menderita krisis ekonomi yang parah, dengan tingkat inflasi tahunan lebih dari 300 persen, pengangguran diperkirakan lebih dari 50 persen, kekurangan pangan yang parah, dan korupsi yang merajalela.

Kini Tiongkok adalah satu-satunya pelanggan gas Turkmenistan, [36] dan juga kreditor terbesar utang luar negeri Turkmenistan, yang mencapai usd 9 miliar (diperkirakan 30 persen Produk Domestik Bruto pada tahun 2018). [37] Mungkin saja Turkmenistan tidak punya pilihan selain memberikan ladang gas alamnya kepada Tiongkok untuk melunasi utangnya. [38] Turkmenistan telah menempatkan arteri ekonominya di tangan Beijing.

Tajikistan meminjam lebih dari USD 300 juta dari Tiongkok untuk membangun pembangkit listrik. Karena tidak mampu membayar utangnya, Tajikistan mengalihkan kepemilikan tambang emas kepada Tiongkok untuk melunasi kewajibannya. [39]

Ekonomi Kirgistan juga berada dalam bahaya, karena proyek infrastruktur berskala besar yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok di sana juga menyebabkan Kirgistan jatuh ke dalam perangkap utang. Kirgistan cenderung memberikan sebagian sumber daya alamnya untuk membayar utang. Kirgistan juga bekerja sama dengan perusahaan komunikasi Tiongkok, Huawei dan ZTE untuk membangun alat komunikasi digital untuk memperketat kendali pemerintah Kirgistan atas rakyatnya, sementara juga memberi Tiongkok keleluasaan untuk memperluas pengawasannya ke negara-negara Asia Tengah ini. [40]

Beijing mengambil keuntungan dari kekosongan kekuasaan setelah pembubaran Uni Soviet untuk memasuki sektor energi Kazakh. Ekonomi Kazakh bergantung pada produksi minyak mentahnya, dan pendapatan minyak, dalam dolar Amerika Serikat, yang digunakan untuk membeli produk-produk Tiongkok yang murah. Selain pengeboran minyak, fondasi industri Kazakh adalah rapuh. Dengan aliran produk-produk murah Tiongkok ke pasar Kazakh, industri manufaktur Kazakh runtuh. [41]

Motif lain untuk ekspansi Partai Komunis Tiongkok di Asia Tengah adalah untuk menindak para pembangkang Uyghur yang tinggal di Asia Tengah. Piagam Organisasi Kerja Sama Shanghai yang ditandatangani oleh Organisasi Kerja Sama Shanghai yang dipimpin oleh Tiongkok memungkinkan para tersangka diekstradisi ke negara-negara anggota.
Negara anggota bahkan dapat mengirim pejabatnya sendiri ke negara anggota lain untuk melakukan penyelidikan. Dengan cara ini, Partai Komunis Tiongkok memperluas penindasan terhadap kaum Uighur di luar negeri dan menangkap para pembangkang Uighur yang telah mengungsi di negara lain. [42]

Partai Komunis Tiongkok Menggunakan Negara-Negara Penting untuk Mengamankan Sumber Daya Strategis

Pelaksanaan strategi batas luar Partai Komunis Tiongkok melibatkan pertama-tama menciptakan negara-negara penting, yang kemudian negara tersebut digunakan sebagai basis untuk mencapai tujuan strategis di seluruh wilayah.

Menurut lembaga pemikir Partai Komunis Tiongkok, negara-negara penting adalah negara-negara yang memiliki kekuatan regional yang besar sehingga Beijing memiliki kemampuan dan sumber daya untuk membimbing; negara-negara yang tidak memiliki konflik langsung dengan Partai Komunis Tiongkok dalam hal kepentingan strategis, dan tidak berbagi minat yang erat dengan Amerika Serikat. [43] Selain Australia, Kazakhstan, dan negara lain yang disebutkan di atas, contoh-contoh negara penting bagi rezim Tiongkok mencakup Iran di Timur Tengah dan Myanmar.
Di Timur Tengah, Iran menerima investasi Tiongkok terbesar. Iran adalah produsen minyak yang penting di wilayah ini dan berada dalam oposisi ideologis terhadap Barat sejak akhir tahun 1970-an, menjadikan Iran sebagai mitra ekonomi dan militer alami untuk Partai Komunis Tiongkok. Beijing telah mempertahankan hubungan ekonomi dan militer yang erat dengan Iran sejak tahun 1980-an.

Pada tahun 1991, Badan Energi Atom Internasional menemukan bahwa Partai Komunis Tiongkok telah mengekspor uranium ke Iran serta bahwa Tiongkok dan Iran telah menandatangani perjanjian nuklir rahasia pada tahun 1990. [44]
Pada tahun 2002, ketika proyek pengayaan uranium Iran terungkap, perusahaan-perusahaan minyak Barat menarik diri dari Iran, memberi kesempatan bagi Partai Komunis Tiongkok untuk memanfaatkan situasi dan memupuk hubungan lebih dekat dengan Iran. [45]

Volume perdagangan bilateral antara Partai Komunis Tiongkok dengan Iran tumbuh semakin cepat antara tahun 1992 hingga 2011, meningkat lebih dari seratus kali dalam waktu tujuh belas tahun, meskipun ada perlambatan yang bermakna akibat tekanan yang disebabkan oleh sanksi internasional terhadap rezim Iran. [46] Karena bantuan Partai Komunis Tiongkok, Iran dapat mengatasi isolasi internasional yang dipaksakan pada Iran dan mengembangkan gudang persenjataan balistik jarak pendek hingga jarak menengah, dan juga rudal jelajah anti-kapal. Tiongkok juga menyediakan ranjau laut dan kapal serang cepat, dan membantu Iran membangun proyek senjata kimia rahasia. [47]

Negara penting lainnya yang disukai oleh rezim Partai Komunis Tiongkok adalah Myanmar, negara tetangganya di Asia Selatan. Myanmar memiliki garis pantai yang panjang, yang menyediakan akses strategis ke Samudra Hindia. Partai Komunis Tiongkok, menganggap pembukaan saluran Tiongkok-Myanmar sebagai langkah strategis untuk meminimalkan ketergantungan pada Selat Malaka. [48]
Catatan hak asasi manusia pemerintah militer Burma yang buruk telah mengakibatkan Myanmar terisolasi oleh komunitas internasional. Gerakan demokrasi tahun 1988 di Myanmar akhirnya dihancurkan dengan kekuatan militer. Tahun berikutnya, di Beijing, tank-tank Tentara Pembebasan Rakyat menembaki demonstran pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen.

Kedua pemerintah otoriter tersebut dikutuk oleh komunitas internasional, mendapatkan penghiburan di perusahaan diplomatik kedua pemerintahan dan sejak itu kedua pemerintahan tersebut menikmati hubungan dekat. Pada bulan Oktober 1989, Than Shwe Myanmar mengunjungi Tiongkok, dan kedua belah pihak menandatangani kesepakatan senjata senilai usd 1,4 miliar. [49]
Pada tahun 1990-an, ada banyak lagi perjanjian senjata antara kedua pihak. Peralatan yang dijual Partai Komunis Tiongkok ke Myanmar termasuk pesawat tempur, kapal patroli, tank dan pengangkut personel lapis baja, senjata anti-pesawat, dan roket. [50] Dengan demikian, dukungan militer, politik, dan ekonomi Partai Komunis Tiongkok menjadi jalur hidup bagi junta militer Burma dalam perjuangannya untuk kelangsungan hidup yang berkelanjutan. [51]

Pada tahun 2013, Tiongkok menginvestasikan USD 5 miliar ke dalam pipa minyak dan gas mentah Tiongkok-Myanmar, yang dikatakan sebagai saluran impor minyak dan gas strategis terbesar keempat bagi Tiongkok.
Meskipun bertemu dengan oposisi populer yang kuat, pada tahun 2017, pipa minyak dan gas mentah Tiongkok-Myanmar mulai beroperasi berkat dukungan Partai Komunis Tiongkok. [52] Investasi serupa termasuk Bendungan Myitsone (saat ini ditunda karena oposisi setempat) dan Tambang Tembaga Letpadaung.

Pada tahun 2017, perdagangan bilateral antara Tiongkok dengan Myanmar mencapai usd 13,54 miliar. Saat ini Partai Komunis Tiongkok berencana untuk membuat koridor ekonomi Tiongkok-Myanmar di mana 70 persen saham dipegang oleh pihak Tiongkok. Hal ini mencakup pelabuhan laut-dalam untuk akses perdagangan ke Samudera Hindia, [53] dan taman industri Zona Ekonomi Khusus Kyaukpyu. [54]

c. ‘Divide and Conquer’ (Strategi Pemecahan Masalah Besar dengan Membagi Masalah Besar Tersebur Menjadi Masalah-Masalah Kecil yang Langsung Dapat Diatasi) di Eropa Berfungsi untuk Membuat Perpecahan Dengan Amerika Serikat

Dalam Perang Dingin, Eropa berada di pusat konfrontasi antara dunia bebas dengan kamp komunis. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat mempertahankan aliansi yang erat melalui Organisasi Perjanjian Atlantik Utara. Setelah Perang Dingin, Eropa mulai menurun dalam hal kepentingan ekonomi dan politik.

Untuk memicu ganjalan antara Eropa dengan Amerika Serikat, Partai Komunis Tiongkok mengadopsi strategi untuk memecah dan menaklukkan negara-negara Eropa, dengan cara beradaptasi dengan kondisi setempat untuk secara bertahap menembus dan mengembangkan pengaruh di Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, perbedaan antara Eropa dengan Amerika Serikat pada banyak masalah utama menjadi semakin jelas. Partai Komunis Tiongkok memiliki andil dalam hal ini.

Setelah krisis keuangan tahun 2008, Partai Komunis Tiongkok mengeksploitasi fakta bahwa ekonomi Eropa yang lebih lemah sangat membutuhkan investasi asing. Partai Komunis Tiongkok menyuntikkan sejumlah besar uang ke negara-negara ini sebagai imbalan atas kompromi pada masalah seperti aturan hukum internasional dan hak asasi manusia.
Partai Komunis Tiongkok menggunakan metode ini untuk membuat dan memperluas celah di antara negara-negara Eropa, lalu menuai manfaatnya. Negara-negara yang menjadi target Partai Komunis Tiongkok mencakup Yunani, Spanyol, Portugal, dan Hongaria.

Setelah krisis utang negara di Yunani, Partai Komunis Tiongkok berinvestasi banyak di sana, menukar uang untuk pengaruh politik, dan menggunakan Yunani sebagai pembuka untuk membangun lebih banyak pengaruh di Eropa. Dalam beberapa tahun, Partai Komunis Tiongkok memperoleh izin tiga puluh lima tahun untuk menggunakan terminal peti kemas kedua dan ketiga di Pelabuhan Piraeus, pelabuhan terbesar Yunani, dan mengambilalih pusat pemindahan muatan utama di pelabuhan Piraeus.

Pada bulan Mei 2017, Tiongkok dan Yunani menandatangani rencana aksi tiga tahun yang meliputi investasi perkeretaapian, pelabuhan, pembangunan jaringan bandara, jaringan energi, dan pembangkit listrik. [55]

Investasi Partai Komunis Tiongkok telah melihat hasil politik. Sejak tahun 2016, Yunani, anggota Uni Eropa, telah berulang kali menentang proposal Uni Eropa yang akan mengkritik kebijakan rezim Tiongkok dan catatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Tiongkok. Banyak pernyataan potensial Uni Eropa untuk efek ini tidak terwujud. Pada bulan Agustus 2017, sebuah komentar yang diterbitkan oleh The New York Times mengatakan, “Yunani telah memeluk kemajuan Tiongkok, pelamar yang paling bersemangat dan ambisius secara geopolitik.” [56]

Pada tahun 2012, rezim Partai Komunis Tiongkok meluncurkan kerangka kerja sama dengan enam belas negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur yang disebut “16 + 1.” Hongaria adalah negara pertama yang bergabung dengan inisiatif tersebut dan merupakan negara Eropa pertama yang menandatangani perjanjian OBOR dengan Tiongkok.
Pada tahun 2017, volume perdagangan bilateral antara Tiongkok dengan Hongaria melebihi usd 10 miliar. Seperti Yunani, Hongaria telah berulang kali menentang kritik Uni Eropa terhadap pelanggaran hak asasi manusia Partai Komunis Tiongkok. [57] Presiden Republik Ceko mempekerjakan seorang pengusaha Tiongkok yang kaya untuk menjadi penasihat pribadinya dan menjaga jarak dari Dalai Lama. [58]

antara enam belas negara yang termasuk dalam kerangka kerja tersebut, sebelas negara adalah negara Uni Eropa, dan lima negara adalah negara non-Uni Eropa. Partai Komunis Tiongkok telah mengusulkan model baru kerja sama regional, dengan maksud – untuk memecah Uni Eropa – menjadi jelas. Selain itu, di antara enam belas negara tersebut, ada banyak negara bekas sosialis. Semua negara ini memiliki sejarah pemerintahan komunis serta telah memelihara banyak jejak ideologis dan organisasional dari rezim-rezim itu. Hingga taraf tertentu, secara alami negara-negara tersebut mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan Partai Komunis Tiongkok.

Ada banyak negara kecil di Eropa, dan sulit bagi satu negara kecil itu untuk bersaing dengan Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok telah menggunakan kenyataan ini untuk menangani masing-masing pemerintah negara kecil di Eropa secara individual, mengintimidasi masing-masing pemerintah negara kecil agar tetap bungkam mengenai pelanggaran HAM Tiongkok dan kebijakan luar negeri Tiongkok yang merusak.

Contoh paling khas adalah Norwegia. Pada tahun 2010, Komite Hadiah Nobel Norwegia menganugerahkan Hadiah Perdamaian kepada seorang pembangkang Tiongkok yang dipenjara. Partai Komunis Tiongkok dengan cepat membalas dendam dengan membuat berbagai rintangan untuk mencegah Norwegia mengekspor salmon ke Tiongkok, serta menyebabkan kesulitan lainnya bagi Norwegia. Enam tahun kemudian, hubungan kedua negara “dinormalisasi,” tetapi Norwegia tetap bungkam mengenai masalah hak asasi manusia di Tiongkok. [59] Kekuatan tradisional Eropa Barat juga merasakan pengaruh Partai Komunis Tiongkok yang berkembang. Investasi langsung Partai Komunis Tiongkok di Jerman telah tumbuh secara kuat sejak tahun 2010. Pada tahun 2016 hingga 2017, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Jerman.

Pada tahun 2016, lima puluh enam perusahaan Jerman diakuisisi oleh investor Tiongkok Daratan dan Hong Kong, di mana investasi tersebut mencapai 11 miliar euro. Merger dan akuisisi ini memungkinkan perusahaan Tiongkok untuk dengan cepat memasuki pasar serta memperoleh teknologi, merek, dan aset Barat yang canggih. [60] Lembaga pemikir Amerika Serikat Institusi Hoover, dalam laporan tahun 2018, menyebut hal ini sebagai investasi “persenjataan” Partai Komunis Tiongkok. [61]

Kota industri Duisburg di barat Jerman telah menjadi titik transit Eropa untuk OBOR. Setiap minggu, tiga puluh kereta yang diisi dengan barang-barang Tiongkok datang ke kota Duisburg, di mana kemudian barang-barang Tiongkok tersebut diangkut secara terpisah ke negara lain. Walikota Duisburg mengatakan bahwa Duisburg adalah “Kota Tiongkok” di Jerman. [62]

Dalam berurusan dengan Perancis, Partai Komunis Tiongkok telah lama menggunakan strategi “diplomasi transaksi.” Misalnya, ketika diktator Partai Komunis Tiongkok saat itu Jiang Zemin mengunjungi Prancis pada tahun 1999, ia membeli hampir tiga puluh pesawat Airbus, total senilai 15 miliar franc. Penjualan besar-besaran ini menyebabkan pemerintah Prancis mendukung masuknya Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia.

Setelah pembantaian Lapangan Tiananmen, Prancis menjadi negara Barat pertama yang membangun kemitraan strategis yang komprehensif dengan Tiongkok. Presiden Prancis pada saat itu adalah yang pertama di Barat yang menentang kritik terhadap Tiongkok pada konferensi tahunan Komisi PBB mengenai Hak Asasi Manusia di Jenewa, yang pertama melakukan pembelaan yang kuat untuk pencabutan embargo senjata Uni Eropa terhadap Tiongkok, dan kepala pemerintahan Barat yang pertama memuji Partai Komunis Tiongkok. [63] Selain itu, Partai Komunis Tiongkok mendirikan Pekan Kebudayaan Tiongkok skala besar di Prancis pada tahap awal kegiatan ekspansifnya sebagai sarana untuk mempromosikan ideologi komunis dengan kedok pertukaran kebudayaan. [64]

Inggris, secara tradisional negara Eropa yang kuat dan sekutu penting Amerika Serikat, juga merupakan salah satu target Partai Komunis Tiongkok yang paling berharga.
Pada tanggal 15 September 2016, pemerintah Inggris secara resmi menyetujui dimulainya proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Hinkley Point C, sebuah usaha patungan antara Tiongkok dengan konsorsium Prancis. Pembangkit listrik tenaga nuklir Hinkley Point C adalah pembangkit listrik tenaga nuklir di Somerset, barat daya Inggris, dengan kapasitas terpasang 3.200 megawatt.

Proyek ini sangat dikritik oleh para ahli, termasuk insinyur, fisikawan, pencinta lingkungan, pakar Tiongkok, dan analis bisnis, yang secara khusus merujuk pada bahaya besar yang tersembunyi bagi keamanan nasional Inggris.

Nick Timothy, mantan kepala staf untuk Perdana Menteri Theresa May, menunjukkan bahwa para pakar keamanan – dilaporkan di dalam maupun di luar pemerintah – “khawatir bahwa orang-orang Tiongkok dapat menggunakan perannya untuk membangun kelemahan dalam sistem komputer, yang akan memungkinkan orang-orang Tiongkok untuk mematikan produksi energi Inggris sesuka hati.” [65] The Guardian menyebut hal ini “sebagai ‘kesepakatan mengerikan’ di balik pembangkit listrik paling mahal di dunia.”[66]

Seperti di bagian lain dunia, metode yang digunakan rezim Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di Eropa adalah sangat luas dan mencengkeram. Metode tersebut mencakup mengakuisisi perusahaan teknologi-tinggi Eropa, mengendalikan saham pelabuhan penting, menyuap politisi pensiunan untuk memuji platform Partai Komunis Tiongkok, membujuk para ahli ilmu kebudayaan Tiongkok untuk menyanyikan lagu pujian Partai Komunis Tiongkok, menembus universitas, lembaga pemikir, dan lembaga penelitian, dan sebagainya. [67] Edisi bahasa Inggris dari China Daily yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok memiliki halaman bulanan yang disisipkan di surat kabar Inggris yang sudah lama berdiri The Daily Telegraph; sisipan tersebut membawa artikel yang mengagungkan rezim Tiongkok. Beijing membayar The Daily Telegraph hingga 750.000 pound per tahun untuk sisipan tersebut. [68]

Kegiatan Partai Komunis Tiongkok di Eropa telah menyebabkan kekhawatiran besar di antara para peneliti. Lembaga Kebijakan Masyarakat Eropa, sebuah lembaga pemikir terkemuka di Eropa, menerbitkan laporan penelitian pada tahun 2018 yang mengungkap kegiatan penyusupan Partai Komunis Tiongkok di Eropa:

Tiongkok memerintahkan perangkat pengaruh yang komprehensif dan fleksibel, mulai dari pengaruh yang terbuka hingga yang terselubung, terutama dikerahkan di tiga arena: Elit politik dan ekonomi, media dan opini publik, serta masyarakat sipil dan akademisi. Dalam memperluas pengaruh politiknya, Tiongkok mengambil keuntungan dari keterbukaan satu sisi Eropa. Gerbang Eropa terbuka lebar sedangkan Tiongkok berupaya membatasi akses gagasan, aktor, dan modal asing.

Efek hubungan politik asimetris ini mulai terlihat di Eropa. Negara-negara Eropa semakin cenderung untuk menyesuaikan kebijakannya dalam ‘kepatuhan mendapatkan terlebih dahulu’ untuk menjilat pihak Tiongkok. Elit politik di Uni Eropa dan di lingkungan Eropa telah mulai merangkul retorika dan kepentingan Tiongkok, termasuk di mana mereka bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau Eropa. Persatuan Uni Eropa telah menderita akibat siasat memecah belah oleh Tiongkok dan peraturan Tiongkok, terutama di mana perlindungan dan proyeksi nilai-nilai liberal dan hak asasi manusia diperhatikan. Beijing juga mendapat manfaat dari ‘layanan’ yang memungkinkan di antara kelas politik dan profesional Eropa yang senang mempromosikan nilai-nilai dan minat Tiongkok. Daripada hanya Tiongkok yang berusaha secara aktif membangun modal politik, ada juga banyak pengaruh yang memihak para elit politik di negara-negara anggota Uni Eropa yang berupaya menarik uang Tiongkok atau untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar di bidang global. [69]

Selain penyusupan politik, ekonomi, dan kebudayaan di Eropa, Partai Komunis Tiongkok juga terlibat dalam berbagai bentuk spionase. Pada tanggal 22 Oktober 2018, Le Figaro Prancis memuat tajuk “Pengungkapan Le Figaro pada program mata-mata Tiongkok yang menargetkan Prancis.” Melalui serangkaian laporan khusus, Le Figaro mengungkapkan berbagai kegiatan spionase Partai Komunis Tiongkok di Prancis.

Hal ini termasuk bagaimana situs web jejaring sosial bisnis, terutama LinkedIn, digunakan untuk merekrut orang-orang Prancis untuk memberikan informasi kepada Partai Komunis Tiongkok dengan tujuan menyusup ke ranah politik, ekonomi, dan strategis Prancis, serta untuk mendapatkan pemahaman orang dalam yang luas dalam situasi tertentu. Laporan itu juga mengatakan bahwa kasus-kasus semacam itu hanyalah puncak gunung es dari operasi spionase Partai Komunis Tiongkok di Prancis. [70] Tujuan Partai Komunis Tiongkok adalah penjarahan besar-besaran informasi sensitif mengenai negara Prancis dan aset ekonominya. Kegiatan spionase serupa juga terjadi di Jerman. [71]

d. Partai Komunis Tiongkok Mengekspor ‘Model Tiongkok’ ke Koloni Afrika

Setelah Perang Dunia II, banyak negara Afrika mengalami dekolonisasi, memperoleh kemerdekaan. Benua Afrika secara bertahap kehilangan perhatian Barat, karena teknologi dan modal dipindahkan dari negara-negara Barat ke Tiongkok. Diperkuat oleh sumber daya ini, Partai Komunis Tiongkok kemudian secara terus menerus merambah Afrika. Kekuatan-kekuatan Partai Komunis Tiongkok mulai menggantikan apa yang telah didirikan oleh kekuatan berdaulat Barat di negara-negara Afrika dan menyusup ke dalam politik, ekonomi, dan masyarakat Afrika.

Di satu sisi, Partai Komunis Tiongkok telah merayu negara-negara Afrika di bawah bendera membantu pembangunan negara-negara itu, menciptakan front persatuan melawan Amerika Serikat dan negara-negara bebas lainnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, melalui penyuapan ekonomi dan bantuan militer, Partai Komunis Tiongkok tanpa henti memanipulasi pemerintah Afrika dan kelompok-kelompok oposisi, mengendalikan urusan negara-negara Afrika sambil memaksakan model dan nilai-nilai Tiongkok pada negara-negara Afrika.

Dari tahun 2001 hingga 2010, Bank Ekspor-Impor Tiongkok yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok menyalurkan pinjaman usd 62,7 miliar ke negara-negara Afrika. Secara dangkal, pinjaman tersebut tampaknya tidak datang bersamaan dengan kondisi politik, dan suku bunga pada negara-negara Afrika adalah relatif rendah. Namun, karena perjanjian pinjaman menggunakan sumber daya alam sebagai jaminan, Partai Komunis Tiongkok secara efektif memperoleh hak untuk mengambil sumber daya dalam jumlah besar dari negara-negara tersebut.

Pada tahun 2003, pinjaman yang diberikan oleh Bank Ekspor-Impor Tiongkok ke Angola menggunakan minyak mentah sebagai jaminan dalam apa yang disebut “Model Angola.” Situasi berikut berkembang: “Ada orang Tiongkok mengebor minyak dan kemudian memompanya ke dalam pipa-pipa Tiongkok yang dijaga oleh orang-orang kuat Tiongkok dalam perjalanan menuju pelabuhan yang dibangun oleh orang Tiongkok, tempat pipa-pipa Tiongkok itu dimuat ke kapal tanker Tiongkok menuju Tiongkok. Orang Tiongkok mempersenjatai pemerintah yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan; dan Tiongkok untuk melindungi pemerintah tersebut dan mempertahankannya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”[72]

Pada tahun 2016, Tiongkok menjadi mitra dagang dan investor asing langsung terbesar di Afrika. [73] Di Afrika, model manajemen Partai Komunis Tiongkok telah banyak dikritik karena banyak penyakitnya: Upah rendah, kondisi kerja buruk, produk jelek, “rekayasa ampas tahu” (sebuah istilah yang mengacu pada buruknya pengerjaan bangunan di Provinsi Sichuan, Tiongkok, yang menyebabkan banyak kematian setelah gempa bumi pada tahun 2008), pencemaran lingkungan hidup, penyuapan pejabat pemerintah, dan praktik korupsi lainnya. Operasi penambangan Tiongkok di Afrika juga sering bertemu dengan protes dari masyarakat setempat.

Michael Sata, mantan presiden Zambia, mengatakan selama kampanye kepresidenannya pada tahun 2007: “Kita ingin Tiongkok pergi dari Zambia dan para penguasa kolonial lama kembali. Para penguasa kolonial lama mengeksploitasi sumber daya alam kita juga, tetapi setidaknya mereka merawat kita dengan baik. Penguasa kolonial lama membangun sekolah, mengajari kita bahasa mereka, dan membawakan peradaban Inggris kepada kita. Setidaknya kapitalisme Barat memiliki wajah manusia; Tiongkok hanya mengeksploitasi kita.”[74] Di Zambia, pengaruh Tiongkok dapat dilihat di mana-mana. Michael Sata tidak mempunyai pilihan lain selain membuat kesepakatan dengan Partai Komunis Tiongkok. Begitu memperoleh kekuasaan, Michael Sata segera bertemu dengan duta besar Tiongkok, dan pada tahun 2013, ia mengunjungi Tiongkok.

Sudan adalah salah satu pangkalan paling awal yang didirikan Partai Komunis Tiongkok di Afrika, dan selama dua puluh tahun terakhir, investasi Partai Komunis Tiongkok di negara timur laut telah tumbuh semakin cepat. Selain cadangan minyak Sudan yang melimpah, lokasi Sudan yang strategis di Laut Merah adalah sangat penting bagi rencana Partai Komunis Tiongkok. [75]

Pada tahun 1990-an, ketika Sudan diisolasi oleh komunitas internasional karena dukungannya terhadap terorisme dan Islam radikal, Partai Komunis Tiongkok mengambil keuntungan dan dengan cepat menjadi mitra dagang terbesar Sudan, membeli sebagian besar ekspor minyak Sudan. [76] Investasi oleh Partai Komunis Tiongkok membantu rezim totaliter Bashir bertahan dan berkembang meskipun dikekang oleh Barat. Bahkan militer Partai Komunis Tiongkok mengekspor senjata ke Sudan selama periode ini, secara tidak langsung memfasilitasi genosida Darfur di Sudan pada awal abad ini.

Di komunitas internasional, Partai Komunis Tiongkok memainkan peran dua wajah: Sementara Tiongkok mengirim tim penjaga perdamaian ke PBB untuk menengahi konflik di Sudan, Beijing juga secara terbuka mengundang presiden Sudan, seorang penjahat yang dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional karena kejahatan terhadap kemanusiaan, untuk mengunjungi Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok menyatakan bahwa tidak peduli bagaimana dunia berubah, tidak peduli apa situasinya di Sudan, bahwa Tiongkok akan selalu menjadi teman Sudan. [77]

Partai Komunis Tiongkok memberikan sedikit upaya dalam merayu negara-negara berkembang. Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika didirikan pada tahun 2000, di mana konferensi pertama tingkat menteri Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika diadakan di Beijing. Dalam forum-forum berikutnya yang diadakan selama tahun-tahun penting, para pemimpin Partai Komunis Tiongkok mengucurkan uang ke Afrika.

Pada tahun 2000, selama pertemuan perdana, ketua Partai Komunis Tiongkok saat itu, Jiang Zemin mengumumkan pengurangan utang 10 miliar yuan untuk negara-negara miskin di Afrika. Pada tahun 2006, ketika Beijing menjadi tuan rumah KTT Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika pertama, Partai Komunis Tiongkok tidak hanya mengumumkan keringanan utang, pada akhir 2005, untuk negara-negara miskin di Afrika yang memiliki hubungan diplomatik dengan Partai Komunis Tiongkok, tetapi juga mengirimkan lebih dari usd 10 miliar untuk pendanaan, kredit, beasiswa, dan berbagai proyek bantuan. [78]

Pada tahun 2015, selama KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, Partai Komunis Tiongkok mengumumkan bahwa Partai Komunis Tiongkok menyediakan modal usd 60 miliar untuk bekerja sama dengan negara-negara Afrika untuk melaksanakan sepuluh rencana kerja sama yang besar. [79] Pada tanggal 28 Agustus 2018, wakil Menteri Perdagangan Partai Komunis Tiongkok mencatat bahwa “97 persen produk dari tiga puluh tiga negara Afrika yang paling berkembang memiliki tarif nol.” [80] Pada tanggal 3 September 2018, selama Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika yang diadakan di Beijing, Partai Komunis Tiongkok kembali berjanji bahwa Partai Komunis Tiongkok akan memberikan usd 60 miliar kepada Afrika untuk bantuan tanpa ikatan, pinjaman tanpa bunga, dan modal serta investasi khusus proyek. Pada saat yang sama, Partai Komunis Tiongkok berjanji bahwa untuk negara-negara Afrika yang memiliki hubungan diplomatik dengan Partai Komunis Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok akan membatalkan utang antar-pemerintah yang jatuh tempo pada akhir tahun 2018. [81]

Setelah beberapa dekade upaya yang sungguh-sungguh, melalui perniagaan dan perdagangan, Partai Komunis Tiongkok memperoleh kendali atas ekonomi Afrika. Dengan menggunakan insentif ekonomi, Partai Komunis Tiongkok telah menyogok banyak pemerintah Afrika, sehingga pemerintah Afrika tersebut mengikuti setiap instruksi Beijing.

Dunia luar telah memperhatikan bagaimana rezim Partai Komunis Tiongkok berusaha menaklukkan Afrika, dan bagaimana Partai Komunis Tiongkok menggunakan Afrika sebagai panggung untuk mempromosikan dan membela model Partai Komunis Tiongkok. Seorang sarjana dalam pendirian rezim Tiongkok menyatakan: “Kemajuan Tiongkok selama empat puluh tahun terakhir telah membuktikan bahwa Tiongkok tidak perlu melakukan apa yang dilakukan Barat untuk mencapai kesuksesan. Sejarah belum berakhir. Dampak ini pada Afrika melampaui apa yang dapat anda bayangkan.”[82]

Mengikuti Tiongkok, mantan Perdana Menteri Ethiopia, Meles Zanawi, menetapkan Rencana Lima Tahun untuk Ethiopia. Organisasi dan struktur partai yang berkuasa, Front Demokrasi Revolusioner Rakyat Ethiopia, juga memiliki kemiripan yang mencolok dengan rezim Partai Komunis Tiongkok. Sebuah sumber anonim dalam Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa banyak pejabat tinggi di Front Demokrasi Revolusioner Rakyat Ethiopia telah berkunjung ke Tiongkok untuk belajar dan menjalani pelatihan, dan bahwa anak-anak dari banyak pejabat penting Ethiopia juga pergi ke Tiongkok untuk mengenyam pendidikan. Bahkan lebih jelas lagi di tingkat menteri, di mana hampir setiap pejabat Ethiopia membaca Tulisan-Tulisan Terpilih Mao Zedong. [83]

Pada bulan Maret 2013, di KTT BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan), Perdana Menteri Ethiopia menyatakan bahwa Tiongkok adalah mitra dagang dan model pengembangan untuk Ethiopia. Saat ini, Ethiopia disebut sebagai “Tiongkok Baru” di Afrika. Pemantauan dan sensor internetnya, sifat totaliter pemerintahnya, kendali medianya, dan sejenisnya semuanya dicontek dengan cara yang sama seperti yang dilakukan di Tiongkok. [84]

Ethiopia bukanlah satu-satunya contoh. Pada tahun 2018, Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok mengadakan Forum Pemimpin Muda Tiongkok-Afrika keempat dan Forum Partai Politik Tiongkok-Amerika Latin kedua di Shenzhen, Guangdong. Pelatihan ini ditargetkan pada para pemimpin dan pejabat pemerintah.
Yun Sun, co-direktur Program Tiongkok di Pusat Stimson yang berbasis di Washington, mengatakan bahwa pelatihan politik semacam ini adalah untuk mengekspor model Tiongkok ke negara-negara berkembang. Ia berkata:

Tiongkok mengorganisir pelatihan politik semacam ini dengan tiga tujuan dalam pikiran. Pertama, bahwa rezim Partai Komunis Tiongkok adalah sah – Partai Komunis Tiongkok berusaha memberitahu dunia bagaimana Partai Komunis Tiongkok telah berhasil mengelola Tiongkok dan bagaimana keberhasilan ini dapat direplikasi untuk negara-negara berkembang. Kedua, Partai Komunis Tiongkok berupaya untuk mempromosikan pengalaman yang dimiliki Tiongkok dalam perkembangannya, selama apa yang disebut “pertukaran gagasan mengenai bagaimana mengatur negara.” Meskipun Partai Komunis Tiongkok tidak secara eksplisit “mengekspor revolusi,” tentu saja Partai Komunis Tiongkok mengekspor pendekatan ideologisnya. Tujuan ketiga adalah untuk memperkuat pertukaran antara Tiongkok dengan Afrika. [85]

e. Maju Ke Amerika Latin, Merambah di Halaman Belakang Amerika Serikat

Karena secara geografis dekat dengan Amerika Serikat, Amerika Latin secara historis berada dalam lingkungan pengaruh Amerika Serikat. Meskipun sejumlah rezim sosialis muncul di Amerika Latin saat gelombang komunisme menyapu dunia selama pertengahan abad kedua puluh, pengaruh-pengaruh eksternal itu tidak pernah menjadi ancaman bagi Amerika Serikat.
Setelah runtuhnya Uni Soviet, Partai Komunis Tiongkok mulai menargetkan Amerika Latin. Di bawah panji “Kerja Sama Selatan untuk Selatan,” Partai Komunis Tiongkok mulai menyusup ke semua bidang masyarakat di wilayah tersebut, menembus bidang-bidang seperti ekonomi, perdagangan, militer, diplomasi, kebudayaam, dan sejenisnya. Banyak pemerintah negara Amerika Latin, seperti Venezuela, Kuba, Ekuador, dan Bolivia, sudah memusuhi Amerika Serikat, dan Partai Komunis Tiongkok memanfaatkan sepenuhnya kondisi ini saat Partai Komunis Tiongkok memperluas cengkeramannya melintasi lautan, semakin memperparah ketegangan yang dimiliki negara-negara Amerika Latin dengan Amerika Serikat dan memperparah sikap anti-Amerika Serikat dari negara-negara Amerika Latin.

Di satu sisi, hal ini akan melemahkan keunggulan Amerika Serikat di kawasan itu. Di sisi lain, Partai Komunis Tiongkok dapat dengan bebas beroperasi di halaman belakang Amerika, mendukung rezim sosialis di Amerika Latin, dan dengan demikian meletakkan dasar untuk konfrontasi jangka panjang dengan Amerika Serikat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa penyusupan dan pengaruh Partai Komunis Tiongkok di Amerika Latin jauh melebihi apa yang dicapai oleh Uni Soviet.

Pertama, Partai Komunis Tiongkok menggunakan perdagangan dan investasi asing untuk memperluas pengaruhnya di Amerika Latin. Menurut sebuah laporan dari lembaga pemikir yang berbasis di Amerika Serikat, Institusi Brookings, pada tahun 2000, perdagangan Tiongkok dengan Amerika Latin hanya mencapai USD 12 miliar, tetapi pada tahun 2013, menggelembung menjadi USD 260 miliar, meningkat lebih dari dua puluh kali. Sebelum tahun 2008, komitmen pinjaman Tiongkok tidak melebihi usd 1 miliar, tetapi pada tahun 2010, pinjaman Tiongkok meningkat menjadi usd 37 miliar. [86] Dari tahun 2005 hingga 2016, Tiongkok berjanji akan meminjamkan usd 141 miliar ke negara-negara Amerika Latin.
Hari ini, pinjaman dari Tiongkok telah melampaui pinjaman dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Antar-Amerika. Partai Komunis Tiongkok juga berjanji bahwa Partai Komunis Tiongkok akan memberi investasi langsung usd 250 miliar kepada Amerika Latin pada tahun 2025 dan bahwa perdagangan bilateral antara Tiongkok dengan Amerika Latin akan mencapai USD 500 miliar. Amerika Latin saat ini adalah target investasi terbesar kedua di Tiongkok, langsung setelah Asia.

Bagi banyak negara Amerika Selatan, Tiongkok telah menguasai perdagangan luar negeri. Tiga ekonomi terbesar di Amerika Latin – Brasil, Chili, dan Peru – menjadikan Tiongkok sebagai mitra dagang utama mereka. Tiongkok adalah mitra terbesar kedua untuk Argentina, Kosta Rika, dan Kuba. Dengan pembangunan jalan raya di Ekuador, proyek pelabuhan di Panama, dan kabel serat-optik yang terencana berjalan dari Tiongkok ke Chili, pengaruh Tiongkok di seluruh Amerika Latin telah terbukti. [87]

Sementara itu, Partai Komunis Tiongkok telah mengerahkan perusahaan-perusahaan negara Tiongkok untuk mengubah Amerika Latin menjadi basis sumber dayanya, dengan contohnya adalah investasi besar Baosteel di Brasil, dan kendali yang dimiliki Shougang atas tambang besi di Peru. Partai Komunis Tiongkok juga telah menunjukkan minat besar pada minyak Ekuador serta bahan bakar minyak dan tambang emas Venezuela.

Selain itu, Partai Komunis Tiongkok banyak berinvestasi dalam infrastruktur Amerika Latin. Di Argentina, Partai Komunis Tiongkok telah berjanji untuk berinvestasi usd 25 juta di pelabuhan yang mengangkut makanan, dan untuk berinvestasi usd 250 juta di jalan raya yang menghubungkan Argentina dengan Chili. [88]

Dalam domain militer, Partai Komunis Tiongkok telah meningkatkan penyusupannya ke Amerika Latin baik dalam cakupan maupun kedalamannya. Jordan Wilson, seorang peneliti Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok, mendapati bahwa sejak tahun 2000, Partai Komunis Tiongkok telah berkembang dari penjualan militer tingkat rendah ke kelas atas, mencapai ekspor usd 100 juta pada tahun 2010.
Terutama pada tahun-tahun sejak tahun 2004, ekspor militer Partai Komunis Tiongkok ke Amerika Latin telah meningkat secara kuat. Penerima penjualan senjata ini semuanya adalah rezim anti-Amerika Serikat, seperti Venezuela. Pada saat yang sama, ada peningkatan keterlibatan militer seperti pertukaran pelatihan dan latihan militer bersama. [89]

Pada KTT bilateral Tiongkok-Argentina yang diadakan di Beijing pada tahun 2015, jika perjanjian antara kedua negara diselesaikan, Tiongkok-Argentina akan menandai fase baru kerja sama militer antara kedua negara tersebut. Ini mencakup produksi bersama produk-produk canggih dan mutakhir, termasuk pendirian stasiun pelacakan-ruang dan kendali pertama Partai Komunis Tiongkok di belahan bumi selatan di dalam perbatasan Argentina.
Hal itu juga termasuk penjualan pesawat tempur buatan Tiongkok ke Argentina, dengan nilai total antara usd 500 juta hingga usd 1 miliar, melebihi total ekspor senjata Partai Komunis Tiongkok sebesar usd 130 juta pada tahun 2014 di seluruh wilayah Amerika Latin.

Partai Komunis Tiongkok dengan cepat mengembangkan ikatan lintas dimensi diplomatik, ekonomi, kebudayaan, dan militer dengan Amerika Latin. Pada tahun 2015, persyaratan baru yang diuraikan dalam buku putih pertahanan oleh Partai Komunis Tiongkok “secara khusus menugaskan Tentara Pembebasan Rakyat, militer Partai Komunis Tiongkok, untuk ‘berpartisipasi aktif dalam kerja sama keamanan regional dan internasional serta secara efektif mengamankan kepentingan luar negeri Tiongkok.’” [ 90]

Di bidang diplomatik, karena insentif dan ancaman Partai Komunis Tiongkok, Panama, Dominika, dan El Salvador telah memilih untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok (Taiwan) dan memilih merangkul Republik Rakyat Tiongkok yang komunis.
Pada bulan Juni 2017, Panama mengumumkan bahwa Panama telah menjalin hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok dan menghentikan hubungan diplomatik dengan Taiwan, yang telah berlangsung lebih dari seabad. Tiga tahun lalu, Partai Komunis Tiongkok mulai secara aktif merencanakan untuk berinvestasi dalam infrastruktur Panama, seperti pelabuhan, kereta api, dan jalan raya, dengan jumlah total investasi mencapai 760 miliar dolar Taiwan Baru (sekitar usd 24 miliar). [91] Tiongkok telah memperoleh kendali atas kedua ujung Terusan Panama, yang sangat penting dan strategis di mata internasional.

Partai Komunis Tiongkok juga telah berinvestasi hampir usd 30 miliar di pelabuhan La Union di El Salvador. Pada bulan Juli 2018, Duta Besar Amerika Serikat untuk El Salvador, Jean Manes, memperingatkan di El Diario De Hoy (Surat Kabar Hari Ini) di El Salvador bahwa investasi Tiongkok di La Union memiliki tujuan militer dan patut mendapat perhatian. [92]

Di bidang kebudayaan, Partai Komunis Tiongkok telah membentuk 39 Institut Konfusius dan sebelas Ruang Konfusius di Amerika Latin dan Karibia, dengan total pendaftaran melebihi 50.000. [93] Institusi Konfusius telah diidentifikasi sebagai institusi yang digunakan oleh Partai Komunis Tiongkok untuk memata-matai, serta mentransmisikan kebudayaan dan ideologi Partai Komunis Tiongkok dengan kedok kebudayaan tradisional Tiongkok.

Perluasan dan penyusupan rezim Partai Komunis Tiongkok di Amerika Latin adalah ancaman yang serius bagi Amerika Serikat. Dengan menggunakan akses ke pasar Tiongkok, ketergantungan pada investasi ekonomi dan bantuan militer untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika Latin, Tiongkok mampu menarik pemerintah Amerika Latin ke dalam lingkup pengaruhnya sendiri dan mengadu domba pemerintah Amerika Latin dengan Amerika Serikat. Kanal, pelabuhan, kereta api, dan fasilitas komunikasi yang dibangun oleh Partai Komunis Tiongkok adalah semua alat penting yang akan digunakan di masa depan untuk memperluas dan membangun hegemoni globalnya.
f. Tiongkok Komunis Memamerkan Ambisi Militernya

Pada tahun 2018 Zhuhai Airshow di Tiongkok, debut drone Rainbow CH-7 menarik perhatian para pakar militer. Seri Rainbow menandakan bahwa Tiongkok telah terjebak dalam teknologi untuk mengembangkan drone bersenjata. Sejumlah besar Rainbows CH-4 telah mengambilalih pasar militer Yordania, Irak, Turkmenistan, dan Pakistan, yaitu negara-negara yang dilarang membeli drone bersenjata dari Amerika Serikat. [94]
Rainbow CH-7 terbaru, dalam beberapa hal, dilengkapi dengan X-47B, yang terbaik yang ditawarkan Amerika Serikat. Seorang pengamat memperhatikan bahwa Rainbow CH-7 terbaru terungkap di Airshow 2018 di Tiongkok sebelum diuji oleh Tentara Pembebasan Rakyat. [95] Video yang diputar di pertunjukan udara mensimulasikan drone melawan musuh, yang jelas-jelas adalah militer Amerika Serikat. [96] Semua gerakan ini dengan jelas menunjukkan ambisi Tiongkok untuk menantang hegemoni Amerika Serikat.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketika kekuatan militer Tiongkok menjadi lebih berkembang, ambisinya tidak dapat diabaikan. Kapal Tiongkok menguntit dan melecehkan kapal pengintai Amerika Serikat (USNS Impeccable) di Laut Tiongkok Selatan saat sedang melakukan operasi rutin di perairan internasional [97].

Kejadian serupa terjadi kemudian di perairan internasional Laut Kuning. Kapal-kapal Tiongkok berulang kali mendekati USNS Victorious. Kapal-kapal Tiongkok datang dalam jarak 30 yard dari kapal Amerika Serikat, memaksa kapal Amerika Serikat untuk berhenti mendadak yang sangat berbahaya bagi kapal Amerika Serikat tersebut. [98]

Insiden terbaru terjadi pada bulan September 2018, ketika sebuah kapal perang Tiongkok melakukan manuver agresif dalam memperingatkan USS Decatur untuk meninggalkan daerah itu. Kapal Tiongkok mendekat dalam jarak 45 meter dari haluan kapal Amerika Serikat, memaksa USS Decatur untuk bermanuver untuk mencegah terjadinya tabrakan. [99] Rezim Partai Komunis Tiongkok mengungkapkan ambisi militernya sejak lama. Strategi Partai Komunis Tiongkok adalah beralih dari kekuatan darat menjadi kekuatan super maritim serta akhirnya membangun hegemoni di darat dan laut.

Pada tahun 1980, strategi Beijing adalah melakukan pertahanan aktif, dan fokus utamanya adalah mempertahankan perbatasannya sendiri. Pada saat itu, musuh utamanya adalah Tentara Soviet. Pada tahun 2013, pertahanan garis depan Beijing berubah menjadi pelanggaran aktif untuk tujuan memperluas garis depannya. Hal ini mengusulkan “pelanggaran strategis sebagai jenis pertahanan aktif yang penting.” [100]

Pada tahun 2015, seorang ahli teori militer Tiongkok dan penulis buku Perang Tanpa Batas: Rencana Induk Tiongkok untuk Menghancurkan Amerika Serikat membuat pernyataan berikut: “Kebijakan One Belt, One Road mengharuskan tentara memiliki kemampuan ekspedisi.” “Angkatan Darat Tiongkok harus melakukan lompatan yang jauh dan merevolusi dirinya sendiri.” “Kepentingan nasional yang datang dengan One Belt, One Road adalah insentif besar bagi tentara Tiongkok untuk melakukan reformasi.” [101] Semua ini memicu tujuan Beijing untuk menjadi negara adidaya darat.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan dalam Laporan Tahunan kepada Kongres pada tahun 2018:

Penekanan dan perhatian maritim Tiongkok terhadap misi yang menjaga kepentingan luar negerinya semakin mendorong Tentara Pembebasan Rakyat di luar perbatasan Tiongkok dan daerah sekitarnya. Fokus Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat [angkatan laut Tiongkok] yang berkembang — dari “pertahanan perairan lepas pantai” menjadi campuran “pertahanan perairan lepas pantai” dengan “perlindungan laut lepas” — mencerminkan minat komando tinggi yang berkembang dalam jangkauan operasional yang lebih luas. Strategi militer Tiongkok dan reformasi Tentara Pembebasan Rakyat yang sedang berlangsung mencerminkan pengabaian mentalitas historisnya yang berpusat pada daratan. Demikian pula, referensi doktrinal untuk “pertahanan tepi depan” yang akan memindahkan potensi konflik jauh dari wilayah Tiongkok menyarankan ahli strategi Tentara Pembebasan Rakyat membayangkan peran yang semakin global. [102]

Tujuan Tiongkok adalah pertama-tama untuk menembus batas rantai pulau pertama dan menuju ke perairan terbuka Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Rantai pulau pertama membentang dari Kepulauan Kuril di utara ke pulau Taiwan dan pulau Kalimantan di selatan. Rantai tersebut mengelilingi Laut Kuning, Laut Tiongkok Timur, dan barat Samudra Pasifik.
Tujuan ekspansi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan adalah untuk menembus rantai pulau pertama. Tiongkok membangun pulau-pulau dan pulau karang militer di Laut Tiongkok Selatan, yang dilengkapi dengan bandara, pesawat berbasis darat, dan rudal.
Saat ini, tiga pulau strategis yang penting di Laut Tiongkok Selatan, yaitu Fiery Cross Reef, Subi Reef, dan Mischief Reef, telah dibentengi dengan rudal jelajah anti-kapal, rudal darat-ke-udara, dan lapangan udara. Pulau-pulau tersebut pada dasarnya telah membentuk kapal induk stasioner yang dapat digunakan jika terjadi konflik militer. Pada tingkat strategis, Angkatan Laut Tiongkok mampu menembus batas rantai pulau pertama dan memiliki kemampuan untuk bertarung di laut terbuka.

Steve Bannon, mantan kepala ahli strategi Gedung Putih, mengatakan pada beberapa kesempatan bahwa Amerika Serikat sedang menuju konflik militer dengan Tiongkok. “Kami akan berperang di Laut Tiongkok Selatan dalam lima hingga sepuluh tahun. Tidak diragukan lagi,” kata Steve Bannon pada bulan Maret 2016. [103]

Lawrence Sellin, mantan kolonel dan komentator militer Amerika Serikat, mengatakan: “Tiongkok sekarang berusaha untuk memperluas pengaruh internasionalnya di luar Laut Tiongkok Selatan dengan mengaitkan dengan kerangka kerja serupa untuk dominasi di utara Samudra Hindia. Jika diizinkan untuk menyelesaikan tautan rantai tersebut, Tiongkok dapat berada dalam posisi yang tidak dapat ditawar untuk menggunakan otoritas atas sekitar setengah dari Produk Domestik Bruto global.”[104] Dominasi Laut Tiongkok Selatan bukanlah masalah wilayah, tetapi merupakan masalah strategi global. Setiap tahun, barang dagangan hampir senilai usd 5 triliun bergerak melalui Laut Tiongkok Selatan. [105] Untuk Tiongkok, Jalur Sutera Maritim Tiongkok dimulai dari Laut Tiongkok Selatan, dan diperkirakan 80 persen impor minyak Tiongkok diproyeksikan melakukan perjalanan melalui wilayah tersebut. [106] Pemeliharaan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan setelah Perang Dunia II jatuh ke Amerika Serikat dan sekutunya. Ini merupakan ancaman besar bagi rezim Tiongkok, yang sedang bersiap untuk berperang dengan Amerika Serikat dan menganggap Laut Tiongkok Selatan sebagai area utama bagi pertumbuhan ekonomi dan ekspansi militernya.

Taylor Fravel, Profesor Ilmu Politik Arthur dan Ruth Sloan di Massachusetts Institute of Technology (MIT), menunjukkan fakta menarik setelah mencari tahu bagaimana Tiongkok menyelesaikan sengketa teritorial dalam sejarah. Sejak tahun 1949, Tiongkok telah terlibat dalam dua puluh tiga pertikaian wilayah dengan negara-negara tetangganya. Tiongkok menyelesaikan tujuh belas pertikaian wilayah. Pada lima belas penyelesaian pertikaian wilayah ini, Beijing menawarkan kompromi substansial pada alokasi wilayah yang disengketakan. Tetapi ketika menyangkut masalah-masalah di Laut Tiongkok Selatan, sejak tahun 1950-an, bahkan saat Angkatan Laut Tiongkok secara militer tidak bermakna, Tiongkok telah mengambil pendekatan tanpa kompromi dan telah mengklaim kedaulatan yang tak terbantahkan atas wilayah tersebut. Tiongkok tidak pernah menggunakan bahasa mutlak seperti itu untuk pertikaian wilayah lainnya. [107]

Rupanya, “berjuang setiap jengkal” bukanlah cara Tiongkok menyelesaikan konflik perbatasannya. Profesor M. Taylor Fravel mencantumkan beberapa alasan untuk sikap kuat Tiongkok mengenai masalah Laut Tiongkok Selatan. “Tiongkok memandang pulau-pulau lepas pantai seperti Spratly sebagai pulau yang strategis. Dari pulau-pulau ini, Tiongkok dapat mengklaim yurisdiksi atas perairan yang berdekatan yang mungkin mengandung sumber daya alam yang bermakna dan bahkan mengklaim yurisdiksi atas beberapa kegiatan kapal angkatan laut asing. Singkapan Laut Tiongkok Selatan juga dapat dikembangkan menjadi pos terdepan untuk memproyeksikan kekuatan militer… Singkapan Laut Tiongkok Selatan mungkin juga membantu pasukan kapal selam Tiongkok dengan cara mencegah negara lain melacak kapal selam Tiongkok yang berusaha memasuki Pasifik Barat dari Laut Tiongkok Selatan,” kata Profesor M. Taylor Fravel.[108]

Tindakan agresif dan ekspansi rezim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, terutama langkah-langkah yang telah diambil dalam beberapa tahun terakhir untuk mengubah status quo, telah meningkatkan ketegangan militer yang lebih besar di wilayah tersebut. Jepang telah membalikkan dekade penurunan pengeluaran militer, sementara India telah menghidupkan kembali rencananya yang terhenti untuk modernisasi angkatan laut. [109]

Menyamarkan upayanya dengan alasan jalur yang aman untuk energi dan pengangkutan, ekspansi aktif Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan telah memberi titik keseimbangan kekuatan di kawasan itu dan meningkatkan kemungkinan konflik militer. Seorang ahli menunjukkan bahwa “Persepsi Tiongkok mengenai Laut Tiongkok Selatan sebagai masalah keamanan telah menyebabkan terkikisnya keamanan di wilayah ini.” [110] Pendapat ini juga menggemakan pendapat Steve Bannon.

Pada tahun 2017, militer Tiongkok mendirikan pangkalan militer luar negeri pertamanya di Djibouti. Sarjana Barat percaya bahwa pejabat militer Tiongkok melihat melampaui Wilayah Pasifik Barat dan mempertimbangkan bagaimana memproyeksikan kekuatan yang semakin jauh ke luar negeri. [111] Misalnya, Partai Komunis Tiongkok baru-baru ini aktif di Kepulauan Pasifik, terlepas dari biaya investasi tersebut. Tujuan jangka panjang Partai Komunis Tiongkok adalah bahwa di masa depan, negara-negara kepulauan ini akan berfungsi sebagai stasiun pasokan untuk armada Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat yang mampu beroperasi di perairan dalam terbuka. [112] Ekspansi militer Partai Komunis Tiongkok tidak terbatas pada divisi tradisional darat, laut, dan udara; tetapi juga membuat kemajuan di bidang ruang angkasa dan peperangan elektromagnetik.

Ambisi militer Partai Komunis Tiongkok didukung oleh cadangan tenaga, peralatan, dan dana yang besar.

Rezim Partai Komunis Tiongkok mempertahankan tentara terbesar di dunia, dengan dua juta personel militer aktif. Tentara Pembebasan Rakyat juga memiliki Angkatan Darat terbesar di dunia, jumlah kapal perang terbesar, tonase angkatan laut terberat ketiga, dan angkatan udara yang besar. Tentara Pembebasan Rakyat memiliki kemampuan serangan nuklir trinitas yang terdiri dari rudal balistik antar-benua, kapal selam balistik-rudal, dan pembom strategis.

Rezim Tiongkok juga memiliki 1,7 juta personil polisi bersenjata, yang berada di bawah kepemimpinan terpadu Komisi Militer Pusat Partai Komunis Tiongkok, serta sejumlah besar unit cadangan dan milisi. Doktrin militer Partai Komunis Tiongkok selalu menekankan pentingnya “perang rakyat.”

Di bawah sistem totaliter Partai Komunis Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok dapat dengan cepat mengarahkan semua sumber daya yang tersedia ke arah penggunaan militer. Ini berarti bahwa Partai Komunis Tiongkok memiliki lebih dari satu miliar orang (termasuk orang Tionghoa perantauan) di mana dari mereka ini Partai Komunis Tiongkok dapat merekrut sejumlah besar orang ke dalam layanan milisi.

Produk Domestik Bruto Tiongkok meningkat pesat antara tahun 1997 hingga 2007. Partai Komunis Tiongkok mengandalkan kekuatan ekonomi untuk secara cepat memperluas produksi persenjataan dan meningkatkan persenjataannya. Diperkirakan pada tahun 2020, Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat akan memiliki lima ribu tank tempur utama modern. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat akan memiliki setidaknya dua kapal induk di armadanya. Sembilan puluh persen dari pejuang Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat adalah dari generasi keempat, dan Tiongkok telah mulai memperkenalkan pejuang generasi kelima.

Pada awal tahun 2017, Tiongkok mengumumkan kenaikan anggaran militer tahunan sebesar 6,5 persen yang disesuaikan dengan inflasi menjadi usd 154,3 miliar. Analisis data dari tahun 2008 hingga 2017 menunjukkan anggaran militer resmi Tiongkok tumbuh dengan rata-rata tahunan sebesar 8 persen dalam hal yang disesuaikan dengan inflasi selama periode itu. [113]
Para pengamat memperkirakan bahwa pengeluaran militer aktual Partai Komunis Tiongkok adalah dua kali lipat dari yang diakui secara resmi. Selain itu, kekuatan militer rezim Tiongkok tidak sepenuhnya tercermin dalam pengeluaran militer karena pengeluaran militer sebenarnya lebih tinggi dari angka yang ditampilkan untuk umum, dan Partai Komunis Tiongkok dapat mengambilalih banyak sumber daya dan tenaga sipil sesuai kebijakannya sendiri. Seluruh sistem industri dapat melayani kebutuhan perang, yang berarti kemampuan militernya yang sebenarnya jauh melebihi data resmi dan perkiraan biasa.

Partai Komunis Tiongkok akan membangun sistem global yang terdiri dari lebih dari tiga puluh satelit navigasi Beidou (Big Dipper) pada akhir tahun 2020, dengan kemampuan penentuan posisi militer GPS global. Produksi massal drone militer seri Rainbow melayani tujuan yang lebih penuh siasat bagi Partai Komunis Tiongkok. Misalnya, dalam tata letak Selat Taiwan, Partai Komunis Tiongkok dapat memperoleh keuntungan melalui siasat mesin-laut pesawat tak berawaknya. [114] Sejumlah besar drone udara dapat membentuk kelompok di bawah kendali satelit dan kecerdasan buatan, menjadikan drone udara berguna dalam konflik regional dan asimetris.

Pesawat tempur siluman J-20 milik Tiongkok, yang diluncurkan di Zhuhai Air Show, mirip dengan F-22 Amerika Serikat, sedangkan Chinese J-31 muncul dengan model F-35. Tentara Pembebasan Rakyat sederajat dengan Amerika Serikat dalam mengembangkan jet tempur modern.

Selain itu, Partai Komunis Tiongkok menggunakan berbagai aktivitas spionase untuk mengejar ketinggalan teknologi dengan Amerika Serikat. Menurut beberapa perkiraan baru-baru ini, lebih dari 90 persen spionase terhadap Amerika Serikat yang dilakukan melalui peretasan berasal dari Tiongkok, dan jaringan Partai Komunis Tiongkok menyusup ke perusahaan-perusahaan besar dan militer Amerika Serikat, mencuri teknologi dan pengetahuan yang tidak dapat dikembangkan oleh Tiongkok secara mandiri. [115] Teknologi pesawat tak berawak Tiongkok dicuri dari Amerika Serikat.

Dalam hal siasat, Tentara Pembebasan Rakyat tertarik pada kemampuan asimetris: Perang asimetris, strategi asimetris, dan senjata asimetris. [116] Laksamana Philip S. Davidson, komandan baru Komando Indo-Pasifik, menggambarkan Tiongkok sebagai “pesaing sebaya.” Ia mengatakan bahwa Tiongkok tidak berusaha menyamai daya tembak Amerika Serikat dengan rasio satu banding satu; namun, Tiongkok berusaha mengejar Amerika Serikat dengan membangun kemampuan asimetris yang kritis, termasuk penggunaan rudal anti-kapal dan kemampuan dalam perang kapal selam. Ia memperingatkan bahwa “tidak ada jaminan bahwa Amerika Serikat akan memenangkan konflik dengan Tiongkok di masa depan.” [117] Partai Komunis Tiongkok mengandalkan penelitian dan pengembangan rudal Dongfeng 21D (rudal balistik anti-kapal untuk digunakan menghadapi kapal induk Amerika Serikat) untuk melakukan konfrontasi mode-sniper serupa. Pada tahun 2018, Partai Komunis Tiongkok secara terbuka memperlihatkan rudal anti-kapal supersonik Eagle-Attack-12B berbasis darat, yang dikenal sebagai “pembunuh kapal induk.”

Eagle-Attack-12B telah menarik “zona kematian” sepanjang 550 kilometer di barat Pasifik, di mana kelompok tempur pembawa milik Amerika Serikat akan rentan terhadap serangan saturasi ketinggian-rendah. Rudal ini menjadi sarana militer penting dari operasi penolakan regional Tentara Pembebasan Rakyat yang bertujuan mencegah intervensi militer Amerika Serikat.

Mengikuti ekspansi kekuatan militernya yang cepat, rezim Partai Komunis Tiongkok telah menjadi pengekspor senjata besar ke rezim otoriter dunia, seperti Korea Utara dan rezim jahat di Timur Tengah. Di satu sisi, tujuan Partai Komunis Tiongkok adalah untuk memperluas aliansi militernya, dan di sisi lain, untuk membubarkan dan melawan kekuatan militer Amerika Serikat. Rezim Partai Komunis Tiongkok menyebar serta mendorong sentimen dan kebencian anti-Amerika Serikat. Sangat mudah bagi Partai Komunis Tiongkok untuk bersatu dengan rezim anti-Amerika Serikat lainnya untuk melanjutkan ambisi hegemoniknya.

Pada saat yang sama, kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok mendukung teori militer teroris seperti perang tanpa batas. Partai Komunis Tiongkok menganjurkan perlunya perang dengan mengatakan bahwa “perang tidak jauh dari kita; perang adalah tempat kelahiran ‘abad Tiongkok.’
“Perang melegitimasi kekerasan dan teror dengan kata-kata seperti “orang mati adalah kekuatan pendorong untuk kemajuan sejarah.” Perang membenarkan agresi dengan perkataan “tidak ada hak untuk berkembang tanpa hak untuk berperang” dan “pengembangan satu negara menimbulkan ancaman bagi negara lain – ini adalah aturan umum sejarah dunia.”[118]

Zhu Chenghu, dekan Fakultas Pertahanan Universitas Pertahanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok, secara terbuka menyatakan bahwa jika Amerika Serikat campur tangan dalam perang di Selat Taiwan, Tiongkok akan menggunakan senjata nuklir untuk menghancurkan ratusan kota di Amerika Serikat, walaupun seandainya seluruh Tiongkok hingga di sebelah timur Xi’an (sebuah kota yang terletak di tepi barat batas tradisional Tiongkok) hancur sebagai konsekuensinya. [119] Pernyataan Zhu Chenghu adalah tampilan publik dari ambisi Partai Komunis Tiongkok dan sarana untuk menyelidiki reaksi komunitas internasional.

Penting untuk menyadari fakta bahwa strategi militer Partai Komunis Tiongkok selalu berada di bawah kebutuhan politiknya, dan bahwa ambisi militer rezim Partai Komunis Tiongkok hanyalah sebagian kecil dari skema keseluruhannya. Pendekatan Partai Komunis Tiongkok adalah bergantung pada sarana ekonomi dan militer untuk memaksakan ideologi komunisnya ke seluruh dunia. [120]

Refensi:

[1] Zhao Kejin, “The Road of Peaceful Development: A Paradigmatic Breakthrough,” People.cn, Nov. 11, 2009, http://theory.people.com.cn/GB/10355796.html [1]. [趙可金:〈和平發展道路:模式的突破〉,《人民網》] [In Chinese] [2] PLA National Defense University et al., Silent Contest, 2013 June, https://www.youtube.com/watch?v=iUjkSJxJDcw&t=2190s [2]. [國防大學等:《較量無聲》] [In Chinese] [3] “Testimony of Arthur Waldron,” in “U.S.-China Relations: Status of Reforms in China,” Subcommittee on East Asian and Pacific Affairs, Committee on Foreign Relations, United States Senate, April 22, 2004, https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/WaldronTestimony040422.pdf [3].

[4] Chris Giles, “China Poised to Pass US as World’s Leading Economic Power This Year,”

Financial Times, April 29, 2014 https://www.ft.com/content/d79ffff8-cfb7-11e3-9b2b-00144feabdc0 [4].

[5] Chen Liangxian and Su Haoyun, “Overseas Ports in Vogue: How Do Chinese Enterprises Choose Strategic Locations?,” The Paper, August 17, 2017, https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_175881 [5]. [陳良賢,蘇顥雲:〈海外港口熱:中企如何布局?〉,《澎湃新聞》] [In Chinese] [6] Derek Watkins, K.K. Rebecca Lai, and Keith Bradsher, “The World, Built by China,” The New York Times, November 18, 2018, https://www.nytimes.com/interactive/2018/11/18/world/asia/world-built-by-china.html.

[7] Andrew Sheng, “A Civilizational Clash With China Comes Closer,” Asia Global Institute, The University of Hong Kong, January 16, 2018, http://www.asiaglobalinstitute.hku.hk/en/civilizational-clash-china-comes-closer/ [6].

[8] Wu Xinbo, “Reflections on the Study of Neighborhood Diplomacy,” World Affairs, 2015 Issue #2, http://www.cas.fudan.edu.cn/picture/2328.pdf [7]. [In Chinese] [吳心伯:〈對周邊外交研究的一些思考〉,《世界知識》] [9] “Power and Influence: The Hard Edge of China’s Soft Power,” Australian Broadcasting Corporation, June 5, 2017, https://www.abc.net.au/4corners/power-and-influence-promo/8579844 [8].

[10] “Sam Dastyari Resignation: How We Got Here,” Australian Broadcasting Corporation, December 11, 2017, https://www.abc.net.au/news/2017-12-12/sam-dastyari-resignation-how-did-we-get-here/9249380 [9].

[11] “In Depth: How Much Influence Do China’s Donations Have on Australia? Should Political Donations Be Banned?,” SBS News, September 12, 2016, https://www.sbs.com.au/yourlanguage/mandarin/zh-hant/article/2016/09/12/shen-du-zhong-guo-juan-zeng-dui-ao-zhou-ying-xiang-you-duo-da-wai-guo-zheng-zhi?language=zh-hant [10]. [深度:中國捐贈對澳洲影響有多大?外國政治獻金是否該禁?] [In Chinese] [12] Mareike Ohlberg and Bertram Lang, “How to Counter China’s Global Propaganda Offensive,” The New York Times, September 21, 2016, https://www.nytimes.com/2016/09/22/opinion/how-to-counter-chinas-global-propaganda-offensive.html?_ga=2.63090735.1831033231.1544154630-97544283.1541907311 [11].

[13] Jonathan Pearlman, “US Alarm over Aussie Port Deal With China Firm,” The Strait Times, November 19, 2015, https://www.straitstimes.com/asia/australianz/us-alarm-over-aussie-port-deal-with-china-firm [12].

[14] Tara Francis Chan, “Rejected Three Times Due to Fear of Beijing, Controversial Book on China’s Secret Influence Will Finally Be Published,” Business Insider, February 5, 2018, https://www.businessinsider.com/australian-book-on-chinas-influence-gets-publisher-2018-2 [13].

[15] Christopher Walker and Jessica Ludwig, “From ‘Soft Power’ to ‘Sharp Power’: Rising Authoritarian Influence in the Democratic World,” in Sharp Power: Rising Authoritarian Influence (Washington, D.C.: National Endowment for Democracy, 2017), 20, https://www.ned.org/wp-content/uploads/2017/12/Sharp-Power-Rising-Authoritarian-Influence-Full-Report.pdf [14].

[16] 2017 Foreign Policy White Paper, Australian Government, 2017, https://www.fpwhitepaper.gov.au/foreign-policy-white-paper/overview [15].

[17] Caitlyn Gribbin, “Malcolm Turnbull Declares He Will ‘Stand Up’ for Australia in Response to China’s Criticism,” Australian Broadcasting Corporation, December 8, 2017, https://www.abc.net.au/news/2017-12-09/malcolm-turnbull-says-he-will-stand-up-for-australia/9243274 [16].

[18] Chen Yonglin,  [陳用林] “Chen Yonglin: Australia Is Becoming China’s Backyard?,” The Epoch Times, September 2, 2016, http://www.epochtimes.com/gb/16/9/2/n8261061.htm [17]. [陳用林:〈陳用林:澳大利亞正在淪為中國的後院〉,《大紀元新聞網》] [In Chinese] [19] Clive Hamilton. Silent Invasion: China’s influence in Australia (Melbourne: Hardie Grant, 2018), Chapter 1.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Hamilton, Silent Invasion, Chapter 3.

[24] Lin Ping, “Disclosing China’s Sharp Power: Part X, New Zealand,” Radio Free Asia, September 25, 2018, https://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/zhuantixilie/zhongguochujiaoshenxiangshijie/jm-09252018162912.html [18]. [林坪:〈揭祕中國銳實力(十)紐西蘭〉,自由亞洲電台] [In Chinese] [25] Ibid.

[26] Ibid.

[27] Lin Tinghui, “The Dragon in Strange Waters: China’s Diplomatic Quagmire in the Pacific Islands,” Journal on International Relations Issue #30, July 2010, p. 58, https://diplomacy.nccu.edu.tw/download.php?filename=451_b9915791.pdf&dir=archive&title=File [19]. [林廷輝:〈龍在陌生海域:中國對太平洋島國外交之困境〉,《國際關係學報》,第三十期(2010年7月)] [In Chinese] [28] John Henderson and Benjamin Reilly, “Dragon in Paradise: China’s Rising Star in Oceania,” The National Interest, no. 72 (Summer 2003): 94–105.

[29] Ben Bohane, “The U.S. Is Losing the Pacific to China,” The Wall Street Journal, June 7, 2017, https://www.wsj.com/articles/the-u-s-is-losing-the-pacific-to-china-1496853380 [20].

[30] Josh Rogin, “Inside China’s ‘Tantrum Diplomacy’ at APEC,” The Washington Post, November 20, 2018, https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2018/11/20/inside-chinas-tantrum-diplomacy-at-apec/ [21].

[31] China’s Central Asia Problem, Report No. 244, International Crisis Group (February 27, 2013), https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/china-s-central-asia-problem [22].

[32] Wu Jiao and Zhang Yunbi, “Xi Proposes a ‘New Silk Road’ With Central Asia,” China Daily, September 8, 2013, http://www.chinadaily.com.cn/sunday/2013-09/08/content_16952160.htm [23].

[33] Raffaello Pantucci and Sarah Lain, “China’s Eurasian Pivot: The Silk Road Economic Belt,” Whitehall Papers 88, no. 1 (May 16, 2017), https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681307.2016.1274603 [24].

[34] “China’s Central Asia Problem,” International Crisis Group.

[35] “Kong Quan: China Supports Uzbekistan’s Efforts for National Security,” People.cn, http://world.people.com.cn/GB/8212/14450/46162/3395401.htm [25]. [〈孔泉:中國支持烏茲別克斯坦為國家安全所做努力〉,人民網] [In Chinese] [36] Benno Zogg, “Turkmenistan Reaches Its Limits with Economic and Security Challenges,” IPI Global Observatory, July 31, 2018, https://theglobalobservatory.org/2018/07/turkmenistan-limits-economic-security-challenges/ [26].

[37] Jakub Jakóbowski and Mariusz Marszewski, “Crisis in Turkmenistan: A test for China’s Policy in the Region,” Center for Eastern Studies (OSW), August 31, 2018, https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2018-08-31/crisis-turkmenistan-a-test-chinas-policy-region-0 [27].

[38] Eiji Furukawa, “Belt and Road Debt Trap Spreads to Central Asia,” Nikkei Asian Review, August 29, 2018, https://asia.nikkei.com/Spotlight/Belt-and-Road/Belt-and-Road-debt-trap-spreads-to-Central-Asia [28].

[39] “Tajikistan: Chinese Company Gets Gold Mine in Return for Power Plant,” Eurasianet, April 11, 2018, https://eurasianet.org/tajikistan-chinese-company-gets-gold-mine-in-return-for-power-plant [29].

[40] Danny Anderson, “Risky Business: A Case Study of PRC Investment in Tajikistan and Kyrgyzstan,” The Jamestown Foundation, China Brief 18, no. 14 (August 10, 2018), https://jamestown.org/program/risky-business-a-case-study-of-prc-investment-in-tajikistan-and-kyrgyzstan/ [30].

[41] Juan Pablo Cardenal and Heriberto Araújo, China’s Silent Army: The Pioneers, Traders, Fixers and Workers Who Are Remaking the World in Beijing’s Image (New York: Crown Publishing Group, 2013), Chapter 2.

[42] Lindsey Kennedy and Nathan Paul Southern, “China Created a New Terrorist Threat by Repressing Secessionist Fervor in Its Western Frontier,” Quartz, May 31, 2017, https://qz.com/993601/china-uyghur-terrorism/ [31].

[43] Xu Jin et al., [徐進等]  “Making ‘Strategic Pivots’ for China’s Border Security,” World Affairs 2014 Issue #15, pp. 14–23, http://cssn.cn/jjx/xk/jjx_lljjx/sjjjygjjjx/201411/W020141128513034121053.pdf [32]. [徐進等:〈打造中國周邊安全的「戰略支點」國家〉,《世界知識》,2014年15期,頁14-23][In Chinese] [44] Therese Delpech, Iran and the Bomb: The Abdication of International Responsibility (New York: Columbia University Press, 2006), 49.

[45] Cardena and Araújo, China’s Silent Army, Epilogue.

[46] Seyed Reza Miraskari et al., “An Analysis of International Outsourcing in Iran-China Trade Relations,” Journal of Money and Economy 8, No 1 (Winter 2013): 110–139, http://jme.mbri.ac.ir/article-1-86-en.pdf [33].

[47] Scott Harold and Alireza Nader, China and Iran: Economic, Political, and Military Relations (Washington, D.C.: RAND Corporation, 2012), 7, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2012/RAND_OP351.pdf [34].

[48] “The Commercial Foundation to Bypass the ‘Malacca Dilemma’: How to Ensure the Effective Operation of the China-Myanmar Oil and Gas Pipelines,” The First Finance Daily, July 22, 2013, https://www.yicai.com/news/2877768.html [35]. [〈繞過「馬六甲困局」的商業基礎——如何保證中緬油氣管道有效運營〉,《第一財經日報》] [In Chinese] [49] Li Chenyang, “China-Myanmar Relations since 1988,” in Harmony and Development: Asean-China Relations, eds. Lim Tin Seng and Lai Hongyi (Singapore: World Scientific Publishing, 2007), 54.

[50] Ibid.

[51] “China’s Myanmar Dilema,” Asia Report No.177 (Brussels: International Crisis Group , 2009), 1, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/177-china-s-myanmar-dilemma.pdf [36].

[52] “After Two Years of Inactivity, the China-Myanmar Crude Oil Pipeline Is Finally Opened,” BBC Chinese, April 10, 2017, https://www.bbc.com/zhongwen/simp/chinese-news-39559135 [37]. [〈閒置兩年後 中緬原油管道終於開通〉,《BBC中文網》] [In Chinese] [53] Zhuang Beining and Che Hongliang, “China-Myanmar Signs the Framework Agreement for the Kyaukpyu Deep-water Port Project,” xinhuanet.com, November 8, 2018, http://www.xinhuanet.com/2018-11/08/c_1123686146.htm [38]. [莊北甯,車宏亮:〈中緬簽署皎漂深水港專案框架協定〉,《新華網》] [In Chinese] [54] Lu Cheng, “China-Myanmar Economic Corridor: An Emerging Approach to Myanmar’s Development,” Guangming Net, September 17, 2018, http://news.gmw.cn/2018-09/17/content_31210352.htm [39]. [鹿鋮:〈中緬經濟走廊:緬甸發展的新興途徑〉,《光明網》] [In Chinese] [55] Lin Ping, “Disclosing China’s Sharp Power,” Part XI, European Politics,” Radio Free Asia, https://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/zhuantixilie/zhongguochujiaoshenxiangshijie/yl-11052018102634.html [40]. [林坪:〈揭祕中國銳實力(十一)歐洲政界〉,《自由亞洲電台》] [In Chinese] [56] Jason Horowitz and Liz Alderman, “Chastised by E.U., a Resentful Greece Embraces China’s Cash and Interests,” The New York Times, August 26, 2017, https://www.nytimes.com/2017/08/26/world/europe/greece-china-piraeus-alexis-tsipras.html. [41]

[57] Ibid.

[58] Jan Velinger, “President’s Spokesman Lashes Out at Culture Minister for Meeting with Dalai Lama,” Radio Praha, October 18, 2016, https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/presidents-spokesman-lashes-out-at-culture-minister-for-meeting-with-dalai-lama [42].

[59] Lin Ping, “Disclosing China’s Sharp Power (Part XI), European Politics,” Radio Free Asia, November 5, 2018, https://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/zhuantixilie/zhongguochujiaoshenxiangshijie/yl-11052018102634.html [40]. [林坪:〈揭祕中國銳實力(十一)歐洲政界〉,《自由亞洲電台》] [In Chinese] [60] “German Blue Book: China’s Non-Financial Direct Investment in Germany Has Grown Substantially,” sina.com.cn, July 9, 2017, http://mil.news.sina.com.cn/dgby/2018-07-09/doc-ihezpzwt8827910.shtml [43]. [〈德國藍皮書:中國在德國非金融直接投資大幅增長〉,《觀察者網》] [In Chinese] [61] Chinese Influence and American Interests: Promoting Constructive Vigilance (Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 2018), https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/chineseinfluence_americaninterests_fullreport_web.pdf [44], 163.

[62] Philip Oltermann, “Germany’s ‘China City’: How Duisburg Became Xi Jinping’s Gateway to Europe,” The Guardian, August 1, 2018, https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/01/germanys-china-city-duisburg-became-xi-jinping-gateway-europe [45].

[63] “Chirac: A Man Who Loved China,” China Net, March 20, 2007, http://www.china.com.cn/international/txt/2007-03/20/content_18421202.htm [46]. [〈希拉克:熱愛中國的人〉,《中國網》] [In Chinese] [64] The True Jiang Zemin, Chapter 9, “The War of Greed (Part I),” The Epoch Times, http://www.epochtimes.com/b5/12/6/18/n3615092.htm [47]. [聯合寫作組:《真實的江澤民》,〈第九章 貪戰(上)〉,《大紀元新聞網》] [In Chinese] [65] Nick Timothy, “The Government Is Selling Our National Security to China,” Conservative Home, October 20, 2015, http://www.conservativehome.com/thecolumnists/2015/10/nick-timothy-the-government-is-selling-our-national-security-to-china.html [48].

[66] Holly Watt, “Hinkley Point: The ‘Dreadful Deal’ behind the World’s Most Expensive Power Plant,” The Guardian, December 21, 2017, https://www.theguardian.com/news/2017/dec/21/hinkley-point-c-dreadful-deal-behind-worlds-most-expensive-power-plant [49].

[67] Lin Ping  [林坪] “Disclosing China’s Sharp Power (Part XII) Economic Infiltration in Europe,” Radio Free Asia, November 12, 2018, https://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/zhuantixilie/zhongguochujiaoshenxiangshijie/yl-11082018122750.html [50]; “Disclosing China’s Sharp Power (Part XIII) The Encroachment of Academic Freedom and Freedom of Speech in Europe,” Radio Free Asia, November 12, 2018, https://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/zhuantixilie/zhongguochujiaoshenxiangshijie/MCIEU-11122018165706.html [51]. [林坪:〈揭祕中國銳實力(十二)在歐洲的經濟滲透〉,《自由亞洲電台》] [〈揭祕中國銳實力(十三)歐洲學術、言論自由〉,《自由亞洲電台》] [In Chinese] [68] Jack Hazlewood, “China Spends Big on Propaganda in Britain … but Returns Are Low,” Hong Kong Free Press, April 3, 2016, https://www.hongkongfp.com/2016/04/03/china-spends-big-on-propaganda-in-britain-but-returns-are-low/ [52].

[69] Thorsten Benner et al., “Authoritarian Advance: Responding to China’s Growing Political Influence in Europe,” Global Public Policy Institute (GPPI), February 2018, https://www.gppi.net/media/Benner_MERICS_2018_Authoritarian_Advance.pdf [53].

[70] Christophe Cornevin and Jean Chichizola, “The Revelations of Le Figaro on the Chinese Spy Program That Targets France” [“Les révélations du Figaro sur le programme d’espionnage chinois qui vise la France”], Le Figaro, October 22, 2018, http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/22/01016-20181022ARTFIG00246-les-revelations-du-figaro-sur-le-programme-d-espionnage-chinois-qui-vise-la-france.php [54]. [In French] [71] “German Spy Agency Warns of Chinese LinkedIn Espionage,” BBC News, December 10, 2017, https://www.bbc.com/news/world-europe-42304297 [55].

[72] Serge Michel and Michel Beuret, China Safari: On the Trail of Beijing’s Expansion in Africa (New York: Nation Books, 2010), 162.

[73] Reuben Brigety, A Post-American Africa,” Foreign Affairs, August 28, 2018, https://www.foreignaffairs.com/articles/africa/2018-08-28/post-american-africa [56].

[74] “Not as Bad as They Say” The Economist, October 1, 2011, https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2011/10/01/not-as-bad-as-they-say [57].

[75] Joseph Hammond, “Sudan: China’s Original Foothold in Africa,” The Diplomat, June 14, 2017, https://thediplomat.com/2017/06/sudan-chinas-original-foothold-in-africa/ [58].

[76] Zeng Yong, “A Strategic Analysis of China’s Dealing with the Darfur Crisis,” Arab World Studies, November 2012 Issue #6, http://mideast.shisu.edu.cn/_upload/article/23/47/8ee05ca2405488f615e514184f73/077159aa-8c97-41b8-bcc3-95c22c3ba732.pdf [59]. [曾勇,〈中國處理達爾富爾危機的戰略分析〉,《阿拉伯世界研究》] [In Chinese] [77] “Beijing Shows Hospitality to the Wanted Sudanese President Bashir,” Radio France Internationale (RFI), June 29, 2011, http://cn.rfi.fr/中國/20110629-北京盛情款待遭通緝的蘇丹總統巴希爾 [60]. [〈北京盛情款待遭通緝的蘇丹總統巴希爾〉,《法廣》] [In Chinese] [78] According to “China’s Path of Peaceful Development” by the Information Office of the State Council, as of 2005, China had waived the debts of forty-four developing countries, totalling about 16.6 billion yuan. http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2005/Document/307900/307900.htm [61]. [In Chinese] [79] Pan Xiaotao, “Chinese, Get Ready to Give Out More Money,” Apple Daily, August 31, 2018, https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180831/20488504 [62]. [潘小濤:〈中國人,請準備再大撒幣〉,《蘋果日報》] [In Chinese] [80] “Ministry of Commerce: 97 Percent of Products in 33 Least-Developed Countries in Africa Enjoy Zero Tariffs,” China News, August 28, 2018, http://www.chinanews.com/gn/2018/08-28/8612256.shtml [63]. [〈商務部:非洲33個最不發達國家97%的產品享受零關稅〉,《中新網》] [In Chinese] [81] Jia Ao, “China Gives Africa Big Bucks Again and America Gets Alert,” Radio Free Asia, September 3, 2018, https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/junshiwaijiao/hc-09032018110327.html [64]. [家傲:〈中國再向非洲大撒幣 美國警覺〉,《自由亞洲電台》] [In Chinese] [82] Quan Ye, “A Dialogue With Wang Wen: From the Theory of Spending Money to the Real Problem Behind the Misconstrued New Colonialism,” Duowei News, September 2, 2018, http://news.dwnews.com/china/news/2018-09-02/60081911_all.html [65]. [泉野:〈對話王文:從撒錢論到「新殖民主義」誤區背後的真問題〉,《多維》] [In Chinese] [83] Cai Linzhe, “Ethiopia Is Learning the ‘Chinese Model,’” Phoenix Weekly, May 15, 2013, http://www.ifengweekly.com/detil.php?id=403 [66]. [蔡臨哲:〈埃塞俄比亞學習「中國模式」〉,《鳳凰週刊》] [In Chinese] [84] Andrew Harding, “Correspondence from Our Reporters: ‘A New China’ in Africa,” BBC Chinese, July 27, 2015, https://www.bbc.com/ukchina/simp/fooc/2015/07/150727_fooc_ethiopia_development [67]. [安德魯‧哈丁:〈記者來鴻:非洲出了個「新中國」〉,《BBC中文網》] [In Chinese] [85] Si Yang, “To Win the Right to Speak and Export the ‘Chinese Model,’ China Resorts to Different Means in Europe-America and Asia-Africa,” Voice of America, December 7, 2018, https://www.voachinese.com/a/4420434.html [68]. [斯洋:〈爭奪話語權,輸出中國模式,中國影響歐美和亞非方式大不同〉,《美國之音》] [In Chinese] [86] Ted Piccone, “The Geopolitics of China’s Rise in Latin America,” Order From Chaos: Foreign Policy in a Troubled World, November 2016, 4 and 9, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/11/the-geopolitics-of-chinas-rise-in-latin-america_ted-piccone.pdf [69].

[87] Alfonso Serrano, “China Fills Trump’s Empty Seat at Latin America Summit,” The New York Times [70], April 17, 2018, https://www.nytimes.com/2018/04/13/opinion/china-trump-pence-summit-lima-latin-america.html [71].

[88] Translated from Chinese version of the paper by Jorge Blázquez-Lidoy, Javier Rodríguez, Javier Santiso, “Angel o demonio? Los efectos del comercio chino en los países de América Latina” [Angel or Demon? The Effects of Chinese Trade in Latin American Countries], https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11135/090017043_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y [72] [in Spanish].

[89] Jordan Wilson, China’s Military Agreements with Argentina: A Potential New Phase in China-Latin America Defense Relations, U.S-China Economic and Security Review Commission Staff Research Report, November 5, 2015, https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China%27s%20Military%20Agreements%20with%20Argentina.pdf [73].

[90] Jin Yusen, “The CCP’s Dollar Diplomacy May Be the Last Straw,” watchinese.com, July 5, 2017, https://www.watchinese.com/article/2017/23053 [74]. [金雨森:〈中共金錢外交恐成為最後一根稻草〉,《看雜誌》] [In Chinese] [91] Ibid.

[92] “The CCP’s Huge Amount of Financial Aid to El Salvador Causes Anxiety for America,” NTD Television, August 22, 2018, http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2018/08/23/a1388573.html [75]. [〈中共巨額金援搶薩爾瓦多 引美國憂慮〉,新唐人電視台] [In Chinese] [93] Huang Xiaoxiao, “Number of Confucius Institutes in Latin America and the Caribbeans Increases to 39,” People.cn, January 26, 2018, http://world.people.com.cn/n1/2018/0126/c1002-29788625.htm [76]. [ 黃瀟瀟:〈拉美和加勒比地區孔子學院達39所〉,《人民網》] [In Chinese] [94] Sharon Weinberger, “China Has Already Won the Drone Wars,” Foreign Policy, May 10, 2018, https://foreignpolicy.com/2018/05/10/china-trump-middle-east-drone-wars/ [77].

[95] Rick Joe, “China’s Air Force on the Rise: Zhuhai Airshow 2018,” The Diplomat, November 13, 2018, https://thediplomat.com/2018/11/chinas-air-force-on-the-rise-zhuhai-airshow-2018/ [78].

[96] Huang Yuxiang 黃宇翔: “Chinese Drones, Whose Target Is America, Stun the Audience at Zhuhai Air Show,” Asia Weekly, November 25, 2018, Issue #46, Vol. 32, https://www.yzzk.com/cfm/blogger3.cfm?id=1542252826622&author=%E9%BB%83%E5%AE%87%E7%BF%94 [79]. [黃宇翔:〈中國無人戰機驚豔珠海航展亮相假想敵是美國〉,《亞洲週刊》] [In Chinese] [97] “Pentagon Says Chinese Vessels Harassed U.S. Ship,” CNN, March 9, 2009, http://www.cnn.com/2009/POLITICS/03/09/us.navy.china/index.html [80].

[98] Barbara Starr, “Chinese Boats Harassed U.S. Ship, Officials Say [81],” CNN, May 5, 2009, http://edition.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/05/05/china.maritime.harassment/index.html [81].

[99] Barbara Starr, Ryan Browne and Brad Lendon, “Chinese Warship in ‘Unsafe’ Encounter With US Destroyer, Amid Rising US-China Tensions,” CNN, October 1, 2018, https://www.cnn.com/2018/10/01/politics/china-us-warship-unsafe-encounter/index.html [82].

[100] Military Strategy Research Department of the Academy of Military Science: Strategic Studies, Beijing: Military Science Publishing House, 2013, p. 47. [軍事科學院軍事戰略研究部:《戰略學》(北京:軍事科學出版社,2013)] [In Chinese] [101] Qiao Liang, “The ‘Belt and Road’ Strategy Must Take Into Consideration the ‘Going Out’ of Military Power,” 81.cn, April 15, 2015, http://www.81.cn/jmywyl/2015-04/15/content_6443998_5.ht [83]. [喬良:〈「一帶一路」戰略要考慮軍事力量走出去問題〉,《中國軍網》] [In Chinese] [102] Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2018, U.S. Department of Defense, May 16, 2018, https://media.defense.gov/2018/Aug/16/2001955282/-1/-1/1/2018-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT.PDF [84], 46, 47.

[103] Benjamin Haas, “Steve Bannon: ‘We’re Going to War in the South China Sea … No Doubt,’” The Guardian, February 1, 2017, https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/02/steve-bannon-donald-trump-war-south-china-sea-no-doubt [85].

[104] Lawrence Sellin, “The US Needs a New Plan to Address Chinese Power in Southern Asia,” The Daily Caller, June 5, 2018, https://dailycaller.com/2018/06/05/afghanistan-pakistan-america-china/ [86].

[105] Panos Mourdoukoutas, “China Will Lose The South China Sea Game,” Forbes, July 1, 2018, https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2018/07/01/china-will-lose-the-south-china-sea-game/#5783cad73575 [87].

[106] Michael Lelyveld, “China’s Oil Import Dependence Climbs as Output Falls,” Radio Free Asia, December 4, 2017, https://www.rfa.org/english/commentaries/energy_watch/chinas-oil-import-dependence-climbs-as-output-falls-12042017102429.html [88].

[107] M. Taylor Fravel, “Why Does China Care So Much about the South China Sea? Here Are 5 Reasons,” The Washington Post, July 13, 2016, https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/07/13/why-does-china-care-so-much-about-the-south-china-sea-here-are-5-reasons/?utm_term=.4a7b1de04dbd [89].

[108] Ibid.

[109] Brahma Chellaney, “Why the South China Sea Is Critical to Security,” The Japan Times, March 26, 2018, https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/03/26/commentary/world-commentary/south-china-sea-critical-security/#.XAnOBBNKiF1 [90].

[110] Scott L. Montgomery, “Oil, History, and the South China Sea: A Dangerous Mix,” Global Policy, August 7, 2018, https://www.globalpolicyjournal.com/blog/07/08/2018/oil-history-and-south-china-sea-dangerous-mix [91].

[111] Hal Brands, “China’s Master Plan: a Global Military Threat,” The Japan Times, June 12, 2018, https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/06/12/commentary/world-commentary/chinas-master-plan-global-military-threat/#.W9JPPBNKj5V [92].

[112] Lin Tinghui, “The Dragon in Strange Waters: China’s Diplomatic Quagmire in the Pacific Islands,” Journal on International Relations, July 2010, Issue #30, p. 58, https://diplomacy.nccu.edu.tw/download.php?filename=451_b9915791.pdf&dir=archive&title=File [19]. [林廷輝,〈龍在陌生海域:中國對太平洋島國外交之困境〉,《國際關係學報》第三十期(2010年7月)] [In Chinese] [113] Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2018, U.S. Department of Defense, May 16, 2018, https://media.defense.gov/2018/Aug/16/2001955282/-1/-1/1/2018-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT.PDF [84].

[114] Huang Yuxiang, “Chinese Drones, Whose Target Is America, Stun the Audience at Zhuhai Air Show,” Asia Weekly, November 25, 2018, 第32卷 46期,, https://www.yzzk.com/cfm/blogger3.cfm?id=1542252826622&author=%E9%BB%83%E5%AE%87%E7%BF%94 [79]. [黃宇翔:〈中國無人戰機驚艷珠海航展亮相假想敵是美國〉,《亞洲週刊》,2018年11月25日, 第32卷 46期] [In Chinese] [115] David E. Sanger, “U.S. Blames China’s Military Directly for Cyberattacks,” The New York Times, May 6, 2013, http://www.nytimes.com/2013/05/07/world/asia/us-accuses-chinas-military-in-cyberattacks.html?pagewanted=all&_r=1& [93].

[116] See in-depth analysis of this issue by Peter Navarro, director of the White House National Trade Council, in Crouching Tiger: What China’s Militarism Means for the World (New York: Prometheus Books, 2015).

[117] Steven Lee Myers, “With Ships and Missiles, China Is Ready to Challenge U.S. Navy in Pacific,” The New York Times, August 29, 2018, https://www.nytimes.com/2018/08/29/world/asia/china-navy-aircraft-carrier-pacific.html [94].

[118] See San Renxing, “On the Bloody Company’s (CCP’s) Doomsday Mad Gambling,” The Epoch Times, http://www.epochtimes.com/b5/5/8/1/n1003911.htm [95] [三人行:〈評血腥公司的末日瘋狂賭〉,《大紀元新聞網》] [In Chinese] and http://www.epochtimes.com/b5/5/8/2/n1004823.htm [96]; and Li Tianxiao, “If God Wants the CCP to Die, He Will Make It Mad First,” The Epoch Times, http://www.epochtimes.com/gb/5/8/17/n1021109.htm [97]. [李天笑:〈神要中共亡 必先使其狂〉,《大紀元新聞網》] [In Chinese]

The two speeches allegedly made by the CCP general Chi Haotian (Minister of Defense, 1993-2003), “The War Is Coming to Us” and “The War Is Not Far from Us; It Is the Midwife of the Chinese Century,” appeared on the internet in 2003 and 2005 respectively. While it is difficult to verify their authenticity, critics generally believe that the speeches represent the true mentality of the Chinese Communist Party, and that they were deliberately released to gauge external reactions and intimidate enemies.

[119] Jonathan Watts, “Chinese General Warns of Nuclear Risk to US,” The Guardian, July 15 2005, https://www.theguardian.com/world/2005/jul/16/china.jonathanwatts [98].

[120] Michael Pillsbury was surprised to find that, when Chinese scholars assess the country’s power, military strength accounted for less than 10 percent. After the collapse of the Soviet Union, the CCP changed its criteria for evaluating strength and incorporated factors such as economy, overseas investment, technological innovation, and natural resources. Michael Pillsbury, The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower, Chapter 2.