- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Mengungkap Operasi Sistematis Menargetkan Demonstran Hong Kong dengan Kampanye Disinformasi Ala Komunis Tiongkok

Frank Fang- The Epochtimes

Penyelidikan oleh lembaga pemikir Australia menemukan Beijing membeli akun spam Twitter. Tujuannya, untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. Tidak hanya untuk unjuk rasa di  Hong Kong, namun juga beberapa peristiwa terkait hingga tahun 2015 lampau.

The Australian Strategic Policy Institute -ASPI- sebuah lembaga pemikir kebijakan pertahanan dan non-partisan, baru-baru ini merilis sebuah laporan yang menganalisis akun Twitter yang ditangguhkan oleh Twitter. Penangguhan itu pada bulan Agustus dan 3,6 juta cuitan. Yang mana, diterbitkan antara bulan Desember 2007 hingga Mei 2019.

Dalam sebuah postingan blog pada tanggal 19 Agustus, Twitter mengumumkan bahwa Twitter telah menangguhkan sebanyak 936 akun yang berasal dari Tiongkok. Menurut Twitter, akun-akun itu “secara sengaja dan spesifik berusaha menabur perselisihan politik di Hong Kong, termasuk melemahkan legitimasi dan posisi politik dari gerakan unjuk rasa di lapangan.” Twitter juga merilis data terkait akun tersebut.

Warga Hong Kong melakukan unjuk rasa massal sejak bulan Juni lalu. Aksi digelar sebagai perlawanan terhadap rancangan undang-undang ekstradisi -RUU- yang kini ditarik sudah ditarik. Jika disahkan,  memungkinkan rezim komunis Tiongkok mengupayakan ekstradisi individu untuk diadili di Tiongkok Daratan. Yang mana sudah terkenal dengan tempat tidak ada aturan hukum.

The Australian Strategic Policy Institute menemukan, bahwa “jumlah konten yang secara langsung menargetkan unjuk rasa Hong Kong, hanya merupakan sebagian kecil dari total dataset yang dirilis oleh Twitter. Yang terdiri hanya 112 akun dan sekitar 1.600 tweet, di mana sebagian besar berbahasa Mandarin. Hanya sangat sedikit yang berbahasa Inggris.

Laporan itu menduga bahwa karena penggunaan bahasa Mandarin yang dominan dalam tweet itu, target audiennya kemungkinan adalah warga Hong Kong serta warga Tiongkok yang menetap di luar negeri. Twitter dilarang oleh Komunis Tiongkok di Tiongkok Daratan.

Selain dari Hong Kong, laporan itu menemukan bahwa akun-akun tersebut terlibat dalam operasi masa lalu, termasuk menyerang Gui Minhai, penjual buku Hong Kong yang diculik oleh otoritas Tiongkok pada tahun 2015. Dikarenakan, menerbitkan buku-buku yang kritis terhadap kepemimpinan Tiongkok. Pada tahun 2018, akun-akun tersebut memposting pesan yang menyerang pengacara HAM Tiongkok, bernama Yu Wensheng.

Kampanye Informasi Komunis Tiongkok

Kampanye informasi Komunis Tiongkok yang menargetkan unjuk rasa Hong Kong “dibangun dengan tergesa-gesa” dan “tumpul.” Kampanye itu, hanya mengandalkan akun spam dan pemasaran yang telah diubah untuk menyebarkan informasi.

Menurut laporan, akun-akun tersebut biasanya dibeli dengan mudah dan murah dari pengecer online. Tidak ada “koordinasi yang canggih” di antara para aktor di balik akun Twitter itu. Hal demikian menunjukkan, bahwa kampanye tersebut tidak direncanakan sebelumnya.

Tom Uren, analis senior keamanan dunia maya di The Australian Strategic Policy Institute dan salah satu penulis laporan, mengatakan dalam wawancara email dengan The Epoch Times, banyak akun yang mereka lihat sangat ‘spam.’ Bahkan, jelas dapat dipilih karena tidak terlihat seperti asli. 

Laporan itu menyatakan, langkah itu adalah pendekatan otoriter klasik untuk mempengaruhi — banjir pesan  satu arah, terutama untuk warga Hong Kong.” Karena langkah cepat dari peristiwa yang berlangsung di Hong Kong, kemungkinan membuat Komunis Tiongkok lebih sulit untuk membangun “infrastruktur pengaruh,” sehingga Komunis tiongkok mengandalkan akun yang ada, menurut laporan itu.

Tom Uren mengatakan temuan laporan itu adalah bermakna. Dikarenakan menunjukkan, bahwa Komunis Tiongkok berada di antara “daftar negara yang diketahui berusaha untuk secara diam-diam memanipulasi media sosial Barat yakni Rusia, Iran, dan kini Tiongkok.”

Tom Uren menyarankan, cara menangkis pengaruh operasi tersebut, yang mencakup membuat iklan dan sumbangan politik yang transparan di platform media sosial. Selain itu, membangun standar kerja sama dengan jejaring sosial.

Hong Kong

Laporan tersebut mencatat bahwa pengaruh operasi yang terkait dengan unjuk rasa Hong Kong, dimulai pada tanggal 14 April, saat sebuah akun bernama @HKpoliticalnew memposting tweet mengenai RUU ekstradisi. 

Pada tanggal 14 Juni, ada lonjakan jumlah tweet yang diterbitkan oleh 112 akun.  Ketika dianalisis Lembaga Kebijakan Strategis Australia, akun-akun itu sebagai bagian kampanye pengaruh Hong Kong.

Tanggal 9 Juni, menandai dimulainya unjuk rasa  massa, ketika lebih dari 1 juta orang turun ke jalan untuk menyerukan agar RUU itu ditarik dari pertimbangan oleh legislatif Hong Kong.

Kemudian pada tanggal 12 Juni, unjuk rasa damai berubah menjadi kekacauan sekitar pukul 3 sore waktu setempat, setelah beberapa pengunjuk rasa mencoba menerobos garis polisi di luar gedung legislatif.  Polisi setempat menggunakan gas air mata, semprotan merica, peluru karet, dan bean bag. Tujuannya, upaya untuk membubarkan para pengunjuk rasa dari jalan.

Pada tangal 15 Juni, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menangguhkan RUU tersebut tanpa batas waktu. Pada tanggal 4 September, ia mengumumkan bahwa RUU itu akan ditarik secara resmi, tetapi para pengunjuk rasa mengatakan, mereka akan terus mengajukan banding untuk tuntutan mereka yang lain. Termasuk komisi independen untuk menyelidiki contoh-contoh kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Lonjakan tweet lainnya terjadi tanggal 1 Juli, saat sekitar 550.000 orang turun ke jalan, menurut penyelenggara pawai.  Laporan menemukan bahwa, tweet dalam bahasa Inggris juga dimulai pada hari itu. Mungkin sebagai tanggapan atas perhatian internasional pada peristiwa di Hong Kong.

Laporan itu merangkum bahwa ada tiga narasi utama yang diluncurkan dari tweet: Pengutukan terhadap para pengunjuk rasa Hong Kong; dukungan untuk kepolisian Hong Kong dan “aturan hukum”; dan teori konspirasi mengenai pemerintah Barat yang memicu unjuk rasa. 

Komunis Tiongkok telah secara konsisten mendorong narasi itu. Propaganda itu dilakukan, sejak Komunis Tiongkok mengumumkan mengenai unjuk rasa tersebut pada bulan Juli. Misalnya, satu tweet berbunyi: “‘Markas besar kepolisian wilayah administrasi khusus Hong Kong dikepung dan diserang. Siapa orang yang memakai pakaian hitam? Mereka bertindak di bawah arahan pasukan Barat yang anti-Tiongkok. Mereka memanipulasi hal-hal di balik layar.”  (Vv)