Emel Akan – The Epochtimes

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk mengakhiri penindasan terhadap agama.  Trump juga mendesak pemerintah di dunia, agar membebaskan tahanan nurani dan mencabut undang-undang yang membatasi agama dan kepercayaan.

Hal demikian disampaikan Trump, memulai pertemuan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketika itu, AS menjadi tuan rumah acara “Seruan Global untuk Melindungi Kebebasan Beragama” pada 23 September 2019 di kantor pusat PBB.

Para pemimpin dari seluruh dunia kini berkumpul di New York, Amerika Serikat, dalam sidang ke 74 Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly (UNGA). 

Dalam pidatonya, Trump erkejut ketika diberikan statistik bahwa dirinya menjadi presiden yang pertamakalinya berbicara soal kebebasan beragama dalam pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB. Trump menegaskan, hal demikian sangat menyedihkan dalam banyak hal. Pada kesempatan itu, Trump menegaskan dengan satu suara yang jelas, Amerika Serikat menyerukan kepada bangsa-bangsa di dunia untuk mengakhiri penindasan terhadap agama.

Trump mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk berhenti menganiaya warga negara mereka, membebaskan tahanan nurani, menghilangkan hukum yang membatasi agama, dan melindungi orang-orang yang tertindas.

Menurut Trump, Pendiri bangsa Amerika Serikat memahami bahwa tidak ada hak yang lebih mendasar bagi masyarakat yang damai, sejahtera, dan berbudi luhur daripada hak untuk menaruh perhatian terhadap keyakinan agama seseorang. 

Trump mencatat, bahwa kebebasan beragama yang dinikmati oleh rakyat Amerika sangat langka di dunia. Ia menambahkan, bahwa 80 persen populasi dunia tinggal di negara-negara di mana kebebasan beragama terancam atau dilarang. Trump mengecam para pemimpin dunia dengan mengatakan, bahwa mereka terlalu sering“memberitakan keberagaman sambil membungkam, menghindari, atau menyensor keyakinan.

Dia juga mengatakan, bahwa Amerika Serikat berdiri tegak bersama dengan keyakinan orang-orang  di setiap negara. Sedangkan melindungi kebebasan beragama adalah salah satu prioritas utamanya.

Dalam pidatonya, Trump mengungkap upayanya untuk membebaskan pendeta evangelis asal Amerika Serikat, Andrew Brunson, yang dipenjara di Turki selama dua tahun. Ia juga mengutuk penganiayaan agama yang disponsori oleh negara. Trump juga mengecam serangan teroris terhadap target agama di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.

Presiden AS ke 45 itu, mendesak setiap negara untuk meningkatkan penuntutan dan hukuman kejahatan terhadap komunitas agama. Dia mengumumkan, bahwa Amerika Serikat akan membentuk koalisi bisnis AS untuk melindungi kebebasan beragama.

Bagi Trump, rencana tersebut adalah pertama kalinya yang dilakukan. Sedangkan inisiatif itu akan mendorong sektor swasta untuk terlibat melindungi orang-orang dari semua agama di tempat kerja. Selain itu, administrasi Trump akan mengalokasikan dana tambahan 25 juta dolar AS untuk melindungi kebebasan beragama. 

Berbicara di acara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence memilih negara-negara di mana terjadinya penganiayaan paling parah terhadap orang-orang beriman seperti Iran, Irak, Tiongkok, Nikaragua, dan Venezuela. Pence mengatakan, rezim di Iran secara brutal menganiaya orang Kristen, Sunni, Baha’i, dan Yahudi.  Ia menambahkan, bahwa milisi yang didukung Iran, membantai orang Kristen dan Yazidi di Irak.

Pada pidato di hadapan pemimpin dari seluruh dunia itu, Pence mengatakan, Partai Komunis di Tiongkok telah menangkap para pendeta Kristen, melarang penjualan Alkitab, menghancurkan gereja-gereja, dan memenjarakan lebih dari satu juta Uyghur dari penduduk beragama Islam. 

Kelompok agama dan minoritas di Tiongkok — termasuk orang Uighur, Buddha Tibet, Kristen, dan praktisi Falun Gong atau Falun Dafa — terus menderita dari penangkapan sistematis, pemenjaraan ilegal, penyiksaan, dan cuci otak.  Pemerintahan komunis Tiongkok menggunakan berbagai metode penindasnan. Mulai dari kamp konsentrasi hingga pengambilan organ secara paksa dari tahanan hati nurani, menurut laporan peneliti.

Juru bicara Pusat Informasi Falun Dafa, Peter Erping Zhang, yang berada di antara para tamu yang menghadiri acara kebebasan beragama Trump, mengatakan, PBB dan komunitas internasional harus mengambil “sikap keras dan berbicara menentang kekejaman modern di Tiongkok,” terutama mengingat pengambilan organ secara paksa dari praktisi Falun Gong.“

Erping Zhang mengatakan, pertemuan itu adalah awal yang baik ketika konferensi tingkat tinggi diadakan di Amerika Serikat, di mana kebebasan beragama menjadi bagian dari diskusi dunia. Ia berharap bahwa pelaku terburuk – rezim komunis Tiongkok – akan dipermalukan di depan umum atas terorisme yang disponsori negara terhadap rakyatnya sendiri. Ia menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil tindakan.

Falun Gong atau Falun Dafa adalah latihan meditasi tradisional Tiongkok. Latihan tersebut telah dianiaya secara brutal oleh rezim komunis Tiongkok selama 20 tahun. Pada waktu tertentu, ratusan ribu pengikut Falun Gong ditahan di penjara, kamp kerja paksa, dan pusat pencucian otak.  Di mana banyak yang telah disiksa sebagai upaya untuk memaksa mereka melepaskan keyakinan mereka seperti dilaporkan oleh Pusat Informasi Falun Dafa. 

Pemerintahan Trump telah mendorong toleransi yang lebih besar terhadap berbagai agama oleh pemerintahan di seluruh dunia. Sebagai langkah mengatasi penganiayaan agama,  Departemen Luar Negeri AS memprakarsai Pertemuan Tingkat Menteri untuk Memajukan Kebebasan Beragama di Washington beberapa waktu lalu. Lebih dari 1.000 masyarakat sipil dan pemimpin agama, dan lebih dari 100 delegasi asing diundang ke Pertemuan Tingkat Menteri kedua pada bulan Juli lalu. Acara itu adalah agenda kebebasan beragama terbesar di dunia.

Pada bulan Juli lalu, Trump juga bertemu dengan 27 orang  dari penyintas penganiayaan agama dari 17 negara di Ruang kerja Kepresidenan AS di Gedung Putih. Seorang praktisi Falun Gong yang dianiaya di Tiongkok karena keyakinannya, termasuk di antara mereka yang bertemu dengan Trump.

Kelsey Zorzi, Direktur Internasional Aliansi Pembela Kebebasan kebebasan beragama global dan presiden Komite LSM PBB untuk Kebebasan Beragama mengatakan, Pidato Presiden Trump adalah momen penting dan bersejarah karena kebebasan beragama terlalu sering diabaikan atau diremehkan di PBB. 

Selain “Seruan Global” di mana Trump memberikan pidato utama, acara-acara lainnya menunjukkan bagaimana kebebasan beragama telah memuncaki agenda pemerintahannya di Majelis Umum PBB. Sedangkan, pemerintahan Komunis Tiongkok  adalah target utama.

Mengikis Warga Negaranya Sendiri

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo pada 22 September lalu, mengadakan pertemuan dengan para menteri luar negeri dari lima negara Asia Tengah. Setelah pertemuannya, Pompeo meminta negara-negara lain untuk menolak permintaan Komunis Tiongkok agar  memulangkan etnis Uighur ke wilayah barat laut Xinjiang.

Mike Pompeo  menegaskan, dirinya  ingin menjelaskan bahwa kampanye represif Komunis Tiongkok di Xinjiang bukan tentang terorisme. Akan tetapi, sebagai upaya Komunis Tiongkok untuk mengikis warga negaranya sendiri.  Wakil Menlu AS, John Sullivan, akan menjadi tuan rumah acara lain pada 24 September di markas besar PBB tentang “Krisis Hak Asasi Manusia di Xinjiang.” (asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular