Erabaru.net. Otoritas Irak akhirnya mencabut jam malam selama satu hari di Baghdad, Irak pada, Sabtu (5/10/2019). Pihak berwenang tak mengatakan, mengapa jam malam dicabut. Melansir dari Reuters, aturan itu sebelumnya ditentang oleh  pemrotes anti-pemerintah.  

Laporan Reuters menyebutkan,  lalu lintas berjalan normal seperti di Baghdad pasca dicabutnya jam malam. Sementara itu,  jalan-jalan dan alun-alun utama terlihat sepi. Rintangan beton masih menghalangi area, di mana ribuan demonstran sempat bentrok dengan polisi selama seminggu.

Sedangkan Arabnews melaporkan, selama aksi protes berhari-hari yang digelar di Irak, setidaknya 104 orang, termasuk personil keamanan tewas dan lebih dari 6.000 orang terluka. Alaraby TV juga melaporkan terjadi pembakaran di jalan-jalan disertai dengan suara rentetan tembakan aparat. 

Laporan media Arab Saudi itu menyebutkan,  korban terluka dalam beberapa hari terakhir ketika pasukan Irak menggunakan amunisi secara langsung dan gas air mata untuk mengusir demonstran. Ketika itu, terjadi bentrokan dengan pasukan keamanan, saat mencoba mencapai kantor pusat pemerintah dan partai di Baghdad dan provinsi di Irak. Aksi protes merebak di Irak dikarenakan maraknya praktik korupsi, buruknya pelayanan publik dan meningkatnya angka pengangguran. 

TV pemerintah Irak melaporkan, pejabat dari kantor Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi sudah bertemu dengan para pemimpin protes dari Baghdad dan provinsi lainnya. Pertemuan itu untuk membahas tuntutan demonstran.  

PM Irak Abdul Mahdi dan Presiden Irak, Barham Salih mengatakan, pemerintah akan berusaha memenuhi tuntutan masyarakat. Hal demikian juga dilaporkan oleh televisi pemerintah setempat. Akan tetapi, tak memberikan perincian tentang bagaimana langkah kongkrit pemerintah Irak untuk mewujudkan keinginan demonstran.

Parlemen Irak mengusulkan untuk memperbaiki perumahan publik bagi kaum miskin dan kesempatan kerja bagi kaum muda. Parlemen Irak juga menuntut pertanggungjawaban atas terbunuhnya demonstran. Protes berdarah di Irak adalah insiden paling mematikan sejak  kelompok teroris ISIS. Aksi protes skala besar telah mengguncang pemerintahan Abdul Mahdi yang baru berusia setahun.  Pemerintah telah menanggapi dengan janji-janji reformasi yang tak jelas, sehingga yang tidak mungkin menenangkan rakyat Irak.

Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia mengatakan pasukan keamanan telah menahan ratusan orang untuk berdemonstrasi. Akan tetapi kemudian membiarkan sebagian besar dari mereka pergi. 

Laporan menyebutkan, penembak jitu dari polisi menembak pengunjuk rasa pada  Jumat 4 Oktober lalu. Jurnalis Reuters mengatakan, terjadi peningkatan penggunaan kekerasan  oleh pasukan keamanan yakni tembakan langsung, gas air mata dan meriam air.

Pasukan keamanan menuduh orang-orang bersenjata, bersembunyi di antara demonstran untuk menembak polisi. Beberapa polisi dilaporkan tewas. Aksi protes atas lapangan kerja yang tidak adil, buruknya layanan publik dan korupsi pemerintah, meletus pada Selasa 1 Oktober di Baghdad. Aksi itu dengan cepat menyebar ke kota-kota Irak lainnya, terutama di daerah selatan.

Jam malam di provinsi Dhi Qar, tempat para pemrotes juga terbunuh minggu ini, diperintahkan oleh pemerintah setempat mulai dari jam 1 malam.

Ulama Syiah Irak terkemuka, Moqtada al-Sadr, yang memiliki massa  dan mengontrol sejumlah besar anggota parlemen, pada hari Jumat meminta pemerintah untuk mengundurkan diri dan membatalkan pemilihan. 

Setidaknya satu kelompok besar parlemen lainnya bersekutu dengan Sadr melawan pemerintah. Parlemen dijadwalkan bertemu pada hari Sabtu untuk membahas tuntutan para pemrotes. Kubu Sadr mengatakan akan memboikot pertemuan itu.

Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi tidak akan mengundurkan diri sebagai tanggapan atas tuntutan demonstran. Sedangkan paket solusinya yang baru, tidak akan meringankan tekanan kepadanya untuk meninggalkan kekuatan politik korup yang mendukungnya. Hal demikian disampaikan oleh sejumlah politisi dan pejabat kepada Arab News, Minggu 6 Oktober.  Demonstrasi di Baghdad dan tujuh provinsi mayoritas berpenduduk orang-orang Syiah telah mengguncang Irak selama enam hari terakhir. 

Respon Internasional

Koalisi pimpinan Amerika Serikat melawan ISIS, yang berkantor pusat di Zona Hijau, menyerukan “semua pihak untuk mengurangi ketegangan.” Juru Bicara koalisi Kolonel Myles B. Caggins III,  dalm cuitannya Kamis pagi menyatakan : “Kehilangan nyawa dan cedera — di antara warga sipil dan Pasukan Keamanan Irak — sangat memprihatinkan. Pihaknya percaya aksi damai di depan umum adalah elemen fundamental dari semua negara demokrasi, tidak ada tempat untuk kekerasan. ” 

Kementerian Luar Negeri Bahrain menyerukan semua warganya di Irak “Segera” untuk meninggalkan negara itu. Langkah tersebut untuk keamanan dan keselamatan mereka sendiri. Bahrain juga mencegah perjalanan warga negaranya ke Irak, seperti dilaporkan kantor berita Bahrain News Agency

Amnesty International mendesak pihak berwenang Irak untuk melakukan penyelidikan yang mendesak dan independen, terhadap “kekerasan berlebihan” yang digunakan kepada demonstran. Aksi protes atas memburuknya kondisi ekonomi telah mengguncang beberapa negara lain di Timur Tengah dan Afrika Utara dalam beberapa pekan terakhir. 

Di Lebanon, pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan dan bentrok dengan pasukan keamanan pekan lalu. Dikarenakan maraknya pengangguran, infrastruktur yang memburuk, dan korupsi pemerintah. 

Di Mesir, demonstrasi atas gejolak ekonomi menyebabkan penindasan intensif terhadap perbedaan pendapat. Demonstrasi secara besar-besaran itu, menuntut Presiden Abdel Fatah Al-Sisi mundur dari jabatannya. 

Sedangkan, di Yordania, aksi mogok guru yang berkelanjutan telah dianggap sebagai pemogokan terpanjang dalam sejarah negara itu. (asr)

Share

Video Popular