- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Senator AS Menyerukan Investigasi Terhadap Sensor TikTok

Frank Fang – The Epochtimes

Senator Amerika Serikat, Marco Rubio mendesak panel keamanan nasional untuk meninjau aplikasi TikTok yang sebelumnya mengakuisisi Musical.ly.  Senator AS itu menegaskan, bahwa aplikasi tersebut melakukan penyensoran dengan mengikuti garis Komunis Tiongkok.

Dalam surat 9 Oktober [1] kepada Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, Rubio mengatakan, aplikasi milik Tiongkok, termasuk TikTok, “semakin sering digunakan untuk menyensor konten-konten dan membungkam diskusi terbuka tentang topik-topik yang dianggap sensitif oleh Pemerintah Tiongkok dan Komunis Tiongkok.”

Tik Tok dimiliki oleh ByteDance Technology Co yang berbasis di Beijing. Rubio mendesak  Committee on Foreign Investment in the United States atau  Komite Investasi Asing di Amerika Serikat -CFIUS untuk meneliti akuisisi ByteDance pada Tahun 2017 terhadap Musical.ly. Lembaga itu adalah sebuah panel antar badan dikelola oleh Departemen Keuangan AS  untuk meninjau merger dan pembelian saham terkait masalah keamanan nasional.  

TikTok, yang dikenal sebagai “Douyin” di Tiongkok, diluncurkan oleh ByteDance pada Tahun 2016. Pada tahun berikutnya, ByteDance mengakuisisi sesama layanan media sosial Tiongkok, Musical.ly, yang memiliki kantor di Shanghai dan Los Angeles, dengan harga 1 miliar dolar AS. Pada bulan Agustus 2018, ByteDance menurunkan merek Musical.ly dan meluncurkan versi TikTok yang diperbaharui. 

The Peterson Institute for International Economics  (PIIE), dalam laporan tahun 2019, memperkirakan ada 400 juta pengguna TikTok di Tiongkok, bersama dengan 80 juta di Amerika Serikat, dan 120 juta di seluruh dunia.

Dalam suratnya, Rubio menunjukkan bahwa masih ada “banyak bukti dan terus berkembang” bahwa TikTok menyensor konten pada isu-isu yang dianggap “sensitif” oleh Komunis Tiongkok dari platformnya, seperti Lapangan Tiananmen, Tibet, Hong Kong, dan Taiwan.

Bulan lalu, Media Inggris, The Guardian melaporkan, bahwa TikTok menginstruksikan moderatornya untuk menyensor video tertentu yang menyebutkan topik tertentu, termasuk Lapangan Tiananmen, dan latihan spiritual Falun Gong. 

Laporan tersebut berdasarkan dokumen yang bocor ke publik. Isinya merinci pedoman moderasi aplikasi, yang disebut TikTok diganti pada bulan Mei lalu.

Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah disiplin spiritual yang melibatkan latihan meditasi dan ajaran moral Latihan tersebut  dilarang oleh rezim Komunis Tiongkok pada tahun 1999. Selama 20 tahun, para penganutnya telah menjadi sasaran kampanye penganiayaan secara menyeluruh. Praktek tersebut melibatkan penahanan sewenang-wenang, kerja paksa , cuci otak, dan penyiksaan.

Rubio juga mempertanyakan, mengapa TikTok hanya memiliki beberapa video aksi protes Hong Kong “yang telah mendominasi berita utama internasional selama berbulan-bulan.” 

Sejak awal Juni lalu, jutaan warga Hongkong turun ke jalan-jalan untuk memprotes pengaruh rezim Komunis Tiongkok. Aksi itu menyerukan demokrasi yang lebih besar termasuk hak pilih universal.

Rubio dalam suratnya menyebutkan, upaya jahat pemerintah Tiongkok untuk menyensor informasi di dalam masyarakat bebas di seluruh dunia. Langkah itu tidak dapat diterima dan menimbulkan tantangan jangka panjang yang serius bagi AS dan sekutunya.

Ini bukan pertama kalinya TikTok menghadapi pengawasan di Amerika Serikat. Pada bulan Februari, mereka setuju untuk membayar denda  5,7 juta dolar AS. Denda itu untuk melunasi tuduhan pemerintah Amerika Serikat, karena secara ilegal mengumpulkan informasi pribadi dari pengguna di bawah umur.

The Peterson Institute for International Economics  juga memperingatkan dalam laporannya, bahwa Beijing dapat menuadap intelijen berharga dari rekaman mentah yang diposting oleh personel militer AS. 

Laporan tersebut menyebutkan, TikTok bisa saja menyerahkan data pengguna kepada otoritas Komunis Tiongkok di bawah undang-undang keamanan nasional Tiongkok yang disahkan pada Tahun 2015. 

Senator Rubio menuliskan, Pemerintah Tiongkok menggunakan aplikasi tersebut untuk memajukan kebijakan luar negeri mereka secara global. Langkah Tiongkok dengan menekan kebebasan berbicara, berekspresi, dan kebebasan lainnya yang sangat dihargai warga Amerika.  

Juru bicara TikTok Amerika Serikat merespon surat Rubio dengan membantah segalanya seperti dalam laporan Reuters. 

Awal tahun ini, Komite Investasi Asing di Amerika Serikat memerintahkan perusahaan Tiongkok Beijing Kunlun Tech untuk mendivestasikan aplikasi kencan Grindr. Aplikasi tersebut telah mengakuisisi saham mayoritas pada tahun 2016. Tindakan itu sebuah contoh langka dari regulator yang membatalkan akuisisi, walaupun  sudah menyelesaikannya.

ByteDance

Meskipun Induk TikTok, ByteDance adalah perusahaan swasta, ByteDance secara terbuka mendukung inisiatif Komunis Tiongkok, seperti kebijakan One Belt, One Road atau OBOR. Seperti banyak perusahaan swasta di Tiongkok, ia memiliki komite Partai Komunis yang tertanam di dalam organisasi perusahaannya. Komite itu dibuat untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan mandat Komunis Tiongkok.

Media corong Komunis Tiongkok, People’s Daily melaporkan, pada bulan April 2018,  Zhang Yiming selaku pendiri dan CEO ByteDance, dan lebih dari 100 karyawan yang juga anggota komite Partai Komunis perusahaan, mengambil bagian dalam kelas untuk belajar tentang masalah yang dibahas pada konferensi nasional dua hari tentang keamanan siber yang diadakan beberapa hari. 

Sekretaris komite Partai ByteDance, Zhang Fuping, mengatakan dalam pidatonya di sesi tersebut, bahwa “arah politik, opini publik, dan nilai-nilai yang benar” harus diintegrasikan ke dalam setiap produk perusahaan.

Selama acara tersebut, Zhang juga mengatakan bahwa ByteDance memiliki lebih dari “200 juta pengguna” di seluruh dunia, termasuk mereka di negara-negara yang telah mendaftar untuk inisiatif OBOR. 

Dia menambahkan, bahwa perusahaan harus “menanamkan strategi pembangunan nasional negara itu.” Selain itu, mengambil “tanggung jawab perusahaan untuk membangun jalan sutra digital. Beijing meluncurkan inisiatif kebijakan luar negeri OBOR unggulannya pada Tahun 2013. Proyek itu dalam upaya untuk membangun kembali rute perdagangan komersial kuno atau “jalan sutra.”

Seperti dilaporkan The Epochtimes, langkah tersebut  bertujuan untuk meningkatkan pengaruh geopolitik rezim dengan berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur besar-besaran di benua Asia, Eropa, dan Afrika.

Pada bulan Agustus, ByteDance juga mengadakan sesi kelas untuk anggota Partai di perusahaan. Itu setelah konferensi nasional Komunis Tiongkok tentang propaganda dan pekerjaan ideologis.

Menurut sebuah artikel oleh Federasi Masyarakat Internet Tiongkok, sebuah organisasi yang diawasi oleh badan sensor internet Komunis Tiongkok, Administrasi Urusan Cyberspace, Zhang Fuping berbicara tentang bagaimana menerapkan pembelajaran dari konferensi itu adalah “misi politik yang penting.” (asr)

Video Rekomendasi :