Beberapa analis mengatakan, bahwa Xi Jinping ingin memanfaatkan protes anti undang-undang ekstradisi menancapkan kukunya di Hong Kong, untuk melumerkan kekuasaan faksi Jiang, dan kemudian meningkatkan kekuasaannya atas Hong Kong.

Komentator politik senior Lin Baohua mengatakan kepada media Taiwan bahwa Hong Kong menjadi tempat perebutan kekuasaan komunis Tongkok. Masing-masing pihak berharap pihak lain akan membuat kesalahan sehingga menguntungkannya. Namun, tidak peduli pihak mana yang menang, yang menjadi korban adalah Hong Kong.

Aksi protes menentang undang-undang ekstradisi Hong Kong telah memasuki bulan kelima. Komunis Tiongkok dan pemerintah Hong Kong terus meningkatkan penindasan berdarah terhadap para demonstran, namun, para demonstran terus melakukan perlawanan. Sementara opini publik internasional menyaksikan bagaimana gerakan demokrasi itu akan berakhir.

Pada 13 Oktober 2019, CNN menganalisis bahwa gerakan anti undang-undang ekstradisi Hong Kong telah menjalar dari musim panas ke musim gugur. Namun, aksi protes bukannya surut, malah justeru semakin bergolak. Jika situasi di Hong Kong terus bergolak seperti itu, maka kekuatan internal komunis Tiongkok yang menentang Xi Jinping mungkin akan mempersulit posisi Xi Jinping. Dan demi mengkonsolidasikan kekuasaannya, Xi Jinping mungkin akan memilih mengirim pasukan untuk menekan Hong Kong.

Adam Ni, seorang peneliti masalah Tiongkok dari Universitas Macquarie, Australia, mengatakan bahwa komunis Tiongkok pasti akan menggunakan kekuatan militer untuk mengendalikan Hong Kong. Jika tidak, kekuatan internal partai yang “anti-Xi Jinping” akan menyalahkan Xi Jinping atas masalah Hong Kong.

Pada tanggal 21 Agustus, sejumlah besar warga duduk di Stasiun Yuen Long Rail Barat dan memprotes Polisi anti huru hara bersenjata mengerahkan salah satu jembatan di luar stasiun. (Song Bilong / Epoch Times)

Hal senada juga disampaikan Lin Heli, seorang profesor tamu di Chinese University of Hong Kong.  Menurut Lin Heli, Xi Jinping tidak akan menunjukkan kelemahan terkait Hong Kong, jika tidak wibawanya akan jatuh. Namun, penindasan terhadap Hong Kong kemungkinan akan menyebabkan malapetaka di Tiongkok dan Hong Kong. Dampak yang paling serius adalah ekonomi.

Lin Heli menilai sebagai pusat keuangan dan bisnis global, dimana akibat aksi protes yang berlarut-larut, telah memberi dampak yang hebat pada ekonomi Hong Kong, perusahaan-perusahaan multinasional mungkin akan mempertimbangkan memindahkan basisnya ke negara lain.  Selain itu juga dampak perang dagang Tiongkok dengan Amerika Serikat yang terus berlanjut, sehingga ekonomi Tiongkok sekarang jauh lebih membutuhkan Hong Kong daripada sebelumnya.

Komentator peristiwa terkini, Tan Xiaofei mengatakan dalam editorial di “Epoch Times” bahwa kepemimpinan urusan Hong Kong dan Makau selama ini berada dalam genggaman faksi Jiang Zemin, tetapi Xi Jinping, sebagai pemimpin tertinggi Komunis Tiongkok, justeru harus bertanggung jawab atas masalah Hong Kong dan Macao. 

Jika Xi Jinping tidak dapat menenangkan situasi di Hong Kong, faksi Jiang Zemin akan menggunakan Hong Kong sebagai alasan untuk menggulingkan Xi Jinping. Menyalahkan Xi Jinping sebagai pemimpin yang tidak tegas dan tidak mampu memimpin komunis Tiongkok.

Namun, jika Xi Jinping menggunakan kekerasan terhadap Hong Kong, itu sama saja dengan menunjukkan kesalahannya, dan dilema ini akan menjadi lebih serius. 

Faksi Jiang dapat melemparkan tanggung jawab kepada Xi Jinping kapan saja, menyalahkan kebijakan Xi yang keliru dan lemahnya kepemimpinan. Pada saat itu, ketika mengetahui fakta sebenarnya, mungkin Xi Jinping akan memberangus faksi Jiang, atau Xi Jinping dijadikan kambing hitam oleh system atau mekanisme partai komunis Tiongkok. Tapi, bagaimanapun, itu berarti  disintegrasi bagi komunis Tiongkok. (jon)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular