- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Mantan Elite Kuomintang: Hong Kong adalah Medan Perang Xi-Jiang (Xi Jinping vs Jiang Zemin)

Li Yun/Li Quan -NTDTV

Liu Taiying, mantan ketua Komite Manajemen Partai Kuomintang, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan “The Liberty Times” – Taiwan pada 14 Oktober 2019 lalu, bahwa perjuangan dalam aksi protes menentang undang-undang ekstradisi saat ini adalah produk dari pertikaian internal komunis Tiongkok. 

Ekologi politik komunis Tiongkok saat ini, wilayah Shanghai merupakan kekuasaan Jiang Zemin atau daerah yang dikuasai Jiang Zemin. Jadi Jiang mengendalikan ekonomi, sementara Xi Jinping mengendalikan militer dan politik.

Menurut Liu Taiying, badai anti undang-undang ekstradisi Hong Kong sebenarnya adalah medan pertempuran antar elite di internal komunis Tiongkok. Jika tidak, kenapa bisa tertunda begitu lama? 

Di belakangnya adalah kelompok Jiang Zemin. Sementara Xi Jinping juga jelas bukan sosok pemimpin yang lemah. Jadi Jiang Zemin menugaskan Han Zheng untuk menangani insiden di Hong Kong. Menurut Liu Taiying, Han Zheng adalah satu-satunya orang Jiang Zemin di Politbiro saat ini. Jika tidak ditangani dengan baik, Xi Jinping akan memanfaatkan peluang itu untuk mendepak Han Zheng. 

Namun, pada saat itu, Jiang Zemin pasti akan melakukan serangan balik, dan mengatakan bahwa itu adalah perintah Xi Jinping. Xi Jinping yang menugaskan Han Zheng untuk menangani masalah Hong Kong. Pertempuran seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Awalnya, semua orang berpikir masalah itu akan selesai sebelum hari ulang tahun komunis Tiongkok 1 Oktober 2019, tapi akhirnya belum terselesaikan juga hingga sekarang.

[1]
Pada 8 September 2019, warga Hong Kong ,menggelar aksi dari Chater Garden di Central untuk berbaris ke Konsulat AS. Gambar menunjukkan bahwa pada malam hari, polisi anti huru hara menangkap orang-orang di Causeway Bay. (Song Bilong / Epoch Times)

Hong Kong selama ini menjadi tempat utama perebutan kekuasaan antar jajaran elite Zhongnanhai. Kantor Dewan Negara Urusan Hong Kong dan Makau selama ini dikendalikan tokoh kedua faksi Jiang Zemin yakni Zeng Qinghong dan mantan anggota Komite Tetap Zhang Dejiang.

Sedangkan Han Zheng, Yang Jiechi, Zhang Xiaoming dan Wang Zhimin yang juga menangani urusan Hong Kong dan Makao adalah orang-orang dari faksi Jiang Zemin.

Han Zheng adalah anggota Komite Tetap Biro Politik Komunis Tiongkok, yang secara terbuka mendukung revisi “Ordonansi pelanggar hukum” Carrie Lam. Sebelum awal Juli 2019, Han Zheng dua kali berada di pos militer Tentara Pembebasan Rakyat – PLA di Shenzhen untuk mengamati situasi di Hong Kong dalam jarak dekat. 

Menurut laporan media Hong Kong, Zhang Xiaoming mungkin telah dipecat dari jabatannya, sementara Wang Zhimin akan dimutasi setelah Sidang Paripurna Keempat. 

Ditambah dengan rotasi posisi personil di Kantor penghubung dan Kantor Urusan Hong Kong dan Makau baru-baru ini. Hal itu dipandang sebagai persiapan Xi Jinping untuk mempromosikan orangnya, yakni Chen Dongjin sebagai wakil sekretaris Kantor Penghubung Tiongkok di Hong Kong. Sedangakan Zhao Kezhi, Menteri Keamanan Publik Komunis Tiongkok, menjabat sebagai wakil kepala di Kantor Urusan Hong Kong dan Makau.

Beberapa analis mengatakan, bahwa Xi Jinping ingin memanfaatkan protes anti undang-undang ekstradisi menancapkan kukunya di Hong Kong, untuk melumerkan kekuasaan faksi Jiang, dan kemudian meningkatkan kekuasaannya atas Hong Kong.

Komentator politik senior Lin Baohua mengatakan kepada media Taiwan bahwa Hong Kong menjadi tempat perebutan kekuasaan komunis Tongkok. Masing-masing pihak berharap pihak lain akan membuat kesalahan sehingga menguntungkannya. Namun, tidak peduli pihak mana yang menang, yang menjadi korban adalah Hong Kong.

Aksi protes menentang undang-undang ekstradisi Hong Kong telah memasuki bulan kelima. Komunis Tiongkok dan pemerintah Hong Kong terus meningkatkan penindasan berdarah terhadap para demonstran, namun, para demonstran terus melakukan perlawanan. Sementara opini publik internasional menyaksikan bagaimana gerakan demokrasi itu akan berakhir.

Pada 13 Oktober 2019, CNN menganalisis bahwa gerakan anti undang-undang ekstradisi Hong Kong telah menjalar dari musim panas ke musim gugur. Namun, aksi protes bukannya surut, malah justeru semakin bergolak. Jika situasi di Hong Kong terus bergolak seperti itu, maka kekuatan internal komunis Tiongkok yang menentang Xi Jinping mungkin akan mempersulit posisi Xi Jinping. Dan demi mengkonsolidasikan kekuasaannya, Xi Jinping mungkin akan memilih mengirim pasukan untuk menekan Hong Kong.

Adam Ni, seorang peneliti masalah Tiongkok dari Universitas Macquarie, Australia, mengatakan bahwa komunis Tiongkok pasti akan menggunakan kekuatan militer untuk mengendalikan Hong Kong. Jika tidak, kekuatan internal partai yang “anti-Xi Jinping” akan menyalahkan Xi Jinping atas masalah Hong Kong.

[2]
Pada tanggal 21 Agustus, sejumlah besar warga duduk di Stasiun Yuen Long Rail Barat dan memprotes Polisi anti huru hara bersenjata mengerahkan salah satu jembatan di luar stasiun. (Song Bilong / Epoch Times)

Hal senada juga disampaikan Lin Heli, seorang profesor tamu di Chinese University of Hong Kong.  Menurut Lin Heli, Xi Jinping tidak akan menunjukkan kelemahan terkait Hong Kong, jika tidak wibawanya akan jatuh. Namun, penindasan terhadap Hong Kong kemungkinan akan menyebabkan malapetaka di Tiongkok dan Hong Kong. Dampak yang paling serius adalah ekonomi.

Lin Heli menilai sebagai pusat keuangan dan bisnis global, dimana akibat aksi protes yang berlarut-larut, telah memberi dampak yang hebat pada ekonomi Hong Kong, perusahaan-perusahaan multinasional mungkin akan mempertimbangkan memindahkan basisnya ke negara lain.  Selain itu juga dampak perang dagang Tiongkok dengan Amerika Serikat yang terus berlanjut, sehingga ekonomi Tiongkok sekarang jauh lebih membutuhkan Hong Kong daripada sebelumnya.

Komentator peristiwa terkini, Tan Xiaofei mengatakan dalam editorial di “Epoch Times” bahwa kepemimpinan urusan Hong Kong dan Makau selama ini berada dalam genggaman faksi Jiang Zemin, tetapi Xi Jinping, sebagai pemimpin tertinggi Komunis Tiongkok, justeru harus bertanggung jawab atas masalah Hong Kong dan Macao. 

Jika Xi Jinping tidak dapat menenangkan situasi di Hong Kong, faksi Jiang Zemin akan menggunakan Hong Kong sebagai alasan untuk menggulingkan Xi Jinping. Menyalahkan Xi Jinping sebagai pemimpin yang tidak tegas dan tidak mampu memimpin komunis Tiongkok.

Namun, jika Xi Jinping menggunakan kekerasan terhadap Hong Kong, itu sama saja dengan menunjukkan kesalahannya, dan dilema ini akan menjadi lebih serius. 

Faksi Jiang dapat melemparkan tanggung jawab kepada Xi Jinping kapan saja, menyalahkan kebijakan Xi yang keliru dan lemahnya kepemimpinan. Pada saat itu, ketika mengetahui fakta sebenarnya, mungkin Xi Jinping akan memberangus faksi Jiang, atau Xi Jinping dijadikan kambing hitam oleh system atau mekanisme partai komunis Tiongkok. Tapi, bagaimanapun, itu berarti  disintegrasi bagi komunis Tiongkok. (jon)

Video Rekomendasi :