WTO versus Komunis Tiongkok : Siapa yang Menghambat Siapa?

pelanggaran perdagangan cina tiongkok
Seorang pria Tiongkok berjalan melewati papan iklan yang mempromosikan keanggotaan negara tersebut di dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), di Beijing, pada 10 Desember 2001. (Goh Chai Hin / AFP / Getty Images)

Adalah ilusi para pejabat pemerintah dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO bahwa Komunis Tiongkok secara sadar akan menepati semua janji yang dibuatnya sebelum bergabung dengan WTO. 

Mereka percaya bukan kepalang bahwa masuknya Komunis Tiongkok ke dalam globalisasi ekonomi akan mengarah kepada demokratisasi.Sekarang tampaknya daripada secara efektif dibatasi oleh aturan WTO, Komunis Tiongkok ternyata telah menetapkan preseden untuk berhasil menghindari aturan WTO. 

Sebagian besar anggota WTO tidak ingin bergabung dengan Komunis Tiongkok, karena kepentingan keuangan mereka sendiri. Hasilnya adalah bahwa WTO terus membuat konsesi terhadap permainan hitam Beijing. Dalam hal ini, WTO justru telah kehilangan kemampuannya untuk menahan pelanggaran, dan karena itu eksistensinya diragukan.

Sebelum Tiongkok datang ke panggung global, globalisasi ekonomi sudah ada tanpa masalah besar. Ini bukan hanya karena negara-negara yang berpartisipasi pada dasarnya adalah masyarakat bebas, tetapi juga karena mereka bukan ekonomi besar, dengan ambisi maupun kemampuan untuk menantang aturan internasional.

Setelah globalisasi ekonomi memperlakukan Komunis Tiongkok sebagai entitas koperasi yang penting, banyak hal berubah secara signifikan. Globalisasi ekonomi pada awalnya merupakan kerja sama perusahaan transnasional antara negara-negara bebas, dan WTO memberikan aturan dan pedoman seputar kerja sama ekonomi tersebut. 

Yang perlu ditekankan, secara khusus adalah bahwa globalisasi ekonomi bukanlah kerja sama ekonomi antara pemerintah, tetapi kerja sama antara perusahaan dari berbagai negara. Hal demikian menjadi penting karena semua peserta dalam globalisasi ekonomi adalah negara bebas. 

Selain ekonomi pasar, yang disebut negara bebas tidak secara langsung memanipulasi semua kegiatan ekonomi, juga tidak menggunakan manipulasi pemerintah untuk mencapai tujuan global mereka sendiri.

Dengan kata lain, partisipasi negara-negara bebas dalam globalisasi ekonomi, tidak pada umumnya, mengubah globalisasi ekonomi menjadi instrumen dominasi global pemerintahan mereka. Akibatnya, aturan WTO tidak pernah ditulis dengan tujuan bagaimana mencegah negara-negara yang berpartisipasi dari menjadi ancaman terhadap tatanan ekonomi dan politik global. Di balik visi ramah ini, globalisasi ekonomi mengintai mimpi lama global kaum kiri yakni persemakmuran global.

Sayangnya, karena naifnya demokrasi utama dunia, globalisasi ekonomi telah menetapkan dirinya sebagai bom yang akan meledak di masa depan.

Di sini Ada dua aspek yang naif :

Pertama, diasumsikan bahwa semua negara dengan ekonomi yang berorientasi pasar akan menganut demokrasi liberal.

Kedua, diasumsikan bahwa setelah berakhirnya Perang Dingin tidak akan ada lagi kemungkinan secara realistis kekuatan besar yang mengancam tatanan ekonomi dan politik global.

Meskipun benar adanya bahwa Uni Soviet pada era Perang Dingin adalah ancaman konstan terhadap perdamaian dan ketertiban dunia, tetapi Uni Soviet sepenuhnya menolak ekonomi pasar.  Dengan demikian, anggota Blok Soviet tidak akan terlibat dalam kerjasama ekonomi jangka panjang yang komprehensif dengan perusahaan negara bebas.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, banyak orang Barat yang naif merayakan bahwa dunia tidak akan pernah lagi memiliki kekuatan otoriter yang mengancam perdamaian dan ketertiban dunia. 

Dalam pandangan mereka, karena Komunis tiongkok telah mengadopsi ekonomi pasar, negara itu akan bergabung dengan dunia bebas dalam waktu cepat atau lambat. Pandangan itu  seperti yang dikatakan oleh para panda huggers atau aktivis dan pejabat politik Barat yang mendukung kebijakan Komunis Tiongkok di Amerika Serikat dan Eropa.

Kesalahan terbesar mereka adalah kegagalan melihat sebelum keputusan Komunis Tiongkok untuk bergabung dengan WTO, bahwa mereka telah membangun kerangka kerja institusional dasar yang unik dari “kapitalisme komunis” dengan mempromosikan ekonomi pasar. Yakni privatisasi penuh perusahaan BUMN dan pengabaian ekonomi yang direncanakan.

Artikel saya yang diterbitkan pada tahun 2015 lalu, mengungkapkan sistem “kapitalisme komunis” untuk pertama kalinya, tetapi pada waktu itu dirinya hanya berfokus pada kepemilikan, yaitu, bagaimana kader Komunis tiongkok menjadi oligarki dengan menyelewengkan aset milik negara sebelumnya. Ketika itu tanpa menggali lebih jauh untuk menganalisis semacam apa konsekuensi yang akan dihasilkan, ketika kapitalisme komunis memasuki globalisasi ekonomi.

Kini tampaknya “kapitalisme komunis” bukanlah ekonomi pasar normal atau masyarakat bebas. Melalui globalisasi ekonomi, tak hanya menarik perusahaan, perlengkapan, dan orderan pembelian dari berbagai negara untuk membentuk “pabrik dunia”, tetapi juga membuat perusahaan negara barat mengandalkan Komunis Tiongkok secara ekonomi.

Di sisi lain, di bawah sistem seperti itu, rezim komunis pasti akan mencoba untuk mempengaruhi dan memanipulasi tatanan ekonomi internasional. Tujuannya, untuk menantang Amerika Serikat demi menjaga dan memperluas kekuatannya.

Oleh karena itu, tak dapat menjadi mitra nyata dengan Amerika Serikat, atau pesaing yang adil bertindak sesuai dengan aturan internasional. Tetapi, memperlakukan AS sebagai musuh imajiner secara strategis. Ketika terus menerus melemahkan Amerika Serikat dengan cara-cara tanpa kekerasan, Komunis Tiongkok juga secara praktis menghancurkan aturan-aturan WTO serta kekuatan yang mengikatnya.

Share

Video Popular