- Erabaru - http://www.erabaru.net -

‘Kapitalisme’ Komunis Tiongkok: Monster yang Diciptakan oleh Globalisasi Ekonomi

oleh Dr. Cheng Xiaonong

Globalisasi ekonomi telah menimbulkan bayangan besar di seluruh dunia. Setelah Komunis Tiongkok bergabung dengan globalisasi ekonomi, ia mengubah proses menjadi alat untuk dominasi globalnya. Banyak pakar barat keliru meyakini bahwa globalisasi ekonomi akan membawa Komunis Tiongkok ke jalan demokratisasi. Sekarang, kebijakan perdagangan baru Amerika Serikat mencoba untuk mengurangi efek negatif dari globalisasi ekonomi di Amerika Serikat dan membentengi terhadap perang strategis Komunis Tiongkok.

Apakah Ada Yang Salah dengan Globalisasi Ekonomi?

Globalisasi ekonomi selalu dianggap sebagai posisi tertinggi dari kemajuan masyarakat manusia. Pada sudut pandang sebagian kaum Kiri, bahkan dinobatkan sebagai “kebenaran politik.” Jadi, siapa pun yang mengkritik globalisasi ekonomi, maka sebagai sebuah kesalahan. 

Sejak pecahnya konflik ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat,  ada banyak argumen yang mendukung globalisasi ekonomi. Dari para ekonom barat hingga media anti-Trump di Amerika Serikat, dari pemerintah Eropa dan Asia hingga sebagian besar perusahaan dalam komunitas bisnis. Mereka semua pada dasarnya menyatakan pandangan yang sama. Mereka berharap untuk kembali kepada globalisasi ekonomi dan membatalkan tarif di Tiongkok.

Argumen mereka adalah bahwa hal itu berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi global.

Artikel The New York Times pada 16 Mei berjudul “The Global Economy Was Improving. Then the Fighting Resumed” memberikan contoh tentang pandangan ini. Jika begitu banyak orang berbagi suara yang sama, apakah itu menjadi kesimpulan yang bagus? Sebaliknya, suara mereka mewakili persepsi keliru yang telah berkembang selama beberapa dekade.

Akar dari pandangan ini adalah pemahaman yang salah tentang cacat alami globalisasi ekonomi dan tren sistem Komunis Tiongkok. 

Lebih jauh, kesalahpahaman ini dengan sengaja mengabaikan konsekuensi buruk dari masuknya ke dalam globalisasi ekonomi entitas ekonomi besar didominasi oleh pemerintah yang tersentralisasi, dan efek negatif yang ditimbulkan oleh investasi luar negeri perusahaan multinasional.

Setelah Perang Dunia kedua, banyak negara dunia ketiga menjadi independen dan beberapa dari mereka, terutama di Asia, memulai laju pembangunan ekonomi dengan pesat. Globalisasi ekonomi dibentuk secara bertahap dalam proses semacam itu.

Pada tingkat budaya, dampak peradaban barat dan budaya bisnis pada negara-negara berkembang telah membuat kesan abadi. Sedangkan dalam aspek investasi dan perdagangan internasional, adalah transfer investasi dan teknologi dari negara maju ke negara yang cocok untuk berinvestasi, dengan produk murah dari negara berkembang membanjiri negara maju. Negara berkembang mana pun yang menumpang pada globalisasi akan menjadi makmur. Jadi, bukankah sebagai globalisasi ekonomi adalah situasi yang saling menguntungkan bagi negara-negara berkembang dan maju? Apa yang salah? 

Sejauh ini, globalisasi ekonomi belum mampu menghilangkan batas negara. Perbatasan nasional berarti bahwa pemerintah suatu negara harus melindungi kesejahteraan warganya daripada memberikan prioritas kepada kebutuhan orang di luar perbatasannya.

Di sisi lain, pemilih dalam pemerintahan demokratis memilih pemerintah mereka sendiri, bukan pemerintah global. 

Dan, salah satu kriteria utama mereka untuk memilih pemerintah adalah apakah partai yang berkuasa dapat melindungi kesejahteraan warganya, daripada mengorbankan mereka untuk mencapai beberapa tujuan global pemerintah. 

Di sinilah para ekonom barat memiliki titik yang kabur. Mereka memahami globalisasi ekonomi hanya dari perspektif ekonomi mikro. Mereka juga melihat manfaatnya dari sudut pandang perusahaan saja, tetapi lupa melirik masalah dari sudut pandang pemilih nasional.

Kekeliruan ini dimanifestasikan dalam dua aspek :

Pertama, para ekonom barat percaya bahwa dalam konteks perdagangan bebas dan investasi bebas, perusahaan akan mengejar keuntungan maksimum dan membawa keuntungan terbesar bagi ekonomi global. 

Namun, jika bukan hanya perusahaan barat yang berpartisipasi dalam globalisasi ekonomi, tetapi juga pemerintah terpusat seperti Komunis Tiongkok, bagaimana mungkin perusahaan barat di Tiongkok yang diikat oleh pemerintah Komunis Tiongkok mampu mengalahkannya?

Kedua, perusahaan dari negara maju memang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan laba dengan berinvestasi dan mentransfer lini produksi ke negara berkembang. Tetapi, tindakan sinkron dari banyak perusahaan dapat menyebabkan penurunan tajam dalam pekerjaan manufaktur domestik. 

Sementara perusahaan-perusahaan ini menghasilkan uang dari globalisasi, mereka tidak perlu membayar pajak di negara asalnya. Perusahaan mengambil keuntungan dari pusat keuangan luar negeri untuk menghindari pajak, tetapi pembayar pajak di negara asal mereka merugi. 

Karena pemerintah di negara maju tidak memiliki pendapatan yang cukup, mereka harus meminjam lebih banyak dan wajib pajak di masa depan harus membayarnya.

Bagaimana Ekonomi Super Terpusat Memanipulasi Globalisasi Ekonomi

ekeliruan lainnya yang dilakukan oleh para ekonom Barat adalah mereka tidak pernah memperhitungkan kemungkinan ketidakseimbangan ekonomi antara negara-negara di tingkat makro dalam hal efek negatif globalisasi ekonomi. 

Namun, proses globalisasi ekonomi sejauh ini, sebelumnya telah menunjukkan kemungkinan konsekuensi dari manipulasi globalisasi ekonomi oleh negara-negara super-ekonomi yang tersentralisasi.

Jika ekonomi super yang mana tenaga kerjanya menyumbang 1/6 dari join global dengan globalisasi ekonomi, ekonomi besar ini dapat menarik investasi dan teknologi dari setiap negara. 

Ekonomi ini juga membentuk rantai industri yang lengkap, dan kemudian menggunakan barang-barang murah untuk menekan perusahaan manufaktur dari negara maju.

Kemudian menempati pasar global, akhirnya menyebabkan ketergantungan ekonomi global pada ekonomi negara itu.

Ini selanjutnya akan menjadi tidak berkelanjutan bahkan dari sudut pandang perdagangan internasional yang murni, karena akan mengakibatkan menyusutnya manufaktur dan defisit perdagangan besar di banyak negara. Pada akhirnya membuat pembayaran internasional menjadi sulit, di mana titik ekonomi super ini tidak dapat lagi menghasilkan uang.

Di sisi lain, untuk negara-negara yang telah lama mengandalkan barang-barang Tiongkok, dengan manufaktur mereka sendiri menghilang dan kurangnya pertukaran mata uang asing untuk impor Tiongkok, ada sedikit pilihan selain mencari dukungan dari Komunis tiongkok dan menerima manipulasi politiknya.

[1]
Seorang anggota staf cabang Bank of China menghitung uang pada tanggal 10 Agustus 2011 di Lianyungang, Provinsi Jiangsu, Tiongkok. (VCG / VCG via Getty Images)

Dalam jangka panjang, apakah ini situasi ekonomi dan politik internasional yang saling menguntungkan? Jawabannya sudah jelas.

Lebih jauh lagi, jika pemerintah yang mengendalikan ekonomi-super adalah pemerintah komunis yang otoriter, karena pemerintah tersebut memiliki tujuan strategis secara ideologis yaitu, “sosialisme akhirnya menang atas kapitalisme,” maka pada tingkat eksekutif pemerintah terpusat itu akan memiliki target strategis global. Itu akan mengarah kepada demokrasi utama dan paling kuat di dunia, dengan mencoba melemahkannya, menyerangnya, dan target itu tidak diragukan lagi kepada Amerika Serikat.

Salah satu cara penting untuk melemahkan dan menyerang Amerika Serikat adalah menggunakan pasar domestik ekonomi super dan kapasitas manufaktur, yang terakumulasi dalam proses globalisasi ekonomi untuk memeras Amerika Serikat. 

Perang dagang adalah permainan perang di mana Beijing tidak semata mencoba untuk membuat perusahaan-perusahaan Amerika yang mengimpor barang-barang buatan Tiongkok untuk melobi atas namanya, sementara juga secara langsung memanipulasi sistem pemilu Amerika dengan menghentikan atau melanjutkan impor produk-produk pertanian Amerika.

Saat ini, kedua belah pihak menghadapi pola internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Amerika Serikat menghadapi segala macam pelanggaran dari Komunis Tiongkok, tapi tidak dapat menangani Tiongkok dengan cara yang sama seperti selama Perang Dingin dengan Uni Soviet. 

Itu dikarenakan, Komunis Tiongkok telah bergabung dengan globalisasi ekonomi selama bertahun-tahun. Ekonomi keduanya telah membentuk situasi campuran ketergantungan timbal balik. Begitu gesekan antara kedua pihak meningkat, maka masing-masing pihak akan menderita.

WTO versus Komunis Tiongkok : Siapa yang Menghambat Siapa?

pelanggaran perdagangan cina tiongkok [2]
Seorang pria Tiongkok berjalan melewati papan iklan yang mempromosikan keanggotaan negara tersebut di dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), di Beijing, pada 10 Desember 2001. (Goh Chai Hin / AFP / Getty Images)

Adalah ilusi para pejabat pemerintah dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO bahwa Komunis Tiongkok secara sadar akan menepati semua janji yang dibuatnya sebelum bergabung dengan WTO. 

Mereka percaya bukan kepalang bahwa masuknya Komunis Tiongkok ke dalam globalisasi ekonomi akan mengarah kepada demokratisasi.Sekarang tampaknya daripada secara efektif dibatasi oleh aturan WTO, Komunis Tiongkok ternyata telah menetapkan preseden untuk berhasil menghindari aturan WTO. 

Sebagian besar anggota WTO tidak ingin bergabung dengan Komunis Tiongkok, karena kepentingan keuangan mereka sendiri. Hasilnya adalah bahwa WTO terus membuat konsesi terhadap permainan hitam Beijing. Dalam hal ini, WTO justru telah kehilangan kemampuannya untuk menahan pelanggaran, dan karena itu eksistensinya diragukan.

Sebelum Tiongkok datang ke panggung global, globalisasi ekonomi sudah ada tanpa masalah besar. Ini bukan hanya karena negara-negara yang berpartisipasi pada dasarnya adalah masyarakat bebas, tetapi juga karena mereka bukan ekonomi besar, dengan ambisi maupun kemampuan untuk menantang aturan internasional.

Setelah globalisasi ekonomi memperlakukan Komunis Tiongkok sebagai entitas koperasi yang penting, banyak hal berubah secara signifikan. Globalisasi ekonomi pada awalnya merupakan kerja sama perusahaan transnasional antara negara-negara bebas, dan WTO memberikan aturan dan pedoman seputar kerja sama ekonomi tersebut. 

Yang perlu ditekankan, secara khusus adalah bahwa globalisasi ekonomi bukanlah kerja sama ekonomi antara pemerintah, tetapi kerja sama antara perusahaan dari berbagai negara. Hal demikian menjadi penting karena semua peserta dalam globalisasi ekonomi adalah negara bebas. 

Selain ekonomi pasar, yang disebut negara bebas tidak secara langsung memanipulasi semua kegiatan ekonomi, juga tidak menggunakan manipulasi pemerintah untuk mencapai tujuan global mereka sendiri.

Dengan kata lain, partisipasi negara-negara bebas dalam globalisasi ekonomi, tidak pada umumnya, mengubah globalisasi ekonomi menjadi instrumen dominasi global pemerintahan mereka. Akibatnya, aturan WTO tidak pernah ditulis dengan tujuan bagaimana mencegah negara-negara yang berpartisipasi dari menjadi ancaman terhadap tatanan ekonomi dan politik global. Di balik visi ramah ini, globalisasi ekonomi mengintai mimpi lama global kaum kiri yakni persemakmuran global.

Sayangnya, karena naifnya demokrasi utama dunia, globalisasi ekonomi telah menetapkan dirinya sebagai bom yang akan meledak di masa depan.

Di sini Ada dua aspek yang naif :

Pertama, diasumsikan bahwa semua negara dengan ekonomi yang berorientasi pasar akan menganut demokrasi liberal.

Kedua, diasumsikan bahwa setelah berakhirnya Perang Dingin tidak akan ada lagi kemungkinan secara realistis kekuatan besar yang mengancam tatanan ekonomi dan politik global.

Meskipun benar adanya bahwa Uni Soviet pada era Perang Dingin adalah ancaman konstan terhadap perdamaian dan ketertiban dunia, tetapi Uni Soviet sepenuhnya menolak ekonomi pasar.  Dengan demikian, anggota Blok Soviet tidak akan terlibat dalam kerjasama ekonomi jangka panjang yang komprehensif dengan perusahaan negara bebas.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, banyak orang Barat yang naif merayakan bahwa dunia tidak akan pernah lagi memiliki kekuatan otoriter yang mengancam perdamaian dan ketertiban dunia. 

Dalam pandangan mereka, karena Komunis tiongkok telah mengadopsi ekonomi pasar, negara itu akan bergabung dengan dunia bebas dalam waktu cepat atau lambat. Pandangan itu  seperti yang dikatakan oleh para panda huggers atau aktivis dan pejabat politik Barat yang mendukung kebijakan Komunis Tiongkok di Amerika Serikat dan Eropa.

Kesalahan terbesar mereka adalah kegagalan melihat sebelum keputusan Komunis Tiongkok untuk bergabung dengan WTO, bahwa mereka telah membangun kerangka kerja institusional dasar yang unik dari “kapitalisme komunis” dengan mempromosikan ekonomi pasar. Yakni privatisasi penuh perusahaan BUMN dan pengabaian ekonomi yang direncanakan.

Artikel saya yang diterbitkan pada tahun 2015 lalu, mengungkapkan sistem “kapitalisme komunis” untuk pertama kalinya, tetapi pada waktu itu dirinya hanya berfokus pada kepemilikan, yaitu, bagaimana kader Komunis tiongkok menjadi oligarki dengan menyelewengkan aset milik negara sebelumnya. Ketika itu tanpa menggali lebih jauh untuk menganalisis semacam apa konsekuensi yang akan dihasilkan, ketika kapitalisme komunis memasuki globalisasi ekonomi.

Kini tampaknya “kapitalisme komunis” bukanlah ekonomi pasar normal atau masyarakat bebas. Melalui globalisasi ekonomi, tak hanya menarik perusahaan, perlengkapan, dan orderan pembelian dari berbagai negara untuk membentuk “pabrik dunia”, tetapi juga membuat perusahaan negara barat mengandalkan Komunis Tiongkok secara ekonomi.

Di sisi lain, di bawah sistem seperti itu, rezim komunis pasti akan mencoba untuk mempengaruhi dan memanipulasi tatanan ekonomi internasional. Tujuannya, untuk menantang Amerika Serikat demi menjaga dan memperluas kekuatannya.

Oleh karena itu, tak dapat menjadi mitra nyata dengan Amerika Serikat, atau pesaing yang adil bertindak sesuai dengan aturan internasional. Tetapi, memperlakukan AS sebagai musuh imajiner secara strategis. Ketika terus menerus melemahkan Amerika Serikat dengan cara-cara tanpa kekerasan, Komunis Tiongkok juga secara praktis menghancurkan aturan-aturan WTO serta kekuatan yang mengikatnya.

Signifikansi Strategis Sengketa Perdagangan Sino-AS

Setelah Trump menjabat, ia mulai membersihkan warisan negatif dari para pendahulunya, di antaranya item yang paling penting adalah pengaturan ulang hubungan AS-Tiongkok.

Setelah aksesi Komunis Tiongkok ke WTO, skala ekonomi globalnya terus meningkat. Ketika Komunis Tiongkok berpikir telah memperoleh kekuatan yang cukup, Komunis Tiongkok mulai mengendalikan perdagangan global sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Perwujudannya seperti mengambil teknologi dari negara lain dan memberlakukan kebijakan yang berbahaya bagi negara lain seperti Amerika Serikat.

WTO tidak berdaya dalam menghadapi negara yang tidak masuk akal dan jahat ini. Di permukaan, sengketa perdagangan Sino-AS terlihat seperti banyak friksi perdagangan lain yang telah kita saksikan di seluruh dunia. Tetapi ada satu faktor penting yang sering diabaikan adalah, karena perlunya propaganda nasionalis dan ideologis, Komunis Tiongkok menargetkan dua sisi yakni ekonomi dan militer Amerika Serikat.

[3]
Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He (kiri) berjabat tangan dengan Perwakilan Dagang Amerika Serikat Robert Lighthizer (kanan) bersama Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin (tengah) saat Liu He akan meninggalkan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat setelah negosiasi perdagangan di Washington, DC, tanggal 10 Mei. 2019. (SAUL LOEB / AFP / Getty Images)

Komunis Tiongkok telah mengambil keuntungan secara ekonomi, ilmiah, dan teknologi, dan kemudian menggunakan sumber dayanya untuk memperkuat militernya, akhirnya untuk menekan Amerika Serikat. Pendekatan tersebut mirip dengan hubungan diplomatik dan perdagangan Jepang dengan Amerika Serikat sebelum pecahnya perang Pasifik saat perang Dunia kedua. 

Karena itu, Amerika Serikat keliru untuk melihat masalah yang ada hanya dari perspektif ekonomi belaka. Banyak strategi Amerika Serikat yang dikerahkan melawan Komunis Tiongkok tidak hanya fokus pada hubungan ekonomi, tetapi juga dengan pandangan terhadap politik dan militer.

Meskipun tidak ada seorang pun dalam politik Amerika yang secara eksplisit menyatakan hal ini, konsensus yang mendasarinya menjadi terang benderang. Jadi, Haruskah tatanan ekonomi global berubah? Posisi negara secara relatif sangat berbeda. 

Bagi Komunis Tiongkok, lebih bagus untuk tetap di jalurnya, sehingga dapat terus mengeruk keuntungan dari negara lain. Banyak negara kecil yang maju dan menengah takut menyinggung Komunis Tiongkok, namun mereka juga ingin tetap mengambil keuntungan ekonomi dari Amerika Serikat, sehingga mereka menjadi bimbang.

Amerika Serikat, yang telah sangat menderita, adalah satu-satunya negara dengan insentif untuk mengubah tatanan ekonomi global. Perubahan tatanan ekonomi global hanya dapat dilakukan oleh Amerika Serikat, yang saat ini merupakan ekonomi yang lebih besar dan memiliki pengaruh global lebih dari Komunis Tiongkok.

Menghadapi negara yang hanya mengambil keuntungan dari orang lain dan tidak menepati janjinya, WTO sekarang hanya dapat membuat ancaman kosong belaka dan terus menunggu dengan sabar, agar Komunis Tiongkok mengambil inisiatif untuk berubah.

Komunis Tiongkok, di sisi lain, hanya mau melakukan perubahan yang tidak berbahaya bagi dirinya sendiri, dan tidak akan menyerah begitu saja terhadap praktik yang ada. Dalam hal ini, Amerika Serikat, yang paling menderita akibat globalisasi, hanya dapat melindungi kepentingannya sendiri.

Faktanya, tidak ada negara-negara lain yang peduli dengan kerugian yang dialami oleh amerika Serikat. Kepentingan Amerika hanya bisa dilindungi oleh Amerika Serikat itu sendiri. Kebijakan baru perdagangan Amerika Serikat telah mengungkapkan sisi gelap globalisasi ekonomi yang telah lama ditutup-tutupi dengan rapat-rapat. Kelemahan WTO di depan “Teror Merah” sepenuhnya menunjukkan situasi globalisasi ekonomi yang menyedihkan. 

Dapat dikatakan bahwa globalisasi ekonomi telah melewati puncaknya dan sekarang memasuki bayangan yang diciptakan dengan sendirinya. Semua pihak harus memahami kembali pola ekonomi global di masa depan untuk melepaskan diri mereka. (asr)

Cheng Xiaonong seorang peneliti kebijakan dan bekas ajudan mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Zhao Ziyang saat menjabat sebagai Perdana Menteri Tiongkok. Ia adalah pemimpin redaksi jurnal Modern China Studies. 

Video Rekomendasi :