Erabaru.net- Joshua Wong — aktivis ikon dari Gerakan Payung 2014 Hong Kong dan sekretaris jenderal partai pro-demokrasi Demosistō — dilarang mengikuti pemilihan dewan distrik pada bulan depan.

Mengutip dari The Epochtimes edisi Amerika Serikat, berita tentang larangan itu muncul satu jam setelah konferensi pers pemimpin Hong Kong, Carrie Lam. Ketika dia menyatakan tekadnya untuk terus melibatkan pasukan polisi untuk mengakhiri apa yang diklaimnya telah terjadi “kekerasan” di Hong Kong.

Di Twitter, Wong mencuit tentang larangan terhadapnya: “Itu membuktikan bagaimana Beijing memanipulasi pemilihan dengan penyensoran dan penyaringan politik.”

Pada 4 Oktober lalu, Wong mengajukan permohonan untuk mencalonkan diri dalam Konstituensi South Horizons West, mengungkapkan bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai anggota “kubu pro-demokrasi” dan bukan sebagai anggota Demosistō, menurut laporan Hong Kong Free Press. 

Sebelum pelarangan, Wong mengatakan dia telah ditanyai berkali-kali melalui surat dari petugas pemilihan Distrik Selatan Komisi Pemilihan Umum Hong Kong. Tujuannya, untuk mengklarifikasi sikap politiknya, terutama apakah dia mengadvokasi “hak menentukan nasib sendiri” bagi warga Hong Kong. 

Menurut penyiar lokal RTHK, Wong memberikan jawaban kepada petugas pemilihan dengan mengatakan bahwa ia mendukung gagasan warga Hong Kong, untuk memiliki “penentuan nasib sendiri” setelah Tahun 2047 sesuai dengan perjanjian “satu negara, dua sistem”.

Beberapa kandidat pro-demokrasi dalam pemilihan November ditanyai tentang sikap mereka tentang penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Hong Kong, tetapi tidak ada yang dilarang.

Pada tahun 2018, Agnes Chow, yang juga anggota Demosistō yang mengadvokasi hak penentuan nasib sendiri bagi warga Hongkong, dilarang ikut dalam pemilihan sela Dewan Legislatif, menurut Hong Kong Free Press. 

Namun, larangan terhadap Chow dibatalkan oleh pengadilan Hong Kong pada bulan September lalu, karena melanggar “prinsip keadilan  atau keadilan prosedural. Pemerintah Hong Kong telah mengeluarkan pernyataan pada jam 11 pagi waktu setempat menjelaskan larangan tersebut, meskipun belum mengidentifikasi nama Wong.

Pernyataan itu berbunyi : “Penentuan nasib sendiri ’atau mengubah sistem The Hong Kong Special Administrative Region dengan mendukung kemerdekaan Hong Kong, sebagai opsi untuk penentuan nasib sendiri tidak konsisten dengan status konstitusional dan hukum The Hong Kong Special Administrative Region sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar.”

Lo Kin-hei, wakil ketua Partai Demokrasi dan anggota dewan Distrik Selatan, turut mengecam larangan pemerintah Hong Kong.

Lo Kin-hei mengatakan, Tidak perlu benar-benar membaca ‘alasan’ yang diberikan oleh pemerintah. Dikarenakan mendiskualifikasi seorang kandidat secara terperinci, adalah keliru untuk memeriksa calon berdasarkan keyakinan politik mereka.

Agnes Chow juga menyebut larangan terhadap Wong berupa “skrining dan penindasan politik yang sangat jelas.”

Joshua Wong mengadakan konferensi persi selasa sore hari pada 29 Oktober lalu. Ia mengatakan, dirinya percaya larangan pemerintah terhadapnya berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain.

Namun, Wong menambahkan bahwa larangan pemerintah terhadapnya kemungkinan hanya akan menginspirasi lebih banyak warga Hongkong untuk bergabung dalam aksi protes.

Ketua Partai Demokrat Wu Chi-wai memperingatkan bahwa “skrining politik” dapat menyebabkan lebih banyak aksi protes di jalanan, seperti dilaporkan media lokal, RTHK.

Anggota parlemen dari Partai Sipil, Alvin Yeung menambahkan, larangan itu adalah demonstrasi secara terang-terangan bahwa pemerintah benar-benar tidak peduli dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Hong Kong.

Ia menegaskan, Pemerintah Hong Kong pada dasarnya mengatakan kepada seluruh dunia, bahwa mereka tidak peduli apa yang dipikirkan oleh rakyat Hong Kong tentang pemerintah.(asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular