Reuters/The Epochtimes

Huawei Technologies dan ZTE Corp dinyatakan “tidak bisa dipercaya,” sebagaimana diungkapkan oleh Jaksa Agung AS William Barr baru -baru ini. Apa yang disampaikan William Barr melabeli perusahaan Komunis Tiongkok sebagai ancaman keamanan, saat ia mendukung proposal untuk menghalangi operator nirkabel pedesaaan AS  menerima dana kucuran dari pemerintah sebesar 8,5 miliar dolar AS untuk membeli peralatan atau layanan kedua perusahaan itu. 

The Federal Communications Commission (FCC) atau Komisi Komunikasi Federal AS, akan memberikan suara pada 22 November dan mengusulkan untuk mengharuskan operator menghapus dan mengganti peralatan dari perusahaan tersebut.

Jaksa Agung AS mengatakan dalam sebuah surat kepada The Federal Communications Commission yang dirilis pada 14 November, bahwa “rekam jejak mereka sendiri, serta praktik-praktik pemerintah Tiongkok, menunjukkan bahwa Huawei dan ZTE tidak dapat dipercaya.”

Dia menambahkan bahwa “AS tidak boleh memberi sinyal bahwa Huawei dan ZTE adalah hal lain, selain ancaman bagi keamanan kolektif AS, karena memang seperti itulah Huawei dan ZTE melalui tindakan mereka, dan mengarah  kepada diri mereka sendiri.”

Huawei dan ZTE tidak segera berkomentar hingga Reuters menerbitkan laporan ini. Jaksa Agung AS mencatat bahwa jaksa federal mendakwa Huawei dengan pelanggaran embargo AS terhadap Iran, penipuan bank, menghalangi keadilan dan pencurian rahasia dagang. 

ZTE mengaku bersalah pada tahun 2017 untuk secara ilegal mengirim sekitar 32 juta dolar AS barang AS ke Iran.

Ketua The Federal Communications Commission Ajit Pai mengatakan, komisi itu “tidak dapat mengabaikan risiko bahwa pemerintah Tiongkok akan berusaha untuk mengeksploitasi kerentanan jaringan untuk terlibat dalam spionase, memasukkan malware dan virus, dalam keadaan lain membahayakan jaringan komunikasi kritis kami.”

Langkah tersebut adalah tindakan terbaru AS yang ditujukan untuk mencegah perusahaan AS membeli peralatan Huawei dan ZTE.

Pemerintah AS menambahkan Huawei ke daftar hitam ekonomi pada Mei, mengatakan perusahaan China terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional AS.

Amerika Serikat telah mendesak kepada negara-negara agar tidak memberikan Huawei akses ke jaringan 5G. Tak lain, diduga peralatan Huawei dapat digunakan oleh Komunis Tiongkok untuk memata-matai. 

Sejumlah negara Eropa dalam beberapa bulan terakhir belum setuju untuk melarang Huawei, terlepas dari kekhawatiran Amerika Serikat.

Pada bulan Mei lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang telah lama ditunggu-tunggu. Isinya menyatakan keadaan darurat nasional dan melarang perusahaan-perusahaan AS untuk menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko keamanan nasional.

Perintah itu menginstruksikan kepada Departemen Perdagangan AS, bekerja dengan lembaga pemerintah lainnya, untuk menyusun rencana penegakan hukum pada pertengahan Oktober. Departemen Perdagangan belum mempublikasikan rencana itu. 

Sementara itu, John Boyd, pendiri The Boyd, sebuah perusahaan yang menyediakan lokasi dan penasihat manajemen untuk perusahaan-perusahaan IT secara global, mengatakan kepada The Epoch Times, bahwa fokus antara Tiongkok dan Amerika Serikat ketika terkait Huawei akan menjadi salah satu “standar keamanan yang ditingkatkan untuk melindungi pemerintah AS dari ide saluran backdoor atau pintu belakang untuk mengakses informasi. 

Boyd percaya penekanannya bukan kepada daftar hitam permanen melainkan “penilaian keamanan dan mandat standar keamanan khusus yang ditingkatkan.” Ia juga mencatat bahwa perusahaan-perusahaan AS mengejar ketinggalan di pasar AS tertentu terhadap 5 G.

Pada bulan Oktober lalu, lima senator AS menulis surat kepada Microsoft tentang ancaman “nyata dan urgen” yang ditimbulkan oleh Huawei. Surat itu menyertakan contoh-contoh spionase dunia maya dan pencurian teknologi. 

Surat itu sebagai respon dari Presiden Microsoft Brad Smith, juga kepala hukum pengembang perangkat lunak AS, yang pernah mengatakan dalam wawancara Bloomberg Businessweek, bahwa regulator AS harus memberikan lebih banyak bukti untuk mendukung alasannya memasukkan Huawei dalam daftar hitam.

Isi surat senator AS itu menyatakan, menghargai komunikasi Microsoft dengan kantor mereka dan pemahaman Presiden Microsoft tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Huawei. 

Senator AS juga menyampaikan, memahami bahwa banyak perusahaan Amerika yang melakukan bisnis dengan itikad baik dengan Huawei dan perusahaan telekomunikasi Tiongkok lainnya. 

Robert J. Bunker, profesor riset di Strategic Studies Institute, US Army War College, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa perpecahan de facto internet telah dimulai, dengan versi alternatif diterapkan oleh Komunis Tiongkok yang sangat disensor dan berbasis otoriter. Selain itu, “melacak, memantau, dan membentuk perilaku penggunanya untuk tujuan kontrol ‘pemikiran’ politik.”

Robert J. Bunker mengatakan, mengingat pada konteks ini, memungkinkan Komunis Tiongkok menjadi terkemuka terkait 5G atau kecerdasan buatan. Selain itu, memberikan kepada perusahaan teknologi tinggi yang dikendalikan oleh Komunis Tiongkok seperti Huawei terhadap akses kepada infrastruktur internet Barat. Maka, seperti mengundang pembunuh berantai untuk makan malam bersama keluarga Anda dan kemudian memberi mereka pisau steak besar. 

Robert J. Bunker mengungkapkan, dalam arti skor kredit sosial yang digunakan bersama dengan sensor internet dan kontrol pemikiran seperti itu – yang berasal dari kriteria Komunis Tiongkok,  adalah ekuivalen digital dari pembuatan kode seri pada dahi warga Tiongkok dan orang-orang yang hidup kurang beruntung di bawah rezim otoriter, yang mana sekarang telah mengimpor teknologi pengawasan, kontrol, dan penindasan brutal tersebut. (asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular