Eva Pu – The Epochtimes

Senat Amerika Serikat dengan suara bulat mengesahkan dua rancangan undang-undang pada tanggal 19 November yang mendukung para pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong. 

Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong diperkenalkan oleh Senator Marco Rubio  pada bulan Juni lalu. Undang-undang itu akan mengharuskan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk menilai setiap tahun apakah Hong Kong sudah cukup mendapat hak otonom dari Tiongkok Daratan, guna menjamin hak istimewa perdagangan khusus saat ini mampu mendukung hal tersebut. 

“Rakyat Hong Kong melihat apa yang akan terjadi; mereka melihat upaya terus-menerus untuk mengikis otonomi dan kebebasannya. Dan tanggapan oleh otoritas Hong Kong, di bawah tekanan luar biasa dari Beijing, adalah kekerasan dan penindasan,” demikian disampaikan senator Marco Rubio di ruang Senat AS pada malam 19 November. 

Sejak Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok dari kekuasaan Inggris pada tahun 1997, di bawah jaminan yang jelas bahwa otonomi Hong Kong  akan dipertahankan. Amerika Serikat memperlakukan Hong Kong sebagai entitas yang terpisah dari Tiongkok Daratan dalam hal perdagangan, investasi, dan visa. Misalnya, Hong Kong tidak menghadapi tarif yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap impor Tiongkok.

Warga Hong Kong turun ke jalan sejak bulan Juni lalu, sebagai perlawanan terhadap pemerintahan Tiongkok yang dianggap menghambat kebebasan dan otonomi Hong Kong.

“Adalah penting bagi dunia untuk mengetahui dengan jelas, sifat Partai Komunis Tiongkok dan siapa itu Partai Komunis Tiongkok pada saat Partai Komunis Tiongkok berusaha menguasai  dunia dengan menggambarkan dirinya sebagai kekuatan yang baik,” demikian pernyataan yang disampaikan oleh Marco Rubio kepada The Epoch Times edisi Amerika Serikat setelah pengesahan RUU tersebut. 

Ia juga mendorong para pengunjuk rasa  muda di Hong Kong untuk tidak menyerah kepada perlawanannya dan terus menyuarakan perjuangan mereka. Marco Rubio mengatakan, sejarah akan menilai mereka dengan baik. 

Senator Amerika Serikat memprakarsai undang-undang tersebut saat pemerintah Hong Kong berusaha untuk menggagalkan rencana undang-undang ekstradisi yang kini telah ditarik. Rancangan Undang-Undang itu  memungkinkan rezim Tiongkok untuk mengekstradisi orang-orang dari Hong Kong. 

Rancangan Undang-Undang Amerika Serikat ini secara luas dilihat oleh pengunjuk rasa Hong Kong, sebagai bentuk tekanan ekonomi bagi pemerintah Hong Kong dan rezim Tiongkok. Yang mana, mengandalkan pusat keuangan Hong Kong sebagai sumber cadangan asing dan modal investasi. 

RUU Hong Kong versi Kongres AS sudah disahkan dengan suara bulat pada tanggal 15 Oktober. RUU itu masih membutuhkan persetujuan presiden Trump sebelum menjadi undang-undang. 

Undang-undang ini juga akan memberlakukan sanksi Amerika Serikat terhadap pejabat asing atas pelanggaran berat standar HAM internasional, seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, atau pengakuan paksa individu di Hong Kong.

Lebih lanjut ditentukan bahwa pemohon visa dari Hong Kong yang ingin belajar atau bekerja di Amerika Serikat, tidak boleh menghadapi diskriminasi karena “penangkapan bermotif politik, penahanan, atau tindakan pemerintah yang merugikan lainnya.”

Senat juga menyetujui resolusi S.2710 dengan suara bulat, yang melarang Amerika Serikat mengekspor peralatan pengendali massa  ke kepolisian Hong Kong. 

Amnesty International sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa peralatan buatan Amerika Serikat semacam itu digunakan oleh polisi Hong Kong, termasuk semprotan merica buatan Sabre, pentungan buatan Armament Systems and Procedures, peluru karet buatan ALS, dan senapan pompa buatan Remington Arms Company.

Di ruang Senat, Senator Ben Cardin mengatakan, bahwa perlindungan harus diberikan kepada “pengunjuk rasa damai yang hanya meminta menggunakan hak-haknya yang menjamin bahwa mereka akan dilindungi, untuk mengekspresikan pandangannya, dan untuk memiliki demokrasi di Hong Kong.”

Senator Ben Cardin mengatakan, pihaknya memberikan  status khusus itu atas perlindungan demokrasi dan hak asasi manusia mereka di Hong Kong. Jika rezim komunis Tiongkok tidak mematuhi status khusus itu, maka status tersebut tidak lagi tersedia. 

“Karena para pengunjuk rasa Hong Kong itulah kita berada di sini hari ini. Para pengunjuk rasa Hong Kong berhasil menggerakkan Kongres ini. Para pengunjuk rasa Hong Kong sedang menggerakkan dunia,” demikian yang disampaikan Senator Josh Hawley  kepada The Epoch Times edisi Amerika setelah pemungutan suara.

Tujuh  senator tambahan sebagai co-sponsor RUU  menandatangani RUU tersebut sehari sebelumnya, sehingga meningkatkan jumlah suara menjadi 49 karena Hong Kong memperlihatkan  kekerasan terburuk sejak unjuk rasa massa dimulai. 

Polisi mengepung kampus Universitas Politeknik (PolyU), tempat ratusan pengunjuk rasa  terperangkap sejak akhir pekan. 

Polisi mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers tanggal 18 November bahwa pada tanggal 18 November, mereka menembakkan 1.458 butir gas air mata, 1.391 peluru karet, 325 bean bag round, dan 265 granat spons. Sekitar 5.000 pengunjuk rasa  telah ditangkap sejak bulan Juni lalu. (Vivi/asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular