Eva Pu – The Epochtimes

Komunis Tiongkok menyerang Amerika Serikat dengan retorika dan narasi  yang membara. Langkah itu dilakukan setelah DPR dan Senat AS meloloskan dua rancangan Undang-Undang yang mendukung protes pro-demokrasi di Hong Kong.

DPR AS meloloskan dengan suara 417 berbanding 1 untuk menggolkan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong pada 21 November,  dengan suara bulat melalui Senat AS sehari sebelumnya. 

Anggota parlemen AS mengatakan, mereka percaya langkah-langkah tersebut akan berfungsi sebagai peringatan terhadap Hong Kong dan otoritas  Komunis Tiongkok. Tak lain, agar tidak menindak demonstrasi Hong Kong yang sedang berlangsung.

Undang-Undang yang sudah disahkan itu, kini sedang menuju ke meja Presiden Trump untuk memveto atau menandatanganinya. Jika disahkan, Undang-undang itu akan mewajibkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, setidaknya setiap tahun bahwa apakah Hong Kong cukup otonom dari daratan Tiongkok.  Sehingga, Amerika Serikat menganggapnya sebagai entitas perdagangan yang terpisah.

Sejak Hong Kong kembali ke pemerintahan Komunis Tiongkok pada tahun 1997, di bawah jaminan bahwa otonomi Hong Kong akan dipertahankan. Amerika Serikat telah berurusan dengan Hong Kong sebagai wilayah yang terpisah dari daratan Tiongkok terkait perdagangan, investasi, dan imigrasi.

Hampir selama enam bulan aksi protes terhadap dugaan campur tangan Komunis Tiongkok secara mendalam, telah mengguncang Hong Kong. Selanjutnya, menimbulkan kekhawatiran meningkatnya kebrutalan Komunis Tiongkok. 

Polisi Hong Kong telah menangkap setidaknya 5.000 pemrotes dan menembakkan lebih dari 10.000 putaran gas air mata di Hong Kong sejak Juni lalu.

Peringatan Komunis Tiongkok

Rezim Komunis Tiongkok benar-benar tak membuang waktunya untuk bereaksi secara frontal  terhadap lolosnya RUU tersebut. Dalam kurun waktu sekitar lima dan setengah jam pada 20 November, media corong pemerintahan komunis Tiongkok Xinhua menerbitkan sebanyak 31 laporan berita terkait.  Semuanya menampilkan narasi-narasi serangan  dari berbagai badan pemerintahan Komunis Tiongkok.

Berita yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang  AS, mengambil setengah dari program berita primetime yang ditayangkan di stasiun televisi pemerintah Komunis Tiongkok pada 20 November. 

Dalam sebuah laporan CCTV berikutnya, media corong Komunis Tiongkok itu mengatakan bahwa mereka telah “menembakkan” 12 laporan, dengan masing-masing dari laporan itu menjadi “serangan balik yang kuat” ke Amerika Serikat.

Pada tanggal 20 November, juru bicara kementerian luar negeri Komunis Tiongkok, Geng Shuang, mengatakan Amerika Serikat harus “segera mengambil tindakan untuk mencegah tindakan itu menjadi hukum” atau berisiko melihat “penanggulangan yang kuat” dari Beijing.

Perwakilan kementerian luar negeri yang tidak disebutkan namanya di kantor Hong Kong lebih lanjut menuduh politisi Amerika Serikat dengan narasi “membingungkan benar dan salah.” Pejabat itu juga mengatakan dengan narasi “mengambil keuntungan dari kekacauan Hong Kong untuk menjarah rumah yang terbakar.”

Pernyataan perwakilan kementerian berakhir dengan ekspresi kekesalan, “Jangan katakan saya tidak memperingatkan Anda,” frasa yang secara historis digunakan oleh rezim Komunis Tiongkok untuk mengancam peperangan. Koran corong Komunis Tiongkok lainnya, People’s Daily hanya menggunakan tiga frasa sebelumnya yakni : pada bulan Mei, selama eskalasi ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat; menjelang perang 1962 dengan India; dan sebelum invasi Tahun 1979 di Vietnam.

Paling tidak enam lembaga pemerintah lainnya — termasuk Komite Urusan Luar Negeri di bawah legislatif Komunis Tiongkok, Kantor Urusan Hong Kong dan Makau, Kantor Penghubung Hong Kong, Komite Urusan Konperensi Politik Konferensi Rakyat Tiongkok, dan Dewan Negara — telah menyuarakan narasi dan retorika yang sama selama dua hari terakhir.

Dua editorial terpisah dari surat kabar pemerintahan Komunis Tiongkok, China Daily menyerang RUU itu sebagai “selembar kertas limbah” yang mendorong kekerasan.

“Dari permukaan, tindakan itu tampaknya tidak bersalah. Siapa yang tidak suka hak asasi manusia dan demokrasi? Tapi skema sebenarnya yang tersembunyi di belakang jauh lebih menyeramkan daripada yang diungkapkan namanya, ” demikian yang ditulis editorial China Daily 21 November.  Koran itu kembali menulis dengan narasi bahwa melalui undang-undang tersebut, Amerika Serikat bermaksud untuk “menjelekkan musuh-musuhnya.”

Tanggapan AS

Menanggapi tuduhan membabibuta campur tangan asing dari Komunis Tiongkok dalam urusan Hong Kong, Senator Marco Rubio sebagai Sponsor utama RUU tersebut di Senat AS, mengatakan bahwa undang-undang itu “tidak ada hubungannya dengan urusan dalam negeri Tiongkok” tetapi lebih dari sekadar Kebijakan AS terhadap Tiongkok dan Hong Kong.”

Rubio kepada NTD pada 19 November mengatakan, saat ini perdagangan dari Hong Kong dan perdagangan dengan Hong Kong yang dilakukan Tiongkok, diperlakukan berbeda dari apa yang terjadi dengan daratan Tiongkok. Hal demikian sepenuhnya dibenarkan dan dibangun di atas gagasan bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi tinggi dan kebebasan politik,. 

Jika kemudian, Hong Kong menjadi tak jauh berbeda dari daratan Tiongkok, maka “tidak ada lagi pembenaran” untuk status perdagangan khusus.

Pada saat penandatanganan RUU tersebut pada 21 November, Senator Chuck Schumer mengatakan undang-undang itu menunjukkan “apa yang orang Amerika Serikat pikirkan tentang perlakuan Partai Komunis Tiongkok terhadap Hong Kong.”

Senator Chuck Schumer mengatakan, Anda tak bisa menjadi bangsa yang hebat ketika Anda menentang kebebasan, menolak kebebasan sipil, dan secara brutal menekan rakyat Anda sendiri dari satu ujung ke ujung yang lain. 

“Sejarah tidak baik bagi mereka yang menjajakan otokrasi dan penindasan,” demikian pernyataan Chuck Schumer. (asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular