Eva Pu – The Epochtimes

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani dua undang-undang hak asasi manusia untuk mendukung para pengunjuk rasa di Hong Kong, pada Rabu 27 November  waktu setempat. Kepastian itu dirilis oleh Gedung Putih dalam pernyataan resminya. 

Pekan lalu, baik Senat dan DPR AS mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong.  Jika diberlakukan, Undang-Undang tersebut  mengharuskan Amerika Serikat untuk meninjau setiap tahun hubungan perdagangan khusus Hong Kong. 

Undang-Undang tersebut membuka jalan sanksi terhadap pejabat Komunis Tiongkok dan Hong Kong yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Hong Kong. 

Kongres AS juga mengesahkan undang-undang yang akan melarang ekspor peralatan pengendalian massa ke polisi Hong Kong.  Dikarenakan telah dituduh menggunakan kekerasan dan taktik berat untuk memadamkan aksi demonstrasi.

“Saya menandatangani Undang-Undang ini untuk menghormati Presiden Xi, Tiongkok, dan rakyat Hong Kong,” demikian pernyataan Trump dalam sebuah pernyataan. 

Pernyataan tersebut berharap para Pemimpin dan Perwakilan Tiongkok dan Hong Kong akan dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai yang mengarah pada perdamaian jangka panjang dan kemakmuran bagi semua.

Di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, Menlu AS diwajibkan untuk menyatakan setiap tahun apakah Hong Kong “cukup otonom.”  Peninjauan tersebut untuk membenarkan status ekonomi khusus yang telah diberikan berdasarkan Undang-Undang Kebijakan Amerika Serikat-Hong Kong tahun 1992.

Undang-Undang Kebijakan telah memungkinkan Amerika Serikat untuk berurusan dengan Hong Kong secara terpisah dari daratan Tiongkok dalam hal perdagangan, investasi, dan imigrasi sejak kota itu kembali ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997. 

Misalnya, kota ini tidak dikenakan tarif AS saat ini pada impor terkait perang dagang dengan Tiongkok. “Undang-undang itu menegaskan kembali dan mengubah Undang-Undang Kebijakan Amerika Serikat-Hong Kong tahun 1992, menetapkan kebijakan Amerika Serikat terhadap Hong Kong, dan penilaian langsung terhadap perkembangan politik di Hong Kong,” demikian pernyataan Trump pada kesempatan lainnya. .

Trump mengatakan bahwa “ketentuan tertentu dari Undang-Undang tersebut akan mengganggu pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden untuk menyatakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.” Selain itu,  pemerintah AS akan “memperlakukan setiap ketentuan Undang-Undang secara konsisten dengan otoritas konstitusional Presiden sehubungan dengan hubungan luar negeri. “

Sedangkan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan, “Pemerintah AS berulang kali kepada Partai Komunis Tiongkok harus menghormati janji kepada rakyat Hong Kong yang menginginkan kebebasan yang dijanjikan dalam Deklarasi Bersama Inggris-Tiongkok.” 

Hong Kong telah menyaksikan babak setelah hari yang damai pada 24 November, ketika kubu pro-demokrasi mencetak kemenangan telak yang menyingkirkan kubu pro-Komunis Tiongkok dalam pemilihan lokal.

Hong Kong telah menyaksikan babak baru setelah hari-hari  damai pada 24 November. Ketika kubu pro-demokrasi mencetak kemenangan telak yang menyingkirkan kubu pro-Komunis Tiongkok dalam pemilihan lokal. 

Sementara itu, Legislator AS Chris Smith yang memperkenalkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong di DPR AS, memuji presiden Trump karena menandatangani undang-undang tersebut.  Ia  mengatakan bahwa berlakunya undang-undang tersebut “membuatnya sangat jelas bahwa Administrasi Trump, Kongres Amerika Serikat, dan rakyat Amerika mendukung dalam solidaritas dengan rakyat Hong Kong. “

Dia mengkritik situasi hak asasi manusia yang memburuk di Tiongkok di bawah rezim Komunis Tiongkok, termasuk “penggunaan penyiksaan yang meluas,” penganiayaan agama, dan “genosida” terhadap kaum Uighur di wilayah Xinjiang yang mayoritas sebagai Muslim.

“Kami selalu percaya bahwa setiap orang di Tiongkok pantas mendapatkan yang lebih baik daripada kebrutalan yang dialami banyak orang dan pelanggaran sistematis hak asasi manusia yang diakui secara universal,” demikian pernyataan resminya.  Dia mengatakan bahwa undang-undang baru akan membuka jalan bagi “sanksi kuat  untuk penumpasan dan penyalahgunaan kekuasaan.”

Senator AS Marco Rubio yang mempelopori versi Senat dari undang-undang Hong Kong, mengatakan bahwa berita itu akan melengkapi administrasi Amerika Serikat dengan “alat baru dan bermakna untuk mencegah pengaruh lebih lanjut dan campur tangan dari Komunis Tiongkok dalam urusan internal Hong Kong.”

Marco Rubio  menyatakan, Undang-undang baru tersebut menunjukkan dukungan AS yang kuat untuk kebebasan yang telah lama dihargai di Hong Kong. Pihak Komunis Tiongkok telah berupaya keras mencegah RUU itu secara resmi menjadi Undang-Undang.

Pada 20 November, tepat setelah Kongres AS meloloskan RUU HAM dan Demokrasi Hong Kong, tujuh agen rezim Komunis Tiongkok mengecam keras anggota parlemen AS karena berpihak pada para pengunjuk rasa.

Geng Shuang, juru bicara kementerian luar negeri Komunis Tiongkok, mengatakan pada 20 November bahwa Amerika Serikat harus “segera mengambil tindakan untuk mencegah tindakan itu menjadi hukum” atau menghadapi “penanggulangan yang kuat.”

Seorang perwakilan dari kantor Kementerian Luar Negeri Komunis Tiongkok di Hong Kong juga mengeluarkan peringatan serupa. “Jangan bilang saya tidak memperingatkanmu,” demikian bunyi pernyataan itu. Ia menggunakan frasa yang secara historis ditafsirkan sebagai ancaman perang.

Legislator Chris Smith mengatakan, Jika Komunis Tiongkok kehilangan keuntungan perdagangan karena kemerosotan dalam menghormati otonomi dan hak asasi manusia, maka akan menjadi pukulan besar bagi perekonomian di Tiongkok. (asr)

 

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular