Oleh I Dewa Gede W.

HONG KONG — Ribuan warga pro-demokrasi melakukan rapat umum untuk menunjukkan penghargaan dan rasa terima kasih mereka kepada pemerintah AS atas pengesahan UU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Kegiatan ini dilakukan di Edinburgh Place, Hong Kong, pada tanggal 28 November 2019 yang bertepatan dengan hari Thanksgiving, sebuah perayaan tradisional di Amerika untuk mengungkapkan terima kasih.

Aksi ini dilakukan beberapa jam setelah Presiden Trump menandatangani RUU yang diloloskan oleh Senat dan DPR AS. Warga pro-demokrasi menunjukkan rasa apresiasi mereka dengan melambaikan puluhan bendera Amerika.

Mereka yang hadir menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan Presiden, senat dan warga Amerika adalah dorongan moral bagi kebebasan universal di Hong Kong. Reli ini sengaja dilakukan bertepatan dengan hari Thanksgiving, sebuah perayaan besar di AS, yang dirayakan setiap tahun pada Kamis keempat dari bulan November.

Seorang pengunjuk rasa bernama John di rapat umum mengatakan kepada NTD, anak perusahaan Epoch Media Group, bahwa penandatanganan oleh Trump adalah sangat berarti.

“Setelah beberapa bulan demonstrasi, akhirnya kami mendapatkan kemajuan … Tanpa ini, mungkin kami tidak termotivasi,” katanya.

Pengunjuk rasa memegang bendera AS ketika mereka menghadiri pertemuan di tempat Edinburgh di Hong Kong pada 28 November 2019. (Sung Pi Lung / The Epoch Times)

“Kami menginginkan demokrasi … Kami berdiri dengan nilai yang sama [seperti Amerika Serikat]. … Kami mendapat lebih banyak harapan untuk menghadapi Tiongkok,” tambah John.

Undang-Undang baru ini akan mewajibkan Departemen Luar Negeri untuk meninjau setiap tahun apakah kota Hong Kong, yang kembali ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997, memiliki otonomi yang cukup untuk memperoleh hak-hak ekonomi istimewanya dalam hal perdagangan dari Amerika Serikat.

Saat ini, Hong Kong dinilai sebagai kota otonom terpisah dari Tiongkok yang lepas dari pengenaan tarif selama perang dagang AS-Tiongkok. Pelanggaran perjanjian “satu negara, dua sistem” oleh Tiongkok terhadap rakyat Hong Kong akan membawa dampak pada status otonomi, urusan dagang, dan investasi Hong Kong. Hal ini akan memberi pukulan pada ekonomi Tiongkok.

Demonstran lain bernama Toby mengatakan kepada NTD bahwa Partai Komunis Tiongkok “telah menekan dan mengikis kebebasan dan demokrasi kami.”

“Kami hanya menginginkan kebebasan dan lima tuntutan. Hanya itu yang kami minta, ”katanya, merujuk pada tuntutan para pemrotes, termasuk hak pilih universal dan penyelidikan independen terhadap kekerasan polisi selama protes.

Ribuan pemrotes menghadiri unjuk rasa untuk menunjukkan penghargaan kepada pemerintah A.S. atas pengesahan UU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong di Edinburgh Place, Hong Kong, pada 28 November 2019. (Sung Pilung / The Epoch Times)

Undang-undang kedua, Undang-Undang Perlindungan Hong Kong, mengharuskan Amerika Serikat untuk melarang ekspor sejumlah senjata pengontrol massa kepada kepolisian Hong Kong, yang telah dituduh menggunakan cara-cara kekerasan untuk memadamkan demonstrasi. Senjata pengontrol massa ini termasuk gas air mata, peluru karet dan meriam air.

Selain itu, RUU yang disahkan menjadi hukum ini, membuka jalan bagi sanksi terhadap pejabat Tiongkok dan Hong Kong yang telah melanggar hak asasi manusia, termasuk melarang mereka memasuki AS. Penonton bersorak gembira ketika pembicara reli menyebutkan ketentuan ini.

Bendera Amerika dikibarkan pada rapat umum Hari Thanksgiving malam ini sebagai penghargaan atas penandatanganan #HKHumanRightsandDemocracyAct menjadi undang-undang, di Edinburgh Place #HongKongProtests

Beberapa aktivis lokal terkemuka juga berbicara pada rapat umum ini. Di antara mereka adalah Joshua Wong, tokoh ikonik dari Gerakan Payung 2014, yang mengatakan bahwa kemenangan pemilihan mutlak oleh calon pro-demokrasi pada hari Minggu lalu menunjukkan bahwa “kami [pro-demokrasi] adalah mayoritas.”

Pada 24 November, kubu pro-demokrasi mencetak kemenangan besar melawan kubu pro-Beijing, dengan memenangkan lebih dari 380 kursi dari 452 kursi dewan distrik. Pemilu juga mencatat rekor jumlah pemilih yakni 2,94 juta warga Hongkong memberikan suara mereka, atau 71,2 persen dari populasi pemilih yang memenuhi syarat.

Annie Wu dan Frank Fang berkontribusi dalam artikel ini.

 

Share

Video Popular