Venus  Upadhayaya – The Epochtimes

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat baru-baru ini merilis sebuah laporan mengenai bagaimana departemen tersebut bekerja dengan sekutu dan mitranya. Tujuannya untuk bersama-sama melaksanakan visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Visi itu berfokus membendung “visi represif dari tatanan internasional masa depan” yang didorong oleh kekuatan global tertentu.

Melansir dari The Epochtimes edisi Amerika Serikat, laporan tersebut, yang dirilis pada tanggal 4 November, mengatakan bahwa negara-negara di Indo-Pasifik tampaknya tidak seperti sebelum menghadapi ancaman “kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaiannya.”

“Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat, yang dirilis pada bulan Desember 2017, mengakui bahwa tantangan terpenting bagi kepentingan Amerika Serikat dan mitranya adalah meningkatnya persaingan antara visi bebas dengan visi represif dari tatanan internasional masa depan. Kekuatan revisionis otoriter berusaha memajukan kepentingannya yang picik dengan mengorbankan orang lain,” demikian bunyi laporan tersebut.

Analis kebijakan nasional dan regional mengatakan bahwa “kekuatan revisionis otoriter” adalah petunjuk langsung pada beberapa kekuatan global, terutama Komunis Tiongkok.

“Saya pikir hal ini sangat jelas merujuk pada Tiongkok, dan kemungkinan juga Rusia,” demikian diungkapkan Zack Cooper, Research Fellow di American Enterprise Institute di Washington, kepada The Epoch Times melalui email.

Zack Cooper, yang mempelajari aliansi dan kemitraan Amerika Serikat di Asia, kompetisi strategis Amerika Serikat-Tiongkok, dan tata kelola ekonomi oleh Tiongkok dan paksaan ekonomi oleh Tiongkok, mengatakan, bahwa beberapa orang di pemerintahan Amerika Serikat “melihat Amerika Serikat dan sebagian besar sekutu serta mitranya bersaing dengan Tiongkok dan Rusia untuk menentukan tatanan internasional di masa depan.”

Pakar regional Rukmani Gupta mengatakan kepada The Epoch Times bahwa pernyataan mengenai “kekuatan revisionis otoriter” adalah tidak unik.

“Amerika Serikat selalu mengeluarkan kebijakan luar negerinya dalam hal nilai-nilai universal yaitu — hak asasi manusia, demokrasi. Hal tersebut dapat dipandang sebagai menyiratkan bahwa visi Amerika Serikat untuk tatanan internasional adalah inklusif dan berbasis konsensus, oleh karena itu lebih disukai,” kata Rukmani Gupta seorang analis pertahanan dan keamanan yang berbasis di New Delhi.

“Tidak ada satu negara yang disebutkan dalam pernyataan itu, tetapi semua negara yang dikritik sebagai negara yang tidak demokratis dan menantang kepemimpinan Amerika Serikat dalam tatanan global yang berlaku dapat disimpulkan sebagai ‘kekuatan revisionis otoriter’ misalnya — Rusia, Korea Utara, Tiongkok, Iran,” demikian yang disampaikan Rukmani Gupta.

Indo-Pasifik adalah ‘Prioritas Utama’

Dalam pesan kata pengantar untuk laporan tanggal 4 November, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan bahwa Presiden Donald Trump “telah menjadikan keterlibatan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik sebagai prioritas utama dari pemerintahannya.”

Mike Pompeo yang menambahkan bahwa visi ini dibagi oleh miliaran di lebih dari 35 negara.
Mengatakan, bahwa Pada bulan November 2017 di Vietnam, ia menjabarkan visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka di mana semua negara makmur berdampingan sebagai negara berdaulat dan merdeka.

Ia mendefinisikan visi ini sebagai “keinginan untuk makmur di masa depan yang bebas dan terbuka” yang mencakup “perdagangan bebas, adil, dan timbal balik, lingkungan investasi terbuka, pemerintahan yang baik, dan kebebasan laut.”

W. Alejandro Sanchez, seorang ahli geopolitik yang berbasis di Washington, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa kebijakan pemerintahan Donald Trump dan visinya mengenai Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, “tidak jauh berbeda dari pemerintah yang sebelumnya.” Tetapi, menambahkan bahwa ada sesuatu yang lebih “tersirat” dari pernyataan-pernyataan itu. Tujuan strategis yang difokuskan pada “beberapa aktor,” yaitu Tiongkok dan Korea Utara.

Sebuah analisis yang diterbitkan awal tahun ini oleh Brookings Institute menyebutkan, bahwa Amerika Serikat memperhatikan pengaruh yang tumbuh dari “peran global Tiongkok dan kebijakan garis keras Tiongkok yang semakin meningkat” di negara-negara berkembang.

“Keterlibatan pertumbuhan investasi Tiongkok yang terkait dengan Belt and Road Initiative, program infrastruktur dan konektivitas global Tiongkok yang ambisius, semakin diperdebatkan,” demikian yang ditulis oleh David Shullman, Penasihat Senior di International Republican Institute and Adjunct, rekan senior di Pusat Keamanan Amerika Baru.

David Shullman menambahkan, sama juga dengan sifat upaya Komunis Tiongkok untuk mempopulerkan model otoriternya. Selain itu, melemahkan demokrasi yang sedang berkembang di seluruh dunia, baik secara sengaja atau tidak langsung.

David Shullman menyebutkan bahwa Wakil Presiden Mike Pence pada November tahun lalu secara langsung menguraikan bahwa pemerintahan Donald Trump, “melalui strategi Indo-Pasifiknya, bermaksud untuk meningkatkan supremasi hukum dan hak asasi manusia di negara-negara regional yang menghadapi pengaruh Tiongkok yang semakin besar.”

David Shullman, dalam analisisnya, menyebutkan bahwa pendekatan Tiongkok meningkatkan korupsi serta meruntuhkan kemandirian politik dan keuangan.

“Tiongkok, sebagian untuk mempertahankan kepentingan ekonominya, juga ikut campur dalam sistem politik negara-negara berkembang di seluruh dunia, menyogok politikus yang ramah pada Tiongkok untuk menerbitkan peraturan yang membela kepentinganTiongkok,” demikian yang disampaikan oleh David Shullman.

Share

Video Popular