The Epochtimes

Laporan yang baru-baru ini dirilis menyebutkan, pemerintahan Komunis Tiongkok memenjarakan sedikitnya 48 jurnalis pada tahun 2019.  Jumlah tersebut lebih banyak dari negara mana pun, menggantikan Turki sebagai tempat yang paling menindas untuk profesi jurnalis.

Laporan tersebut dirilis oleh Committee to Protect Journalists -CPJ- atau Komite untuk Perlindungan Jurnalis pada  Rabu (11/12/2019). 

Menurut laporan tersebut, setidaknya 250 jurnalis dipenjara di seluruh dunia tahun ini, yang disusun oleh CPJ pada setiap tahun. Total tahun lalu sebanyak 255 jurnalis yang dipenjara  seperti dalam laporan CPJ yang berbasis di New York.

Total pemenjaraan jurnalis di Tiongkok meningkat sejak tahun lalu. Laporan tersebut mencatat bahwa “jumlahnya terus meningkat sejak Presiden Xi Jinping mengkonsolidasikan kontrol politik negara itu.”

Dalam satu kasus di Tiongkok baru-baru ini, Sophia Huang Xueqin, seorang pekerja lepas yang sebelumnya bekerja sebagai reporter investigasi di media-media Tiongkok, ditangkap pada Oktober lalu. 

Kejadian tersebut tak lama setelah ia menulis di blognya tentang bagaimana rasanya berbaris dengan para demonstran pro-demokrasi di Hong Kong. Dia menghadapi tuduhan “memantik pertengkaran dan memprovokasi masalah,” sebuah tuduhan subversif anti-negara yang biasa dijatuhkan terhadap para kritikus, yang mana bagi Komunis Tiongkok yang berkuasa memandangnya sebagai ancaman.

“Tindakan keras di Provinsi Xinjiang — di mana sejuta  kelompok etnis Muslim telah dikirim ke kamp-kamp interniran – telah menyebabkan penangkapan puluhan jurnalis, termasuk beberapa yang tampaknya dipenjara karena kegiatan jurnalistik pada tahun-tahun sebelumnya,” bunyi laporan itu.

Turki memenjarakan 47 jurnalis pada 2019, jumlahnya menurun dari 68 jurnalis pada tahun lalu. Arab Saudi dan Mesir, keduanya dengan memenjarakan 26 jurnalis, Eritrea dengan memenjarakan 16 jurnalis, Vietnam dengan 12 jurnalis dan Iran dengan menahan 11 jurnalis adalah negara yang paling menindas bagi jurnalis.

Laporan Committee to Protect Journalists mencatat bahwa “otoriterisme, ketidakstabilan, dan protes” tahun ini telah menyebabkan peningkatan pemenjaraan  jurnalis di Timur Tengah.

Sekitar 8 persen dari mereka yang dipenjara secara global adalah perempuan, jumlahnya turun dari 13 persen pada tahun lalu. Laporan Committee to Protect Journalists menemukan, Politik, hak asasi manusia, dan korupsi adalah subyek yang paling mungkin untuk menjatuhkan jurnalis di penjara. 

Sementara mayoritas jurnalis yang dipenjara di seluruh dunia menghadapi dakwaan subversi anti-negara, sejalan dengan beberapa tahun terakhir. Jumlah yang dituduh dengan narasi “berita palsu” naik berjumlah 30 jurnalis dibandingkan dengan 28 jurnalis pada tahun lalu. 

Penggunaan dakwaan, yang diterapkan oleh pemerintah Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, telah meningkat tajam sejak tahun 2012 silam, ketika CPJ menemukan hanya seorang jurnalis di seluruh dunia yang menghadapi tuduhan tersebut. 

Pada tahun lalu, negara-negara represif termasuk Rusia dan Singapura telah memberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi penerbit dengan stempel “berita palsu”

Laporan itu adalah gambaran para jurnalis yang dipenjara pada 1 Desember setiap tahun.  Jumlah tersebut tidak termasuk mereka yang telah dibebaskan lebih awal atau jurnalis yang diculik oleh entitas non-negara seperti kelompok-kelompok militan.

Committee to Protect Journalists mendefinisikan jurnalis sebagai orang yang meliput berita atau komentar tentang urusan publik di media apa pun, termasuk media cetak, foto, radio, televisi, dan online. 

Dalam sensus pemenjaraan tahunannya, CPJ hanya memasukkan jurnalis yang telah dikonfirmasi dipenjara sehubungan dengan pekerjaan mereka.

CPJ percaya bahwa jurnalis tidak seharusnya dipenjara karena melakukan pekerjaan mereka. Pada tahun lalu, advokasi CPJ membantu mengarah pada pembebasan awal setidaknya 80 jurnalis yang dipenjara di seluruh dunia. (asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular