Deutsche Welle

Menghadapi dunia Islam yang sangat berhati-hati dalam mengkritik soal kamp pendidikan ulang di Xinjiang. Pakar Islam Jerman Susanne Schröter mengatakan dalam sebuah wawancara dengan reporter Rodion Ebbighausen dari penyiaran publik internasional Jerman Deutsche Welle (DW) bahwa alasan utama situasi tersebut adalah masalah kepentingan ekonomi.

Susanne Schröter adalah seorang profesor di Goethe University Frankfurt. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Global untuk Studi Islam.

Deutsche Welle berkomitmen untuk memberi liputan berita yang objektif dan netral, serta analisis komentar dari berbagai perspektif. Komentar dan analisis hanya mewakili posisi pribadi penulis atau pakar.

Berikut wawancara lengkapnya yang dipublikasikan situs berita Deutsche Welle versi bahasa Tionghoa tertanggal 6 Desember 2019 :

Reporter Deutsche Welle : Sistem pemantauan dan “pendidikan ulang” di Xinjiang sudah diketahui oleh masyarakat luas. Bagaimana Anda memandang sistem yang di bawah pemerintahan Tiongkok ini ?

Susanne : Pemerintah Tiongkok adalah pemerintah totaliter yang menghalalkan segala cara dalam melakukan penekanan terhadap oposisi, tidak saja menghadapi warga Uighur yang beroposisi, tetapi juga terhadap mereka yang menuntut kebebasan atau demokrasi, serta mereka yang berasal dari berbagai etnis minoritas.

Sebagai contoh, gerakan Falun Gong ditekan dengan cara yang ekstrem. Contoh lain adalah penganiayaan terhadap pengikut Dalai Lama di Tibet. Karena itu, perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap warga etnis Uighur yang beroposisi tidak membuat orang terkejut.

Dalam sejarah abad ke-20, kamp-kamp kerja paksa di Tiongkok terus menjadi cara yang digunakan untuk memaksa rakyat mengikuti pedoman dan haluan Partai Komunis Tiongkok. Semua kelompok yang dituduh menentang kepemimpinan pusat partai dapat ditangkap dan dikirim ke kamp kerja paksa dengan segala cara.

Reporter Deutsche Welle : Mengapa cara yang digunakan di Xinjiang begitu keras ?

Susanne : Warga Xinjiang etnis Uighur mengorganisir gerakan independen. Menurut pendapat otoritas Tiongkok, mereka memiliki alasan kuat untuk mengambil tindakan keras terhadap mereka. Selain itu, Xinjiang selain memiliki separatisme politik, tetapi juga separatisme dalam konteks identitas Muslim. Baik Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun Amerika Serikat telah mengklasifikasikan apa yang disebut Gerakan Islam Turkistan Timur sebagai organisasi teroris. Dalam beberapa tahun terakhir, para ekstremis Uighur telah menyebabkan beberapa serangan serius, seperti serangan kekerasan di Stasiun Kereta Api Kunming pada tahun 2014 yang menewaskan lebih dari 30 orang. Serangan-serangan itu juga digunakan oleh para pemimpin Tiongkok sebagai alasan untuk mengambil tindakan represif terhadap warga Uighur.

Susanne : Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok telah menerapkan berbagai bentuk tindak penindasan terhadap oposisi. Contohnya termasuk penganiayaan yang meluas, intimidasi maksimum, dan kamp penahanan besar dengan mengatasnamakan pendidikan ulang.

Sejauh ini, cara-cara yang digunakan oleh para pemimpin Tiongkok dinilai cukup berhasil. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan penganiayaan, para warga Uighur yang beroposisi tidak lagi memiliki ruang untuk merespons. Oleh karena itu, dari sudut pandang para pemimpin Tiongkok, meskipun tindakannya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, namun hasil akhir dari situasi ini adalah tidak ada lagi perlawanan, dan tercapailah apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Susanne Schröter

Reporter Deutsche Welle : Jika tidak ada lagi perlawanan dari dalam, masih ada pihak di luar yang menentang. Sesungguhnya orang bisa mengharapkan dukungan dari negara-negara Islam.

Susanne : Suara yang mengkritik penindasan komunis Tiongkok terhadap warga etnis Uighur sedikit banyak datang dari Barat. Sampai beberapa tahun yang lalu, Turki masih menyatakan dukungannya kepada Uighur. Recep Tayyip Erdoğan juga menggunakan istilah genosida pada tahun 2009. Ia telah lama mendukung gerakan kemerdekaan Xinjiang, mempertahankan para pemimpin politik Uighur dan memberi mereka suaka dan peluang politik. Erdogan menganggap dirinya sebagai pelindung gerakan Pan-Turki atau Pan-Islam dan Uighur, sehingga pendekatannya tidak sulit untuk dipahami.

Namun, situasi ini telah berubah total. Menteri Luar Negeri Turki pada tahun 2017 telah mengumumkan garis keras melawan Uighur di pengasingan. Para Uighur dan aktivitas politik yang berada di Turki sudah tidak boleh lagi berunjuk rasa. Bahkan ada warga Uighur yang ditangkap. Selama kunjungan Erdogan ke Tiongkok pada musim panas tahun 2019, ia bahkan memuji kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap etnis minoritas.

Reporter Deutsche Welle : Bagaimana Anda menjelaskan perubahan sikap Erdogan ?

Susanne : Sebenarnya ada 2 alasan untuk itu. Pertama, akibat memburuknya hubungan antara Turki dengan Barat. Karena itu Turki mencari alternatif politik, mencoba untuk menggaet Tiongkok sebagai sekutunya. Alasan lain adalah pertimbangan hubungan dagang. Turki berada dalam krisis ekonomi dan sangat membutuhkan hubungan perdagangan luar negeri yang lebih baik. Sedangkan untuk menjalin hubungan dagang dengan negara-negara Barat tampaknya semakin sulit. Barat menekankan masalah hak asasi manusia dan telah berdampak pada ekonomi. Tetapi orang Tiongkok tidak tertarik pada masalah apakah Erdogan menekan para penentangnya.

Hasil investigasi PBB memperkirakan sekitar 1 juta orang suku Uyghur disekap di kamp rahasia PKT di Xinjiang. Organisasi HAM internasional mengecam Beijing sedang melakukan aksi genosida budaya dan rasial suku Uighur. Foto adalah pemandangan umum di Xinjiang. (China Photos/Getty Images)

Reporter Deutsche Welle : Bagaimana dengan sikap negara-negara Islam lainnya ?

Susanne : Iran juga tidak mengkritik kebijakan pemerintah Tiongkok mengenai etnis minoritas di negaranya. Tiongkok adalah pembeli utama minyak Iran dan berpartisipasi dalam proyek-proyek minyak dan gas negara itu, dan Tiongkok juga terus memperluas hubungan ekonomi dengan Iran.

Pakistan dan Saudi Arab juga tidak mengkritik kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap etnis minoritas mereka karena alasan ekonomi. Putra Mahkota Mohammed bin Salman bahkan memuji kebijakan etnis minoritas Tiongkok. Banyak negara Arab lainnya juga menyatakan sikap yang sama. Dapat dilihat bahwa menjaga hubungan ekonomi yang baik adalah faktor penentu.

Banyak negara Islam diperintah oleh totaliterisme dan dikritik oleh pemerintah Barat karena melanggar HAM. Contohnya termasuk Mesir dan negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, dan banyak lainnya. Orang Tiongkok jelas tidak tertarik dengan hak asasi manusia. Sehingga orang dapat dengan aman melakukan bisnis dengan mereka tanpa khawatir dikritik atau disalahkan. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular