Frank Fang – The Epochtimes

Rezim komunis Tiongkok sedang menuju kehancuran dan Barat harus bersiap-siap untuk mengelola keruntuhan rezim Komunis Tiongkok. Hal demikian diungkapkan oleh  seorang pakar Tiongkok terkemuka.

Ia adalah Arthur Waldron, sejarawan Tiongkok dan Profesor Hubungan Internasional Lauder di Departemen Sejarah di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat.  Ia menyampaikan pernyataannya dalam sebuah wawancara baru-baru ini di program The Epoch Times ‘American Thought Leaders. 

Ia berbagi pandangannya mengenai keruntuhan rezim Komunis Tiongkok yang akan segera terjadi, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok, dan unjuk rasa Hong Kong yang terus-menerus yang telah menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Beijing.

Kehancuran Rezim Komunis Tiongkok

Profesor Arthur Waldron mengatakan, perjalanan nasib Partai Komunis Tiongkok mulai merosot dan berujung pada nasib yang sama yang dialami Uni Soviet yang runtuh pada tahun 1991. 

“Saya percaya bahwa Tiongkok sedang dalam tahap kehancuran atau‘ jie ti (解體)’, dan ini adalah sesuatu yang tidak segera anda lihat,” kata Arthur Waldron.

Arthur Waldron mengatakan, praktik rezim Komunis Tiongkok dalam panen organ secara paksa — yang mengakibatkan sekitar puluhan ribu tahanan hati nurani terbunuh setiap tahun untuk memasok pasar transplantasi organ Tiongkok — dan perlakuan rezim Komunis Tiongkok  terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang, menjadikan rezim Komunis Tiongkok sebagai “rezim paling jahat” sejak Nazi Jerman.  

Ia teringat percakapan dengan orang tidak dikenal, yang merupakan penasihat dekat pemimpin Komunis Tiongkok Xi Jinping.

“Ia berkata kepada saya, Arthur, apa yang akan kami lakukan? Semua orang mengetahui bahwa sistem [politik] ini tidak berfungsi. Kami telah mencapai “si hu tong” (死胡同),” kata Arthur Waldron. Ia menjelaskan bahwa “si hu tong” berarti” jalan buntu.”

Penasihat itu melanjutkan: “Tetapi apa yang kami tidak tahu adalah apa langkah selanjutnya yang harus diambil karena ada ranjau di mana-mana dan jika kami  mengambil langkah, kami dapat memicu ledakan yang mengerikan.”

Ekonomi Tiongkok tidak melambung tinggi seperti dulu. Pertumbuhan kuartal ketiga atau Produk Domestik Bruto negara itu naik 6,0 persen tahun-ke-tahun, tingkat paling lambat dalam 27 tahun. Menurut Reuters, oleh para ekonom penurunan pertumbuhan ini disebabkan karena kelemahan dalam industri terkait ekspor, khususnya sektor manufaktur.

“Rezim ini tahu bahwa rezim dalam bahaya besar, di dalam negeri,” kata Arthur Waldron, sebelum menambahkan bahwa “Jadi masalah intelektual sebenarnya adalah bagaimana anda keluar dari komunisme?”

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Arthur Waldron berkata :  “Saya katakan bahwa kebijakan terhadap Tiongkok oleh Henry Kissinger, dan kebijakan terhadap Tiongkok oleh Presiden Richard Nixon, adalah satu-satunya kegagalan terbesar kebijakan luar negeri Amerika Serikat.” 

Setelah lebih dari dua dekade isolasi diplomatik, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger, di bawah pemerintahan Presiden Richard Nixon, membuka hubungan Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok dengan menggunakan pesawat terbang mengunjungi negara Asia pada tahun 1971. 

Saat itu, Tiongkok berada di bawah kekuasaan pemimpin Tiongkok Mao Zedong. Kunjungan Henry Kissinger membuka jalan bagi Richard Nixon untuk mengunjungi Tiongkok pada tahun 1972, presiden Amerika Serikat pertama yang mengunjungi Tiongkok saat masih menjabat.

Aktivis pro-demokrasi Wei Jingsheng dalam sebuah demonstrasi yang diadakan di Washington, DC pada bulan September 2005 mengatakan : “Bahkan pada saat itu Mao Zedong sendiri merasa bahwa Partai Komunis Tiongkok  akan segera runtuh, tetapi kunjungan dari Presiden Nixon dan Henry Kissinger menyelamatkan Partai Komunis Tiongkok.” 

Di bawah pemerintahan Presiden Jimmy Carter, Amerika Serikat memutuskan hubungan resmi dengan Taiwan dan mengakui Beijing pada tahun 1979.

Keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk menyambut Tiongkok ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001 juga menjadi bumerang, menurut Arthur Waldron.

“Amerika Serikat menggiring Tiongkok dengan membujuk Tiongkok untuk menjadi apa yang diimpikan Richard Nixon dan Herry Kissinger, yaitu Tiongkok akan belajar dari Amerika Seikat dan Tiongkok mulai mempraktikkan demokrasi, tetapi Tiongkok tidak melakukan itu,” kata Arthur Waldron.

Faktanya, bukan saja Tiongkok tidak menjadi liberal, “rezim Partai Komunis Tiongkok bahkan kini lebih ketat dan lebih terorganisir daripada saat berada di bawah pemerintahan Mao Zedong.”

Adapun untuk saat ini, Arthur Waldron menunjukkan bahwa perdagangan dan investasi Amerika Serikat, termasuk yang berasal dari dana pensiun, ke Tiongkok, membuat rezim Komunis Tiongkok bertahan.

“Jika Partai Komunis Tiongkok harus hidup dengan apa yang dapat diperoleh  dari perusahaan milik negara Tiongkok, yang merugi, dan dari perpajakan, maka situasi nya akan sama sekali berbeda,” kata Arthur Waldron.

Pada tanggal 6 November, sekelompok anggota parlemen bipartisan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Senator AS Marco Rubio  memperkenalkan Rancangan Undang-Undang yang bertujuan untuk memblokir dana pensiun federal agar tidak berinvestasi di ekuitas Tiongkok.

Arthur Waldron percaya bahwa pemerintahan Amerika Serikat saat ini harus “mengadopsi sikap sekeras mungkin” terhadap Komunis Tiongkok.

Dalam hal masa depan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok, Arthur Waldron mengatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat ini Mike Pompeo memiliki tugas yang berat.

“Saya pikir mungkin tantangan terbesar yang dihadapi Mike Pompeo dan rakyatnya saat ini adalah untuk menyadari bahwa Amerika Serikat harus mulai memikirkan [bagaimana] Tiongkok tiba di jalan buntu ini,” kata Arthur Waldron. 

Arthur mengatakan : “Tiongkok  harus memutuskan apa yang akan dilakukannya di jalan buntu dan Amerika Serikat harus memutuskan apa yang akan dilakukannya sebagai respon.”

Hong Kong

Di Hong Kong, unjuk rasa pro-demokrasi yang sedang berlangsung hampir memasuki bulan keenamnya tanpa akhir. Dikarenakan, polisi terus dituduh menggunakan taktik tangan-keras untuk memadamkan unjuk rasa tersebut serta pemerintah Hong Kong dan Beijing menolak untuk memenuhi tuntutan pengunjuk rasa,  sehingga memicu kemarahan masyarakat.

“Seluruh asal dari krisis [Hong Kong] ini adalah pengambilan keputusan yang berujung bencana oleh otoritas komunis, dan kemudian kegagalan otoritas komunis untuk memahami hal ini dan membiarkannya berlarut-larut,” kata Arthur Waldron.

 Ia menjelaskan bahwa jika Beijing menepati janjinya pada tahun 1997 dan 1984, warga Hong Kong hanya akan khawatir untuk pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih setiap satu atau dua tahun.

 Hong Kong, bekas koloni Inggris, diserahkan kembali kepada Beijing pada tahun 1997, setelah kedua pihak menandatangani Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris pada tahun 1984. 

Di bawah perjanjian itu, rezim Komunis Tiongkok menjamin bahwa Hong Kong akan mempertahankan otonominya dan kebebasannya dari rezim Tiongkok selama 50 tahun.

 Di bawah Undang-Undang Kebijakan Amerika Serikat-Hong Kong tahun 1992, Hong Kong dianggap sebagai entitas khusus, terpisah dari Tiongkok, dalam hal perdagangan, investasi, dan visa. 

Namun demikian, perlakuan khusus itu mungkin akan segera berakhir setelah pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini memberlakukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. 

Undang-Undang tersebut  mewajibkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk setiap tahun meninjau apakah Hong Kong memperoleh “otonomi yang memadai” dari Tiongkok untuk membenarkan Amerika Serikat layak memberikan keistimewaan status ekonomi kepada Hong Kong.

 “Saya pikir status istimewa ini sudah berakhir. Saya berharap tidak, namun  saya pikir status istimewa ini sudah berakhir. Saya pikir polisi telah dikompromikan secara serius. Kini sistem hukum sedang diserang,” kata Arthur Waldron.

Baru-baru ini, mata-mata Komunis Tiongkok yang membelot ke Australia mengungkapkan bahwa agen-agen Komunis Tiongkok berada di balik penculikan lima penjual buku di Hong Kong pada tahun 2015.

Mengenai serangan pembakaran terhadap percetakan The Epoch Times edisi Hong Kong pada tanggal 19 November oleh empat pria bertopeng berpakaian hitam, Arthur Waldron mengatakan bahwa ia menduga mereka adalah anggota triad.

“Salah satu fitur yang telah kita lihat dan didramatisasi di Hong Kong adalah kolaborasi erat antara mafia atau triad Tiongkok dengan pemerintah [Hong Kong],” kata Arthur Waldron.

Ketika pemerintah tidak ingin mendengarkan suara rakyatnya dan ingin memaksa rakyatnya untuk tetap tunduk, menciptakan kekerasan seperti mengirim triad untuk menyerang rakyatnya adalah taktik yang efektif karena akan menakuti rakyat, tambah Arthur Waldron.

Pada 21 Juli, para pria berjas putih menyerbu stasiun metro Yuen Long dan menyerang penumpang dengan tongkat dan pentungan. Polisi tidak tiba di tempat kejadian sampai sekitar 45 menit kemudian.

Enam hari kemudian di kawasan Yuen Long, saat  ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan untuk memprotes serangan di stasiun metro Yuen Long, Amnesty International mengeluarkan pernyataan yang menyebut polisi sebagai penyerang karena mengalahkan pengunjuk rasa yang bergerak mundur dan menyerang warga sipil.

“5 atau 6 Bulan ini…mengajar semua orang di Hong Kong bahwa Komunis Tiongkok adalah berbahaya, menjijikkan, dan sama sekali tidak dapat dipercaya,” kata Arthur Waldron. (Vv/asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular