Associated Press/The Epochtimes

Pemerintah daerah Xinjiang mulai menghapus data, menghancurkan dokumen dan memperketat pengendalian atas arus informasi soal kamp penahanan massal.

Seperti dilansir Associated Press, Senin 16 Desember 2019, pejabat tinggi Komunis Tiongkok juga menggelar rapat tingkat tinggi untuk menanggapi kebocoran dokumen rahasia di kamp penahanan massal untuk etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya.

Laporan ini disampaikan oleh empat orang sumber Associated Press yang memiliki kontak dengan pegawai pemerintah di sana.

Pejabat tinggi Komunis Tiongkok tersebut membahas bagaimana menanggapi kebocoran dokumen dalam rapat di markas regional Partai Komunis Tiongkok di Urumqi, ibukota Xinjiang seperti disampaikan beberapa orang sumber Associated Press.

Mereka berbicara dengan syarat anonim karena kekhawatiran akan pembalasan terhadap diri mereka sendiri, anggota keluarga dan pegawai pemerintah.

Rapat tingkat tinggi tersebut digelar beberapa hari setelah The New York Times menerbitkan laporan pada bulan lalu, sebuah korespondensi internal di Xinjiang oleh para pucuk pimpinan termasuk pemimpin Komunis Tiongkok Xi Jinping.

Mereka kemudian melanjutkan rapat setelah International Consortium of Investigative Journalists -ICIJ- atau Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional bekerja dengan organisasi-organisasi berita di seluruh dunia termasuk The Associated Press, untuk menerbitkan pedoman rahasia mengoperasikan pusat-pusat penahanan di Xinjiang. Termasuk instruksi penggunaan teknologi canggih untuk memburu seseorang.

Rezim Komunis Tiongkok telah lama bergumul dengan penduduk Uyghur yang memiliki 11 juta jiwa, etnis minoritas Turki asli Xinjiang. Dalam beberapa tahun terakhir, Komunis Tiongkok telah menahan 1 juta atau lebih warga Uyghur dan minoritas lainnya di kamp-kamp tersebut.

Pejabat Xinjiang dan kementerian luar negeri Tiongkok belum secara langsung menyangkal keaslian dokumen tersebut. Meskipun ketua Partai Komunis Urumqi, Xu Hairong mengklaim laporan tentang kebocoran itu pencemaran nama baik dan memutarbalikkan fakta.”

Pemerintah Xinjiang tidak menanggapi faks dari Associated Press untuk mengomentari tentang pembatasan secara ketat terhadap arus informasi dan langkah-langkah lainnya untuk menanggapi kebocoran dokumen. Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga tidak memberikan komentar secara langsung.

Pemerintah Xinjiang telah memperketat kontrol terhadap informasi pada bulan Oktober lalu, sebelum gencarnya pemberitaan kebocoran dokumen, seperti diungkapkan tiga narasumber yang semuanya adalah warga Uighur di luar Xinjiang.

Pengetatan tersebut termasuk perintah bagi pejabat untuk membakar formulir kertas yang berisi data pribadi sensitif tentang penduduk di daerah mereka seperti status penahanan mereka. Perintah tersebut juga kepada berbagai kantor, memperketat pengelolaan informasi rahasia, dan memastikan semua informasi terkait dengan kamp disimpan pada basis data di ruang khusus yang tak tersambung dengan internet.

“Mereka menjadi jauh lebih serius tentang transfer informasi,” demikian diungkapkan seorang sumber kepada Associated Press.

Beberapa etnis Uighur mengatakan, bocornya dokumen rahasia telah mendorong pemerintahan pusat di Beijing untuk memberikan lebih banyak tekanan kepada pejabat di Xinjiang.

Kini, pembatasan informasi tampaknya semakin ketat di Xinjiang. Sejumlah pengajar dan pekerja tingkat distrik di Urumqi telah diperintahkan untuk membersihkan data sensitif di komputer, ponsel, dan penyimpanan data cloud mereka.

Mereka diperintahkan menghapus kelompok media sosial terkait pekerjaan, menurut sumber Uighur yang mengetahui secara langsung tentang situasi tersebut. Dalam kasus lain, pemerintah tampaknya menyita bukti penahanan.

Seorang Uighur lainnya yang telah ditahan di Xinjiang selama bertahun-tahun sebelumnya mengatakan, bahwa mantan istrinya menelponnya dua minggu lalu. Istrinya itu memintanya untuk mengirimkan surat pembebasan kepadanya. Ia mengatakan sebanyak delapan petugas datang ke rumahnya untuk mencari surat tersebut. Kemudian mengancam dirinya akan dipenjara seumur hidup jika tidak bisa memberikannya.

“Ini masalah lama, dan mereka mengetahui saya sudah lama di luar negeri,” katanya.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan, mereka secara tiba-tiba menginginkannya dikarenakan adanya tekanan level tinggi kepada mereka.

Beberapa pegawai pemerintah telah ditangkap, ketika aparat menyelidiki sumber kebocoran dokumen tersebut. Dalam satu kasus, ada seluruh keluarga di dinas sipil telah ditangkap.

Abduweli Ayup, seorang ahli bahasa Uyghur di pengasingan, mengatakan bahwa kerabat istrinya di Xinjiang — termasuk orang tua, saudara kandung, dan mertuanya — ditahan tak lama setelah kebocoran dokumen tersebut. Meskipun Ayup mengatakan, mereka tidak memiliki hubungan dengan kebocoran sejauh yang dia ketahui.

Beberapa orang yang memiliki kekerabatan dengan orang-orang Uighur di luar Tiongkok juga diselidiki dan ditangkap. Tak diketahui berapa banyak orang-orang yang telah ditahan sejak bocornya dokumen rahasia tersebut.

Awal pekan ini, seorang wanita Uighur di Belanda mengatakan kepada surat kabar Belanda, de Volkskrant, bahwa dia adalah sumber dokumen yang diterbitkan oleh Konsorsium Internasional Investigative Journalists.

Wanita itu, Asiye Abdulaheb, mengatakan setelah dirinya mengunggah satu halaman di media sosial pada bulan Juni lalu, intelijen Komunis Tiongkok mengirimkan ancaman kematiannya. Intelijen Komunis Tiongkok juga mencoba merekrut mantan suaminya untuk memata-matai dirinya.

Dokumen-dokumen yang bocor menggambarkan strategi yang disengaja rezim Komunis Tiongkok untuk menyekap etnis minoritas bahkan sebelum mereka dituduh melakukan kejahatan. Lebih jauh, mencuci pikiran dan bahasa yang mereka gunakan.

Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa fasilitas yang disebut Beijing sebagai “sekolah pelatihan kejuruan” adalah pusat pendidikan ulang ideologis dan perilaku yang dioperasikan secara rahasia.

Dokumen-dokumen tersebut juga menunjukkan bagaimana Komunis Tiongkok mempelopori bentuk baru kontrol sosial yang menggunakan data dan kecerdasan buatan.

Dokumen menggambarkan tentang data yang dikumpulkan oleh teknologi pengawasan massal. Data tersebut menerbitkan nama-nama puluhan ribu orang untuk diinterogasi hingga ditahan walaupun dalam hitungan seminggu.

Kebocoran dokumen terjadi pada saat yang sulit dalam hubungan antara Washington dan Beijing, di tengah negosiasi dagang yang sedang berlangsung untuk mengakhiri perang dagang. Termasuk, kekhawatiran AS tentang situasi di Hong Kong.

Pekan lalu, DPR AS menyetujui rancangan Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur, yang bertujuan menekan Komunis Tiongkok atas penahanan massal di Xinjiang. Komunis tiongkok langsung menyerang RUU tersebut. (asr)

Share

Video Popular