Jocelyn Neo – The Epochtimes

Beberapa tahun terakhir, banyak laporan yang menunjukkan bahwa rezim Komunis Tiongkok menganiaya gereja-gereja yang tidak terdaftar di Tiongkok, yang secara resmi dikenal sebagai “gereja bawah tanah.”  Namun demikian, baru-baru ini ada laporan bahwa rezim Tiongkok juga menargetkan gereja yang disetujui oleh negara.

Menurut Bitter Winter, sebuah majalah mengenai kebebasan beragama dan hak asasi manusia di Tiongkok, sebanyak 56 Gereja Tiga Pendirian yang dikelola oleh pemerintah ditutup di kota Xinmi, Provinsi Henan, pada  Agustus 2018.

Sementara itu, pada tahun 2019, beberapa di antara Gereja Tiga Pendirian yang ditutup ini adalah gereja-gereja yang dihancurkan atau didaur-ulang untuk keperluan lain.

Majalah Bitter Winter juga melaporkan pada bulan Mei 2019, bahwa para pejabat pemerintah hanya memberi dua opsi kepada umat gereja untuk memutuskan nasib gerejanya. “Gereja akan dihancurkan atau disumbangkan. Hanya dua opsi saja. Silahkan anda pilih!” kata seorang pejabat kepada direktur Gereja Tiga Pendirian seperti yang dilaporkan oleg Bitter Winter.

Gereja yang disebutkan di atas, yang merupakan Gereja Tiga Pendirian di kota Xinmin, serta lebih dari 11 Gereja Tiga Pendirian, kemudian ditutup dengan dalih “bergabung” dengan komunitas lain. 

Sesuai laporan yang sama, pemerintah juga menyatakan bahwa setiap daerah di provinsi tersebut hanya boleh memiliki satu Gereja Tiga Pendirian, sehingga membatasi jumlah Gereja Tiga Pendirian.

Penghancuran gereja (Foto: ChinaAid)

Pada tanggal 22 Juni 2019, Gereja Yesus Sejati di kota Caidu, Kabupaten Shangcai, di provinsi Henan, digerebek oleh 60 pejabat.

“Apa yang kita lihat sekarang adalah apa yang disebut agama yang dilindungi diserang dengan kekerasan oleh negara, tidak membuat perbedaan antara agama yang ditoleransi dengan gereja bawah tanah,” kata Marco Respinti, direktur penanggung jawab Bitter Winter, mengatakan kepada Fox News.

Direktur Biro Urusan Agama yang memimpin serangan itu mengklaim bahwa gereja terlibat dalam “penggalangan dana ilegal” dan bangunan itu adalah “ilegal.” Dilaporkan bahwa pihak berwenang ingin mengubah tempat itu menjadi panti jompo.

Sebulan kemudian, Bitter Winter melaporkan bahwa ada sekitar 1.000 personel dari beberapa departemen di daerah bertemu di sekolah terdekat, untuk menghancurkan gereja.

Mereka menyerbu masuk ke dalam gereja, dengan paksa menyingkirkan para umat, melukai 2 orang lanjut usia dan merampas sebuah  piano dan empat sistem pendingin ruangan, tetapi meninggalkan semua barang berharga lainnya di dalam gereja tersebut.

Segera setelah itu, seluruh bangunan gereja tersebut dihancurkan dan diubah menjadi halaman yang hijau yang ditumbuhi dengan pohon yang baru ditanam, yang menunjukkan tidak ada keberadaan gereja.

“Kami pikir ini adalah awal dari langkah terakhir  Komunis Tiongkok dalam menganiaya kelompok minoritas dan agama,” kata Marco Respinti dalam menanggapi insiden tersebut.

Pada bulan Oktober 2019, sebuah gereja yang memiliki 3.000 kursi, adalah bagian dari jaringan gereja yang disetujui secara resmi, di Funan, Provinsi Anhui, dihancurkan tanpa proses dokumen apapun yang menunjukkan urutan pembongkaran oleh pejabat pemerintah.

Dua pendeta gereja, Geng Yimin dan Sun Yongyao, kemudian ditahan karena dicurigai “mengumpulkan orang banyak untuk mengganggu ketertiban sosial.”

“Ini adalah contoh jelas lainnya yang menunjukkan peningkatan penganiayaan agama saat ini oleh rezim Komunis Tiongkok,” kata Bob Fu, Presiden China Aid.

Umat ​​Katolik juga tidak luput dari penganiayaan

Pada bulan September 2019, Gereja Katolik Santa Perawan Maria di kota Ji’an, Provinsi Jiangxi, diperintahkan oleh pejabat setempat untuk memajang bendera merah bintang lima Komunis Tiongkok di pintu masuk gereja. Selain itu diperintahkan menutup nama gereja dengan spanduk bertuliskan “Ikuti Partai Komunis Tiongkok, Berterima Kasih kepada Partai Komunis Tiongkok, dan Patuhi Partai Komunis Tiongkok,” demikian dilaporkan oleh Bitter Winter.

Potret pemimpin Tiongkok, Xi Jinping bersama dengan slogan-slogan propaganda di sampingnya. (©Bitter Winter)

Selain itu, para pejabat juga menyingkirkan lukisan Perawan Maria bersama dengan bayi Yesus Kristus dan menggantinya dengan foto pemimpin Komunis Tiongkok, Xi Jinping. Para anggota gereja tidak dapat masuk ke dalam gereja tersebut setelah para pejabat menyita kunci gedung gereja beberapa hari kemudian.

Di sisi lain, para pejabat di Kabupaten Poyang memerintahkan sebuah tempat pertemuan umat Katolik yang tidak resmi. Tujuannya untuk menghentikan semua kegiatan keagamaan dan mengancam akan membatalkan pensiun para anggota gereja yang berusia lanjut, jika mereka terus menghadiri gereja itu. Para pejabat juga menyingkirkan salib dan simbol keagamaan dan menggantung foto Xi dan Mao Zedong.

Selain menganiaya umat Kristen,  Komunis Tiongkok yang secara resmi adalah ateis juga menganiaya umat Buddha Tibet, Muslim Uyghur, dan praktisi Falun Gong selama bertahun-tahun.

Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah disiplin spiritual Tiongkok berdasarkan prinsip Sejati, Baik, dan Sabar.

Praktisi Falun Gong melakukan latihan disiplin di halaman Gedung Capitol AS pada tanggal 20 Juni 2018. (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Falun Gong, diperkenalkan di Tiongkok pada tahun 1992, kemudian dilarang dan penganiayaan brutal diluncurkan pada tahun 1999 setelah jumlah orang yang berlatih Falun Gong di Tiongkok mencapai setidaknya 70 juta, melebihi jumlah anggota Partai Komunis Tiongkok.

Selama 20 tahun terakhir, ratusan ribu praktisi Falun Gong ditangkap dan ditahan di penjara, kamp kerja paksa, dan pusat pencucian otak.

Seperti tahanan beriman lainnya, para praktisi Falun Gong menjadi sasaran metode penyiksaan yang brutal yang mencakup disetrum dengan tongkat listrik, dicekok paksa, dipukuli, diborgol untuk waktu yang lama, dan disuntik dengan obat-obatan berbahaya. 

Selain itu, laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa rezim Komunis Tiongkok memanen organ dari para tahanan yang tidak bersalah.

“Panen organ secara paksa dari tahanan hati nurani termasuk minoritas agama dan etnis dari Falun Gong dan Uighur dilakukan selama bertahun-tahun di seluruh Tiongkok dalam skala yang bermakna, dan masih berlanjut hingga hari ini,” kata Hamid Sabi, seorang penasihat kelompok hak asasi manusia Pengadilan Tiongkok , dalam pidatonya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. “Ini melibatkan ratusan ribu korban,” ungkapnya.

“Korban demi korban dan kematian demi kematian, memotong hati dan organ-organ lain dari orang yang masih hidup, tidak bersalah, tidak berbahaya dan damai, merupakan salah satu kekejaman massal terburuk abad ini,” kata Hamid Sabi lebih lanjut. (Vv/asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular