Leo Tim dan Nicole Hao – The Epochtimes

Setelah tahun 1949 — tahun di mana Partai Komunis Tiongkok merebut kekuasaan dan mendirikan kediktatoran Leninis atas negara terpadat di dunia ini — kini Komunis Tiongkok menghadapi tantangan seperti yang terjadi pada akhir tahun 2019.

Sedemikian rupa sehingga Arthur Waldron, seorang sejarawan Tiongkok  terkemuka di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat mengatakan kini rezim Tiongkok dalam proses “keruntuhan.”

Pusat Tidak Dapat Bertahan

Pada tanggal 31 Oktober, konklaf elit Partai Komunis Tiongkok, Pleno Keempat Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, menyimpulkan seakan tanpa masalah. Komunike resmi menekankan peran penuntun Partai Komunis Tiongkok di semua ruang masyarakat dan menyerukan penegakan “otoritas pusat Partai Komunis Tiongkok serta kepemimpinan terpusat dan terpadu” di bawah pemimpin  Xi Jinping.

Namun demikian, tanpa diketahui umum, Xi Jinping mendapati dirinya terperosok dalam krisis politik yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir, menurut orang dalam rezim Komunis Tiongkok. 

Melansir dari The Epochtimes, bahkan setelah bertahun-tahun otoritas sentralisasi, dan melancarkan kampanye anti-korupsi untuk menyingkirkan saingan Xi Jinping di Partai Komunis Tiongkok, perlawanan yang tidak resmi terhadap kepemimpinan Xi Jinping adalah tetap kuat. 

Orang dalam mengatakan bahwa arahan Xi Jinping di Zhongnanhai, markas besar Partai Komunis Tiongkok sering tidak dilaksanakan.

 Pada bulan Desember 2018, Xi Jinping bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela KTT G-20 di Argentina. Di mana kedua pemimpin itu menegosiasikan gencatan senjata untuk perang dagang yang sedang berlangsung. 

Pada bulan-bulan di awal tahun 2019, Amerika Serikat dan perwakilan perdagangan Tiongkok membuat kemajuan yang solid dalam kesepakatan, mencapai lebih dari 90 persen persyaratan dalam kesepakatan itu, menurut pejabat Amerika Serikat. 

Tetapi pada bulan Mei, Beijing tiba-tiba mengingkari konsep kesepakatan tersebut. Sehingga memicu pemerintahan Donald Trump untuk menerapkan tarif tambahan kepada Tiongkok.

 Para pengamat Tiongkok mengemukakan, bahwa pengaruh garis keras di dalam Partai Komunis Tiongkok adalah pihak yang bertanggung jawab. Dikarenakan, mengganggu pembicaraan perdagangan itu.

 Pada tanggal 13 Desember 2019, pejabat Amerika Serikat dan Tiongkok mengumumkan bahwa kedua negara itu akhirnya mencapai “fase pertama” kesepakatan dagang. Tetapi Perwakilan Dagang Amerika Serikat Robert Lighthizer mengatakan, bahwa keberhasilan kesepakatan tersebut tergantung kepada apakah para reformis atau garis keras yang lebih unggul di Beijing.

 Paradoks Kekuasaan dan Keuntungan

 Ekonomi Tiongkok, diperburuk oleh efek perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, mengalami kemunduran yang stabil pada tahun 2019. 

Biro Statistik Nasional Tiongkok baru-baru ini menghasilkan angka-angka yang menunjukkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto turun di bawah 6 persen pada musim gugur ini. Angka itu adalah yang terburuk dalam lebih dari 30 tahun. 

Tetapi menurut ekonom Tiongkok, Profesor Xiang Songzuo dari Universitas Renmin mengatakan, bahkan tingkat pertumbuhan riil kemungkinan lebih rendah, jika tidak negatif.

Beijing kesulitan untuk mewujudkan impiannya yaitu sektor swasta yang sehat dengan beban politis dari badan usaha milik negara yang dikuasai oleh KomunisTiongkok. Perusahaan swasta dan keuntungannya dikanibal untuk membiayai perusahaan negara yang merugi. 

Beberapa badan usaha milik negara yang besar mengajukan kebangkrutan, dan tingkat pengangguran Tiongkok, yang dianggap sebagai rahasia negara, diperkirakan berada dalam dua digit.

Bank yang beroperasi di seluruh Tiongkok mencerminkan kondisi buruk sistem keuangan Tiongkok. Yang terus bertahan menghadapi utang macet dan dengan cara mengekspor kelebihan kapasitas industri ke negara-negara yang berpartisipasi dalam inisiatif “One Belt, One Road” juga dikenal sebagai Belt and Road. 

Di dunia internasional, model perdagangan merkantilis  ala Komunis Tiongkok terganggu oleh percepatan arus keluar modal dan manufaktur. Di bawah kepemimpinan pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat meningkatkan upaya untuk menghadapi dan memahami ancaman yang datang dari Beijing.

 Kemarahan atas pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran oleh Komunis Tiongkok berjalan seiring dengan penurunan ekonomi Tiongkok. 

Pada bulan Juni, Tribunal Tiongkok di London, diketuai oleh Sir Geoffrey Nice QC, menyimpulkan bahwa tahanan hati nurani, terutama praktisi Falun Gong, latihan spiritual yang dilarang di Tiongkok, dibunuh secara massal untuk di ambil organ-organnya di rumah sakit Tiongkok, namun “tidak terbukti dapat menghentikan Falun Gong.”

Pada tanggal 30 Oktober, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menggambarkan perbedaan yang jelas antara Tiongkok dengan Partai Komunis Tiongkok, di mana ia menggambarkan Partai Komunis Tiongkok sebagai “Partai Marxis-Leninis yang berfokus pada perjuangan dan dominasi internasional.” 

Baru-baru ini ia juga mengatakan rakyat Tiongkok berusaha untuk hidup dalam masyarakat bebas dan menolak aturan Partai Komunis Tiongkok.

Sementara itu, insiden seperti reaksi rezim Komunis  Tiongkok terhadap cuitan pro-Hong Kong oleh manajer umum tim NBA yang populer telah meningkatkan kesadaran luas akan ancaman  Komunis Tiongkok. Tak lain, terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan lainnya di luar wilayah Tiongkok.

 ‘Revolusi Zaman Kita’

 Tiga puluh tahun setelah Komunis Tiongkok menindas unjuk rasa mahasiswa pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen Beijing, Komunis Tiongkok bergulat dengan keresahan sosial yang serupa di Hong Kong, serta keresahan yang meningkat di seluruh Tiongkok.

 Warga Hong Kong, yang takut akan upaya Komunis Tiongkok yang semakin tegas untuk memadamkan otonomi Hong Kong, berunjuk rasa di jalan-jalan Hong Kong yang sebagian besar berupa unjuk rasa damai sejak bulan Juni yang menyerukan hak pilih universal, di antara tuntutan lainnya.

 Meskipun ada upaya oleh Komunis Tiongkok untuk mencoreng para pengunjuk rasa, gerakan tersebut mulai menyebar ke Tiongkok Daratan. 

Pada bulan November, saat warga di kota Maoming, Provinsi Guangdong, bentrok dengan polisi karena menentang proyek konstruksi yang tidak diinginkan, mereka mengadopsi seruan warga Hong Kong: “Revolusi zaman kita.”

 Unjuk rasa di kota Maoming hanyalah puncak gunung es dalam pusaran keresahan sosial yang mengancam amburknya Partai Komunis Tiongkok. 

Selain kemarahan masyarakat Tiongkok atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kemarahan masyarakat Tiongkok juga berasal dari kasus bencana alam, seperti meningkatnya harga daging babi setelah Flu Babi Afrika menghancurkan ternak babi di Tiongkok.

 Slogan-slogan yang disuarakan oleh pengunjuk rasa Hong Kong juga menyerang inti rezim Tiongkok. Selain “lima tuntutan, tidak kurang satu pun,” kini semakin banyak warga Hong Kong yang mengangkat spanduk yang menyatakan bahwa “Langit Akan Memusnahkan Partai Komunis Tiongkok.”  (Vv/asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular