oleh : Daily Mail

Komunis Tiongkok akan mengevaluasi kembali, menulis ulang semua buku agama klasik yang diterjemahkan. Nantinya buku agama klasik edisi baru tidak boleh mengandung konten apa pun yang bertentangan dengan sosialisme.  Paragraf yang dianggap salah oleh sensor akan diubah atau diterjemahkan kembali. Kebijakan menulis ulang buku agama klasik, tak menutup kemungkinan seperti Alkitab dan Al Quran itu, muncul saat Tiongkok menghadapi kritik yang meluas atas kebijakannya terhadap umat Muslim. 

Sebuah laporan mengungkapkan bahwa rezim Tiongkok berencana menulis ulang kitab agama klasik untuk ‘mencerminkan nilai-nilai sosialis’ di tengah tindakan keras terhadap umat beragama di Tiongkok. Mengacu yang dimaksud agama klasik, termasuk Alkitab dan Al-Qur’an. 

Perintah itu dikeluarkan pada bulan November 2019 selama pertemuan yang diadakan oleh Komite Etnis dan Urusan Agama Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, yang mengawasi masalah etnis dan agama di Tiongkok.

Meskipun Alkitab dan Al-Qur’an tidak disebutkan secara khusus, Partai Komunis Tiongkok menyerukan evaluasi komprehensif agama klasik yang ada, yang ditujukan pada konten yang tidak sesuai dengan kemajuan zaman.

Menurut pejabat puncak Partai Komunis Tiongkok, kitab edisi baru nantinya, tidak boleh mengandung konten apa pun yang bertentangan dengan kepercayaan Partai Komunis Tiongkok.  Paragraf yang dianggap salah oleh sensor Komunis Tiongkok, akan diubah atau diterjemahkan kembali.

Penghancuran gereja (Foto: ChinaAid)

Presiden Tiongkok Xi Jinping memberi isyarat saat ia menghadiri berbagai pertunjukan di Macau beberapa waktu silam. Pada bulan November 2019, seorang pejabat Tiongkok menekankan bahwa otoritas agama harus mengikuti instruksi Presiden Xi Jinping dan menafsirkan ideologi agama-agama yang berbeda menurut ‘nilai inti sosialisme’ dan ‘kebutuhan zaman’

Menurut Agen Berita Xinhua, sebuah kelompok yang terdiri dari 16 ahli, umat dan perwakilan agama yang berbeda dari Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok menghadiri konferensi tersebut pada bulan lalu. 

Pertemuan tersebut diawasi oleh Wang Yang, Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok.

Surat kabar Pracncis Le Figaro melaporkan,  Wang Yang menekankan bahwa otoritas agama harus mengikuti instruksi Presiden Xi Jinping dan menafsirkan ideologi agama-agama yang berbeda menurut ‘nilai inti sosialisme’ dan ‘kebutuhan zaman.’

Wang Yang mendesak para pejabat membangun ‘sebuah sistem agama dengan karakterisktik Tiongkok.’ Para pejabat setuju dengan arahan Wang Yang, menambahkan bahwa misi tersebut ‘adalah pilihan sejarah.’

Para pejabat juga menyatakan bahwa dengan ‘mengevaluasi ulang’ buku agama maka akan mencegah ‘pemikiran ekstrim’ dan ‘gagasan sesat’ mengikis Tiongkok.

Berita tersebut timbul karena Tiongkok menghadapi kritik yang luas akibat kebijakannya terhadap umat Muslim. Para ahli dan aktivis Perserikatan Bangsa Bangsa – PBB mengklaim bahwa sedikitnya satu juta etnis Uyghur dan umat Muslim lainnya ditahan dalam pusat penahanan di Xinjiang di wilayah barat Tiongkok.  

Pertemuan bulan November berlangsung karena Tiongkok menghadapi  kritik global terhadap kebijakan agamanya. Patrick Poon, Peneliti Tiongkok di Amnesty International, mengatakan kepada MailOnline bahwa rencana penyensoran menunjukkan betapa manipulatifnya pemerintah Tiongkok. Secara munafik mengizinkan agama-agama tertentu dianut di Tiongkok namun secara tegas hanya mengizinkan agama-agama yang mengikuti konten dari pemerintah.

Gereja Kristen di kota Oubei, di luar kota Wenzhou menunjukkan otoritas Tiongkok menghancurkannya pada 28 April 2014 (©Getty Images | MARK RALSTON/AFP)

“Dalam banyak hal, kendali pemerintah Tiongkok, mencakup sensor terhadap Alkitab dan Quran, telah memutarbalikkan doktrin teks agama-agama ini sehingga juga memutarbalikkan agama-agama tersebut. Tidak ada kebebasan beragama,” sebut Patrick Poon. 

Dokumen yang bocor tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah Tiongkok menjalankan suatu sistem pusat pendidikan-kembali untuk mengindoktrinasi umat Muslim di Xinjing.

Dokumen  mencakup pedoman operasi pusat penahanan dan instruksi bagaimana menggunakan teknologi untuk menarget orang, menunjukkan kamp-kamp di Xinjiang bukanlah kamp untuk pelatihan kerja kejuruan, seperti yang diklaim oleh Beijing.

Para ahli dan aktivis PBB mengklaim bahwa setidaknya satu juta etnis Uyghur dan umat Muslim lainnya ditahan di pusat penahanan di wilayah tersebut.

Pagar dibangun mengelilingi yang bangunan yang secara resmi dikenal sebagai pusat pendidikan ketrampilan kejuruan di Dabancheng, Xinjinag di wilayah barat Tiongkok. 

Para aktivis PBB mengklaim bahwa jumlah umat Muslim yang ditahan di Tiongkok kemungkinan melebihi jumlah yang diumumkan

Mantan tahanan mengklaim bahwa umat Muslim dipaksa makan daging babi dan berbicara dalam bahasa Mandarin di kamp-kamp tahanan tersebut.

Setelah pada awalnya mengingkari keberadaan kamp tersebut, Tiongkok mengakui bahwa Tiongkok membuka ‘pusat pendidikan kejuruan’ di Xinjiang yang bertujuan untuk mencegah ekstremisme dengan mengajarkan bahasa Mandarin dan ketrampilan kerja.

Pada November 2019, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa dokumen yang bocor itu membuktikan bahwa otoritas Tiongkok menindas umat Muslim dan minoritas lainnya secara masif dan sistemik.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok tetap tidak acuh, di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang menuduh ‘beberapa media’ memfitnah kontra-terorisme dan usaha anti-ekstremisme yang dilakukan Tiongkok di Xinjiang.

Kedutaan Besar Tiongkok di London mengingkari dokumen yang bocor tersebut, dengan memberitahu Guardian, salah satu partner yang mempublikasikan memo tersebut, bahwa itu adalah ‘berita palsu dan murni dibuat-buat.’ (Vv)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular