Cathy He – The Epochtimes

Rezim Komunis Tiongkok memperketat cengkeramannya terhadap informasi mengenai wabah Coronavirus. Dikarenakan rezim Tiongkok berupaya mengendalikan narasi mengenai epidemi Coronavirus yang terus memburuk. Wabah ini telah menunjukkan lonjakan kasus infeksi dan kematian setiap hari.

Berbagai pengadilan di seluruh daratan Tiongkok  mengeluarkan peraturan atau pedoman mengenai “menyebarkan desas-desus” penyakit tersebut.  Sementara itu, pemerintahan Komunis Tiongkok mengeluarkan perintah sensor pada media setempat  yang melaporkan mengenai krisis tersebut, sebagaimana dilaporkan Radio Free Asia pada 3 Februari 2020 yang dikutip oleh The Epochtimes.

Langkah-langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kritik di dalam dan luar negeri atas kesalahan penanganan wabah Coronavirus oleh rezim komunis Tiongkok, di mana warganegara biasa, para ahli, dan komentator menuduh rezim Komunis Tiongkok menutupi skala sebenarnya dari krisis tersebut. Tujuannya untuk mempertahankan kendali terhadap tatanan sosial.

Pemberitahuan pengadilan tinggi baru-baru ini di Provinsi Heilongjiang, timur laut Tiongkok, memperingatkan bahwa siapa pun yang menyebarkan desas-desus mengenai wabah  Coronavirus untuk “menghasut separatisme, membahayakan persatuan nasional, atau untuk menumbangkan kekuasaan negara” mungkin menghadapi hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Pengadilan juga menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan penyakit tersebut dapat menghadapi hukuman mati, meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut.

Pengadilan tinggi kota di Beijing mengatakan, mendukung tindakan keras terhadap penyebaran desas-desus, sebagai bagian upaya “menjaga stabilitas sosial.”

Baru-baru ini, tindakan polisi setempat terhadap sekelompok “penyebar desas-desus” di pusat penyebaran virus Wuhan menarik reaksi masyarakat dan kritik langka dari pengadilan tingkat tinggi Tiongkok.

Pada tanggal 1 Januari 2020, para pejabat di Wuhan mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting di Weibo, sebuah platform yang mirip Twitter, bahwa pihaknya telah “mengambil tindakan hukum” terhadap delapan orang yang telah “menyebarkan desas-desus” mengenai penyakit mirip-pneumonia tersebut, yang “berdampak merugikan  pada masyarakat.”

“Internet bukanlah tanah di luar hukum, Setiap tindakan memalsukan, menyebarkan desas-desus dan mengganggu tatanan sosial yang melanggar hukum akan dihukum oleh polisi menurut hukum, tanpa adanya  toleransi,” kata polisi Wuhan.

Menurut media setempat, “desas-desus” adalah pesan yang diposting di WeChat, aplikasi pesan Tiongkok, oleh seorang dokter setempat di grup obrolan untuk alumni fakultas kedokterannya. 

Li Wenliang mengatakan kepada grup obrolan tersebut pada tanggal 30 Desember 2019, bahwa tujuh pasien dari pasar makanan laut setempat telah didiagnosis menderita penyakit mirip-SARS dan dikarantina di rumah sakit tempat ia bekerja.

Pesan Li Wenliang muncul satu hari sebelum pihak berwenang Tiongkok mengumumkan deteksi jenis Coronavirus baru. Penargetan polisi terhadap Li Wenliang dan “penyebar desas-desus” lainnya memicu protes masyarakat, yang berpuncak pada teguran oleh pengadilan tertinggi pada tanggal 28 Januari 2020.

Seorang hakim yang berbasis di Mahkamah Agung Rakyat di Beijing, dalam sebuah artikel yang diposting di akun media sosial pengadilan, mengatakan polisi setempat seharusnya tidak menghukum delapan orang itu.

“Itu mungkin merupakan hal yang beruntung karena bermanfaat untuk mengendalikan jenis novel Coronavirus, jika masyarakat mendengarkan ‘rumor’ ini pada saat itu, dan mengadopsi langkah-langkah seperti mengenakan masker, desinfeksi ketat, dan menghindari pergi ke pasar satwa liar,” kata komentar tersebut.

Menghadapi tekanan masyarakat, polisi Wuhan mengeluarkan pernyataan pada hari berikutnya, mengatakan delapan orang itu telah melakukan “pelanggaran sangat ringan” karena menyebarkan “informasi yang tidak terbukti.” 

Ia menambahkan bahwa delapan orang itu tidak ditahan atau didenda, tetapi hanya dipanggil untuk diwawancarai. Sejak itu, Li Wenliang memastikan bahwa ia tertular virus tersebut saat merawat pasien yang terinfeksi.

Menyensor Media Setempat

Di tengah meningkatnya laporan mengenai tanggapan pemerintah yang gagal terhadap wabah itu, rezim Komunis Tiongkok memperketat sensor terhadap outlet berita di Wuhan.

Radio Free Asia, mengutip wartawan tidak dikenal di Wuhan, melaporkan bahwa Pusat Departemen Propaganda di Tiongkok pada akhir pekan lalu memberitahukan kepada beberapa media, termasuk Caixin, media yang dikelola pemerintah Tiongkok dan Caijing, majalah bisnis Tiongkok, bahwa laporan mengenai wabah sebelumnya oleh pihaknya akan dikenakan inspeksi dan sensor. Selain itu, mulai tanggal 3 Februari 2020, semua liputan media mengenai wabah Wuhan akan menjalani “inspeksi ketat.”

Outlet media Tiongkok, seperti Caixin, menyediakan liputan langsung dari situasi yang memburuk di kota yang dilanda virus, termasuk pihak berwenang yang tidak melaporkan parahnya wabah dan rumah sakit kewalahan menangani pasien dan kekurangan pasokan.

Seorang reporter setempat mengatakan kepada Radio Free Asia, bahwa banyak artikel mengenai pelaporan kematian yang tidak dilaporkan telah dihapus, sementara outlet lain berhenti mengeluarkan laporan sensitif. (Vv/asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular