NTDTV.com

Afghanistan mengadakan pemilihan presiden pada bulan September tahun lalu, Presiden Ashraf Ghani terpilih kembali. Dalam pelantikannya di istana negara pada 9 Maret 2020, Abdullah Abdullah, yang menjadi pesaing utama Ashraf dalam pemilihan juga menggelar pelantikan sendiri. Menlu AS Mike Pompeo mengecam tindakan itu dan mengimbau para politisi Afghanistan untuk bersatu sebelum bernegosiasi dengan Taliban.

Setelah pemilihan presiden 2014 di Afghanistan, Abdullah Abdullah menerima usulan dari Menteri Luar Negeri AS John Kerry saat itu yang berlaku sebagai mediator untuk bergabung dalam pengaturan pembagian kekuasaan dengan Ashraf Ghani.

Afghanistan pada bulan September tahun lalu kembali mengadakan pemilihan presiden, tetapi hasil pemungutan suara tidak diumumkan sampai bulan Februari tahun ini. Ashraf Ghani memenangkan 50,64% suara dan Abdullah 39,52%. Ashraf Ghani berhasil terpilih kembali, dan Abdullah tidak puas dan mengumumkan bahwa ia akan mendirikan pemerintah tandingan.

Zalmay Khalilzad, Utusan khusus AS untuk Afghanistan sibuk berkoordinasi antara kedua kubu pada 7 dan 8 Maret untuk mencegah keduanya melantik menjadi presiden pada saat yang sama, tetapi gagal. Pada 9 maret, masing-masing kubu melantik presiden dalam upacara yang diadakan di istana negara.

Ketika Ghani dilantik, ratusan undangan yang hadir tiba-tiba mendengar dua kali suara ledakan, dan beberapa dari tamu langsung berhamburan, tetapi untungnya tidak ada korban luka yang dilaporkan. Tak lama kemudian, kelompok militan Negara Islam (IS) mengeluarkan pernyataan bahwa mereka bertanggung jawab atas ledakan itu.

Pemerintah AS belum memberi selamat kepada Ashraf Ghani atau mengomentari hasil pemilihan, tetapi memanggilnya Presiden Ghani dalam sebuah pernyataan pada 9 Maret.

Menlu AS pompeo dalam pernyataannya pada 9 Maret menyebutkan : “Kita sangat menentang langkah apapun untuk membentuk pemerintahan paralel dan setiap penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan divergen politik”. Tapi ia tidak menyebut nama Abdullah.

Pompeo mengatakan memperlakukan pemerintah yang inklusif dan menyatukan Afghanistan sebagai prioritas sangat penting bagi masa depan negara itu, terutama untuk perdamaian.

Pompeo juga mengatakan bahwa dirinya menyambut pernyataan Abdullah dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, yang isinya berjanji bekerja sama dengan Taliban demi proses perdamaian, dan Amerika Serikat mulai menarik pasukannya dan siap untuk mengakhiri Perang Afghanistan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun. 

Kolonel Sonny Leggett, juru bicara pasukan AS di Afghanistan dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa meski pasukan AS ditarik, pasukan AS akan tetap mempertahankan semua cara dan prestise militer untuk mencapai tujuan mereka, termasuk memimpin kegiatan melawan al-Qaeda dan operasi terhadap aksi teror yang dilakukan cabang Khorasan dari Negara Islam (ISIS-K), dan tetap mendukung Pasukan Pertahanan Afghanistan dan Pasukan Keamanan (ANDSF).

Amerika Serikat dan Taliban menandatangani perjanjian bersejarah pada 29 Februari di Doha, Qatar, dimana Amerika Serikat akan menarik pasukan dari Afghanistan dengan imbalan jaminan keamanan dari Taliban.

Perjanjian tersebut membuka jalan bagi perdamaian di Afghanistan. Jika Taliban mematuhi perjanjian itu, Amerika Serikat dan sekutu akan menarik semua pasukan mereka dari Afghanistan dalam waktu 14 bulan. Militer AS saat ini memiliki lebih dari 12.000 orang personil di Afghanistan, dan akan berkurang menjadi 8.600 dalam 135 hari ke depan setelah penandatanganan perjanjian.

Konflik politik hari ini di Afghanistan telah mengubah perjanjian penarikan AS-Taliban, dan banyak warga Afghanistan juga frustasi terhadap masa depan, khawatir bahwa perdamaian permanen dengan Taliban tidak dapat dicapai.

Ahmsd Jawed, seorang warga berusia 22 tahun mengatakan, tidak mungkin ada 2 orang presiden di suatu negara, menyerukan kepada Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan negara sebagai pertimbangan, bukan berjuang demi kekuasaan. (sin)

Share

Video Popular