Erabaru.net. Presiden Jokowi menyampaikan arahannya kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota terkait penanggulanganan penyebaran coronavirus. Jokowi dalam keterangannya tak menampik dampak yang akan terjadi akibat virus itu.

“Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran Covid-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada,” kata Jokowi di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat dalam channel Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (15/03/2020).  

Kemudian, Jokowi  juga mengatakan agar terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non alam.

Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak Covid-19.

Menurut Jokowi, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa,  membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat, kemudian menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta yang banyak orangnya.

Selain itu, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi Covid-19, dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta, serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan.

Jokowi juga memerintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien.  Yang pertama, merujuk pada Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan menggunakan anggaran secara cepat.

Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Menurut Jokowi, peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani tantangan penyebaran Covid-19. Bahkan, dampak pandemi Covid-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini.

Pemerintah memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi sebagaimana telah diumumkan oleh Menko Perekonomian dan jajaran Menteri Perekonomian untuk menjaga kegiatan dunia usaha yang telah berjalan agar tetap berjalan seperti biasa.

“Saya juga minta kepada kepala daerah untuk mendukung kebijakan ini dan melakukan kebijakan yang memadai di daerah. Saya dan seluruh jajaran kabinet terus bekerja keras untuk menyiapkan dan menjaga Indonesia dari penyebaran Covid-19, dan meminimalkan implikasinya terhadap ekonomi Indonesia sebagaimana kemarin telah disampaikan bahwa salah satu menteri kami terdeteksi positif terinfeksi Covid-19,” kata Jokowi.

“Langkah-langkah antisipatif telah dilakukan dan saya yakin bahwa para menteri tetap bekerja penuh seperti biasa. Bahkan hari-hari ini para menteri bekerja lebih keras walaupun sebagian dilakukan dengan cara online untuk mengatasi isu kesehatan dan mengatasi dampak perekonomian akibat Covid-19 ini,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular