Frank Fang 

Catatan hak asasi manusia Komunis Tiongkok yang memburuk, khususnya dalam menganiaya kelompok spiritual Falun Gong, adalah fokus dari laporan hak asasi manusia terbaru oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

“Di Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok menggunakan sistem pengawasan teknologi-tinggi untuk memantau potensi pembangkang,” kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada konferensi pers tanggal 11 Maret 2020 pada rilis laporan tersebut.

Setiap tahun, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menilai negara-negara di dunia berdasarkan catatan hak asasinya. Mike Pompeo mengulangi pernyataannya pada bulan Juli tahun lalu, di sebuah konferensi kebebasan agama yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, menyebut perlakuan Komunis Tiongkok terhadap orang Uyghur di Xinjiang, barat laut Tiongkok sebagai “noda abad ini.” 

Mike Pompeo menambahkan bahwa Beijing “berusaha menyembunyikan apa yang dilakukannya dengan mengintimidasi wartawan.” Lebih dari satu juta etnis minoritas Muslim, termasuk orang Uyghur, Kazakh, dan Kirgistan, ditahan di sekitar 1.200 kamp tahanan di wilayah Xinjiang Tiongkok, menurut laporan Perdagangan Manusia Tahun 2019 oleh Mike Pompeo. Beijing mengklaim kamp-kamp tahanan ini adalah “pusat pelatihan kejuruan.”

“Memenjarakan minoritas agama di kamp-kamp tahanan — bagian antipati historis rezim Tiongkok bagi para penganut agama,” kata Mike Pompeo.
Mike Pompeo juga mengkritik Venezuela, Iran, dan Kuba atas pelanggaran hak asasi manusia. “Kami berdoa suatu hari di mana orang Kuba, Venezuela, Tiongkok, Iran, dan semua orang dapat berbicara dan berkumpul dengan bebas tanpa takut terhadap pemerintahannya sendiri,” kata Mike Pompeo.

Laporan itu juga menunjuk pada praktik yang disetujui negara Tiongkok untuk membunuh tahanan hati nurani untuk bisnis operasi transplantasi organ, mengutip dua temuan baru-baru ini.

Pada bulan Juni 2019, Pengadilan Rakyat Internasional non-pemerintah di London menemukan “bukti langsung dan tidak langsung pengambilan organ secara paksa” di Tiongkok, mengutip “waktu tunggu yang sangat singkat” dan “pengembangan infrastruktur besar-besaran dari fasilitas dan tenaga medis untuk operasi transplantasi organ.”  Pengadilan Rakyat Internasional, yang juga dikenal sebagai Tribunal Tiongkok, tanpa ragu menyimpulkan bahwa pengambilan organ paksa yang disetujui negara, telah terjadi selama bertahun-tahun di Tiongkok “dalam skala yang bermakna,” dan masih berlangsung hingga hari ini.

Selain itu, para panelis menemukan bahwa praktisi Falun Gong menjadi sumber utama panen organ. 

Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah latihan spiritual kuno dengan latihan meditasi dan ajaran moral. Sejak bulan Juli 1999, rezim Tiongkok memulai penganiayaan terhadap Falun Gong secara nasional, melemparkan ratusan ribu praktisi Falun Gong ke penjara, kamp kerja paksa, dan pusat pencucian otak, menurut laporan Pusat Informasi Falun Dafa.

Pengadilan Rakyat Internasional mengeluarkan keputusan penuh pada tanggal 1 Maret, termasuk bukti baru mengenai keterlibatan langsung pejabat Tiongkok dalam pengambilan organ secara paksa.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga mempertanyakan klaim Tiongkok  pada tahun 2015 bahwa Tiongkok telah menghentikan pengambilan organ dari tahanan yang dieksekusi untuk digunakan dalam transplantasi, mengutip penelitian tahun 2019 oleh Australian National University dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah BMC Medical Ethics. 

Beijing mengklaim bahwa sejak tahun 2015, Tiongkok mengandalkan sistem donasi sukarela untuk transplantasi organ.  Penelitian ini menemukan bahwa ada “bukti yang sangat meyakinkan” bahwa statistik resmi Tiongkok mengenai sumbangan organ “dipalsukan,” termasuk data yang sesuai dengan persamaan matematika. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem donasi Tiongkok kemungkinan melibatkan “donor non-sukarela,” mungkin para tahanan, yang salah diklasifikasikan sebagai penyumbang organ sukarela.
Para pengacara di Tiongkok juga menjadi sasaran rezim Tiongkok karena menangani kasus-kasus “sensitif”, seperti “membela pembangkang pro-demokrasi, aktivis gereja rumah, praktisi Falun Gong, atau kritikus pemerintah,” kata laporan itu.  Pengacara semacam itu dihukum oleh pihak berwenang Komunis Tiongkok, termasuk dengan pencabutan izin atau dipenjara.

Sebagai contoh, Liu Zhengqing, seorang pengacara yang bermarkas di Provinsi Guangdong, selatan Tiongkok, dikenal karena membela aktivis hak dan praktisi Falun Gong. Pada bulan Januari tahun ini, izin Liu Zhengqing dicabut setelah didakwa oleh jaksa penuntut setempat karena “membahayakan keamanan nasional.”

Menurut laporan bulan Desember 2019 oleh Radio Free Asia, tuduhan Liu Zhengqing terkait dengan perwakilannya dari dua klien: Zhang Haitao, seorang penjual elektronik yang dihukum 19 tahun penjara pada tahun 2016 karena kritik online terhadap pihak berwenang Tiongkok atas perlakuan pihak berwenang Tiongkok terhadap orang Uyghur; dan Li Yanming, seorang praktisi Falun Gong yang tinggal di kota Foshan, Guangdong.

“Pengacara diharuskan menjadi anggota Asosiasi Pengacara Pengacara Seluruh Tiongkok yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok, dan Kementerian Kehakiman Tiongkok mewajibkan semua pengacara untuk menyatakan kesetiaannya kepada kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok setelah penerbitan atau pembaruan izin tahunannya untuk menjalankan hukum,” demikian bunyi laporan itu menjelaskan. 

Peraturan ini dikeluarkan pada bulan Juli 2018, sebuah langkah yang menimbulkan kekhawatiran akan terkikisnya aturan hukum lebih lanjut di Tiongkok. Pengacara Tiongkok lainnya, Qin Yongpei, yang menangani kasus-kasus yang melibatkan praktisi Falun Gong dan pengacara yang membela praktisi Falun Gong, ditangkap sehubungan dengan tindakan penumpasan nasional pada bulan Juli 2015, dibatalkan izinnya pada bulan Mei 2018. Penumpasan tersebut, di mana ratusan pengacara ditangkap di seluruh Tiongkok, umumnya dikenal sebagai insiden 709.

Qin Yongpei kemudian ditahan oleh polisi rahasia di wilayah Guangxi, selatan Tiongkok pada Oktober tahun lalu, dengan tuduhan “menghasut subversi kekuasaan negara,” menurut laporan Kementerian Luar Negeri. Qin Yongpei secara resmi ditangkap pada bulan Desember.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Radio Free Asia melaporkan bahwa istri Qin Yongpei, Deng Xiaoyun, tidak diberi akses ke berkas pengadilan suaminya oleh kantor kejaksaan di Nanning, ibukota Provinsi Guangxi. Pengadilan menolak permintaan Deng Xiaoyun dengan alasan bahwa berkas tersebut melibatkan “rahasia nasional.” Laporan itu mengidentifikasi banyak tahanan politik yang masih ditahan di Tiongkok pada akhir tahun lalu, termasuk dua praktisi Falun Gong, Bian Lichao dan Ma Zhenyu.

Bian Lichao, seorang mantan guru sekolah menengah pertama di kota Tangshan di Provinsi Hebei di utara Tiongkok, dijatuhi hukuman penjara 12 tahun pada tahun 2012, menurut Minghui.org, sebuah situs web yang memantau penganiayaan terhadap Falun Gong di Tiongkok. Pada bulan Maret 2014, istri dan putri Bian Lichao diculik oleh polisi setempat di Hebei. Mereka kemudian diadili di pengadilan pada bulan Desember tahun yang sama. Pada bulan April 2015, putri Bian Lichao dijatuhi hukuman 3,5 tahun dan istri Bian Lichao dijatuhi hukuman 4 tahun, dengan tuduhan “mempromosikan Falun Gong di internet.”

Ma Zhenyu sebelumnya adalah seorang insinyur radar yang bekerja untuk institut penelitian ke-14 dari China Electronics Technology Group Corporation milik pemerintah Tiongkok.

Pada bulan Juli 2019, istri Ma Zhenyu, Zhang Yuhua, yang melarikan diri ke Amerika Serikat, mengatakan bahwa suaminya menjalani hukuman penjara 3 tahun. Muncul di konferensi kebebasan agama pada tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, Zhang Yuhua menyatakan kekhawatiran bahwa suaminya mungkin dibunuh untuk diambil organnya saat dipenjara.

Menurut Zhang Yuhua, Ma Zhenyu dijatuhi hukuman pada tahun 2017, karena mengirim enam surat kepada para pemimpin penting rezim Komunis Tiongkok yang mendesak mereka untuk mengakhiri penganiayaan terhadap Falun Gong. (Vv)

Share

Video Popular