Erabaru.net.- Koordinator Global Human Right Effort (GHURE) Fadjar Pratikto mendesak pemerintah untuk tidak mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) ke Tanah Air selama masa pendemi COVID-19 ini. Selain beresiko terkait virus, kehadiran TKA termasuk asal Tiongkok akan mencederai rakyat Indonesia yang dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini diminta untuk tidak mudik dan tetap tinggal di rumah.
 
Lebih menyakitkan lagi karena kedatangan TKA asal Tiongkok ke Tanah Air , lanjut Fadjar, akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi tenaga kerja lokal yang banyak dirumahkan atau di-PHK selama masa wabah Corona ini.
 
“Hak rakyat untuk mendapatkan penghidupan yang layak saja susah pada masa sekarang, karena banyak perusahaan yang merumahkan bahkan mem-PHK pekerjanya, ini malah mendatangkan pekerja asal Tiongkok,’ ujar Fadjar Pratikto menanggapi rencana pemerintah pusat yang ingin mendatangkan 500 TKA asal Tiongkok yang akan ditempatkan di perusahaan smelter nikel di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
 
Fadjar mengaku tidak habis pikir dengan penjelasan Kementrian Ketenagakerjaan yang beralasan kehadiran TKA asal Tiongkok tersebut karena tenaga kerja lokal tidak ada yang memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut.
 
“Ini kan alasan yang mengada-ada, karena selama ini juga TKA asal Tiongkok seperti yang bekerja di Morowali, Sulawesi Tenggara kebanyakan adalah pekerja kasar yang sebenarnya bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal, kenapa mesti harus pake pekerja Tiongkok, ini kan aneh,” tukas Fadjar Pratikto dalam keterangannya, Senin (4/5/2020). 
 
Fadjar menduga kebijakan mendatangkan pekerja asal Tiongkok ini terpaksa dilakukan karena pemerintah Indonesia  sebelumnya sudah terlanjur membuat komitmen. “Dalam setiap investasi termasuk pemberian hutang, komunis Tiongkok selalu mensyaratkan penggunaan tenaga kerja  dan komponen peralatan dari negaranya dalam kontrak  pertambangan, energi maupun proyek infrastruktur. Tak heran jika jumlah TKA asal Tiongkok meningkat terus dalam beberapa tahun terakhir ini,” jelas Tenaga Ahli di DPR RI ini. 
 
Hal itu menurut Fadjar, karena pembiayaan investasi pembangunan proyek infrastruktur oleh Tiongkok banyak menggunakan preferential buyer’s credit (PBC). ” Pinjaman lunak ini terkesan murah hati. Namun, tujuan utamanya mendorong ekspor sektor yang bersifat strategis untuk membuka pasar ekspor baru sebagai solusi menyempitnya pasar ekspor Tiongkok lantaran kondisi ekonomi global yang sedang lesu. Dengan instrumen pinjaman itu, tak hanya mensyaratkan sedikitnya 70 persen barang-barang kebutuhan proyek harus dibeli dari Tiongkok, tetapi juga warga negaranya bisa bekerja pada proyek yang digarapnya,” tambahnya.
 
Lebih lanjut Fadjar mengtakan isu tenaga kerja asal Tiongkok bukan isapan jempol belaka. “Itu bagian dari strategi investasi mereka, sekaligus untuk memecahkan masalah demografi mereka,” tuturnya. Bahkan katanya saat terjadi pendemi corona, mereka masih bebas masuk ke negeri kita.
 
Seharusnya menurut Fadjar, pemerintah Indonesia tidak begitu saja menuruti kemauan komunis Tiongkok. Ada contoh beberapa negara seperti Malaysia yang berani merevisi kontrak perjanjian dengan Tiongkok terkait investasi, hutang dan perdagangan yang dianggap tidak adil dan merugikan kepentingan nasionalnya. Itu, lanjutnya, merupakan hal yang wajar dalam kerjasama internasional.
 
Sebaliknya, Fadjar menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang justru terkesan melayani kepentingan asing dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Nomor 229 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing,  serta menyiapkan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang cenderung menguntungkan investor asing.
 
Seperti dikutip dari sejumlah laporan, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan DPRD Sulawesi Tenggara kompak menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok. Ia juga mengakui bahwa pemerintah pusat sudah menyetujui kedatangan ratusan TKA  itu. Ali Mazi menyinggung suasana kebatinan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Oleh karena itu, tidak tepat dengan memasukkan TKA. 
 
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh yang dikutip Antara mengatakan akan memimpin secara langsung menolak kedatangan ratusan TKA itu jika pemerintah benar-benar mewujudkannya di tengah merebaknya wabah. (asr)
 
Video Rekomendasi : 

Share
Tag: Kategori: BERITA NASIONAL NATIONAL

Video Popular