oleh Qin Chuan

Laporan media Italia ‘La Repubblica’ baru-baru ini yang mengutip pernyataan Attilio Fontana, kepala wilayah Lombardia, Italia. Ia menyebutkan bahwa komisi regional telah mengusulkan tindakan hukum untuk menuntut kompensasi dari komunis Tiongkok. 

Fontana percaya bahwa ada perlunya untuk memberitahukan kepada dunia bahwa jika epidemi begitu serius terjadi di suatu negara, akan tetapi masih saja menyembunyikan kepada dunia data epidemi yang terjadi di daratan Tiongkok, maka sikap tersebut sangat tercela. 

Paolo Grimoldi, Sekretaris Jenderal Lombardia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan negara-negara lain telah mengambil tindakan menggugat secara hukum kompensasi kepada komunis Tiongkok. Hanya partai berkuasa Italia yang memilih bungkam karena berada di garis pro-Komunis. Oleh karena itu, pemerintah Lombardia akan memimpin tindakan menuntut kompensasi melalui Kedutaan Besar Tiongkok di Italia.

Media Italia ‘Milano Today’ juga melaporkan bahwa fenomena Italia Utara bergandengan tangan dengan komunis Tiongkok untuk berjuang bersama melawan epidemi, kini telah berubah total setelah 40 hari lebih lewat. Hubungan persaudaraan dan senyum tidak lagi disinggung. Lombardia sekarang berencana untuk mengikuti jejak Amerika Serikat, pihaknya meminta kompensasi  20 miliar euro kepada komunis Tiongkok.

Italia sebagai negara paling parah di Eropa yang tertular virus komunis Tiongkok, pemerintah Italia mengumumkan penutupan kota di utara pada 9 Maret. Hingga 5 Mei, virus telah menginfeksi 210 ribu warga Italia, dan 29 ribu orang meninggal dunia.

Dalam menghadapi bahaya yang disebabkan oleh penyembunyian epidemi otoritas komunis Tiongkok , Italia sejak 21 April membuat situs web penandatanganan yakni https://www.covid19classaction.it  untuk klaim gugatan class action terhadap otoritas Tiongkok. Rencana tersebut diperkirakan akan diikuti oleh lebih dari 500.000 orang peserta  untuk mencari gugatan bersama di bawah yurisdiksi AS kompensasi dari komunis Tiongkok sebesar 100 miliar Euro lebih.

Ferdinando Perone, penanggung jawab dari rencana tersebut mengatakan bahwa menurut Peraturan Kesehatan Internasional, negara manapun dengan wabah epidemi besar harus memberitahu Organisasi Kesehatan Dunia dalam waktu 24 jam. Otoritas Tiongkok tidak melakukan hal ini, sehingga otoritas Tiongkok harus mempertanggungjawabkannya. (sin/asr)

Share

Video Popular