Erabaru.net. Indonesia berutang ke Bank Dunia sebesar senilai $700 juta atau Rp 10,3 Triliun, itu setelah Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia  menyetujui dua proyek baru untuk mendukung Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19.

Pendanaan akan mendukung Indonesia untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial dan memperkuat sektor keuangan.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam rilis Bank Dunia menyatakan Pemerintah Indonesia menyadari dampak signifikan COVID-19 terhadap mata pencaharian banyak orang di berbagai sektor di seluruh Indonesia.

“Dengan dukungan dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, kami dapat memberikan bantuan untuk berbagai kebutuhan seperti penyediaan bantuan sosial dan menjaga ketahanan ekonomi negara. Dukungan untuk sektor-sektor ini menjadi fondasi yang diperlukan oleh Pemerintah dalam bertindak lebih lanjut untuk memastikan pemulihan jangka panjang masyarakat dan ekonomi Indonesia,” ujarnya dalam rilis Bank Dunia, Jumat (15/5/2020).

Proyek pertama yang disetujui adalah Additional Financing for Social Assistance Reform Program senilai $400 juta. Adapun proyek awal dari pendanaan tambahan ini telah disetujui tiga tahun lalu dan telah berhasil mendukung program utama Pemerintah dalam bantuan sosial — Program Keluarga Harapan atau PKH — dalam perluasan cakupan dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga, dan meningkatkan sistem penyampaian program dan koordinasi dengan program-program bantuan sosial lainnya.

Pandemi yang sedang berlangsung sangat berdampak pada kaum miskin dan rentan serta pekerja informal. Pendanaan tambahan ini akan membantu penambahan dana darurat sementara bagi 10 juta penerima PKH untuk membantu mereka melindungi penghidupannya.

Proyek ini juga akan mendukung Kementerian Sosial memperkuat kapasitas sistem perlindungan sosialnya untuk meningkatkan dan menyediakan perlindungan tepat waktu bagi mereka yang terkena dampak bencana alam berskala besar dan guncangan epidemi di masa depan.

Additional Financing for Social Assistance Reform Program akan terus mendukung penguatan sistem penyampaian PKH dan menghubungkan lulusan penerima PKH terpilih dengan program Kewirausahaan Sosial yang baru untuk meningkatkan keterampilan bisnis mereka.

Selain itu, Program ini akan mendukung Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mencakup lebih banyak rumah tangga miskin dan rentan dan memperluas penggunaan DTKS terkait tanggap bencana.

Proyek kedua adalah COVID-19 Supplemental Financing for Indonesia’s First Financial Sector Reform Development Policy Loan senilai $300 juta.

Adapun dukungan untuk kebijakan pembangunan yang awal telah disetujui pada Maret 2020 untuk membantu meningkatkan kedalaman, efisiensi, dan ketahanan sektor keuangan. P

endanaan tambahan ini akan membantu Pemerintah menutupi keterbatasan keuangan yang tidak terduga yang muncul akibat pandemi, dan membantu mengatasi krisis COVID-19 dengan mendukung ekonomi riil, termasuk menyalurkan dana ke rumah tangga dan perusahaan, sambil mempertahankan ketahanan sektor keuangan.

Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste mengatakan, sifat dan jangkauan COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya serta dampak buruknya membuat perlunya dukungan cepat dari Bank Dunia secara global.

Untuk Indonesia, kata dia, Bank Dunia mendukung Pemerintah untuk terus fokus pada perlindungan penduduk yang paling rentan dan berisiko tinggi serta meningkatkan kesiapsiagaan darurat untuk sektor-sektor prioritas.  

“Dalam jangka panjang, kesiapan dan kemampuan untuk meminimalisasi dampak tersebut sangat penting bagi upaya berkelanjutan Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan melindungi sumber daya manusia,” ungkapnya. (asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular