Ntdtv.com- Kementerian Luar Negeri Komunis Tiongkok pada  Selasa 12 Mei 2020 meminta Prancis “mencabut” ketentuan kontrak perpanjangan kelas La Fayette ke Taiwan. Kementerian itu mengancam akan “menghindari kerusakan pada hubungan Tiongkok-Prancis.”

Kementerian Luar Negeri Prancis mengeluarkan pernyataan pada hari berikutnya menanggapi bahwa “dalam menghadapi krisis epidemi Coronavirus, semua perhatian dan upaya kita harus difokuskan pada memerangi epidemi,” daripada terjerat dalam perselisihan masa lalu.

Pernyataan itu juga menekankan bahwa “Perancis secara ketat menerapkan kontraknya dengan Taiwan. 

Sejak 1994, Prancis tidak mengubah posisinya.” Namun, “Perancis secara ketat mengikuti perjanjian kontraktual dengan Taiwan. Sejak 1994, Tidak ada perubahan dalam posisi Prancis. “

Yang disebut “masa lalu” mengacu pada kontrak perdagangan senjata lebih dari 20 tahun silam. Pada Tahun 1991, Prancis menjual enam kapal Lafayette canggih ke Taiwan dengan jumlah hingga 28 miliar dolar AS. Kontrak tersebut menetapkan bahwa perusahaan Prancis harus menyediakan layanan pemeliharaan dan pembaruan terkait ke Taiwan.

Setelah penandatanganan kontrak, hubungan diplomatik Perancis-Tiongkok jatuh ke dalam krisis yang serius, sebagai balasan atas Prancis, Beijing segera menutup Konsulat Jenderal Perancis di Guangzhou. Kemudian baru pada tahun 1994 sebuah pernyataan bersama dikeluarkan oleh Perancis dan Tiongkok bahwa hubungan antara kedua belah pihak kembali normal.

Menanggapi ancaman profil tinggi Komunis Tiongkok, Goldmont, seorang pakar Asia di Montien Institute di Paris, mengatakan kepada RFI bahwa “tidak ada keraguan bahwa sejak pemilihan ulang Presiden Tsai Ing-wen, topik yang melibatkan Taiwan menjadi sangat sensitif terhadap Beijing.”

Ini adalah konflik diplomatik kedua antara Prancis dan Tiongkok dalam sebulan terakhir.

Pada 14 April, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian memanggil duta besar Tiongkok untuk Prancis, Lu Shaye. Ia diminta memperjelas bahwa beberapa pernyataan duta besar Tiongkok untuk Prancis benar-benar tidak benar dan sangat tidak konsisten dengan tindakan para diplomat.

Pada saat itu, Kedutaan Besar Tiongkok di Perancis memposting di situs resminya bahwa “staf perawat di panti jompo Prancis meninggalkan pos mereka tanpa izin dan melarikan diri secara kolektif. Sehingga menyebabkan para lansia kelaparan dan mati dalam jumlah besar.”

Dalam beberapa dekade sejak berdirinya hubungan diplomatik antara Perancis dan Tiongkok, Perancis jarang memanggil duta besar Komunis Tiongkok. (Hui/asr)

Video Rekomendasi

Share

Video Popular