Ntdtv oleh Liang Zhen dan Xiao Long – Agenda Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok telah menetapkan bahwa Rancangan Undang Undang – RUU Keamanan Nasional versi Hongkong akan dibahas dalam sidang pada  hari Jumat, 22 Mei 2020. Ada berita yang menyebutkan bahwa Beijing akan memberikan suara beberapa hari ke depan. Dunia luar menduga bahwa RUU tersebut memiliki hak kontrol lebih luas dan ketat daripada Hukum Dasar Hongkong Pasal 23 tahun 2003. Konten yang tercakup dalam RUU ini termasuk pencegahan terhadap kekuatan eksternal, dan larangan melakukan kegiatan subversi yang merongrong Pemerintah Pusat Rakyat.

Pan-democracy camp pada pukul malamnya langsung mengadakan siaran pers. Beberapa anggota parlemen Hongkong mengkritik dengan mengatakan bahwa begitu penerapan UU Keamanan Nasional versi Hongkong, maka otomatis akan menggugurkan kebijakan Satu Negara Dua Sistem yang diterapkan Beijing selama ini.

Menurut Tanya Chan dari Pan-democracy camp, itu  jelas merupakan suatu beban yang dipaksakan kepada rakyat Hongkong, dan mencabut Pasal 23 tahun 2003 yang sempat diabaikan dalam kondisi yang penuh kontroversial.

Ketika masyarakat sangat khawatir dengan Pasal 23 tahun 2003, mereka tidak melakukan konsultasi publik sama sekali. Sangat tidak bijaksana bagi Beijing untuk memaksa Hongkong untuk memberlakukan Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong ini. 

“Kami merasa bahwa kebijakan Satu Negara Satu Sistem secara resmi akan diterapkan di wilayah Hongkong,” kata Tanya Chan.

Wu Chi-wai, Ketua Umum Partai Demokratik Hongkong mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok yang mulai membuka layar kekisruhan di Hongkong, menghadapi situasi demikian warga Hongkong tetap dapat bertahan, karena yakin bahwa tren demokrasi sangat kuat. Siapa saja yang sejalan akan berjaya, tetapi siapa saja yang menentang pasti akan tumbang, dan Partai Komunis Tiongkok pasti akan binasa.

Sementara itu BBC berkomentar bahwa penerapan Undang undang Keamanan Nasional versi Hongkong yang dipaksakan oleh komunis Tiongkok akhirnya akan memicu reaksi keras dari komunitas internasional dan warga Hongkong. Washington Post menggambarkan bahwa tindakan pihak Tiongkok kali ini merupakan eskalasi dari penindasan terhadap Hongkong. sin/rp 

Video Rekomendasi

Share

Video Popular