oleh Li Yun

RUU Keamanan Nasional versi Hongkong yang diagendakan masuk sidang Kongres Rakyat Nasional pada 22 Mei 2020 untuk dibahas, dianggap sebagai penghantar kematian Satu Negara Dua Sistem yang berlaku di Hongkong. Ada media Hongkong yang mengungkapkan bahwa undang-undang itu jelas ditujukan kepada Amerika Serikat. Otoritas Xi yang tidak puas dengan keterlibatan pemerintah Trump dalam urusan Hongkong, tampaknya bersiap mengorbankan Hongkong demi menyelesaikan kesulitan yang mereka hadapi baik dari dalam dan luar negeri. 

Pada 22 Mei 2020, Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok dibuka. Juru bicara Kongres Rakyat Nasional mengumumkan agenda Kongres pada konferensi pers malam sebelumnya.  Di antaranya mencakup peninjauan terhadap undang-undang yang diharapkan mampu “membangun dan meningkatkan sistem hukum di Hongkong, klaimnya demi menjaga keamanan nasional” dan pembentukan mekanisme penegakan hukum yang relevan.

Sejumlah media Hongkong mengutip sumber-sumber yang memahami masalah melaporkan bahwa isi RUU versi Hongkong tersebut termasuk memberi wewenang kepada Undang-Undang Dasar Hongkong Pasal 23, untuk memutuskan hukuman terhadap kejahatan yang tergolong memecah belah negara, tindakan subversi terhadap Pemerintah Pusat Rakyat, usaha campur tangan pihak asing dan tindakan teroris yang terjadi di wilayah hukum Hong kong, tentunya penerapannya tidak perlu melalui pertimbangan Dewan Legislatif Hongkong.

Media komunis Tiongkok mengutip analisa para ahli yang memprediksi bahwa proses legislatif dari RUU Keamanan Nasional versi Hongkong ini dapat memakan waktu paling lama 6 bulan.

Akibat RUU Keamanan Nasional versi Hongkong ini memberikan hak yang lebih luas daripada Hukum Dasar Hongkong Pasal 23, dapat bertindak lebih leluasa. Dikarenakan tidak perlu lagi melalui pertimbangan Parlemen Hongkong, maka sejumlah analis percaya bahwa RUU ini bakal membuat keadaan menjadi semakin buruk dan keselamatan orang asing di Hongkong semakin terancam.

Media Hongkong ‘Apple Daily’ melaporkan, menurut penuturan sumber bahwa Beijing mengumumkan pemberlakuan UU Keamanan Nasional versi Hongkong itu secara eksplisit menargetkan Amerika Serikat. Dikarenakan Partai Komunis Tiongkok tidak puas dengan pemerintah Trump yang dianggap mencampuri urusan Hongkong, itu sejak gerakan anti-RUU ekstradisi tahun lalu. Karena itu komunis Tiongkok memilih untuk bergerak mendahului AS untuk menunjukkan sikapnya yang beroposisi.

Sumber tersebut mengungkapkan bahwa secara khusus, akibat Menlu AS Mike Pompeo berulang kali menekankan perlunya melihat dan menunggu hasil keputusan dari Dwi Konferensi Partai Komunis Tiongkok, sehingga menunda penyerahan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hongkong atau Hongkong Human Rights and Democracy Act. Maka Beijing akhirnya mengambil sikap beroposisi dengan AS dengan resiko mengorbankan Hongkong.

Ia mengungkapkan bahwa Beijing tidak tiba-tiba mengambil sikap keras, tetapi menerapkan keputusan politik dari Paripurna Keempat Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok Ke-19.  Untuk pertama menerjunkan Luo Huining dan Xia Baolong kedua pejabat MPP yang tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan Hongkong, pergi ke Hongkong untuk menyesuaikan sistem pemerintahan di sana. Lalu langkah demi langkah mempersempit kebijakan Hongkong atau membuat pemerintahan pusat lebih leluasa dalam mengatur Hongkong.

Sumber itu juga mengatakan bahwa setelah Xi Jinping berkuasa, ia mendeskripsikan dan mempromosikan serangkaian etos, gagasan personal dan nasional Tiongkok yang disebut ‘Impian Tiongkok. 

Impian Tiongkok tersebut bertujuan untuk membangun secara menyeluruh masyarakat yang makmur. Namun, akibat Tiongkok saat ini sedang dilanda wabah, laju ekonomi melambat, dan pada saat yang sama terjadi pergesekan yang semakin serius dengan negara-negara Barat, juga menghadapi tekanan dari AS soal urusan Hongkong dan Taiwan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memaksa Xi Jinping menghadapi situasi dilema, jika Xi Jinping tidak mampu menyelesaikan isu Hongkong dengan cepat, maka jalan kepemimpinannya di belakang hari akan semakin sulit, termasuk oposisinya di internal partai akan mencegahnya untuk melanjutkan sistem kepala negara seumur hidup.

Penanganan Xi Jinping terhadap masalah Hongkong saat ini bertujuan untuk menutupi konflik sosial seperti kemerosotan ekonomi Tiongkok. Selain itu, mengalihkan perhatian masyarakat internasional terhadap rencana mengklaim kompensasi akibat penyebaran epidemi. Namun, ini berpotensi untuk menimbulkan lebih banyak kekacauan dan kerusuhan sosial di Hongkong, yang pada akhirnya rugi lebih besar daripada untung.

Tanya Chan, salah satu pendiri Civic Party yang mengadakan siaran pers pada 21 Mei malam mengkritik RUU Keamanan Nasional versi Hongkong.  Yang mana, tiba-tiba akan diberlakukan dengan tanpa melalui konsultasi dengan parlemen Hongkong, juga tidak mengambil pelajaran dari kasus anti-revisi UU Ekstradisi tahun lalu. Ia mengimbau rakyat Hongkong untuk kembali berjuang pada saat pemilihan legislatif bulan September mendatang demi menegakkan nilai-nilai inti Hongkong.

Nathan Law Kwun-chung, pendiri partai ‘Demosisto’ Hongkong melalui pernyataan tertulisnya juga mengkritik Beijing yang menolak untuk mengesahkan undang-undang melalui Dewan Legislatif Hongkong. Kurangnya proses konsultasi dan kecurigaan dapat membuat sulit dalam upaya untuk secara efektif mencegah dan memadamkan kemarahan pihak-pihak yang berpotensi melakukan perlawanan. Bahkan termasuk sulit untuk meyakinkan kelompok poros tengah, kelompok Pro-Tiongkok atau komunitas bisnis di Hongkong.

Dikatakan bahwa Beijing sedang merusak sistem otonomi yang diberlakukan di Hongkong. Selain itu, menjadikan Hongkong sebagai korban untuk stabilitas politiknya sendiri. Dengan demikian Hongkong akan kehilangan kepercayaan ekonomi independen, modal asing, dan bisnis internasional.

Disebutkan pula bahwa Langkah Beijing memaksakan penerapan Pasal 23 tahun 2003 yang ditentang oleh warga Hongkong, itulah yang menyulut unjuk rasa besar-besaran di jalan-jalan dan menentang legitimasi administrasi pemerintah melalui Dewan Legislatif.  

Nathan Law Kwun-chung mengatakan inilah saatnya warga untuk melawan. Rakyat Hongkong dihimbau untuk tidak menyerah, memperkuat tekad untuk menghadapi masa-masa yang paling gelap. “Hongkong memiliki rakyat yang tangguh, jika dipaksa untuk bertempur, kita akan melayani”.

RUU Keamanan Nasional versi Hongkong tersebut telah menimbulkan kritikan dari komunitas internasional. 

Evan Medeiros, mantan direktur senior urusan Asia di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menjelaskan dalam sebuah seminar yang diadakan di wadah pemikir Wilson Center,  Washington DC, bahwa tinjauan terhadap rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong oleh Kongres Rakyat Nasional, bahkan lebih buruk daripada pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh Kantor Penghubung Hongkong atau Hongkong Liaison Office, bahwa itu tidak terikat oleh Pasal 22 Hukum Dasar Hongkong.

Ia mengatakan : “Ini berarti bahwa Hukum Dasar Hongkong akan dimatikan dan akan menyebabkan hubungan AS – Tiongkok jatuh ke dalam krisis, karena AS terpaksa mulai memeriksa kembali apakah komunis Tiongkok akan menarik komitmen lainnya”.

Presiden Trump dalam tanggapannya pada 21 Mei mengatakan bahwa jika komunis Tiongkok memutuskan untuk menerapkan Hukum Keamanan Nasional di Hongkong, maka Amerika Serikat akan membuat tanggapan yang keras. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular