Epochtimes, oleh Chen Ting- Dalam artikel tulisan Chris Patten tersebut disebutkan bahwa sementara dunia sedang disibukkan oleh kegiatan untuk melawan  virus komunis Tiongkok, komunis Tiongkok mendorong dikeluarkannya Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong yang jelas-jelas telah menghancurkan Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania. Padahal deklarasi tersebut telah diajukan ke PBB untuk didaftarkan, memastikan bahwa tidak akan ada perubahan gaya hidup Hongkong sampai tahun 2047.

Chris Patten menulis bahwa Partai Komunis Tiongkok khawatir bahwa pemilihan Dewan Legislatif Hongkong pada bulan September akan dimenangkan oleh Partai Demokrat, sehingga mereka merumuskan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong itu untuk dapat melewati Parlemen Hongkong. 

Undang Undang itu memungkinkan Departemen Keamanan Nasional komunis Tiongkok masuk langsung ke wilayah Hongkong untuk melakukan “penegakan hukum” mereka yang sudah terkenal sewenang-wenang, termasuk menggunakan ancaman dan penyiksaan.

“Inggris harus memimpin dalam membela Hongkong dan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Kami memiliki tanggung jawab politik dan moral,” kata Chris Patten. 

Chris Patten meminta pemerintah Inggris untuk memastikan bahwa masalah Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong dimasukkan ke agenda dalam pertemuan G7.

“Rezim komunis Tiongkok adalah musuh masyarakat bebas di seluruh dunia, Inggris beserta sekutunya harus tetap teguh untuk menentangnya”, kata Chris Patten.

“Inilah yang harus kita lakukan untuk rakyat Hongkong. Mereka hanya ingin hidup dalam kebebasan yang telah dijanjikan,” tambah Chris Patten.

Chris Patten juga memperingatkan komunis Tiongkok bahwa jika aturan hukum dilanggar, Hongkong mungkin tidak lagi dapat menjadi pusat keuangan internasional. Hal ini akan mempengaruhi dua pertiga dari investasi langsung atau tidak langsung di daratan Tiongkok.

Chris Patten dan mantan Menteri Luar Negeri Inggris Malcolm Rifkind baru-baru ini juga meluncurkan pernyataan bersama yang mengkritik Partai Komunis Tiongkok karena secara paksa mendorong pemberlakuan Undang Undang  Keamanan Nasional versi Hongkong. 

Pernyataan itu mendapat dukungan dari lebih 200 orang politisi dari 23 negara di seluruh dunia, termasuk 17 anggota Kongres Amerika Serikat. Pernyataan itu sangat mengecam tindakan Beijing yang menilai bahwa langkah komunis Tiongkok tersebut merupakan serangan berskala penuh terhadap hak-hak dan kebebasan rakyat Hongkong, dan hal itu tidak dapat ditoleransi.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat  Pompeo pada hari Jumat, 22 Mei juga mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong itu adalah lonceng kematian bagi otonomi Hongkong, sehingga mendesak Beijing untuk menarik kembali proposal bersifat bencana tersebut.

Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong ini akan diajukan ke Kongres Rakyat pada 28 Mei untuk dilakukan pemungutan suara. (sin/rp )

Video Rekomendasi

Share

Video Popular