Epochtimes.com- Pernyataan bersama itu salah satunya berbunyi, “”Kami sangat prihatin dengan proposal (Komunis Tiongkok) yang akan menerapkan Undang-undang Keamanan Nasional di Hong Kong.”  

Pernyataan itu juga mengatakan bahwa pernyataan bersama yang mengikat secara hukum yang ditandatangani oleh Tiongkok dan Inggris menetapkan bahwa Hong Kong memiliki tingkat otonomi yang tinggi. 

Selain itu juga menetapkan bahwa hak dan kebebasan rakyat Hong Kong, serta hak dan kebebasan pers, asosiasi dan sebagainya akan dilindungi oleh hukum Hong Kong. Ketentuan dari dua konvensi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa – PBB yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, akan tetap berlaku.

Tiga menteri luar negeri tersebut juga menekankan dalam pernyataan bersamanya itu.

“Tanpa partisipasi langsung rakyat Hong Kong dan Dewan Legislatif Daerah Administratif Khusus Hong Kong, (Partai Komunis Tiongkok) memberlakukan undang-undang tersebut atas nama Hong Kong, yang jelas-jelas akan merusak prinsip ‘satu negara, dua sistem’ yang memberikan Hong Kong tingkat otonomi yang tinggi.”

Menanggapi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong yang dicetuskan oleh Partai Komunis Tiongkok, gubernur terakhir Hong Kong, Chris Patten, mendesak Inggris dan Amerika Serikat untuk bersama-sama memboikot “pelanggaran kebebasan” oleh Partai Komunis Tiongkok dan menjatuhkan sanksi ekonomi pada Beijing.

Lord Patten mengatakan bahwa langkah Komunis Tiongkok tersebut adalah serangan komprehensif terhadap otonomi kota, supremasi hukum dan kebebasan dasar atas Hong Kong.

Patten baru-baru ini menulis kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab untuk memastikan bahwa Inggris tidak akan membiarkan Deklarasi Bersama Sino dengan Inggris menjadi rusak. Sino adalah sebutan Tiongkok dulu. 

Deklarasi yang ditandatangani pada tahun 1985 itu dengan jelas menyatakan bahwa otonomi, hak dan kebebasan tingkat tinggi Hong Kong akan tetap tidak berubah, setelah penyerahan kedaulatan selama 50 tahun.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat 22 Mei 2020 lalu, mendesak Komunis Tiongkok untuk menarik keputusan tersebut. 

Pompeo mengatakan bahwa Amerika Serikat mengecam Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok yang “mengusulkan secara sepihak dan sewenang-wenang atas undang-undang keamanan nasional di Hong Kong”. 

Pompeo menilai, keputusan itu melangkahi prosedur legislatif Hong Kong yang sempurna dan mengabaikan aspirasi rakyat Hong Kong. Hal itu akan menjadi lonceng kematian bagi otonomi tingkat tinggi yang dijanjikan Beijing ke Hong Kong di bawah “Pernyataan Bersama Tiongkok dengan Inggris. (Johny / rp)

Video Rekomendasi

Share

Video Popular