hk.epochtimes.com- Di tengah merebaknya pandemi, Dwi Konferensi atau lianghui Partai Komunis Tiongkok digelar di Beijing. Selama Dwi Konferensi, Wang Ruiqin, mantan anggota Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok Provinsi Qinghai, mengirim surat terbuka melalui internet kepada Dwi Konferensi. Ia mengimbau perwakilan Kongres Rakyat Nasional dan anggota Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok untuk membebas-tugaskan Xi Jinping dari kedudukan kepala negara.

Surat terbuka tersebut menyebutkan bahwa sejak virus komunis Tiongkok mewabah, pihak berwenang menyembunyikan fakta tentang epidemi, sehingga virus menyebar ke seluruh dunia. Sehingga menyebabkan banyak keluarga hancur, banyak nyawa melayang dan kerugian besar pada ekonomi.

Kepada dunia luar, otoritas komunis Tiongkok terus menolak bertanggung jawab atas penyebaran epidemi, menerapkan diplomasi preman dan melakukan provokasi. Akibatnya, citra internasional Tiongkok anjlok dan kredibilitas lenyap tak tersisa.

Di dalam negeri, komunis Tiongkok melakukan pembersihan politik, melarang warga mengeluarkan pernyataan tidak puas terhadap Partai Komunis Tiongkok, termasuk “tidak membicarakan 7 hal” dan “menuduh pusat dengan yang bukan-bukan”. 

Selain itu, ada insiden penangkapan besar-besaran para pengacara pada 9 Juli 2015, adanya kebijakan pemerintah yang mendepak keluar peran perusahaan swasta dalam ekonomi nasional dan menggantikannya dengan perusahaan BUMN dalam 8 tahun terakhir. Selain itu, mengusir penduduk kelas bawah, menekan masyarakat sipil, menghancurkan gereja, membangun kamp konsentrasi dan pemantauan kegiatan rakyat melalui teknologi tinggi dan sebagainya.

Surat tersebut menyebutkan bahwa komunis Tiongkok membuat Hongkong terus bergolak. Sedangkan  “Diplomasi Serigala Perang” telah mengakibatkan Tiongkok diisolasi oleh dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang dagang antara Tiongkok dengan AS telah menyebabkan sejumlah besar perusahaan asing menarik diri dari Tiongkok, pengangguran meroket, dan kegagalan bisnis menyebabkan keruntuhan ekonomi. Karena penindasan terus-menerus oleh pihak berwenang, intelektual, pengusaha, dan orang lain terpaksa mengambil jalan lari jadi pengungsi.

Keterangan gambar : Wang Ruiqin, mantan anggota Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok Provinsi Qinghai. (foto internet)

Radio Free Asian mengutip Cheng Ming, wakil dosen Akademi Ilmu Sosial Universitas Teknologi Hongkong melaporkan bahwa tanda tangan bersama untuk mendesak Xi Jinping mundur adalah upaya yang tidak mungkin, karena itu setara dengan revolusi dalam kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok. Oleh sebab itu, para perwakilan Kongres Rakyat Nasional dan anggota Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok tidak akan melakukan hal itu.

Namun, Cheng Ming percaya bahwa insiden ini mencerminkan ketidakpuasan sejumlah orang Tiongkok. Setelah Xi Jinping berkuasa, ia menggunakan cara tekanan keras terhadap oposisi politik, menstabilkan hati rakyat dengan mengembangkan ekonomi. Namun, epidemi telah membalikkan keadaan, pengangguran bertambah, rakyat bangkit untuk melawan pemerintah karena ekonomi memburuk. Dan, kemarahan rakyat akan semakin berkobar jika pemerintah tidak mampu mengatasi. Krisis politik berpotensi terjadi.

Sejak epidemi berjangkit hingga saat ini, telah ada melebihi 5 juta orang di seluruh dunia terinfeksi virus komunis Tiongkok dengan jumlah kematian yang melebihi 330.000 orang. Adapun, Jumlah aktual kasus infeksi dan kematian mungkin lebih tinggi karena komunis Tiongkok memodifikasi data.

Saat ini, 116 dari 193 negara anggota PBB telah mendukung penyelidikan tentang asal-usul virus komunis Tiongkok. Sebanyak 30 lebih negara mendesak Komunis Tiongkok untuk bertanggung jawab terhadap penyebaran global virus pneumonia akibat menyembunyikan fakta epidemi dan mengklaim pembayaran kompensasi. Bahkan sekutuKomunis Tiongkok dan negara-negara Afrika yang pernah mencicipi diplomasi uang komunis Tiongkok, juga bergabung dalam barisan menuntut kompensasi dari Komunis Tiongkok.

Di dalam negeri, epidemi yang memaksa pemberlakuan lockdown provinsi, kota dan desa membuat krisis ekonomi lebih parah, semakin banyak perusahaan bangkrut, pengangguran yang bertambah telah menyulut kemarahan publik. Hal mana juga menyebabkan pergesekan politik dengan kelompok oposisi terjadi semakin tajam. Gelombang perlawanan di internal Zhongnanhai pun terus membesar, suara-suara anti-Xi dan menggulingkan Xi pun terdengar lebih besar daripada waktu sebelumnya.

Selain surat terbuka yang disampaikan secara online dengan nama asli Wang Ruiqin yang meminta Kongres Rakyat Nasional membebas-tugaskan Xi Jinping. Surat terbuka yang ditulis oleh Deng Pufang yakni putra Deng Xiaoping kepada perwakilan dari Dwi Konferensi sebelum konferensi berlangsung juga beredar di Internet. Surat terbuka tersebut mencantumkan 15 pertanyaan dan peringatan yang kesemuanya ditujukan kepada Xi Jinping.

Bunyi pembukaan Surat terbuka Deng Pufang adalah : Menjelang dimulainya Dwi Konferensi, pada periode khusus ini, banyak orang tidak berani berbicara meskipun memiliki uneg-uneg, tidak berani bertanya meskipun ingin bertanya, bahkan maju-mundur untuk berangkat ke Beijing mengikuti konferensi. Namun, memang benar banyak peristiwa besar telah terjadi di Tiongkok selama beberapa tahun terakhir, beberapa di antaranya masih terkait dengan keselamatan negara. Jika pada saat ini masih tidak seorangpun yang berani tampil untuk berbicara, mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk berbicara di masa depan.

Kemudian serangkaian pertanyaan menyusul : Apakah Dwi Konferensi mewakili kepentingan untuk melindungi kekuasaan rakyat atau otoritas tertentu ? Rezim yang berkuasa menetapkan satu kekuasaan tertinggi, dan siapa yang dimaksud dengan penguasa tertinggi itu ? 

Pertanyaan lainnya adalah : Apakah pemerintah pusat benar melakukan penyembunyian fakta epidemi ? Dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penyebarannya ? Siapa yang harus bertanggung jawab atas memburuknya hubungan Tiongkok – AS, penarikan besar-besaran modal asing, kekacauan di Hongkong, hubungan dengan Taiwan yang semakin merenggang, dan investasi irasional dalam Inisiatif OBOR (One Belt One Road) ? 

Ada lagi pertanyaan lainnya, Untuk mencegah para pemimpin veteran Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan saran kolektif, pemerintah pusat telah menggunakan polisi militer untuk “secara khusus melindungi” para pemimpin veteran dan pembesar pemerintah, militer yang masih aktif pada saat ini, yang sesungguhnya merupakan upaya untuk membatasi kebebasan mereka. Siapa yang memberikan kepada ‘dia’ wewenang untuk melakukan hal itu ? Dan seterusnya.

Akhir dari surat terbuka itu menyebutkan bahwa, para perwakilan yang ikut Dwi Konferensi jangan sampai bertanggung jawab atas seseorang yang berkuasa. Jika tidak, mereka mungkin akan menjadi orang yang berdosa selamanya.

Namun, surat terbuka ini belum mendapat konfirmasi apakah dikeluarkan oleh Deng Pufang, tetapi pada 12 April, beberapa investor luar negeri yang akrab dengan urusan internal komunis Tiongkok mengatakan bahwa keluarga Deng berpartisipasi dalam anti-Xi. Jika surat itu benar, maka itu dapat mengonfirmasi rumor sebelumnya.

Deng Pufang. (AFP/Getty Images)

Komentator senior Shi Shan berpendapat bahwa surat yang dibubuhi nama Deng Pufang sebenarnya menggemakan surat terbuka yang diteruskan oleh Chen Ping, ketua Sunshine Group dengan latar belakang partai pangeran atau Generasi Merah Kedua. Dalam suratnya, Chen Ping menyerukan pertemuan mendesak dari Politbiro Partai Komunis Tiongkok untuk membahas bersama para pemimpin dan wakil pemimpin tingkat nasional yang berkuasa dan yang sudah pensiun, soal apakah Xi Jinping masih cocok untuk terus menjadi pemimpin nasional ?

Namun, surat yang berbau mendesak “Istana” yang diteruskan publikasinya oleh  Chen Ping sampai sekarang belum ada yang mengakui. Tetapi dunia luar percaya bahwa surat ini juga memiliki latar belakang yang kuat. Sebelum Chen Ping, juga Ren Zhiqiang, seorang pemimpin real estate dari Generasi Merah Kedua Partai Komunis Tiongkok, secara resmi diperiksa oleh pihak berwenang.  Dikarenakan menerbitkan sebuah artikel kritikan terhadap Partai Komunis Tiongkok yang menyembunyikan fakta tentang epidemi dan menutupi kebenaran.

Pada 12 April, 3 buah sumber yang belum dikonfirmasi kebenarannya menyampaikan berita bahwa faksi anti-Xi bertempur sengit dengan kelompok Xi Jinping. Menurut informasi internal, keluarga Deng Xiaoping lebih menghendaki Xi Jinping “pergi”. Untuk meredakan keluhan dari semua pihak, Hu Jintao tampil membantu Xi Jinping untuk mengatasi krisis penggantian pemimpi ini. Ia menyarankan agar Xi bisa mundur ke baris kedua, membiarkan Li Keqiang dan Wang Qishan yang memimpin pekerjaan.

Dilaporkan bahwa rencana ini dinilai sebagai saran yang paling bajik bagi Xi saat ini. Jika Xi bersikeras, akibatnya mungkin lebih buruk.

Namun, ada pandangan yang berpendapat bahwa di balik menggulingkan Xi mungkin tersembunyi perselisihan antar beberapa faksi. Bahkan jika Xi Jinping mundur pun tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang mendasar, kecuali membubarkan Partai Komunis Tiongkok. Tiongkok baru memiliki jalan keluar. Karena sistem otoriter komunis Tiongkok itulah akar penyebab semua masalah.

Ahli sejarah Tiongkok, Li Yuanhua mengingatkan : Tidak ada seorangpun yang boleh menaruh harapan pada partai ini, satu-satunya jalan keluar adalah dengan membubarkannya. 

Li Yuanhua mengatakan, setelah Tiongkok tidak lagi dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok, masyarakat baru dapat hidup normal seperti masyarakat dunia. Ia menambahkan, semua negara memiliki sistem politik yang relatif lengkap, termasuk demokrasi, sistem hukum, dan nilai-nilai universal. Tetapi selama Partai Komunis Tiongkok berkuasa, hal ini tidak mungkin terwujud. Menurut Li Yuanhua, selama rezimnya masih rezim komunis Tiongkok, kinerja dari siapa saja yang menjabat kepala negara tidak akan berbeda jauh. (Sin/asr)

Video Rekomendasi

Share

Video Popular