Erabaru.net. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengutuk keras teror dan intimidasi terkait Diskusi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden. ”  

Dekan FH UGM, Prof. Dr. Sigit Riyanto., SH., L.LM Jumat (29/5/2020) dalam siaran persnya menegaskan diskusi tersebut murni kegiatan mahasiswa untuk melakukan diskusi ilmiah sesuai dengan minat dan konsentrasi keilmuan mahasiswa di bidang Hukum Tata Negara.

Berikut kronologi teror dan intimidasi di diskusi UGM :

Mahasiswa membuat poster kegiatan diskusi yang tersebar dan beredar viral pada tanggal 28 Mei 2020 dengan judul “Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan.”

Viralnya poster ini kegiatan diduga salah satunya, dipicu oleh tulisan seorang bernama: Ir. KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc, Lic.Eng, Ph.D yang berjudul “Gerakan Makar di UGM Saat Jokowi Sibuk Atasi Covid19” di laman tagar.id. yang di antaranya menyatakan : “Inikah demokrasi, pada saat bangsanya sibuk bergotong-royong mengatasi pandemic Covid-19, kelompok sampah ini justru malah mewacanakan pemecatan Presiden. Ini jelas makar dan harus ditindak jelas.”

Melansir dari rilis FH UGM,  mahasiswa pelaksana kegiatan yang tergabung dalam “Constitutional Law Society” (CLS) telah memberikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Tanggal 28 Mei 2020, mahasiswa pelakasana kegiatan melakukan perubahan judul di dalam poster, sekaligus menggunggah poster dengan judul yang telah dirubah menjadi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” disertai permohonan maaf dan klarifikasi maksud dan tujuan kegiatan di dalam akun Instagram “Constitutional Law Society” (CLS) (https://www.instagram.com/p/CAuzTSqFZzu/). Pada saat itu, pendaftar acara diskusi ini telah mencapai lebih dari 250 orang.

2. Tanggal 28 Mei 2020 malam, teror dan ancaman mulai berdatangan kepada nama-nama yang tercantum di dalam poster kegiatan: pembicara, moderator, serta narahubung.

Berbagai teror dan ancaman dialami oleh pembicara, moderator, narahubung, serta kemudian kepada ketua komunitas “Constitutional Law Society” (CLS) mulai dari pengiriman pemesanan ojek online ke kediaman, teks ancaman pembunuhan, telepon, hingga adanya beberapa orang yang mendatangi kediaman mereka.

Teror dan ancaman ini berlanjut hingga tanggal 29 Mei 2020, dan bukan lagi hanya menyasar nama-nama tersebut, tetapi juga anggota keluarga yang bersangkutan, termasuk kiriman teks berikut kepada orang tua dua orang mahasiswa pelaksana kegiatan:

I – “Halo pak. Bilangin tuh ke anaknya ******* Kena pasal atas tindakan makar. Kalo ngomong yg beneran dikit lahhh. Bisa didik anaknya ga pak!!! Saya dari ormas Muhammadiyah klaten. Jangan main main pakk. Bilangin ke anaknya. Suruh datang ke polres sleman. Kalo gak apa mau dijemput aja? Atau gimana? Saya akan bunuh keluarga bapak semuanya kalo gabisa bilangin anaknya.” Teks ini dikirimkan oleh nomor +6283849304820 pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 13.17- 13.19 WIB serta i

2-  “Bisa bilangin anaknya ga ya Bu? Atau didik anaknya Bu biar jadi orang yg bener. Kuliah tinggi tinggi sok Sokan ngurus negara bu. Kuliah mahal mahal Bu ilmu anaknya masih cetek. Bisa didik ga Bu? Saya dari ormas Muhammadiyah Klaten. Jangan macam macam. Saya akan cari *****. ***** kena pasal atas tindakan makar. Tolong serahin diri aja. Saya akan bunuh satu keluarga *****.” Teks ini dikirimkan oleh nomor +6282155356472 pada Tanggal 29 Mei 2020 pukul 13.24- 13.27 WIB.

3- Selain mendapat teror, nomor telepon serta akun media-sosial perorangan dan kelompok “Constitutional Law Society” (CLS) diretas pada tanggal 29 Mei 2020. Peretas juga menyalahgunakan akun media-sosial yang diretas untuk menyatakan pembatalan kegiatan diskusi, sekaligus mengeluarkan (kick out) semua peserta diskusi yang telah masuk ke dalam grup diskusi. Selain itu, akun instagram “Constitutional Law Society” (CLS) sudah tidak dapat diakses lagi.

4. Demi alasan keamanan, pada siang hari tanggal 29 Mei 2020 siang, mahasiswa penyelenggara kegiatan memutuskan untuk membatalkan kegiatan diskusi tersebut.

Dekan FH UGM Sigit Riyanto menyatakan, mengapresiasi dan mendukung kegiatan diskusi akademik mahasiswa dengan judul “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam kelompok diskusi ilmiah mahasiswa “Constitutional Law Society” (CLS) pada tanggal 29 Mei 2020.

“Kegiatan ini merupakan salah satu wujud kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat yang selayaknya kita dukung bersama,” ujarnya dalam keterangan terulisnya.

Selain itu,  FH UGM menyatakan mengecam sikap dan tindakan intimidatif terhadap rencana kegiatan diskusi yang berujung pada pembatalan kegiatan diskusi ilmiah tersebut. Hal ini merupakan ancaman nyata bagi mimbar kebebasan akademik, apalagi dengan menjustifikasi sepihak secara brutal bahkan sebelum diskusi tersebut dilaksanakan.

Menurut Sigit, Fakultas Hukum UGM mendorong segenap lapisan masyarakat untuk menerima dan menghormati kebebasan berpendapat dalam koridor akademik, serta berkontribusi positif dalam menjernihkan segala polemik yang terjadi di dalam masyarakat.

Tak hanya itu, FH UGM mengecam berita provokatif dan tidak berdasar terkait dengan kegiatan akademis tersebut yang kemudian tersebar di berbagai media dan memperkeruh situasi. Hal ini mengarah pada perbuatan pidana penyebaran berita bohong, serta pencemaran nama baik.

“Fakultas Hukum UGM perlu menyampaikan pentingnya kesadaran hukum kepada seluruh masayarakat untuk tidak melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum, utamanya yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan masyarakat umum,” tegasnya Sigit.  

Sigit mengatakan, berempati kepada keluarga mahasiswa yang mendapatkan tekanan psikologis akibat ancaman teror yang tidak seharusnya terjadi, terlebih di dalam situasi pandemik yang sudah cukup memberikan tekanan fisik dan mental kepada kita semua.

Fakultas Hukum UGM menyatakan perlu untuk melindungi segenap civitas akademika, termasuk semua yang terlibat di dalam kegiatan tersebut, terlebih dengan terjadinya intimidasi, teror, dan ancaman yang ditujukan kepada pihak-pihak di dalam kegiatan tersebut, termasuk keluarga mereka.

“Dalam hal ini, Fakultas Hukum UGM telah mendokumentasikan segala bukti ancaman yang diterima oleh para pihak terkait, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka melindungi segenap civitas akademika Fakultas Hukum UGM serta pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa ini,” tegasnya.

Sementara itu,  Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Klaten menyatakan bahwa terjadi pencatutan nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Klaten dalam aksi teror penyelenggaraan diskusi UGM.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten, Abdul Rodhi dalam keterangannya Sabtu (30/5/2020) menegaskan bahwa sebagai gerakan dakwah Islam yang mengedepankan kebijaksanaan dan ikhsan, PDM Klaten sangat menyesalkan terjadinya tindak ancaman, teror, dan intimidasi terhadap penyelenggaraan diskusi ilmiah mahasiswa Constitutional Law Society (CLS).

Abdul Rodhi menegaskan bahwa  PDM Klaten tidak memiliki terkait dan tidak bertanggunghawab atas aksi teror tersebut.  

“Bahwa kami atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten mengecam pencatutan nama Ormas Muhammadiyah Klaten dalam tindakan teror pelaksanaan diskusi ilmiah tersebut,” ujarnya.

Menurut Rodhi, hal tersebut dapat merusak citra dan nama baik persyarikatan Muhammadiyah, hingga berpotensi mengadu domba serta memecah belah persatuan dan kesatuan umat.

“Maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten mendesak kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut secara tuntas tindakan tindak pidana pencatutan nama, fitnah, ancaman, teror, dan intimidasi terhadap penyelenggara diskusi tersebut,” simpulnya. (asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular