- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Konon Peng Liyuan dan Putrinya Kabur dari Kediaman karena Tidak Puas dengan Pertaruhan Politik Xi Jinping

Sound of hope, oleh Yue Wenxiao- Rancangan undang-undang/RUU Keamanan Nasional versi Hongkong telah disahkan menjadi undang-undang melalui Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok pada 28 Mei 2020. 

Undang-undang tersebut mendapat kecaman keras dari komunitas internasional karena dianggap telah mencabut nyawa kebijakan “Satu Negara Dua Sistem.” Selain itu juga dianggap sebagai pertaruhan politik terbesar dari Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping. 

Baru-baru ini, seorang sumber yang berada dalam sistem komunis Tiongkok menyampaikan kabar bahwa Peng Liyuan, istri Xi Jinping dan putrinya Xi Mingze  kabur, minggat dari kediamanan. Alasannya karena tidak puas dengan Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok yang berusaha membunuh kebebasan Hongkong. 

Sumber tersebut juga mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah fenomena yang muncul dalam rumah tangga Xi Jinping, yang mengindikasikan bahwa hari tumbangnya Partai Komunis Tiongkok sudah dekat.

Di saat situasi di Hongkong semakin dan semakin bergejolak, muncul berita di internet bahwa hubungan keluarga Xi Jinping mulai tidak harmonis.Wawancara eksklusif yang dilakukan oleh media ‘secretchina’ dengan seorang aktivis demokrasi yang bernama Tang Baiqiao pada 29 Mei lalu, diperoleh informasi bahwa Peng Liyuan telah berpisah kediaman dengan Xi Jinping.

Tang Baiqiao percaya bahwa berita itu benar. Seorang sekretaris menteri senior yang dia kenal menulis surat kepadanya, mengatakan bahwa Peng Liyuan dan putrinya Xi Mingze sudah berpisah kediaman dengan Xi Jinping sejak bulan November atau Desember tahun lalu. Peng Liyuan menolak  bertemu dengan Xi Jinping dalam acara-acara formal. 

Kabarnya ibunda dari Xi Jinping atau mertua Peng Liyuan bersimpati dengan keputusan yang diambil Peng Liyuan. Berulang kali pejabat dari Kantor Pusat Partai Komunis Tiongkok mencoba untuk menghubungi Peng Liyuan untuk berbicara, tetapi tidak satupun yang berhasil.

Analisis Tang Baiqiao menyebutkan bahwa hal tersebut sangat mungkin memiliki kaitan dengan isu tentang Hongkong. Penindasan komunis Tiongkok terhadap Hongkong tahun lalu telah membuat marah dunia. Xi Mingze yang sedang menjalani studi di Universitas Harvard Amerika menaruh simpati besar terhadap sejumlah teman sekelasnya yang asal Hongkong. 

Sedangkan hubungan Peng Liyuan dan putrinya sangat dekat, akhirnya mereka dalam keluarga bersepakat untuk memutuskan Peng Liyuan tidak lagi muncul di depan umum dengan status istri Xi Jinping. Hal-hal yang terjadi di kemudian hari tidak lagi berkaitan dengan Peng Liyuan.

Menurut penuturan sumber yang merupakan seorang mantan pejabat komunis Tiongkok yang akrab dengan orang dalam tingkat tinggi di Beijing yang sekarang tinggal di Hongkong kepada media di luar negeri, bahwa Undang-undang  Keamanan Nasional versi Hongkong  yang pada awalnya direncanakan untuk diterapkan pada bulan Februari tahun ini, sebulan setelah perjanjian perdagangan tahap pertama dengan Amerika Serikat ditandatangani. 

Namun rencana itu berantakan gegara munculnya wabah pneumonia komunis Tiongkok yang tak terduga. Peng Liyuan dan putrinya mungkin pada bulan November atau Desember tahun lalu sudah tahu bahwa Partai Komunis Tiongkok akan memaksakan berlakunya Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong untuk mengantarkan kematian “Satu Negara Dua Sistem” Hongkong, sehingga mengambil keputusan pisah kediaman.

Menurut sumber itu, ini hanyalah sebuah fenomena yang muncul dalam rumah tangga Xi Jinping, yang mengindikasikan bahwa hari tumbangnya Partai Komunis Tiongkok sudah dekat.

Kehidupan politik komunis Tiongkok yang tidak transparan, terutama terkait urusan keluarga pejabat tingkat tinggi bahkan lebih banyak dirahasiakan, menyebabkan sulit untuk mendapatkan konfirmasi tentang kebenaran berita kaburnya Peng Liyuan dan putrinya.

Melalui pemantauan terhadap kegiatan resmi Peng Liyuan yang biasanya dilaporkan oleh media corong pemerintah ‘people.cn’ diketahui, bahwa kegiatan beliau terakhir adalah pada 8 hingga 9 Januari tahun ini ketika bertemu dengan dekan The Juilliard School, Amerika Serikat dan pada tanggal 3 atau 4 Maret membalas surat Devi Balika Vidyalaya Girls’ school di Colombo, Sri Lanka.

Terakhir kali Peng Liyuan muncul mendampingi Xi Jinping adalah setengah tahun yang lalu, ketika bersama rombongan menghadiri upacara peringatan 20 tahun kembalinya kedaulatan Macao pada 18 hingga 20 Desember 2019.

Jika berita tentang keretakan rumah tangga keluarga Xi Jinping itu benar, mendampingi Xi Jinping berkunjung ke Macao itu menjadi kesempatan terakhir bagi Peng Liyuan  untuk menghadiri acara resmi.

Menurut laporan media Partai Komunis Tiongkok, pada 19 Januari 2020 sore, ketika Xi Jinping berkunjung ke kota kuno Tengchong dan Shungu di Yunnan untuk melakukan inspeksi, ada wartawan yang bertanya : Apakah ibu Negara Peng juga datang ? 

Xi Jinping menjawab : “Dia tidak datang, sibuk di rumah untuk persiapan Tahun Baru (Imlek)”.

Putri Xi Jinping, Xi Mingze tidak pernah muncul di depan umum setelah menginjak dewasa. Dunia luar hanya dapat menemukan di internet foto semasa kecilnya. Pernah ada berita yang menyebutkan bahwa setelah memperoleh gelar sarjana psikologi di Universitas Harvard pada tahun 2014, Xi Mingze dipanggil kembali ke Tiongkok oleh ayahnya dan ditunjuk sebagai staf khusus guna membantu tugas Xi Jinping.

Pihak Xi Jinping menggunakan kesempatan akan diadakannya Dwi Konferensi mengumumkan perlunya untuk mematangkan Undang-undang Keamanan Nasional versi Hongkong pada konferensi pers Kongres Rakyat yang diadakan pada 21 Mei malam, dimana sempat menimbulkan kegemparan. 

Selanjutnya, keputusan rancangan undang-undang itu disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional pada hari penutupan kongres, yakni 28 Mei oleh “mesin-mesin angkat tangan” yang berada dalam gedung, dengan hasil 2878 suara mendukung, 1 suara menentang, dan 6 suara abstain.

Undang-undang baru yang dipaksakan tersebut telah menyebabkan goncangan sosial dan kepanikan di Hongkong. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Beijing untuk secara langsung mengendalikan Hongkong. Mencakup kewenangan untuk mengambil tindakan tegas atas kegiatan-kegiatan yang baik itu tergolong ‘kejahatan subversi’, ‘kegiatan separatisme’, ‘kegiatan teroris’ dan ‘intervensi oleh kekuatan eksternal’. 

Setelah Undang-undang disahkan,   akan diberlakukan sebagai Lampiran ketiga dari Hukum Dasar Hongkong dan langsung diimplementasikan tanpa perlu melalui pertimbangan Dewan Legislatif Hongkong. Undang-undang ini juga memungkinkan Lembaga Keamanan Nasional Partai Komunis Tiongkok untuk langsung masuk dan beroperasi di Hongkong.

Lu Bingquan, seorang dosen senior di Akademi Jurnalistik Universitas Baptist Hongkong mengatakan kepada media ‘Apple Daily’, bahwa setelah Kongres Rakyat Nasional Tiongkok mengesahkan Undang-undang Keamanan Nasional versi Hongkong, situasi Hongkong menjadi sangat buruk. Ibaratnya Hongkong yang di bawah sistem negara dan partai komunis mirip seorang tersangka yang badannya ditekan di tanah lalu dipukuli.

Undang-undang ini telah memicu kecaman keras dan respons yang besar dari dunia internasional. Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Australia pada 28 Mei mengeluarkan pernyataan bersama yang merujuk pada pengesahan undang-undang keamanan nasional tersebut bertentangan dengan Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania yang terdaftar di PBB. Undang-undang tersebut telah merusak prinsip “Satu Negara Dua Sistem” dan melemahkan komitmen komunis Tiongkok yang  melindungi hak-hak rakyat Hongkong.

Pada 28 Mei malam hari, Agence France-Presse mengutip pemberitahuan beberapa orang sumber yang merupakan diplomat PBB memberitakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah mengundang Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan mengenai Undang-undang Keamanan Nasional versi Hongkong. 

Pertemuan itu menjadi pertemuan tertutup informal yang diadakan dalam bentuk konferensi video online. Semua anggota diperkenankan untuk membahas masalah terkait, dan Beijing secara teoritis tidak akan dapat mengajukan keberatan.

Pada 29 Mei, Presiden Amerika Serikat Donald  Trump di Gedung Putih mengatakan bahwa komunis Tiongkok sedang mencekik kebebasan Hongkong. Pihak berwenang Beijing telah secara mendasar merampas otonomi Hongkong, sehingga Amerika Serikat akan membatalkan status khusus Hongkong dan mencabut perlakuan khusus yang diberikan. Amerika Serikat akan memberikan sanksi kepada pejabat Tiongkok yang telah berpartisipasi dalam erosi terhadap otonomi Hongkong. Trump juga akan merevisi panduan perjalanan ke Hongkong yang disediakan oleh Dewan Negara sebagai tanggapan atas bahaya pengawasan yang meningkat dari agen keamanan komunis Tiongkok.

The New York Times percaya bahwa pemaksaan Undang-undang ini merupakan pertaruhan politik rezim Xi Jinping yang sedang menghadapi krisis kekuasaan.

Seorang komentator Hongkong, bernama Liu Ruishao mengatakan kepada ‘Apple Daily’ bahwa komunis Tiongkok bersikeras untuk memberlakukan undang-undang tersebut, mencerminkan bahwa Komunis Tiongkok tidak secara objektif memperhitungkan untung rugi terhadap daratan Tiongkok dan Hongkong. 

“Saya percaya bahwa pemaksaan tersebut selain mereka harapkan untuk memerangi perlawanan rakyat Hongkong, juga untuk memerangi perlawanan dari oposisi dalam internal partai, untuk menghindari ketidakstabilan politik di Hongkong,” kata Liu Ruishao. (sin/rp) 

Video Rekomendasi