Epochtimes.com- Pada Kamis 9 Juni 2020 lalu, ketua rapat Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional  Partai Komunis Tiongkok ke-59 memutuskan bahwa rapat Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok akan diadakan di Beijing pada 18 hingga 20 Juni 2020.

Ketua rapat mengusulkan sejumlah agenda pembahasan antara lain Rancangan Undang Undang/  RUU tentang Tindak Disiplin Pegawai Pemerintah, Tata Cara dalam Amandemen RUU, RUU tentang Amandemen UU Kepolisian Bersenjata, RUU tentang Promosi Peremajaan Pedesaan, RUU tentang Jaminan Sosial bagi Pensiunan Militer, dan lainnya.

Dalam laporan resmi media corong pemerintah, Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong yang telah menarik banyak perhatian dari dunia luar tidak dimasukkan dalam agenda pembahasan / pertimbangan yang diusulkan.

Analis menyebutkan bahwa itu mungkin karena tekanan dari dunia internasional yang dimotori Amerika Serikat, sehingga membuat komunis Tiongkok dalam posisi sulit, serba salah. Menjadikan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong sebagai sandungan.

Usai Kongres Rakyat Nasional mengesahkan Undang-Undang tersebut pada 28 Mei 2020. Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Kanada langsung mengecam komunis Tiongkok karena tidak mematuhi Deklarasi Bersama Tiongkok – Britanis yang mengikat secara hukum dan mengingkari prinsip Satu Negara Dua Sistem yang mereka janjikan kepada rakyat Hong Kong dan dunia.

Pada 29 Mei 2020, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih mengecam komunis Tiongkok yang berniat mengubah tatanan Hong Kong dari “Satu Negara Dua Sistem” menjadi “Satu Negara Satu Sistem”. Oleh karena itu, Hong Kong tidak lagi memiliki otonomi. Trump juga mengumumkan sejumlah sanksi terhadap komunis Tiongkok.

Pada 5 Juni 2020 lalu, anggota parlemen dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Norwegia, Swedia, Australia, Jepang, Lithuania dan Parlemen Eropa mengumumkan pembentukan Inter-Parliamentary Alliance on China atau Aliansi Antar Parlemen untuk Tiongkok. Tujuan utamanya adalah untuk mengkoordinasikan dan menanggapi ancaman yang datang dari komunis Tiongkok.

Dunia luar umumnya percaya bahwa jika komunis Tiongkok bersikeras menerapkan Undang Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong, maka Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan negara-negara lain akan menjatuhkan sanksi. Hong Kong akan kehilangan statusnya sebagai pusat keuangan Asia, dan komunis Tiongkok akan kehilangan Hong Kong yang telah menjadi jendela bagi masuknya investasi asing dan teknologi tinggi.  (hui/ rp) 

Video Rekomendasi

Share

Video Popular