Eva Fu

Menlu AS Mike Pompeo mengatakan penganiayaan terhadap agama-agama di Tiongkok  meningkat selama setahun terakhir. Dikarenakan rezim Tiongkok melanjutkan “perang terhadap keyakinan selama puluhan tahun. Hal demikian dikatakannya pada 10 Juni 2020 saat menyampaikan Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Global Tahun 2019. 

“Partai Komunis Tiongkok sekarang memerintahkan organisasi keagamaan untuk mematuhi kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan menanamkan dogma komunis ke dalam ajaran dan praktik agama mereka,” kata Pompeo dalam konferensi pers.

Pompeo menegaskan : “Penahanan massal etnis Uighur di Xinjiang berlanjut. Begitu juga penindasan terhadap warga Tibet, Budha, Falun Gong dan Kristen. ”

Departemen Luar Negeri AS telah menjuluki Tiongkok sebagai “negara yang sangat memprihatinkan” sejak Tahun 1999 karena pelanggaran kebebasan beragama.

Rezim komunis Tiongkok melakukan kontrol secara ketat atas kegiatan keagamaan. Langkah yang dilakukan memungkinkan hanya lima organisasi keagamaan yang disetujui negara untuk beroperasi di bawah kendali partai komunis. Selanjutnya mendapatkan hak eksklusif untuk mengadakan layanan ibadah. Warga percaya di luar organisasi yang disetujui partai komunis, sering menghadapi penangkapan, penindasan, dan penyiksaan. 

Rezim Komunis Tiongkok  memprakarsai upaya sinifikasi agama. Langkah itu sebagai upaya untuk membuat doktrin agama sesuai dengan garis Partai Komunis Tiongkok, seperti mewajibkan gereja untuk melantunkan lagu kebangsaan sebelum menyanyikan lagu-lagu Kristen.

Sementara itu,  warga di “banyak tempat di dunia” sudah “menjadi lebih akrab dengan penindasan agama daripada mereka dengan kebebasan beragama.” Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama internasional, Sam Brownback  dalam briefing pers terpisah mengatakan penindasan itu terutama terjadi di negara-negara komunis.

 Ia mengatakan : “Komunisme tampaknya kesulitan berdampingan dengan entitas keagamaan yang bergerak secara bebas. Sifatnya ateistik dan organisasinya tak bisa mentolerir kebebasan beragama. “

Penyampaian Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Tahun 2019 pada 10 Juni 2020 itu, bertepatan dengan tahun ke-21 sejak Beijing menciptakan aparatur keamanan seperti Gestapo – Kantor 610 – sebuah organisasi yang dikhususkan untuk penganiayaan terhadap disiplin spiritual Falun Gong.

Polisi menangkap sekitar 6.100 dan mengintimidasi hampir 3.600 praktisi Falun Gong pada 2019. Setidaknya 96 orang dikonfirmasi meninggal dunia akibat penganiayaan, kata laporan itu, mengutip Minghui, situs web yang berbasis di AS yang mencatat penganiayaan komunis Tiongkok terhadap Falun Gong.

Guo Zhenxiang, 82 tahun, ditangkap karena membagikan pamflet informasi di halte bus di Provinsi Shandong Timur. Ia meninggal dunia beberapa jam kemudian. Li Yanjie dari Timur Laut Provinsi Heilongjiang terjatuh yang berujung kematiannya ketika mencoba melarikan diri dari polisi yang menerbos masuk ke apartemennya.

Laporan kebebasan beragama juga membuat catatan khusus, tentang semakin banyaknya bukti yang menyatakan bahwa rezim Tiongkok membunuh tahanan hati nurani dan memanen organ mereka untuk dijual.

Sebuah penelitian pada Februari 2019 yang diterbitkan dalam jurnal medis BMJ menemukan bahwa, sebanyak 440 dari 445 penelitian Tiongkok gagal melaporkan apakah donor organ untuk penelitian sudah menerima persetujuan empunya organ tubuh itu. 

Penelitian lainnya yang diterbitkan oleh BMC Medical Ethics pada 2019, menyimpulkan bahwa Beijing kemungkinan memalsukan jumlah donasi organnya, dengan data yang “hampir sesuai dengan rumus matematika.”

Minghui.org berhasil mendokumentasikan bukti riwayat dan deskripsi yang mendukung tuduhan pengambilan organ. He Lifang, seorang praktisi Falun Gong berusia 45 tahun dari Qingdao di Provinsi Shandong, meninggal dunia kurang dari dua bulan setelah penangkapannya. Tubuhnya memiliki sayatan dijahit di dada dan sayatan terbuka di punggungnya.

Brownback memperingatkan bahwa rezim Tiongkok tampaknya merintis masa depan penindasan dengan penggunaan pengawasan teknologi tinggi. Cara itu terhadap sekitar 1 juta minoritas Muslim yang dipenjara di kamp-kamp konsentrasi, “negara polisi virtual” yang melibatkan kamera dan identifikasi. Ditambah dengan sistem kredit sosial kemungkinan sedang menunggu begitu mereka keluar dari penahanan. Brownback menyampaikan kekhawatiran tentang penindasan tangan-berat yang menyebar di luar kawasan.

Ketika ditanya negara mana yang tertinggal dalam melindungi kebebasan beragama bagi rakyatnya, Brownback menyebut Tiongkok dengan mengatakan, “Mungkin itu terdengar seperti rekor yang rusak, tetapi Tiongkok hanyalah pemain besar di ruang ini dengan cara negatif sedemikian rupa sehingga sulit untuk diabaikan. Mereka adalah pengekspor metode dan teknologinya. 

“Bahkan jika rejim Tiongkok tidak mengekspor teknologi ini dan hanya menggunakannya kepada rakyat mereka sendiri, “itu yang tidak bisa benar-benar mengalihkan perhatian Anda,” kata Brownback tentang rezim Tiongkok. (asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular