oleh Xu Jian

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kembali menegaskan bahwa Jepang berencana menyediakan tempat perlindungan bagi para elit keuangan Hongkong yang menjadi korban diberlakukannya undang-undang keamanan komunis Tiongkok yang kontroversial. 

“Tokyo selalu menyambut baik bakat asing dengan keahlian khusus termasuk warga Hongkong, dan akan terus melakukannya”, kata Shinzo Abe dalam pertemuan mengenai anggaran belanja Jepang di majelis tinggi pada  Kamis 11 Juni 2020 lalu.

Shinzo Abe juga mengatakan bahwa Tokyo ingin mempertahankan daya tarik industri keuangan, “untuk terus berkembang menjadi kota internasional yang menyatukan bakat, informasi, dan uang dari seluruh dunia”. 

Menurut Shinzo Abe, Jepang akan terus mempromosikan kebijakan yang relevan di masa depan, termasuk menerima para elit asal Hongkong dan tempat lainnya yang memiliki keahlian khusus.

“Untuk menjadikannya pusat keuangan, kita perlu mendatangkan lebih banyak orang-orang berbakat,” kata Shinzo Abe.

Beijing pada akhir bulan Mei telah mengesahkan Undang undang Keamanan Nasional versi Hongkong yang kontroversial. Dunia luar percaya bahwa ini sebenarnya adalah usaha komunis Tiongkok untuk menerapkan kebijakan Satu Negara Satu Sistem bagi Hongkong.

Pada hari Rabu 10 Juni 2020,  Shinzo Abe menegaskan bahwa ia akan menggunakan kesempatan pada Konferensi Tingkat Tinggi/ KTT G7 untuk mendorong anggota mengeluarkan pernyataan bersama sebagai tanggapan atas dikeluarkannya undang-undang keamanan komunis Tiongkok yang kontroversial.

Jepang secara aktif mengutuk dikeluarkannya Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu telah memanggil duta besar Tiongkok Kong Xuanyou untuk menyampaikan rasa prihatin yang mendalam dari Tokyo.

Sebelumnya, pada bulan April tahun ini, Abe mengumumkan rencana  mengalokasikan USD. 2 miliar guna membantu perusahaan-perusahaan Jepang memindahkan jalur produksi dari daratan Tiongkok.

Selain Jepang, Inggris juga menyatakan bahwa jika komunis Tiongkok bersikeras menerapkan Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong, maka Inggris akan mempertimbangkan untuk menerima hampir 3 juta warga Hongkong yang memenuhi syarat aplikasi BNO, agar mereka dapat bekerja dan tinggal di Inggris. 

Sementara itu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga telah melakukan diskusi mengenai proses penerimaan warga Hongkong dengan negara-negara Aliansi Lima Mata. (sin/rp)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular