- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Menlu G7 Mendesak Beijing Membatalkan UU Keamanan Nasional versi Hong Kong

Epochtimes, oleh Xia Yu- Pada Hari Rabu 17 Juni 2020 para menteri luar negeri Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan perwakilan senior dari Uni Eropa bersama-sama mengeluarkan pernyataan tentang UU. Keamanan Nasional versi Hongkong.

Pernyataan menyebutkan bahwa keputusan komunis Tiongkok itu, tidak sesuai dengan Hukum Dasar Hongkong. Selain itu, bertentangan dengan Deklarasi Bersama Tiongkok – Britania yang terikat secara hukum karena didaftarkan kepada PBB.

Pernyataan juga menyebutkan bahwa undang-undang keamanan tersebut dapat secara serius merusak prinsip Satu Negara Dua Sistem dan otonomi tingkat tinggi wilayah tersebut. Hal ini akan membahayakan sistem yang memungkinkan Hongkong berkembang dan mencapai kesuksesan yang telah diraihnya selama bertahun-tahun.

“(Melakukan) debat terbuka, berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan, dan menghormati hak-hak dan kebebasan yang melindungi Hongkong adalah sangat penting,” demikian pernyataan itu.

Pernyataan juga menyebutkan masalah-masalah yang sangat memprihatinkan bagi tujuh menteri luar negeri dan perwakilan tingkat tinggi Uni Eropa, yaitu, bahwa memaksakan hukum keamanan nasional akan melemahkan dan mengancam hak-hak dasar dan kebebasan rakyat Hongkong. Sedangkan hak-hak dan kebebasan ini telah dilindungi oleh hukum dan sistem peradilan yang independen.

Dalam pernyataan mereka, para menteri luar negeri menyerukan  sangat mendesak pemerintah komunis Tiongkok untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Pada tahun 1997 Inggris menyerahkan kedaulatan Hongkong kepada Beijing. Rezim Beijing yang berkuasa saat itu berjanji bahwa rakyat Hongkong memiliki hak independensi dan protes yudisial. Selain itu, menikmati otonomi tingkat tinggi yang tidak akan berubah selama 50 tahun.

Namun, pada 28 Mei, Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong yang memungkinkan Badan Keamanan Nasional komunis Tiongkok secara langsung memasuki wilayah Hongkong di kemudian hari. 

Pada saat yang sama, Kepala Eksekutif Hongkong diwajibkan untuk menyerahkan laporan keamanan nasional tahunan kepada Pemerintah Pusat Beijing. Langkah ini dianggap oleh sebagian besar dari kaum demokrat sebagai pengakhiran prinsip Satu Negara Dua Sistem yang dijanjikan Beijing.

Keputusan komunis Tiongkok ini mendorong Presiden Trump mengumumkan rencana pembatalan fasilitas khusus yang diberikan kepada Hongkong. Dikarenakan komunis Tiongkok  secara paksa mendorong pelaksanaan UU. Keamanan Nasional versi Hongkong yang melanggar Deklarasi Bersama Tiongkok – Britania, mengubah prinsip Satu Negara Dua Sistem menjadi Satu Negara Satu Sistem.

Inggris juga berulang kali memperingatkan komunis Tiongkok untuk menarik kembali undang-undang itu. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendesak Beijing untuk mengimplementasikan perjanjian internasional dan tetap menerapkan prinsip Satu Negara Dua Sistem.

“Banyak warga Hongkong khawatir dengan cara hidup mereka yang terancam”, kata Boris Johnson. Oleh sebab itu Inggris tidak dapat begitu saja mengabaikan kewajiban dan panggilan hati nurani sehingga berupaya untuk memberikan jalan alternatif kepada rakyat Hongkong. (Sin/asr)

Video Rekomendasi