Erabaru.net. Pemerintah terus memitigasi dampak pandemi sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan fiskal dalam APBN 2020, pemberdayaan UMKM, hingga program kemitraan umat.

Salah satu program pemberdayaan ekonomi rakyat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi dari program ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil.

“Total Realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 s.d. 30 April 2020 sebesar Rp534,07 triliun dengan outstanding sebesar Rp172,5 triliun, jumlah debitur sebanyak 20,3 juta orang, dan Non Performing Loan (NPL) rendah sebesar 1,24 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada acara Webinar Rakyat Merdeka Insight: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Pasca-Covid19, Rabu (17/06/2020) dalam siaran pers Kemenko Perekenomian.

Sedangkan penyaluran KUR tahun 2020, lanjut Airlangga, sampai dengan 30 April 2020 sudah mencapai Rp61,09 triliun atau 32,15% dari target tahun 2020 sebesar Rp190 triliun, dengan outstanding sebesar Rp57,7 triliun, dan jumlah debitur sebanyak 1,7 juta orang.

“Berdasarkan provinsi, penyaluran KUR terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara,” kata Airlangga.

Mengenai pembiayaan usaha Ultra Mikro dan Kecil, ada program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang ditujukan untuk kelompok wanita.

Pembiayaan Mekaar meningkat dari tahun ke tahun dengan jumlah penyaluran sebesar Rp17,5 triliun pada tahun 2019 dan diberikan untuk 6 juta nasabah. Sementara dana yang disediakan oleh Pemerintah untuk program Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp3 triliun di tahun 2019 dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Adapun peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga untuk mengembangkan UMKM juga dilakukan dengan mengintegrasikan jenis-jenis pembiayaan UMKM.

Usaha mikro dan kecil yang unbankable dibina dan dikembangkan dengan Corporate Social Responsibilty (CSR) dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Jika sudah naik kelas dengan program Mekaar atau Bank Wakaf Mikro (BWM) atau Ultra Mikro (UMi) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Selanjutnya, jika naik kelas lagi dengan KUR dan terakhir pembiayaan dengan kredit komersial.

“Sehingga Pemerintah bisa melakukan tracking pengusaha-pengusaha UMKM dan setiap prosesnya bisa disiapkan fasilitas kredit,” terang Menko Airlangga.

Hasil survei pun menunjukkan peningkatan yang stabil dalam tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Sejak pembentukan Strategi Nasional untuk Inklusi Keuangan (SNKI) pada tahun 2016, Indonesia telah melakukan upaya dan kemajuan yang signifikan dalam mempercepat inklusi keuangan. (asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular