Epochtimes.com- Laporan Reuters edisi hari Rabu 24 Juni 2020 lalu, menyebutkan bahwa menurut dokumen yang diperolehnya, pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah menentukan bahwa perusahaan teknologi Tiongkok termasuk Huawei Technologies Co., Ltd. dan Hikvision dimiliki atau dikendalikan oleh militer Komunis Tiongkok. Perusahaan-perusahaan Tiongkok tersebut akan dikenakan sanksi keuangan baru.

Gedung Putih mencantumkan 20 perusahaan Tiongkok yang didukung oleh militer komunis Tiongkok. Selain Huawei dan Hikvision, perusahaan lainnya juga mencakup China Mobile Communications Corporation, China Telecom Corporation, dan China Aviation Industry Corporation.

Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat, yang tidak disebutkan namanya, mengkonfirmasi ke Reuters keaslian dokumen tersebut dan mengatakan telah dikirim ke Kongres.

Selanjutnya, situs web politik online Axios mengumumkan daftar 20 perusahaan Tiongkok secara terperinci. 

Selain Huawei, Hikvision, China Mobile, China Telecom dan China Aviation Industry Corporation, China Railway Construction (2 perusahaan terkait), China Aviation Technology Corporation, China Aviation Science and Industry Corporation, China South Industries Group Corporation, China Shipbuilding Industry Corporation, China National Shipbuilding Corporation, China North Industries Group Corporation, Inspur Group, China Aviation Development Group, China Railway Construction Corporation, Panda Power Group, Shuguang Information Industry Co, Ltd, Grup Daya Nuklir Umum China dan Grup Industri Nuklir China.

Menurut laporan itu, Presiden Trump memiliki hak untuk memaksakan kekuatan ekonomi darurat pada 20 perusahaan dalam daftar tersebut, termasuk sanksi keuangan.

Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional yang disahkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1999 mengharuskan Departemen Pertahanan untuk membuat daftar ini, tetapi belum diringkas atau diungkapkan sampai sekarang.

Kementerian Pertahanan Nasional menyatakan bahwa 20 perusahaan Tiongkok dalam daftar tersebut, semuanya terkait dengan militer Komunis Tiongkok.

Selain itu, Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional Amerika Serikat (IEEPA) juga memberikan presiden kekuasaan untuk menghukum perusahaan militer Komunis Tiongkok yang beroperasi di Amerika Serikat.

Biasanya IEEPA akan mengumumkan sanksi melalui Departemen Keuangan Amerika Serikat, yang dapat memotong perusahaan asing dan individu dari sistem keuangan Amerika. Tidak jelas apakah daftar baru itu merupakan awal dari tindakan Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Larry Wortzel, anggota Komite Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat dengan Tiongkok di Kongres, mengatakan kepada Axios, “Presiden dapat menggunakan kekuatan IEEPA untuk memberi sanksi kepada entitas dalam daftar.”

Tidak diketahui apa langkah selanjutnya dari administrasi Pemerintahan Trump.  Konsultan keamanan Gedung Putih menyebutkan daftar 20 perusahaan Tiongkok tersebut dalam pidato di Phoenix pada hari Rabu 24 Juni 2020 lalu. (hui/rp) 

Video Rekomendasi

Share

Video Popular