- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Sanksi Amerika Serikat, Pejabat Komunis Tiongkok dan Keluarganya Tidak Diberi Visa

oleh Qiao An

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo pada 26 Juni 2020 dalam pernyataannya menyebutkan bahwa komunis Tiongkok telah meningkatkan upayanya untuk merusak otonomi Hong Kong, secara sepihak menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hongkong, dan terus melemahkan kewajibannya yang tertera dalam Deklarasi Bersama Tiongkok dengan  Britania. 

Pada saat yang sama, komunis Tiongkok terus melakukan penekan terhadap pihak berwenang Hongkong, menangkap aktivis demokrasi, dan mendiskualifikasi kandidat yang demokratis, merusak hak asasi manusia serta kebebasan mendasar Hongkong.

Lebih jauh Pompeo mengumumkan : “Amerika Serikat memberlakukan larangan untuk memberikan visa kepada para pejabat komunis Tiongkok masih aktif saat ini dan mantan yang dianggap bertanggung jawab karena merusak otonomi tingkat tinggi Hongkong dan Hukum Dasar Hongkong atau yang berpartisipasi dalam merusak hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di Hongkong. Mereka ini bersama anggota keluarganya juga terkena larangan tersebut.”

Pihak berwenang Tiongkok pada bulan Mei 2020 lalu mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kemudian membuat pernyataan tegas bahwa hal itu dapat menyebabkan Amerika  membatalkan status ekonomi khusus buat Hongkong dan memberikan sanksi kepada pejabat Tiongkok yang relevan.

Dunia luar umumnya berspekulasi bahwa Undang Undang tersebut sedang dikebut untuk diberlakukan sebelum tanggal 1 Juli 2020 mendatang oleh komunis Tiongkok setelah disahkan Kongres Rakyat Nasional yang diadakan dari tanggal 28 hingga 30 Juni.

Meskipun dalam pernyataan Pompeo tidak disebutkan secara spesifik pejabat komunis Tiongkok yang terkena larangan, namun tindakan tersebut menjadi langkah awal Amerika Serikat menerapkan sanksi kepada komunis Tiongkok dalam masalah Hongkong.

Sehari sebelumnya, Senat Amerika Serikat dengan suara bulat telah mengesahkan Undang-Undang Otonomi Hongkong. Melalui saluran legislatif, mewajibkan pemerintah Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada para pejabat, polisi dan entitas komunis Tiongkok dan Hongkong yang merusak otonomi dan hak asasi manusia Hongkong. (sin/rp)

Video Rekomendasi :