- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Ribuan Warga Desa Provinsi Hebei, Tiongkok, Bentrok dengan Polisi, Warga Protes Kompensasi yang Tidak Adil

Gu Xiaohua

Ribuan penduduk desa Dongshiqiao, Distrik Qingyuan, Kota Baoding, Provinsi Hebei bentrok dengan ratusan aparat kepolisian. Insiden itu terjadi Pada 22 Juni sekitar jam 5 sore waktu setempat. Ketika itu pemerintah daerah mengerahkan 400 hingga 500 polisi khusus, pejabat dari berbagai tingkatan, dan beberapa mobil polisi, bus dan sebagainya. Aparat bergerak untuk masuk ke desa. 

Namun demikian, dicegat oleh penduduk desa yang berjaga-jaga di gerbang desa. Seorang warga desa bermarga Li mengatakan kepada reporter The Epoch Times, mereka tiba-tiba datang dengan begitu banyak orang. Kemudian, para penduduk desa menghadang di pintu masuk desa tidak membiarkan mereka masuk. Tak lama kemudian, penduduk desa lainnya yang mendengar kabar itu segera ke lokasi, warga ada ribuan orang.

Warga desa itu berkata : “Polisi menyemprotkan merica ke penduduk desa dan memukul orang-orang. Bahkan ada lansia yang dipukul hingga jatuh tersungkur. Penduduk desa yang tidak memiliki senjata apa pun kemudian mengambil batu atau segala sesuatu yang ditemui melawan petugas polisi.”

Bentrokan antara kedua belah pihak berlangsung hingga sekitar jam 00:00 pagi waktu setempat. Sebanyak 13 penduduk desa ditangkap, kemudian dibebaskan pada malam itu juga. Lima atau enam orang luka-luka dipukul polisi. Saat ini, dua orang masih dirawat di rumah sakit.

Pada tanggal 23 Juni 2020, penduduk desa menyiapkan batu dan botol di pintu masuk desa untuk mencegah polisi datang lagi. Li menuturkan, warga akan melawan mati-matian jika polisi datang lagi. Warga desa sekarang berjaga-jaga secara bergantian di pintu masuk desa selama 24 jam sehari.

Warga desa lainnya bermarga Liu mengatakan kepada wartawan, insiden tersebut berawal pada 18 Maret 2020. Awalnya rencana kompensasi atas pembongkaran rumah yang dirumuskan oleh kepala desa secara sewenang-wenang keluar dari internal Partai Komunis Tiongkok. Warga itu menceritakan : “Setiap keluarga harus mengeluarkan lagi biaya sekitar 100.000 hingga 200.000 yuan, baru memiliki rumah setengah jadi.  Lagipula rumah yang belum sepenuhnya dibangun itu baru akan diserahkan bertahun-tahun kemudian. Selain itu, pemilihan lokasi berjarak 20 kilometer dari desa warga, sehingga penduduk desa tidak bisa menerimanya.”

Penduduk desa mulai mengajukan petisi kepada pemerintah di berbagai tingkatan untuk membela hak-hak mereka. Warga desa mengatakan sudah lebih dari 30 tahun kepala desa itu menjabat.  Sementara itu, pejabat pemerintah daerah dan pemerintah kotapraja adalah orang-orangnya.  Sehingga pejabat pemerintah daerah selalu menunda dan melempar sana-sini petisi yang diajukan warga.

Pada 21 Maret 2020, hampir seribu warga desa melakukan aksi protes ke pemerintah daerah. Dua hari kemudian atau pada 23 Maret 2020, ribuan warga desa kembali melakukan protes ke pemerintah kota. 

Warga berinisial Li mengatakan, pada jam 7:00 pagi waktu itu, sekitar 3.000 penduduk desa berangkat dari desa. Mereka berjalan sejauh 15 kilometer sampai pada pukul 10:00 pagi.   Mereka baru tiba di gedung kantor pemerintah kota.

Li menuturkan, kali ini pemerintah setempat mengerahkan sejumlah besar pasukan polisi, serta polisi anti huru hara. Tujuannya untuk menghadang warga di tengah jalan. Beberapa penduduk desa terluka. Sejumlah besar ditangkap, ditahan di dalam sebuah sekolah, dan baru dibebaskan pada malam itu. Akhirnya hanya sekitar 300 warga desa yang tiba di gerbang gedung pemerintah kota. Namun demikian, pembelaan hak-hak mereka tidak membuahkan hasil apa pun.

Menurut penduduk desa, kepala desa terlibat dalam masalah korupsi. Perbuatannya menyebabkan tanah penduduk desa dialihkan ke kerabat atau sejawatnya dengan harga rendah. Kemudian dijual kembali dengan harga tinggi. Lebih parah lagi, rumah-rumah yang ditempatkan untuk korban pembongkaran paksa, juga dijual sebagai rumah komersial dengan cara illegal dan dilahap olehnya.

Dalam proses membela hak-haknya, lebih dari 1.300 penduduk desa menandatangani surat bersama memecat kepala desa. Meskipun telah diganti dengan kepala desa yang baru, namun, ia adalah mantan kepala desa setempat. 

Warga mengatakan : “Orang ini belum diumumkan secara resmi,  dari informasi terkait, penduduk desa menduga kepala desa lebih dulu menenangkan penduduk desa, kemudian baru kembali berkuasa.”

Sumber mengatakan, bahwa desa tersebut telah dihancurkan pada Juli 2019. Alasannya, mereformasi saluran sungai.  Penduduk desa tidak diberi tahu sampai Maret 2020. Kemudian penduduk desa dipaksa untuk pindah sebelum akhir Juni 2020. Setelah komunikasi dengan pihak terkait, pemerintah kota setempat berjanji untuk tidak memindahkan penduduk desa. Akan tetapi akhirnya berkembang menjadi konflik antara polisi dan warga desa. (Jon/asr)

Editor : Gao Jing

Video Rekomendasi :