Ntdtv, oleh Liu Minghuan- Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok pada 30 Juni telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong menjadi undang-undang. Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga mengatakan dalam konferensi pers pada 30 Juni, bahwa penerapan UU Keamanan Nasional versi Hongkong oleh Partai Komunis Tiongkok ini membuat orang kecewa dan merusak kredibilitas Satu Negara Dua Sistem yang mereka sendiri janjikan”.

Presiden Tsai Ing-wen saat menghadiri konferensi pers untuk peluncuran jaringan 5G perusahaan Chunghwa Telecom pada 30 Juni mengatakan bahwa, dirinya sangat kecewa dengan disahkannya undang-undang kontroversial itu. Ia menuduh komunis Tiongkok gagal dalam memenuhi komitmen mereka bahwa Hongkong tidak akan berubah dalam 50 tahun.

Ia mengatakan bahwa Taiwan senantiasa akan terus mendukung rakyat Hongkong dalam memperjuangkan hak kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu juga menekankan bahwa pemerintah Taiwan telah menyediakan proyek-proyek bantuan kemanusiaan khusus dan kepedulian terhadap rakyat Hongkong. Kantor Pertukaran Taiwan -Hongkong akan mulai beroperasi pada 1 Juli untuk memberikan bantuan kemanusiaan lebih lanjut kepada rakyat Hongkong.

Ding Yiming, juru bicara untuk Eksekutif Yuan juga mengutuk bahwa penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong yang secara serius mempengaruhi kebebasan, hak asasi manusia dan pembangunan yang stabil dari masyarakat Hongkong.

Pada saat yang sama, ia menegaskan kembali bahwa pemerintah Taiwan akan tetap mendukung rakyat Hongkong dalam memperjuangkan demokrasi dan kebebasan. Dan, akan terus menaruh perhatian pada perkembangan situasi. Serta menanggapi dengan hati-hati untuk memastikan bahwa keamanan dan kepentingan Taiwan dijamin, selama pertukaran delegasi antara kedua belah pihak.

Ding Yiming juga mengatakan, pemerintah akan mengingatkan warga Taiwan bahwa mengunjungi Hongkong setelah penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional dapat menimbulkan risiko.

Sebelumnya, Senat AS telah meloloskan RUU Otonomi Hongkong pada 25 Juni, yang akan memberikan sanksi kepada pejabat dan lembaga Partai Komunis Tiongkok yang terlibat dalam perumusan dan implementasi UU Keamanan Nasional versi Hongkong, termasuk bank dengan transaksi bisnis.

Unjuk rasa mulai muncul di Distrik Central Hongkong

Setelah berita pengesahan UU beredar pada siang harinya 30 Juni 2020, sejumlah warga Hongkong langsung berkumpul di Distrik Central untuk melakukan gerakan ‘Lunch With You’, memprotes Beijing yang memberlakukan UU kontroversial itu. 

Sekitar pukul 1 siang waktu setempat, beberapa warga di sekitarnya mulai ikut bergabung, dari rekaman video dapat terlihat, ada warga yang membeberkan spanduk di depan lobi gedung yang berisikan tulisan memprotes pemberlakuan UU Keamanan Nasional versi Hongkong. Warga di semua lantai mulai merespons.

Di pusat perbelanjaan, sejumlah besar polisi anti huru hara disiagakan dan mencari demonstrasi yang dicurigai, beberapa pengunjuk rasa dengan sendirinya menjauh.

Selain itu, Front Hak Asasi Manusia Sipil dari Organisasi Pan-Rakyat mengajukan izin kepada pihak kepolisian Hongkong untuk menyelenggarakan parade tahunan 1 Juli, tetapi ditolak dengan alasan mencegah penyebaran epidemi dan saat ini sedang menunggu hasil banding. (Sin/asr)

Pada 30 Juni 2020, setelah berita pengesahan UU beredar pada siang harinya, sejumlah warga Hongkong langsung berkumpul di Distrik Central untuk melakukan gerakan ‘Lunch With You’, memprotes Beijing yang memberlakukan UU kontroversial itu. (Anthony Wallace/AFP/Getty Images)
Pada 30 Juni 2020, setelah berita pengesahan UU beredar pada siang harinya, sejumlah warga Hongkong langsung berkumpul di Distrik Central untuk melakukan gerakan ‘Lunch With You’, memprotes Beijing yang memberlakukan UU kontroversial itu. (Anthony Wallace/AFP/Getty Images)
Pada 30 Juni 2020, setelah berita pengesahan UU beredar pada siang harinya, sejumlah warga Hongkong langsung berkumpul di Distrik Central untuk melakukan gerakan ‘Lunch With You’, memprotes Beijing yang memberlakukan UU kontroversial itu. (Anthony Wallace/AFP/Getty Images)

Video Rekomendasi

Share

Video Popular