Eva Fu

Langkah terbaru komunis Tiongkok untuk memberangus kebebasan Hong Kong melalui Undang-Undang Keamanan Nasional mendorong dunia  harus bersatu  menghadapi kekuasaan otoriter. Hal demikian disampaikan sejumlah aktivis Hong Kong kepada para pejabat AS selama sidang kongres  pada 1 Juli 2020.

Sejumlah aktivis Hong Kong menegaskan bahwa jika tindak otoriter rezim Komunis Tiongkok tak dihentikan, maka selanjutnya akan berani untuk mengambil tindakan lebih nyata dan agresif dari garis wilayahnya.

“Kami sebenarnya menghadapi pertarungan global,” kata Nathan Law, seorang aktivis terkemuka Hong Kong yang sedang belajar di Universitas Yale. Ia mengatakannya dalam sidang komite urusan luar negeri DPR AS pada 1 Juli 2020. Hal demikian disampaikannya hanya berselang beberapa jam setelah polisi Hong Kong menggelar penangkapan terhadap  demonstran di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang terbaru. 

Ia menyerukan semuanya harus bergandengan tangan dan untuk menekan para ekspansionis otoriter. Ia menambahkan bahwa “berjuang untuk demokrasi” di Hong Kong sama halnya “membantu dunia melestarikan demokrasi dan nilai-nilainya.”

Para aktivis itu menegaskan, pengaruh Tiongkok juga meluas ke masyarakat Amerika melalui agen rahasia, paksaan, dan ancaman secara terbuka.

Platform video konferensi Zoom, yang memiliki server dan mempekerjakan ratusan staf riset dan pengembangan di Tiongkok, baru-baru ini menangguhkan tiga akun aktivis di AS dan Hong Kong karena  memperingati peristiwa 31 tahun pembantaian di Lapangan Tiananmen 1989.

Lee Cheuk-yan, seorang pemimpin serikat pekerja Hong Kong dan aktivis sosial, termasuk di antara mereka  yang bersaksi di forum parlemen AS itu.

Zoom dengan cepat memulihkan akun setelah meluasnya kecaman. Perusahaan itu mengakui bahwa mereka melakukannya di bawah instruksi dari otoritas Tiongkok, karena harus mematuhi “permintaan dari otoritas lokal.”

Kalangan aktivis pro demokrasi mengatakan Undang-Undang ‘Sweeping’ Keamanan Nasional yang disahkan hanya satu jam sebelum peringatan 23 tahun kembalinya Hong Kong ke pemerintahanan Komunis Tiongkok, hanya memungkinkan rezim Tiongkok menekan orang-orang di Hong Kong dan di seluruh dunia.  

Polisi anti huru hara mengerahkan gas air mata saat mereka membersihkan para pengunjuk rasa dari sebuah jalan dalam sebuah demonstrasi menentang UU keamanan nasional baru di Hong Kong pada 1 Juli 2020, pada peringatan 23 tahun penyerahan kota dari Inggris ke Tiongkok. (Dale de la Rey / AFP via Getty Images)

Pakar mengkhawatirkan bahwa ketentuan umum undang-undang tersebut memberikan ruang yang cukup bagi otoritas Komunis Tiongkok untuk menciduk para pengkritik. Atas dalih “Menghasut Kebencian” terhadap pihak berwenang Komunis Tiongkok atau Hong Kong, menurut Pasal 38, akan menjadi dasar penuntutan — apakah individu tersebut tinggal di Hong Kong atau di luar negeri, atau memiliki paspor asing. Adapun hukuman maksimum bagi pelanggar adalah kurungan seumur hidup.

FBI menyampaikan kepada senator Chris Smith (R-N.J.), seorang kritikus yang gigih terhadap catatan HAM rezim komunis Tiongkok, bahwa ia akan menjadi salah satu pejabat yang ditargetkan di bawah Undang-Undang terbaru, kata anggota parlemen tersebut dalam forum itu.

Sementara itu, Demosisto, sebuah kelompok pro-demokrasi  adalah salah satu dari beberapa organisasi yang dibubarkan pada hari Selasa 30 Juni 2020. Pembubaran dilakukan  setelah beberapa aktivis utama menarik keanggotaan mereka karena khawatir dampak Undang-Undang yang terbaru.

Mengomentari undang-undang keamanan nasional versi Hong Kong dalam jumpa pers sebelumnya, Menlu AS Mike Pompeo menyebut Tiongkok “salah satu negara paling tidak bebas di dunia.”

“Free Hong Kong adalah salah satu kota paling stabil, sejahtera, dan dinamis di dunia. Sekarang ini akan menjadi kota lain yang dikelola komunis, di mana penduduknya akan tunduk pada keinginan elit partai. Menyedihkan,” kata Pompeo pada konferensi persnya.

Pompeo mengatakan, Ketentuan undang-undang yang akan berlaku untuk non-penduduk Hong Kong adalah “keterlaluan dan penghinaan bagi semua negara.” Ia menambahkan bahwa Departemen Luar Negeri AS akan terus bekerja untuk mengakhiri hak perdagangan diferensial Hong Kong atas hilangnya otonomi dari daratan Tiongkok.

Negeri paman SAM itu juga telah merencanakan pembatasan visa untuk menghukum pejabat Partai Komunis Tiongkok, yang mana terlibat dalam pemberangusan hak asasi manusia dan kebebasan Hong Kong.

Pada hari Selasa 30 Juni 2020, sebanyak 27 negara, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Australia, mengeluarkan pernyataan bersama di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa, yang mengecam langkah Tiongkok.

Brian Leung, seorang mahasiswa doktoral di Universitas Washington yang melarikan diri ke AS setelah partisipasinya dalam aksi protes tahun lalu, mendesak komunitas global untuk tidak terjebak ke dalam strategi kontrol politik rezim Komunis Tiongkok.

Leung menegaskan : “Pemilahan antara bisnis dan politik hanyalah kebijaksanaan politik di mata Tiongkok. Ia menambahkan hal demikian membuat semakin penting bagi AS untuk bersatu dengan negara-negara lain melawan ancaman Komunis Tiongkok.

Pompeo, dalam pernyataannya pada hari Selasa 30 Juni, menyatakan ungkapan yang senada. Ia mengatakan bahwa AS akan “terus membangun koalisi global yang memahami tantangan bahwa Partai Komunis Tiongkok mengancam menempatkan orang-orang yang mencintai kebebasan di seluruh dunia.”

Pompeo berkata : “Ini bukan pertarungan AS-Tiongkok, ini adalah pertarungan yang ada antara kebebasan dan otoriterisme,  selama kita menyimpan hal itu di pikiran kita, saya yakin  orang-orang yang mencintai kebebasan di dunia akan menang.” (asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular