Epochtimes, oleh Lin Nan- Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, mengatakan bahwa pemerintah Iran telah memprakarsai mekanisme penyelesaian perselisihan dalam perjanjian nuklir Iran. Alasannya pemerintah Inggris, Prancis, dan Jerman gagal mendukung pelaksanaan perjanjian nuklir Iran.

Menurut Associated Press, Josep Borrell pada 3 Juli 2020 lalu mengatakan bahwa pihaknya menerima surat dari Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif yang meminta Uni Eropa memperbaiki masalah nuklir Iran berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian nuklir Iran. 

Masalah dalam pelaksanaan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau  Perjanjian Bersama Komprehensif, disebut sebagai Perjanjian Nuklir Iran.

Josep Borrell tidak memperkenalkan masalah apa yang disebutkan dalam surat itu.  Borrell hanya mengatakan bahwa menurut perjanjian nuklir Iran, ada dua periode mediasi 15 hari berturut-turut. Jika semua perjanjian termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan Komunis Tiongkok menandatangani kesepakatan dengan suara bulat, periode mediasi dapat diperpanjang.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat mengundurkan diri dari perjanjian nuklir Iran yang ditandatangani bersama oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Tiongkok, dan Rusia pada 8 Mei 2018 silam. 

Alasannya karena perjanjian nuklir tidak menyetujui proyek rudal balistik Iran. Dengan alasan menolak untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan utama dari perjanjian nuklir, masyarakat internasional diancam untuk menekan pemerintah Amerika Serikat. Di samping itu juga mengumumkan pada tanggal 5 Januari 2020 bahwa Iran menunda implementasi perjanjian nuklirnya dan membatasi tidak lagi melakukan jumlah sentrifugal yang dipegang oleh negara tersebut. 

Pemerintah Inggris, Prancis, dan Jerman mengumumkan pada 14 Januari 2020 bahwa sesuai dengan perjanjian nuklir Iran, mekanisme penyelesaian perselisihan dari perjanjian tersebut diluncurkan dengan tujuan kepatuhan Iran dengan komitmennya dan kembali ke kerangka kerja perjanjian nuklir Iran. 

Iran mengancam akan menarik diri dari sub-perjanjian dan “Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir Global”, tetapi kemudian tidak mengambil tindakan yang relevan.

Badan Energi Atom Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi pada 19 Juni 2020, yang mewajibkan Iran untuk mengizinkan penyelidik internasional badan itu memasuki dua fasilitas negara yang dituduh menyimpan bahan nuklir yang tidak diumumkan untuk diperiksa. 

Usulan ini dibuat oleh pemerintah Inggris, Prancis, dan Jerman yang membuat marah Iran. Zarif kemudian mengutuk Inggris, Prancis, dan Jerman melalui twitter-nya karena gagal memaksa Amerika Serikat untuk menghentikan sanksi.

The Jerusalem Post melaporkan bahwa surat Zarif kepada Borrel dikirim setelah kebakaran misterius terjadi pada 2 Juli 2020 lalu di fasilitas nuklir bawah tanah yang kaya dari uranium di The Natanz Iran. 

Pada 4 Juli, kebakaran terjadi di sebuah pembangkit listrik di Khuzestan, Iran. Iran tidak mengungkapkan penyebab kebakaran itu, tetapi sejak 26 Juni, infrastruktur penting terkait dengan proyek rudal dan nuklir Iran telah terjadi empat ledakan atau kebakaran yang tidak diketahui penyebabnya. 

Ini tidak bisa tidak membuat orang mempertanyakan keamanan program senjata nuklir Iran yang dijanjikan kepada masyarakat internasional. Kecelakaan kebakaran itu menunjukkan bahwa Iran telah gagal dalam pertahanan dan pemeliharaan infrastruktur.

Kantor berita TASS Rusia melaporkan pada 4 Juli bahwa pemerintah Rusia mendesak para penandatangan perjanjian nuklir Iran untuk menyelesaikan masalah dan perbedaan tanpa memulai mekanisme penyelesaian sengketa. (hui/rp) 

Editor yang bertanggung jawab: Lin Shiyuan

Video Rekomendasi

Share

Video Popular