Epochtimes, oleh Xia Yu- Sumber yang tak mau disebutkan namanya memberitahu Bloomberg bahwa penasihat Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo sedang membahas pemberian sanksi yang lebih luas terhadap Partai Komunis Tiongkok. Mereka mengusulkan kebijakan terhadap nilai HKD atau Hong Kong Dolar yang dipatok terhadap USD atau dolar AS (Pegged Exchange Rate Policy), atau menerapkan pembatasan pembelian dolar oleh bank-bank Hongkong.

Sumber tersebut mengatakan bahwa pemikiran-pemikiran ini belum disampaikan kepada pejabat di Gedung Putih, juga tidak menarik perhatian luas.

Kementerian Luar Negeri yang pertama kali membahas kemungkinan decoupling USD – HKD

Sumber mengatakan, proposal ini juga menghadapi tentangan dari orang lain di pemerintah AS.

Seorang sumber lainnya memperingatkan bahwa gagasan decoupling dari dolar AS saat ini, berada pada prioritas bawah dalam daftar rencana pemberian sanksi. 

Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa, sanksi lain termasuk pembatalan perjanjian ekstradisi antara AS dengan Hongkong dan pemutusan hubungan kerja sama dengan polisi Hongkong.

Sejak tahun 1983, dolar Hongkong telah dipatok terhadap dolar AS, sehingga memungkinkannya berfluktuasi dalam kisaran yang cukup ketat, yang biasanya berpusat pada USD. 1,- = HKD. 7,8.

Pemikiran decoupling HKD dengan USD awalnya dibahas di Kementerian Luar Negeri AS. Pompeo selalu menjadi pejabat senior pemerintah AS yang paling getol mengkritik Partai Komunis Tiongkok.

Di saat ketidakpastian ekonomi, individu dan bisnis dapat memilih untuk memegang dolar AS tetapi bukan dolar Hongkong. Decoupling HKD dengan USD akan memberikan tekanan pada otoritas Hongkong untuk melemahkan daya saing mereka.

Menghukum bank yang berbasis di Hongkong (HSBC)

Kedua orang sumber itu menjelaskan kepada Bloomberg bahwa tugas utama pemerintah AS selalu menemukan cara untuk menghukum bank yang berbasis di Hongkong, terutama HSBC Holdings Limited.

Dalam sebuah pernyataan pada 9 Juni, Pompeo secara khusus menyinggung soal tindakan yang diambil Peter Wong, CEO HSBC Asia Pasifik. 

Dalam pernyataan itu disebutkan : “Perlakuan brutal Partai Komunis Tiongkok terhadap HSBC harus menjadi peringatan. Baru minggu lalu, CEO HSBC untuk Asia-Pasifik dan anggota Konferensi Konsultatif Politik Partai Komunis Tiongkok, Peter Wong menandatangani petisi yang mendukung Beijing menerapkan UU Keamanan Nasional versi Hongkong yang membawa petaka, yang merongrong otonomi Hongkong dan merusak Deklarasi Bersama Tiongkok – Britania yang disaksikan PBB”.

Pada 3 Juni lalu, HSBC menyatakan dukungannya kepada rezim Beijing untuk menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong. 

HSBC juga melampirkan foto Peter Wang bergabung dalam mendukung undang-undang tersebut. 

‘Daily Telegraph’ mengutip laporan sumber memberitakan bahwa Ketua HSBC Mark Tucker telah melakukan pembicaraan dekat dengan perwakilan dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengenai kekhawatiran jika pemerintah Inggris melarang Huawei berpartisipasi dalam pembangunan jaringan 5G di Inggris, maka HSBC dapat menghadapi pembalasan dari pemerintah Tiongkok.

Dalam hal ini, Pompeo mengatakan dalam pernyataannya : Kesetiaan semacam ini tidak memungkinkan HSBC mendapatkan banyak rasa hormat di Beijing, tetapi Beijing terus memperlakukan bisnis HSBC di daratan Tiongkok sebagai leverage politik untuk menghadapi Londo.”

Jika kebebasan Hongkong gagal dipertahankan, akan meminta pertanggungjawaban Komunis Tiongkok

Pada hari Senin malam, dalam sebuah wawancara dengan Laura Ingraham, pembawa acara Fox News, Pompeo mengatakan bahwa beberapa minggu yang lalu, Presiden Trump menjelaskan bahwa Hongkong tidak lagi memiliki otonomi, dan dia setuju. 

Pompeo berkata : “Kita dapat melihat bahwa Hongkong pada akhirnya akan menjadi kota lain yang dimiliki komunis Tiongkok. Sayangnya, Hongkong yang awalnya adalah tempat khusus di mana ada memiliki kebebasan yang dijamin oleh Partai Komunis Tiongkok kepada rakyat Hongkong, sama halnya dengan mereka memiliki janji memberitahu kami kebenaran tentang asal usul virus corona (virus komunis Tiongkok). Kita tahu itu (virus) mulai menyebar luas dari Wuhan. Kita tahu itu berasal dari Tiongkok. Tetapi mereka (Partai Komunis Tiongkok) menutup-nutupi untuk waktu yang lama”.

Pompeo selanjutnya mengatakan : “Akibat (Partai Komunis Tiongkok) berulang kali melanggar janji membuat Amerika Serikat dapat menanggapi undang-undang keamanan nasional versi Hongkong secara tepat. Kita telah mulai mencabut visa bagi mereka yang ikut serta dalam membuat keputusan ini (merusak otonomi Hongkong), Dan pemerintah juga akan mengambil serangkaian tindakan lainnya”.

Pompeo juga menegaskan sikap AS bahwa “Kita senang jika dapat melindungi kebebasan Hongkong. Tetapi jika tidak, maka kita akan meminta pertanggungjawaban Partai Komunis Tiongkok.” (Sin/asr)

Video Rekomendasi

Share

Video Popular